Kolom AIPI

Manuver Miskin Hasil

firman noorPartai Demokrat merupakan satu di antara banyak partai yang saat ini tengah dirundung masalah pelik. Citra partai yang merajai pemilu terakhir demikian terpuruk dan telah cukup menimbulkan kekhawatiran bagi para pengurus dan pendukungnya.

Beberapa survei terakhir menunjukkan penurunan elektabilitas yang signifikan bagi partai ini. Tidak itu saja, partai ini pun tengah mengidap faksionalisasi yang cukup berat dan hingga kini belum terselesaikan. Sikap elite partai yang cenderung saling serang,saat cobaan demi cobaan menghujam mengindikasikan ada sesuatu yang salah dari pola hubungan antar elite dalam partai berlambang mercyini.

 

Strategi Penyelamatan

Atas dasar itulah, apa yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam hari-hari terakhir dapat dilihat sebagai bagian dari kekhawatiran atas nasib Demokrat. Sepulangnya dari ibadah di Tanah Suci, SBY melakukan sejumlah manuver untuk membenahi partainya. Dibuka pertama kali dengan mengundang dewan pembina pada Kamis, yang kemudian disusul dengan majelis tinggi “plus” sehari sesudahnya dan kemudian mengundang pimpinan DPD pada hari Minggu.

 

Sebelum kemudian mengeluarkan pakta integritas, SBY telah mencanangkan pengambilalihan partai dan mempersilakan Anas, meski tetap sebagai ketua umum partai, untuk berkonsentrasi atas masalah yang dihadapinya. Meski “masalah” di sini belum jelas benar,mengingat jika kasus korupsi yang dimaksud, Anas hingga saat itu belum menjadi terduga apalagi tersangka. Pun demikian,pengambilalihan itu jelas tidak memiliki landasan konstitusi partai yang kuat.

 

Semua peristiwa itu terjadi di Cikeas.Dari tempat yang diambil, SBY ingin menunjukkan atau menegaskan kembali siapa sesungguhnya dirinya dalam partai ini.Dijadikannya Cikeas,dan bukan Kantor DPP Partai Demokrat sebagai tempat pertemuan,pun memperlihatkan bagaimana urusan partai menjadi urusan personal seorang SBY. Sepintas, apa yang diambil terasa signifikan.

 

Bagi sebagian kalangan, langkah SBY cukup telah mengunci Anas yang dipandang sebagai sumber masalah, dan dijadikan kambing hitam bagi terus meluncurnya suara demokrat.“Faksi Cikeas”, demikian beberapa kalangan menyebutnya, menggunakan hasil survei dari SMRC, sebagai modal untuk menyerang Anas. Pakta integritas juga dipandang menjadi pembuka atau kanal bagi dikeluarkannya Anas secara elegan.

Mengingat pada poin kedelapan,terdapat klausul kesediaan untuk mengundurkan diri jika mendapatkan status terduga,tersangka atau terpidana dalam kasus korupsi.Kebetulan pula,tidak lama setelah itu sprindik Anas bocor ke tangan publik. Dari sini, pakta integritas menjadi terlihat demikian relevan.

 

Tidak Menunjang Penyelesaian Masalah

Namun demikian, sebagai bagian dari upaya penyelamatan partai, langkah SBY termasuk adanya pakta integritas seharusnya bekerja lebih lama dan jauh ke depan,dalam makna tidak diabdikan hanya untuk atau dalam rangka menyingkirkan Anas dan kelompoknya saja. Namun, semakin terlihat bahwa langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh oleh SBY bersifat tanggung, untuk mengatakan tidak menyelesaikan masalah.

 

Hal ini karena pada dasarnya manuver SBY belum menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di partai ini yang mencakup tiga hal yakni: (1) kohesivitas elite yang lemah, (2) persoalan pelembagaan atau pemodernan partai yang tidak kunjung terselesaikan, dan (3) kinerja kader partai yang biasabiasa saja.Ketiganya berpotensi besar memberikan kontribusi negatif pada elektabilitas partai pada Pemilu 2014 dan kelangsungan partai ini.

 

Pada soal yang pertama, manuver SBY sama sekali tidak mampu menjembatani faksionalisasi yang ada. Bahkan, terkesan langkah yang didukung penuh Kelompok Cikeas itu justru mengeraskan atau menguatkan perbedaan itu. Kelompok Anas merasa sebagai korban persekutuan buruk yang melibatkan pihak-pihak yang selama ini tidak mau legawa dengan kepemimpinan Anas. Sementara bagi yang menentangnya, Anas dipandang tidak mampu melihat pesan simbolik penyingkirannya.

Kenyataannya, pascamanuver SBY, masing-masing kubu tetap saja tidak menunjukkan gejala saling mendekat. Dalam soal yang kedua,yakni pelembagaan partai, langkah personal SBY yang kemudian diikuti oleh seluruh jajaran partainya, justru makin menunjukkan kebergantungan yang demikian besar Partai Demokrat pada figur SBY.

Pengurus, elite, dan kader seolah masuk dalam labirin kebingungan untuk dapat menyelesaikan persoalan tanpa SBY. Sistem pun tidak dapat diharapkan, sehingga diperlukan lagi seorang SBY untuk membenahinya. Padahal, indikator sebuah partai yang terlembaga adalah dihormatinya aturan main dan semakin minimnya ketergantungan partai pada figur. Atau dalam bahasa Huntington: “theprocessby whichorganizations and procedures acquire value and stability”(1968: 394).

 

Sayangnya, langkah yang ditempuh oleh SBY secara fundamental mencerminkan sebuah kebimbangan. Di satu sisi,SBY tidak ingin terlihat dengan kentara menabrak konstitusi partai, namun di sisi lain tetap ada kesan kuat ingin menyingkirkan Anas secepatnya. Langkah SBY untuk mengakomodasi dua kepentingan itu berujung pada “pengambilalihan kewenangan” sementara, yang sayangnya pula tidak termaktub dengan jelas aturannya dalam AD/ART partai.

 

Keputusan yang “semikonstitusional” ini jelas menjadi sebuah preseden negatif bagi partai, terutama dalam hal digunakannya perhitungan strategis individu dan bukan kelembagaan untuk menyelesaikan persoalan internal partai.

 

Dan yang terakhir, langkah yang ditempuh tetap tidak bisa memaksimalkan kinerja kaderkader partai, yang justru amat diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas partai. Langkah yang ditempuh oleh SBY juga tidak serta-merta membuka sebuah peluang untuk terjadinya perubahan kepengurusan secara cepat dan terkendali.●

 

FIRMAN NOOR Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Pengajar pada Program Ilmu Politik UI

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/manuver-miskin-hasil

Kudeta terselubung ala SBY

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Di luar dugaan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat akhirnya mengambil alih kepemimpinan partai segitiga biru itu.

 

Apa implikasi politiknya dan sejauh mana Demokrat mampu memulihkan citra publiknya? Langkah SBY mengambil alih otoritas partai tanpa memberhentikan Anas secara formal relatif menjawab kegelisahan sebagian kader terkait masa depan partai pemenang Pemilu 2009 ini.

 

Melalui langkah “penyelamatan” ini, para pendukung setia SBY berharap citra Demokrat pulih kembali dan diharapkan mendorong peningkatan elektabilitas yang terjun bebas di bawah 10%.

 

Kendati demikian, sulit dipungkiri, delapan langkah yang diambil SBY selaku Ketua Majelis Tinggi adalah “kudeta” terselubung yang mengatasnamakan “penyelamatan partai” karena secara de facto menyingkirkan sekaligus mempreteli kekuasaan Anas.

Indikasi paling jelas yang menunjukkan delapan butir langkah SBY sebagai kudeta terselubung adalah, pertama, tidak satu pun pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang memberi wewenang kepada ketua Majelis Tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan partai.

 

Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Demokrat mengatur enam otoritas Majelis Tinggi,namun tidak satu ayat pun yang memungkinkan ketua Majelis Tinggi mengambil alih kekuasaan eksekutif partai dari ketua umum.

 

Kedua, tidak satu pun pasal dalam AD/ART Demokrat yang memungkinkan ketua Majelis Tinggi mengundang para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tanpa persetujuan ketuaumum Dewan Pimpinan Pusat yang secara formal masih dijabat Anas Urbaningrum. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengatur,“Dewan Pimpinan Pusat mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar”.

 

Disiapkan matang

Apabila kita membaca dengan cermat delapan langkah penyelamatan Demokrat yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi, tampak jelas bahwa butir-butir tersebut telah dipersiapkan dengan matang oleh para tokoh senior Demokrat di dalam struktur Dewan Pembina yang juga dipimpin SBY.

 

Para kader senior dalam Dewan Pembina yang sebagian di antaranya menteri dari Demokrat dan para pendiri partai bisa jadi telah mematangkan langkah penyelamatan partai sejak sebelum Presiden SBY melawat ke sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah sekaligus beribadah umrah di Mekkah.

 

Manuver politik Jero Wacik, anggota Dewan Kehormatan Demokrat,struktur partai yang juga dipimpin SBY, yang meminta SBY turun tangan melakukan langkah penyelamatan partai, tampaknya bagian dari skenario kudeta terselubung tersebut.

Begitu pula rangkaian layanan pesan pendek (SMS) permohonan doa SBY di depan Kakbah ke jajaran partai. Itu dalam rangka sinyal berkelanjutan skenario pelengseran Anas yang namanya tidak turut disebut SBY dalam layanan pesan pendek dari Tanah Suci.

 

Selain itu, SBY yang sudah lama “gerah” dengan Anas tampaknya juga memperoleh sinyal keterlibatan mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam itu dalam kasus Hambalang dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Karena itu, tidak mengherankan jika dalam pertemuan dengan DPD Demokrat se-Indonesia di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam (10/2), SBY merasa perlu meminta DPD-DPD Demokrat menandatangani pakta integritas antara lain berisi ikrar kesediaan mundur jika berstatus sebagai tersangka.

 

Implikasi politik

Apabila akhirnya Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, barangkali tidak begitu mudah bagi SBY selaku tokoh sentral Demokrat memulihkan kembali citra publik dan moralitas internal partai yang dibentuk pada 2001 ini.

 

Seperti pernah dikemukakan Anas ketika “melawan” SBY, citra publik Demokrat tidak sematamata terkait skandal korupsi yang melibatkan beberapa kader partai, tetapi juga terkait erat dengan kinerja pemerintahan SBY.

 

Sejumlah hasil survei mengonfirmasi merosotnya popularitas pemerintahan SBY. Kendati penurunannya tidak sedrastis elektabilitas Demokrat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono merosot dari waktu ke waktu. Faktor lain yang menyulitkan Demokrat untuk bangkit kembali mungkin terletak pada cara dan strategi penyelamatan itu sendiri.

 

Pengambilalihan kekuasaan partai secara de facto atas Anas, sementara secara de jure Anas dibiarkan tetap menjabat ketua umum Demokrat, bagaimanapun melahirkan implikasi baik secara internal maupun eksternal.

 

Secara internal kudeta terselubung ala SBY melahirkan dualisme kepemimpinan partai. Dampak dualisme kepemimpinan ini antara lain adalah kemungkinan munculnya persoalan dalam pengajuan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif Demokrat untuk Pemilu 2014.

 

Pasal 57 ayat (a) UU Pemilu Legislatif Nomor 8 Tahun 2012 mengatur, pengajuan daftar caleg untuk DPR ke KPU ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal partai yang bersangkutan.

 

Pertanyaannya, apakah SBY atau Anas yang akan menandatangani DCS Partai Demokrat pada awal April 2014? Secara eksternal cara penyelamatan partai model SBY juga merupakan preseden buruk bagi upaya demokratisasi internal partai di Indonesia.

 

Terlepas dari fakta bahwa SBY adalah figur sentral Demokrat, kudeta terselubung yang dilakukan terhadap Anas merupakan contoh buruk yang tidak produktif bagi institusionalisasi partai khususnya dan demokrasi pada umumnya.

 

Di atas segalanya, strategi penyelamatan partai ala SBY melembagakan kembali kecenderungan personalisasi partai yang akhirnya berujung pada personalisasi kekuasaan di dalam partai. Realitas ini jelas jauh lebih berbahaya bagi partai dan demokrasi kita ketimbang sekadar soal elektabilitas partai yang bersifat temporer belaka.

 

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/02/13/18/717112/kudeta-terselubung-ala-sby

 

Penlulis adalah Kepala Pusat Penelitian Politik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Modal yang Terguncang

firman noorOleh: Firman Noor, Ph. D

 

Catatan antikorupsi partai ini sebenarnya tidak diragukan. Dalam periode waktu empat belas tahun reformasi, yang telah melahirkan banyak sekali koruptor, partai ini relatif papan bawah untuk urusan korupsi.

 

Di awal kiprahnya, partai ini menunjukkan komitmen antikorupsi yang mengundang decak kagum. Komitmen antikorupsi tercermin, misalnya, dari penyelamatan uang negara sebesar Rp739,6 miliar oleh anggotanya yang duduk dalam badan legislatif, baik pada level nasional maupun lokal selama kurun waktu empat tahun (1999–2003). Pengembalian uang kadeudeuh di Jawa Barat yang hingga ratusan juta itu termasuk di dalamnya.

 

Dalam buku “Mereka Melawan Korupsi”, terlihat bagaimana kader-kader partai ini piawai melawan godaan dan jebakan korupsi.Tak tanggungtanggung, kader-kader mereka di DPRD kerap menjadi musuh bersama karena menolak untuk menaikkan tunjangan anggota dewan atau berbagai bentuk uang siluman.Dalam beberapa kasus, mereka dan keluarga diteror karena enggan untuk terbeli, setelah tentu saja uang dengan jumlah besar dan rayuan lainnya coba disodorkan.

 

Padahal, mereka pun bukan sosok-sosok yang sehat walafiatsecara finansial. Sepanjang pengetahuan saya sebagai peneliti partai politik, masih jarang partai yangc ukup besarnya komitmennya terhadap antikorupsi di era reformasi seperti partai ini. Hal ini diakui oleh banyak kalangan, bahkan oleh mereka yang menentangnya sekalipun. Cukup banyak data dari pelbagai lembaga terhormat yang memperlihatkan bahwa partai ini bukanlah pemain utama dalam pagelaran korupsi di negeri ini.

 

Ibarat film,mereka hanya figuran yang berlalu lalang sekelebatan saja. Saya tentu saja tidak mengatakan dengan naifnya partai ini bersih, sebagaimana slogan yang pernah diusung oleh partai ini “bersih dan peduli”.Namun, partai ini jelas bukanlah partai yang membuat kita berkata “ah itu mah biasa”, setidaknya dalam hati,manakala mendengar kabar korupsi yang dilakukan oleh seorang anggota partai.

 

Dengan demikian,amat pantas jika kemudian partai ini, yang saya tebak anda pasti tahu, kemudian berbangga diri menyatakan sebagai partai yang relatif bersih dari soal korupsi. Tidak itu saja, selain loyalitas kader dan kegiatan kaderisasi yang jauh di atas rata-rata, begitu pula kepeduliannya yang cukup baik, kebersihan dari anggota-anggotanya menjadi modal utama partai untuk memenangkan hati para pemilih.

 

Stop Mengelak

Namun demikian, seiring perjalanan waktu,modal dasar ini nampak mulai terguncang. Hal ini sebenarnya lebih karena efek dari situasi internal ketimbang hal-hal lain. Terutama pascapemilu kedua (2004), partai ini secara internal tampak mengalami “perkembangan”, menuju “kenormalan”. Mulai di saat itulah, perilaku yang menunjukkan “karakter umum partai-partai” mulai hadir dan cukup menggejala, di partai yang tadinya terkenal dengan kontrol internal yang ketat.

 

Pascapemilu 2004,partai ini tidak saja kelimpungan dalam mengontrol kader-kader kritis yang mulai lantang bersuara dan bersikap, dipicu terutama oleh ketidakpuasan perilaku kurang pas para elite, namun pula dalam mengontrol perilaku elitenya. Seiring dengan pengawasan partai yang semakin hambar dan tidak efektif, sebagian elite partai pun menjadi lebih leluasa untuk melakukan beberapa aktivitas atau manuver yang sebelumnya dianggap “amat tidak patut”.

 

Efeknya mulai terlihat kemudian ketika satu demi satu sebagian elite terbukti menunjukkan perilaku yang berlawanan terhadap jati diri dan sikap partainya. Puncaknya terjadi di akhir bulan Januari lalu.Tidak tanggung-tanggung, presiden partai ini pun terjerat dalam kasus penyuapan. Dilihat dari kronologi internal, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang saya maksud, seharusnya dapat bersikap dapat arif dan objektif.

 

PKS tidak perlu reaksioner dengan menyalahkan berbagai pihak, apalagi melontarkan berbagai teori tentang konspirasi.Terlepas dari “pengecualian yang amat” dari manuver KPK dalam meringkus Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), yang juga berpotensi menguatkan kecurigaan dan cibiran pada institusi ini, namun menyalahkan semata strategi KPK menjerat presiden partai tentu bukan hal yang bijak. Prinsipnya tetap tidak ada asap tanpa api.

 

Akan merupakan kesia-siaan bagi KPK untuk berurusan dengan orang yang memang sama sekali tidak membawa bara di tangannya. Dengan kasus ini, PKS sungguh diminta untuk introspeksi diri dan meluaskan kewaspadaannya terhadap korupsi di level kader dan partainya sendiri, bahkan pada kader- kader terbaiknya.

 

Dengan terus mengelak, tidak saja PKS akan membingungkan kader dan masyarakat, serta pada gilirannya turut menyulitkan proses pemberantasan korupsi di masa-masa selanjutnya,namun juga akan berpotensi memunculkan sikap penghormatan yang tidak pada tempatnya,yang kerap disertai pembelaan mati-matian yang tidak perlu terhadap elite yang tidak pantas mendapatkannya.

 

Lanjutkan Sikap Elegan

Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh partai saat ini memang telah dilakukan.Inilah sesungguhnya momentum untuk mengembalikan partai pada jati dirinya.Juga momentum untuk melakukan bersih-bersih partai kepada siapa saja yang berpotensi sebagai benalu bagi partai. Sungguh inilah peluang besar untuk melakukan internal revolution yang selama ini sulit dilakukan karena belum ada bukti gamblang untuk mengeksekusinya.

 

Sikap PKS yang melakukan pergantian posisi presidennya secara cepat, hanya dua hari saja,menunjukkan keseriusan partai ini dalam merespons kasus korupsi yang menjerat presidennya secara elegan. Langkah elegan inilah yang sekali lagi membedakan partai ini dengan yang lainnya.Mantan anggota DPR dari PKB,AS Hikam,misalnya,berkomentar jika saja kasus serupa mengenai partai lain, terutama yang masih mengidap penyakit kultus individu,ceritanya akan lain.

 

Namun,PKS adalah partai yang kader-kadernya dituntut untuk setia pada tradisi dan sistem secara bersamaan, bukan kepada perorangan.Bekerjanya sistem,dan bukan kepentingan individu, itu dipertontonkan kepada publik saat Anis Matta dengan mudahnya menggantikan LHI. Memang langkah elegan ini bagi sebagian kalangan dianggap sia-sia. Bagi sebagian kalangan, pengangkatan Anis adalah sebuah blunder.

Mereka melihat Hidayat Nur Wahid atau Surahman Hidayat sebagai sosok yang lebih pas menggantikan LHI. Hal ini karena kesan perubahan akan lebih terasa jika figur-figur kalem dan terlihat sederhana itu ditonjolkan. Pandangan itu mungkin tidak sepenuhnya salah. Namun, pidato apik Anis beberapa waktu lalu cukup memberikan efek positif bagi internal partai.Dan,itulah yang saat ini sepertinya jauh dibutuhkan oleh partai yang mengandalkan kekuatan internal atau kader-kadernya ini,ketimbang pencitraan eksternal.

 

Terlepas dari siapa yang patut memimpin partai ini,PKS telah menunjukkan pada khalayak bahwa jabatan bukan segalanya dalam partai ini; dan semuanya bekerjauntukpartai, bukan sebaliknya. Dengan kedua hal ini, tidak mengherankan jika akhirnya seorang presiden partai sekalipun—jika dirasa merugikan partai—bisa dengan mudah ditendang. Bisa jadi,di sinilah penguatan modal yang telah terguncang dahsyat itu berawal.

 


*) Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI,
Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI   

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/modal-yang-terguncang

Dinamika Demokrasi dan Politik Kebangsaan Indonesia Meretas Jalan Menuju Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua

SH SarundajangOleh : DR. SH Sarundajang
(Gubernur Sulawesi Utara/Ketua Umum AIPI)


DALAM ilmu politik, demokrasi dipahami dari dua aspek, yaitu substantive democracy (demokrasi substantif/normatif) dan procedural democracy (demokrasi prosedural/empirik).

Secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dijalankan oleh sebuah negara, seperti pernyataan Abraham Lincoln ”government from the people, by the people and for the people” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat),  yang dikenal sebagai konsep demokrasi klasik, dan biasanya  dituangkan  dalam   konstitusi   negara. 

Tapi yang perlu diperhatikan,  bahwa apa yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik praktis sehari-hari. Karena itu demokrasi perlu dipahami dari aspek empirik yakni demokrasi yang terwujud dalam kehidupan politik praktis.

Rumusan modern dari konsep demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter tahun 1942.  Dalam studi perintisnya “capitalism, socialism and democracy”, Schumpeter menyatakan secara rinci kekurangan dari apa yang diistilahkannya “teori demokrasi klasik” yang mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah the will of the people (kehendak rakyat) sebagai sumber, dan the common good  (kebaikan bersama) sebagai tujuan.

Setelah meruntuhkan secara efektif pendekatan normatif (klasik) ini, Shcumpeter mengemukakan apa yang disebutnya ”teori lain mengenai demokrasi” (metode demokrasi), yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai  keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat.

Huntington dalam karyanya gelombang demokratisasi ketiga (third wave democratization), mengemukakan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat.

Dengan mengikuti tradisi  shcumpeterian, huntington  mendefinisikan bahwa sistem politik yang demokratis adalah sejauh mana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu, dipilih melalui proses pemilihan umum yang adil,  jujur dan berkala. Bahwa para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh dukungan suara pemilih.

Dengan demikian, esensi sistem politik demokrasi adalah terwujudnya kebebasan politik rakyat dalam mengekspresikan preferensi dan hak-hak politiknya (souvereignty), serta adanya rekrutmen politik terbuka dan  pemilihan umum yang langsung, bebas dan fair dalam mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan. Yang sangat penting dari esensi demokrasi adalah adanya kekebasan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks tataran teoritik inilah,  terletak kepentingan kita bersama segenap komunitas intelektual politik untuk membicarakan, membahas dan mengkaji topik ”Dinamika Demokrasi dan Politik Kebangsaan Indonesia: Meretas Jalan Menuju Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua”. 


Pertarungan Etika Reformis-Demokratis vs Etika Konservatif-Otoritarian
Konsep demokrasi dalam sistem politik indonesia, secara empirik antara lain dapat dilihat dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu wakil-wakil rakyat,  yang sejak 2004 di era reformasi telah dipilh secara langsung dan bebas oleh rakyat.

Praktek pemilu presiden dan anggota legislatif secara langsung ini merupakan satu tahap pencapaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi politik Indonesia. Bahwa era reformasi merupakan titik balik dari  kebangkitan kedaulatan rakyat. Pemilu secara langsung dan bebas, menjadi solusi elegan sekaligus terobosan untuk mengatasi discountuinity democracy  selama era orde baru.

Dalam hubungan ini, sistem politik indonesia cenderung memunculkan dua arus besar, yaitu arus yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (partisipatif-populis), tapi juga ada kecenderungan munculnya arus yang berorientasi pada kepentingan kelompok kekuasaan elit (representatif-elitis).

Arus partisipatif-populis, nampak dari kuatnya dinamika masyarakat sipil di daerah untuk ikut terlibat aktif dalam proses formulasi kebijakan, pelaksanaan sampai pada pengawasan, yang ditandai dengan munculnya berbagai kekuatan civil society  dalam tataran masyarakat.

Kecenderungan arus representatif-elitis, nampak dalam perilaku elit politik maupun birokrat yang berorientasi pada kepentingan pribadi, yang ditandai dengan munculnya berbagai kasus korupsi, kolusi  dan nepotisme.

Dua arus ini muncul di masa transisi sebagai akibat dari pertemuan antara eforia demokrasi dengan keinginan untuk mempertahankan status-quo yang  sentralistis-otoritarian. Dari perspektif etika politik, maka yang bertarung di masa transisi ini adalah etika reformis-demokratis versus etika konservatif-otoritarian.

 

Masa Transisi
Lahirnya era reformasi pada penghujung 1990-an, merupakan awal dari proses demokratisasi politik di Indonesia. Dalam segala aspek, demokrasi seakan menjadi “kata kunci” yang harus dikedepankan. Akan tetapi euforia demokrasi di era reformasi ini, dalam realitanya cenderung memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam kerangka kita membangun suatu praktek kehidupan demokratis dan memperkokoh reformasi.

Karena demokrasi diinterpretasikan sebagai hak dan kebebasan yang “sebebas-bebasnya”, sehingga yang muncul kemudian bukanlah perilaku yang  memberikan kontribusi bagi upaya demokratisasi dan reformasi. Perilaku politik para elit yang kurang beretika, institusi legislatif, pers, dan masyarakat sipil yang menjalankan demokrasi  cenderung masih kurang menjunjung tinggi nilai-nilai etika berdemokrasi, pada akhirnya melahirkan perilaku dan kondisi yang “chaos”.

Kondisi ini memang membawa kekhawatiran munculnya “arus balik demokratisasi”  menuju “otoritarianisme  baru”. Artinya, jika praktek demokrasi dilakukan tanpa etika...., tanpa kesantunan berpolitik, maka akan tercipta ”klaim kebenaran” atas nama kelompok atau  golongan mayoritas. Hal ini tentunya harus kita redam dengan cara-cara dan perilaku yang etis demokratis dalam era transisi demokrasi ini.

Setiap komponen bangsa harus menyatukan tekad dan komitmen, bahwa era transisi demokrasi ini harus dapat memberikan iklim yang kondusif bagi berlangsungnya konsolidasi demokrasi di semua aspek kehidupan bangsa. Berhasilnya kita dalam melakukan konsolidasi demokrasi di era transisi ini, akan memberikan garansi positif bagi upaya pemantapan dan pengembangan sistem politik demokratis sebagai landasan bagi berlangsungnya proses reformasi.

Salah satu aspek dari konsolidasi demokrasi adalah bagaimana kita segenap elemen anak bangsa, berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dalam kerangka sistem politik demokratis, termasuk dalam  memilih  pemimpin politik (bupati/walikota/gubernur/presiden dan anggota dpr/dprd) yang berkarakter kebangsaan Indonesia,  yang berdiri diatas semua kemajemukan bangsa, dan berjuang untuk kepentingan dan kelangsungan serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

Lahirnya pemimpin yang berkarakter kebangsaan/nasionalis ini menjadi isu yang sangat penting dan strategis ditengah menggejalanya fenomena politik aliran di era reformasi ini.

Politik Aliran
Dalam momentum satu abad lebih (104 tahun) kebangkitan nasional indonesia, saya mencoba merenungkan dan bertanya:
a.    Adakah yang berubah secara subtansial dan radikal dalam praktek kebangsaan indonesia?
b.    Apakah nasionalisme sudah menjadi kesadaran kehidupan sosial politik indonesia dari Sabang sampai Merauke?
c.    Apakah nasionalisme indonesia sudah menjadi rumah yang tenang dan damai bagi semua orang, untuk membuat semua elemen bangsa berada dalam ikatan kebersamaan yang mengakui dan memperlakukan perbedaan sebagai keniscayaan dan rahmat?
d.    Apakah pertengkaran ideologi telah berakhir setelah 104 tahun kebangkitan nasionalisme indonesia dan 84 tahun soempah pemoeda?
e.    Apakah sektarianisme dan politik aliran belum juga bosan mencari bentuk dan terus membonsai kualitas nasionalisme indonesia?
f.    Apakah nasionalisme Indonesia membuat rakyat dari Sabang hingga Merauke sejahtera?
g.    Apakah nasionalisme telah membuat kita bangga dalam percaturan dunia global?
h.    Apakah nasionalisme Indonesia yang sudah berusia 104 tahun sudah mampu memberi jawaban dan jaminan masa depan keutuhan nkri yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar negara Pancasila?
i.    Bagaimanakah nasib dan kondisi daerah di indonesia setelah nasionalisme indonesia berusia 104 tahun? 

Dalam realita kedaulatan dan keutuhan NKRI sedang menghadapi ujian yang berat dimana:
a.    Berbagai motif dan bentuk ancaman disintegrasi bangsa masih terus merongrong kelangsungan nkri.
b.    Ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan masa lalu dan masa kini menimbulkan ketidakpuasan di banyak daerah, dan kemudian memicu munculnya pemikiran federalisme hingga gerakan dan perilaku separatisme.
c.    Konflik horisontal belum sepenuhnya mampu dipulihkan, sementara  bibit-bibit ancaman disintegrasi bangsa baik yang laten maupun manifest, masih terus menjadi persoalan.
d.    Pada saat yang sama, ancaman terorisme yang berskala nasional maupun global terus menebar ketidakpastian keamanan dan kenyamanan kita.
e.    Reformasi dan amandemen UUD 1945 telah memungkinkan bangsa indonesia melakukan praktek demokrasi yang lebih baik sejak tahun 1998:
f.    Liberalisasi di bidang politik, melahirkan multi partai yang bertarung dalam pemilihan umum langsung presiden, gubernur, bupati/walikota, maupun dpr/dprd.
g.    Proses dan peyelenggaraan pemilihan wakil rakyat diperbaiki, presiden, wakil presiden, kepala daerah, dipilih langsung oleh rakyat, dan eksperimen parlemen bi-kameral, dengan hadirnya dewan perwakilan daerah (DPD) mulai dilakukan.  Tetapi perbaikan proses rekruitmen anggota legislatif dan pimpinan eksekutif di level-level strategis tersebut, belum sepenuhnya membuahkan hasil yang baik.
h.    Berbagai persoalan menyangkut kebebasan, keamanan, kesejahteraan dan keadilan, belum sepenuhnya teratasi, malah intensitas, cakupan dan kualitas persoalan makin bertambah.
i.    Komponen-komponen kekuatan bangsa bukannya fokus pada usaha menyelesaikan masalah riil yang sedang dihadapi rakyat, tetapi masih terus terjebak politik aliran yang berujung pada perjuangan mempersoalkan ideologi Pancasila.

Potret di Berbagai Aras
Beberapa isu dan persoalan penting  dalam praktek demokrasi politik indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1.    Terjadi degradasi perilaku etik moral kebangsaan di antara pemimpin, yang ditandai dengan maraknya  saling hujat, saling fitnah, provokasi, agitasi para pengikutnya, pengingkaran  kebenaran, saling jegal, menjadi pengadu domba, menjadikan massa pengikutnya setia sampai mati tanpa peduli kebenaran, pokoknya membalas lawan tanpa etika, menjadi pemimpin kharismatik yang memiliki pengikut fanatik.
2.    Tidak peka (sensitive) terhadap aspirasi masyarakat, bahwa rakyat memerlukan ketenteraman, kenyamanan dan keadilan bukan wacana politik yang terus meruncing, sehingga  tidak memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
3.    Setelah duduk di berbagai jabatan negara ternyata masih memposisikan diri sebagai utusan golongan, parpol dan kelompoknya, sehingga kepekaan rasa nasionalisme-nya tipis, bahkan cenderung primordial, etnosentris dan tidak berusaha menjadi politikus maupun negarawan yang berdiri di atas multicultural bangsa.
4.    Paradigma dan mind-set yang kolutif, nepotis dan koruptif semakin menjadi. Keteladanan berperilaku, baik  ucapan, pernyataan, diplomasi maupun penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi bangsa kurang nampak. Sense-of crisis hampir-hampir punah karena dominasi kepentingan (interest) pribadi, kelompok, partai dan golongan, bisnis dan rasis.
5.    Para pemimpin partai, orsospol, LSM dan organisasi lainnya membungkus aktifitas politik dengan nuansa sara (politik aliran) yang cenderung memicu pertikaian antar etnik, antar sesama warga masyarakat, bahkan sesama penganut agama yang berbeda aliran politik.
6.    Perilaku aparatur pemerintahan kita masih cenderung  lemah dalam menegakan supremasi hukum, yang ditunjukkan antara lain dengan munculnya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan arogansi kekuasaan. Karena itu sangatlah beralasan apabila ditengah masyarakat berkembang stigma “jelek” tentang kinerja aparatur pemerintahan.
7.    Integritas aparat penegak hukum yang masih lemah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, akibat kepentingan-kepentingan tertentu. Akibatnya hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, yang membuat masyarakat mencari keadilannya sendiri, dengan munculnya  fenomena “pengadilan massa” atau “pengadilan jalanan”.   
8.    Kultur politik yang tidak kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memudarnya nilai-nilai kebangsaan, yang antara lain ditandai:
a.    Terjadinya degradasi kultur politik dan nilai-nilai kebangsaan, dimana banyak peristiwa yang menggambarkan kondisi kemajemukan masyarakat kita mulai rentan terhadap integritas bangsa, seperti kekerasan politik dan radikalisasi masa terhadap kelompok yang dipandang berbeda paham, suku agama dan ras.
b.    Para elit politik masih kurang memberikan pendidikan dan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat, dimana keteladanan berperilaku dalam ucapan, pernyataan, maupun tindakan dalam menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi bangsa kurang mewujud dalam tindakan nyata, yang  berimbas pada tataran masyarakat.
c.    Para pejabat negara cenderung beperilaku sebagai politisi daripada  negarawan.  Sementara itu, partai politik cenderung menonjolkan kompetisi perebutan kekuasaan daripada kompetisi dalam meperjuangkan kepentingan rakyat, sebagai implikasi dari lemahnya sense of crisis.
d.    Para pemimpin partai, orsospol, LSM dan OKP,  membungkus aktifitas politik dengan ideologi bernuansa  SARA yang cenderung memicu pertikaian antar etnik, antar sesama warga masyarakat, bahkan sesama penganut agama dan aliran politik.

Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua
Dalam konteks berbagai persoalan bangsa, adakah sebuah keniscayaan untuk mencari solusi dari semua pertanyaan dan kenyataan di atas? Bagi saya bangsa Indonesia memerlukan konsensus nasional baru untuk mengakhiri berbagai pertikaian yang tidak produktif, yang  membuat bangsa dan negara kita semakin terpuruk.


Satu abad lebih (104 tahun) kebangkitan nasional merupakan momentum yang sangat tepat untuk membangun dan menyepakati konsensus nasional baru. Inti dari konsensus nasional baru adalah mengakhiri pertarungan ideologis, menyingkirkan gerakan berbau separatisme, serta sepakat menyudahi pertikaian yang tidak produktif bagi upaya-upaya memajukan bangsa. 


Konsensus nasional baru mengajak semua pihak dan seluruh elemen kekuatan bangsa untuk bergandengan tangan bersatu padu dan menyatukan segala tenaga, pikiran, waktu, usaha, dana dan doa untuk fokus pada usaha menyelesaikan masalah-masalah riil yang sedang dihadapi bangsa indonesia saat ini, yaitu: rapuhnya moral dan etika politik, kemiskinan, penganguran, kebodohan, rendahnya kemandirian bangsa, pelecehan HAM, pelanggaran hukum, KKN, serta buruknya citra bangsa Indonesia di mata dunia.


Konsensus nasional baru diharapkan mampu membuat semua anak bangsa Indonesia, kembali memiliki optimisme dan harapan masa depan Indonesia dengan membangun dan membangkitkan kekuatan daerah-daerah menjadi kekuatan nasional. Karena otonomi daerah merupakan wahana yang tepat untuk memperkuat kebangkitan Indonesia sebagai modal keindonesiaan. 


Pada tataran nasional sudah harus diatur perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan nasional yang memungkinkan daerah-daerah bangkit, melalui desain anggaran pembangunan  memunculkan pusat-pusat keunggulan di seluruh wilayah nkri. Tanpa desain perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan nasional, pola struktur dan bangunan kekuatan nasional dalam 25 sampai 30 tahun ke depan  tetap seperti sekarang. 


Untuk menggapai harapan kebangkitan, kemajuan dan kejayaan Indonesia di era global, maka diperlukan adanya komitmen kebangsaan dari segenap komponen anak bangsa indonesia, dan konsistensi dalam melaksanakan visi kebangsaan indonesia, antara lain membangun sistem politik bangsa yang demokratis, etis dan berbudaya, sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan proses pembangunan diberbagai bidang. 


Hal ini sangat penting, karena saya melihat dalam satu visi bahwa kebangkitan Indonesia hanya  akan tercapai, jika segenap komponen anak bangsa dalam berbagai level, memperkokoh karakter kebangsaannya,   yang terbangun dari jiwa dan semangat Pancasilais.  Karena menurut saya, pada hakekatnya segala hal yang baik, berawal dari karakter.


Dengan demikian para elit politik bangsa yang menentukan warna dari sistem politik indonesia akan menjadi politisi yang memiliki jiwa kenegarawanan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, sebagaimana yang telah diukir oleh para founding father bangsa dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Mengatasi Problem Negara
Krisis kepemimpinan di Indonesia selama 62 tahun merdeka, antara lain disebabkan oleh ketidak-berhasilan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya untuk menyiapkan “mencetak kader”  pemimpin berikutnya. 


Sebab lain adalah ketidak-mampuan sistem pendidikan indonesia (baik lembaga maupun kurikulumnya), untuk mengarahkan manusia indonesia menjadi pemimpin yang berkarakter dan berintegritas kebangsaan.  Pendidikan di indonesia masih mengacu seperti apa yang menjadi tujuan pendidikan jaman penjajahan belanda melaui politik etisnya, yaitu untuk mencetak pegawai dari pribumi untuk mengisi kekosongan tenaga administrasi di lingkungan pemerintahan hindia belanda.


Oleh sebab itu orientasi berpikir bangsa Indonesia harus segera diubah, yaitu bagaimana mendidik setiap warga negara menjadi “pemimpin yang berkarakter dan berdiri di atas semua”, dan yang mampu mengelola semua potensi sumber daya yang ada. 


Setiap jenjang pendidikan di Indonesia, termasuk fisip unsrat, harus diisi dengan kurikulum yang memuat ide besar mencetak pemimpin masa depan yang cerdas dan berkarakter kebangsaan  indonesia. Dengan masuknya kepemimpinan yang berkarakter dalam kurikulum diharapkan mampu melahirkan calon pemimpin masa depan yang selalu berdisiplin, kerja keras, terbiasa mengatasi persoalan di masyarakat, selalu berfikir dan berusaha agar rakyat sejahtera, bukti karya nyata, menjadi teladan, jujur, amanah, anti korupsi dan hal-hal karakter yang baik lainnya. 


Membangun karakter kebangsaan dan nasionalisme indonesia adalah sangat penting, karena hal ini akan menjadi modal dasar bagi munculnya pemimpin negara yang nasionalis dan berwawasan kebangsaan.


Ernest Renan seorang filsuf perancis, mengatakan nasionalisme sebagai “le desire d’entre ensemble” (kehendak untuk bersatu), merupakan unsur yang dominan dalam kehidupan sosial politik suatu masyarakat, dan hal ini telah mendorong terbentuknya suatu bangsa atau nation, yang menyatukan kehendak untuk bersatu. 


Sejalan dengan konsep Renan, Otto Bauer menegaskan bahwa bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu persamaan sifat, kesatuan dan pengalaman. Terjadinya persamaan watak, sifat ini, disebabkan karena adanya persamaan nasib dan pengalaman pertumbuhan sejarah yang bersamaan. Sehingga Lothorp Stoddard mengemukakan bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan menuju ke arah ikatan persatuan dan kesatuan (sense of belonging together). 


Kepemimpinan Masyarakat Majemuk
Dalam menjalankan peranannya sebagai pemimpin dan negarawan yang dipercaya oleh rakyat, maka seorang pemimpin harus dapat mengimplementasikan model kepemimpinan majemuk, berkarakter kebangsaan yang penuh integritas berdasar  konstitusi. Yakni suatu karakter kepemimpinan yang berdiri diatas semua golongan, nasionalis, demokratis, santun dalam berkomunikasi, serta adanya konsistensi antara kata-hati dan perbuatan. 


Dengan penuh keterbukaan pemimpin ideal akan menjalin komunikasi dua arah antara pemimpin dan rakyat, sehingga  akan melahirkan quantum leap (lompatan kuantum) munculnya inspirasi dan kreativitas cerdas masyarakat. Saat inilah pendidikan politik dapat diberikan kepada rakyat. Seni dasar demokrasi dipersemaikan sejak dini oleh para pemimpin kepada pengikutnya.


Pemimpin berkarakter tegas dalam menjalankan kewajiban kepemimpinannya, melakukan persuasi dalam membangun konsensus dengan persuasif, bukan arogansi. Efek riak kepemimpinan ini akan merembet dan menular ke strata kepemimpinan yang dibawahnya, maka tidak heran bila para elite telah berhenti bertikai kata dan bersilaturahmi, ternyata di bawah dan daerah yang jauh dari rentang kendali organisasi pertikaian baru dimulai. Ini harus dicegah melalui pendidikan politik dengan keteladanan pemimpin yang bijak mengendalikan dirinya.


Pemimpin yang berkarakter kebangsaan memiliki kemampuan visioner yang komprehensif terhadap pola-pola yang mencolok ditengah informasi yang chaos (kacau dan membingungkan), serta mampu memadukan realitas emosi dengan apa yang dilihat, sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang mendalam bagi pengikutnya untuk  bergerak ke arah yang dikehendaki. 


Aktualisasi karakter kepemimpinan yang diharapkan bangsa dan negara  adalah yang mampu mengantarkan anak bangsa dari ketergantungan (dependency) menuju kemerdekaan (independency), selanjutnya menuju kontinum maturasi diri yang komplit ke-saling ketergantungan  (interdependency).  Hal ini memerlukan pembiasaan melalui contoh keteladanan perilaku para elite politik yang bergerak di eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam sistem politik demokrasi yang kondusif. 


Habitat yang dapat dijadikan persemaian karakter pemimpin itu antara lain harus dapat menumbuh suburkan dan mengembangkan perilaku dan sifat-sifat seperti kesadaran pada diri sendiri (self awareness), jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, jujur terhadap kekuatan diri, kelemahan dan usaha yang tulus untuk memperbaikinya, serta berempathi terhadap kondisi rakyat.


Maknanya pemimpin berkarakter majemuk merupakan hasil karya pendidikan, pelatihan, talentscouting dan pembiasaan, yang dipadukan dengan sinergi pembelajaran sepanjang hayat, diperkuat oleh daya nalar dan kecerdasan akal budi serta kecerdasan spritual, seraya menyelaraskan dengan perubahan lingkungan strategis yang sedang berkembang.


Dengan pemahaman demikian sesungguhnya pembentukan karakter seorang pemimpin menjadi tanggung jawab semua pihak. Karenanya pemerintah,  perguruan tinggi, legislatif dan yudikatif bersama rakyat wajib menyediakan persemaian yang subur untuk pengembangan karakter kepemimpinan yang ”berwawasan kebangsaan“.****

 

Sumber artikel: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=117186

 

Makalah/naskah pidato ini disampaikan dalam acara Dies Natalis ke-48 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat, (1/11/2012).

Tahun Politik dan Masalahnya

samegoFoto: Dok. www.pedomannews.comOleh: Prof. Dr. Indria Samego

 

Bagi Indonesia, sebenarnya tiada tahun tanpa tahun politik. Sepanjang sejarahnya negeri ini tidak pernah jeda dari persoalan politik. Sebagai negara yang lahir akibat perjuangan politik,warna politik—dalam arti struggle for power—tak pernah lekang dalam sejarah pertumbuhan negara bangsa ini.

 

Setiap elemen masyarakatnya harus senantiasa berjuang untuk mempertahankan diri. Politik karenanya menjadi “the only game in town”.Seolah-olah hanya yang berpolitiklah yang akan muncul dan diperhitungkan. Sementara kegiatan berekonomi, berbudaya, dan berkesenian dianggap sebagai pekerjaan sampingan,yang sifatnya pinggiran dan karenanya tak bergengsi.

 

Yang menjadi masalah,apakah politik yang dimaksudkan masih primitif sifatnya atau lebih modern dan produktif? Jika yang disebut pertama, hanya mencerminkan ambisi kekuasaan dan dilakukan dengan segala macam cara.Etika, norma, dan keberadaban dalam berpolitik sama sekali diabaikan.

 

Sementara yang disebut kemudian sebaliknya. Berpolitik sejatinya sebuah siasat untuk menyelesaikan perbedaan demi memperkuat persamaan. Makin majemuk suatu komunitas, makin beragam pula kepentingannya, dan hanya lewat pengelolaan perbedaan itulah kesepahaman serta persetujuan dapat dicapai.

 

Meski dalam memperjuangkan harapan di atas, prosesnya tidak senantiasa berlangsung linier,damai,dan produktif, yang terpenting kemudian adalah hasil akhirnya berupa konsensus di antara sesama pihak terlibat.Akibat itu, kegaduhan menjadi sebuah keniscayaan dalam proses tersebut.

 

Politik Harmoni

Dalam konteks kepolitikan Indonesia mutakhir, kegaduhan selalu menjadi hasilnya. Akibat itu, begitu mahalnya biaya politik dan ekonomi dikeluarkan untuk itu.Hanya untuk sekadar menjaga harmoni antarpelaku politik, kepentingan rakyat banyak dikorbankan. APBN harus dipotong dan di-mark up demi memenuhi keinginan para aktor demokrasi.

 

Peringatan pimpinan KPK mengenai tingginya tingkat korupsi di kalangan elite parpol menjadi bukti nyata dari demokrasi patrimonial yang tumbuh sekarang. Semua pihak saling memperjuangkan kepentingan dan memperebutkan sumber daya politik—materi dan immateri— yang kian lama makin menipis.

 

Ketika Orde Baru masih kuat, proses politik itu dilakukan secara berencana dan rezim Orde Baru mampu mengaturnya. Sentralisasi kekuasaan telah melahirkan situasi yang menjauhi kemajemukan dan perbedaan. Hegemoni negara dengan ABRI sebagai ujung tombaknya telah mampu melaksanakan berbagai resolusi konflik ala Orde Baru. Di Era Reformasi, negara tidak lagi memiliki basis hukum untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kekuatan masyarakat atau demokrasi dari “bawah”menjadi sebuah keniscayaan politik baru. Partai politik secara bebas lahir dan berkembang. Partisipasi masyarakat secara otonom menjadi konsekuensi logis dari model demokrasi baru tersebut. Karena begitu kuatnya politik identitas, konflik lebih sering muncul ketimbang konsensus.

 

Pemilihan umum dijadikan ajang pamer kekuatan.Tidak terlalu mengherankan jika kontes politik tersebut—baik dalam memilih anggota legislatif maupun pimpinan eksekutif— kerap diwarnai perselisihan. Cabang kekuasaan eksekutif masih belum menunjukkan gejala transformasi yang memihak rakyat.

 

Reformasi birokrasi lebih banyak dijadikan retorika daripada dilaksanakan. Warisan lama dari politik “executive heavy”tidak mudah dihilangkan dalam waktu yang singkat. Penyalahgunaan kekuasaan dan uang untuk kepentingan diri dan golongannya masih terus berlanjut.Pelayanan publik masih tetap mahal dan jauh dari mudah. Program “de-bottle necking”Pemerintah SBY-Boediono lebih bersifat retorika ketimbang realita.

Pada cabang kekuasaan legislatif, retorika demokrasi terdengar lebih menonjol daripada semangat untuk sungguhsungguh melaksanakan kedaulatan rakyat.Keuntungan politik (political leverage) yang dimiliki para wakil rakyat bukan diwujudkan untuk membangun politik pengawasan dan keseimbangan (checks and balances), melainkan dijadikan medium transaksi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek para anggota DPR dan DPRD serta parpol.

 

Dari tiga fungsi Dewan yang diberikan oleh aturan perundangan— legislasi, pengawasan, dan budgeting—fungsi yang disebut terdahulu tertinggal jauh di belakang. Pada tataran masyarakat memang berkembang demokrasi dari “bawah”.Namun,bukan partisipasi secara otonom yang terjadi, melainkan mobilisasi oleh kekuatan politik non-negara. Ironisnya lagi, model demokrasi terakhir ini juga bukannya tanpa biaya.

 

Para aktor utamanya menggunakan jalur kekuatan sipil demi meraih kepentingan pribadinya. Semua usaha politik itu dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam konstelasi politik yang makin liberal seperti sekarang. Dalam situasi seperti ini,hanya yang memiliki kekuasaanlah yang diperhitungkan. Akibat itu, semua berlomba untuk memperoleh ruang hidup (liebensraum).

 

Peristiwa konflik sosial di Sampang, Madura, perebutan tanah di Kabupaten Mesuji, Lampung, konflik penguasaan tanah untuk tambang di Sape, Bima, NTB, kerusuhan massa di Kutai,dan sejumlah kekerasan sosial di wilayah lain menjadi bukti nyata dari proses resolusi konflik yang mahal biayanya.

 

2013, Tahun Hidup atau Mati

Membuka babak baru 2013 untuk kemudian pada 2014 ketiga elemen kekuatan politik di atas akan menghadapi tahun penentuan. Terutama buat partai politik, nasibnya akan ditentukan dalam Pemilu Legislatif April 2014. Karena pemilu itu menentukan hidup atau matinya partai politik, segala macam daya akan dilakukannya.

 

Secara kebetulan,partai politik di negeri kita masih sangat lemah sumber finansialnya. Karena begitu banyaknya partai politik, jumlah elite politiknya tersebar di banyak partai tersebut. Akibat itu, tak satu partai pun yang dengan mudah dapat memperoleh suara berarti dalam pemilu mendatang.

 

Sebagai konsekuensi lebih lanjut, berbagai kesempatan dan sumber yang dapat meningkatkan posisi tawar politik akan diambilnya.Terutama sumber daya milik negara pasti akan dijadikan andalan utama bagi aktor parpol untuk memperebutkannya. Sebagaimana sejarah tunjukkan, rakyat akan dikalahkan dalam persaingan ini.

 

Meski anggaran pembangunan terus ditingkatkan, rakyat hanya akan memperoleh bagian yang sangat minimal dibandingkan para aktor politik di atas.Anggaran proyek dengan mudah di-mark up demi memenuhi kebutuhan politik harmoni di atas. Redistribusi hasil penggelembungan dana proyek itulah yang akan mengundang kegaduhan politik.

 

Bila tidak dapat dikelola dengan arif, bukan mustahil,perebutan“kue”pembangunan itu akan makin menambah gaduhnya kepolitikan Indonesia pada 2013 ini.Akhir kata, bukan karena persiapan pemilu itu yang membuat jagat politik Indonesia gaduh, melainkan karena fenomena perebutanberkahsumberdaya milik negara itulah soalnya.

 

Dimuat di Seputar Indonesia, Senin 7 Januari 2013

 

*) Profesor Riset Perkembangan Politik LIPI dan Anggota AIPI