Kolom AIPI

Kegalauan dan Harapan Pilpres 2014

jjkrisDr. J. Kristiadi (Dewan Pengawas PP AIPI)

Oleh: Dr. J. Kristiadi

Hasil kajian berbagai lembaga survei menunjukkan, meskipun pemilihan presiden semakin dekat, mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihan mereka (undecided voters) masih cukup tinggi, 40-50 persen. Bahkan, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Agustus 2012, mengungkapkan, figur yang dipilih dengan tingkat persentase yang signifikan, tetapi semuanya dianggap kurang layak. Besaran proporsinya di atas 50 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat galau dan menghendaki tokoh yang mempunyai genre atau kategori yang berbeda dari nama-nama yang selama ini beredar.

 

Kegalauan dan kejenuhan masyarakat disebabkan figur yang selama ini dikenal dianggap tidak mempunyai rekam jejak integritas, kompetensi, serta kapasitas yang mampu mengatasi berbagai persoalan mendasar sebagai berikut. Pertama, semakin meningkatnya defisit modal sosial dan rasa saling percaya di antara warga masyarakat.

 

Kedua, politik uang dan korupsi yang sudah menembus pori-pori tubuh negara sehingga menghasilkan lingkaran setan politik transaksi kepentingan kekuasaan yang mencampakkan kepentingan umum. Hal ini masih diperparah dengan kebangkrutan moral di kalangan pejabat dan politisi, misalnya promosi jabatan kepada terpidana korupsi.

 

Ketiga, absennya niat baik dalam politik perundang-undangan yang mengakibatkan rimba raya regulasi. Akibatnya, praktik penegakan hukum menjadi hukum rimba. Siapa kuat dan nekat adalah pemenangnya.

 

Keempat, politik ekonomi yang tidak berkeadilan mengakibatkan ketimpangan yang terus melebar antara mereka yang kaya dan miskin. Inilah bibit revolusi sosial yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat.

 

Kelima, kebijakan publik yang sesat demi politik pencitraan yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Sekadar contoh, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang sesat telah menyebabkan konflik horizontal warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyisiran dilakukan sopir-sopir truk terhadap para pelansir. Mereka adalah pemborong BBM bersubsidi yang memodifikasi tangki mobil hingga 10 kali lipat dari semestinya dan kemudian dijual kepada masyarakat.

 

Konstatasi tersebut tidak berlebihan kalau dikatakan negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya partai politik hanya menyodorkan kandidat presiden yang medioker dan miskin empati terhadap kesengsaraan rakyat. Parpol harus berpikir keras untuk menemukan tokoh mumpuni yang bersedia mewakafkan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Rakyat berhak untuk tidak dijadikan kelinci percobaan dan korban dari ambisi kekuasaan yang overdosis.

 

Sekiranya parpol bersedia melakukan terobosan dengan mencalonkan kandidat yang berkualitas, sebagaimana parpol pengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta, dapat dipastikan secara bertahap citra dan kredibilitas partai akan meningkat. Bukan melalui rekayasa pencitraan, melainkan karena kualitas kebijakan yang diproduksi tokoh yang didukungnya bermanfaat untuk masyarakat.

 

Mengingat besarnya persoalan yang dihadapi bangsa dewasa ini, masyarakat juga harus waspada, bahkan curiga, terhadap para petualang politik yang secara habis-habisan memaksakan figur yang rekam jejaknya diragukan kualitasnya. Tanpa kewaspadaan dan partisipasi publik, kandidat yang demikian tidak mustahil akan berhasil memenuhi ambisinya menjadi presiden. Terlebih, praktik demokrasi dewasa ini telah direduksi habis-habisan oleh politik citra yang mengandalkan media, terutama televisi, sebagai instrumen utamanya.

 

Namun, harapan tetap ada. Kejenuhan dan kegalauan masyarakat menghasilkan energi publik untuk mencari calon alternatif. Caranya, melibatkan para peneliti, pemerhati, dan akademisi sosial-politik melakukan identifikasi tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai rekam jejak berkualitas dalam hal integritas, kompetensi, akseptabilitas, kepemimpinan, dan sebagainya. Kriteria itu tidak berbeda antara elite dan masyarakat pada umumnya. Namun, apabila hal itu dimunculkan dalam pilihan orang menjadi berbeda karena terdapat informasi yang asimetrik antara para pencermat itu dan masyarakat. Kelompok pertama lebih kaya informasi, sementara masyarakat lebih terbatas dan mendapatkan lebih banyak informasi dari pencitraan yang dilakukan oleh politisi.

 

Nama-nama yang ditangkap radar para pengamat tersebut kalau disusun secara alfabetis antara lain Agus Martowardojo, Anies Baswedan, Chairul Tanjung, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Sri Mulyani Indrawati. Mereka kemudian dikenalkan melalui media untuk memperkenalkan pandangan dan strategi guna memecahkan berbagai masalah bangsa yang amat mendasar. Melalui berbagai kajian dan survei, mereka akan dapat diketahui tingkat elektabilitasnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh tersebut ditawarkan kepada parpol untuk mendapatkan dukungan. Tentu saja minus transaksi politik yang oportunistik.

Rajutan harapan masyarakat terhadap kandidat pilihan rakyat ternyata dapat mengalahkan kekuasaan yang mapan. Reformasi politik akhir 1990-an membuktikan hal itu. Demikian pula kemenangan pasangan Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI Jakarta adalah contoh mutakhir bagaimana dahsyatnya rajutan harapan publik. Oleh sebab itu, rakyat tidak boleh menyerah dan terjebak pada iming-iming dan politik pencitraan. Intinya, rakyat harus mempersiapkan kandidat yang dapat menjamin masa depannya. Terlebih kalau parpol dan pejabat publik yang dipilih rakyat telah abai terhadap tangisan rakyat.

 

Dimuat di Kompas, 23 Oktober 2012

Negara Tanpa "Recht"

mochtarpProf. Dr. Mochtar PabottingiOleh: Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

Apa yang kita sebut krisis multidimensi sebetulnya bersimpul satu, yaitu tiadanya Rechtsstaat. Kata recht di sini menghimpun semua kebajikan atau moralitas publik: benar, adil, beradab, patut, sah, dan berharkat. Para pemikir politik mulai dari Aristoteles, Rousseau-Kant-Hegel, hingga ke JohnRawls, Ian Shapiro, dan Michael Sandel selalu menekankan moralitas ini.


Sejak pengujung abad ke-18, moralitas publik bertumpu pada kolektivitas politik egaliter bernama bangsa atau nasion yang lahir dari solidaritas kesejarahan dan kesatuan cita-cita besar politik. Serempak, moralitas publik juga lahir dari tuntutan peradaban akan niscayanya menghormati harkat setiap individu warga nasion. Perpaduan antara rasa bernasion dan penekanan pada harkat tiap warga nasion inilah yang melahirkan negara dengan sistem demokrasi. Aktualisasi sistemik dari moralitas publik ini kemudian juga dikukuhkan di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas, begitu pula prinsip pemisahan kekuasaan dan kesetaraan di depan hukum. Sejak pengujung abad ke-18 itu, negara-negara nasion pelopor demokrasi modern di Amerika dan Eropa Barat kurang lebih berkiprah, bertumbuh maju, dan bersinar dengannya.


Baik moralitas publik maupun negara hukum sama sekali bukanlah milik eksklusif peradaban Barat. Jepang sedari awal peradabannya dan terlepas dari sejumlah kekurangannya adalah contoh cemerlang dari tangguhnya akar serta kiprah moralitas publik menurut kaidah-kaidah kulturalnya sendiri. Di zaman kita, pancaran sinar moralitas publik di Jepang mungkin adalah yang paling cemerlang di dunia.


Di Nusantara, prinsip ”raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah” adalah bagian sentral dari moralitas yang sama—sebab ”raja” adalah otoritas pertama dan utama dari semua urusan publik. Merujuk pada kesaksian Profesor Mattulada dan Profesor Anthony Reid, berabad sebelum kuku-kuku kolonial mencengkeram Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20, pangngadereng dalam kultur politik Bugis jelas merupakan bangunan moralitas publik dan sekaligus bangunan hukum yang sangat berwibawa.


Rechtsstaat lazim diterjemahkan sebagai negara konstitusional atau negara hukum. Ia representasi dari bersatu dan bersenyawanya politik dan hukum. Di sini politik dan hukum adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Persenyawaan ini niscaya lantaran konstitusi yang merupakan pedoman dan/atau rangkaian patokan politik tertinggi negara sekaligus menjadi hukum tertinggi. Ia menjadi tiang pancang sebab tujuan utamanya memang tak lain dari pemihakan dan penjunjungan nyata pada upaya bersama menuju kesejahteraan, kemajuan, dan kebahagiaan sebangsa.


Lazimnya, entitas ataupun ideal-ideal Rechtsstaat merupakan kepanjangan dari ideal-ideal nasion dan demokrasi. Dan konstitusi, prasyarat utama Rechtsstaat, adalah cetak biru nasion dan demokrasi sekaligus. Konstitusi adalah maklumat nasion, bukan maklumat negara. Itulah sebabnya maka JS Mill menekankan bahwa konstitusi haruslah disusun oleh the best minds of the nation.


Nasion tegak di atas prinsip-prinsip solidaritas, inklusivisme, keadaban, kesalingpercayaan, dan pluralitas. Demokrasi bertumpu pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, kebebasan, rasionalitas politik, dan supremasi hukum. Kuatnya kohesi, afinitas, bahkan ketumpangtindihan antara prinsip-prinsip nasion dan prinsip-prinsip demokrasi membuat nasion dan demokrasi dengan sendirinya terjalin ke dalam suatu hubungan simbiosis-konstruktif. Begitulah, maka tiap demokrasi sehat bertujuan untuk memelihara berlakunya kesepuluh prinsip di atas agar semua warga negara bisa terus melangkah maju guna mewujudkan ideal-ideal kemerdekaan dan peradabannya. Dengan konstitusi, nasion mengontrol dan mengarahkan negara ataupun masyarakat.


Janji yang diingkari
Pada zaman kita sulit membayangkan konstitusi atau Rechtsstaat di luar konteks nasion dan demokrasi. Toh kerap dilupakan bahwa baik negara (Staat) maupun hukum (Recht) sama-sama berinduk pada dan merupakan derivat nasion dalam paradigma demokrasi. Sejatinya, kedaulatan negara hanyalah pinjaman dari kedaulatan nasion. Bisa dikatakan bahwa negara melangkah maju atau terpuruk mundur secara berbanding lurus dengan pasang-surut penyantunan serempaknya atas nasion dan demokrasi.


Atas dasar nalar ini, suatu negara berhenti menjadi Rechtsstaat manakala para pelaksana negara dan/atau aparat hukum tak lagi mengindahkan nasion dalam paradigma demokrasi. Tanpa berpatokan pada nasion dalam konteks itu, bukan hanya yang Recht akan lenyap, melainkan Staat sendiri pun akan kehilangan induk dan tujuan dasarnya. Tanpa induk dan tujuan dasar, negara akan menjadi liar dan seketika menjadi mangsa para perakus kuasa dan harta di dalam pemerintahan. Ia juga menjadi mangsa para pemodal besar nasional ataupun internasional yang semata-mata didikte oleh hasrat menggaruk untung sebesar-besarnya tanpa memedulikan akibat-akibat buruknya pada negara, masyarakat, dan negeri di mana mereka berkiprah.


Ketika para pelaksana negara mencampakkan nasion induknya, ketika itu pulalah negara konstitusional batal. Di situ negara kehilangan pijakan untuk memihak dan menjunjung ideal-ideal berbangsa. Begitu konstitusionalitas lenyap, kinerja politik dan hukum pun ikut meliar. Keterpaduan antara keduanya sirna. Sebab, di bawah negara tak berinduk dan nihil moralitas, baik praktik politik maupun praktik hukum tak lagi bertumpu pada Recht. Dari sini tinggal dua opsi yang menunggu negara: Machtstaat atau hukum rimba!


Rapor atau kinerja seluruh rezim dan/atau pemerintahan di Tanah Air sejak Proklamasi Kemerdekaan bisa diukur dan dijelaskan dari penalaran dan patokan-patokan Rechtsstaat di atas, termasuk rezim Orde Reformasi yang kemurnian cita-citanya telah dipelintir sedari awal. Dari sini kita mengetahui bahwa satu-satunya rezim yang menegakkan Rechtsstaat hanyalah apa yang disebut Herb Feith, Demokrasi Konstitusional. Itu berlangsung hanya sekitar delapan tahun. Rechtsstaat mulai dikhianati sejak Demokrasi Terpimpin.


Kita juga tahu bahwa pengkhianatan terbesar atas Rechtsstaat berlaku pada Orde Baru dan Orde Reformasi. Tsunami nasional dari ketiadaan hukum bermula di bidang politik pada 1965 saat negara kita menjelma Machtstaat. Hingga akhir Orde Baru, gelombang besarnya yang berulang berkali-kali juga melanda bidang ekonomi. Lalu tsunami itu pecah lagi secara jauh lebih luas di awal Orde Reformasi. Ini menggerogoti sendi-sendi politik, hukum, dan ekonomi secara sama masifnya. Sebab, dipelintir sedari awal hingga kini, Orde Reformasi benar-benar mendekati situasi hukum rimba—total lawlessness—terlepas dari pernak-pernik perubahan sistem pemerintahan di permukaan.


Kesalahan terbesar selanjutnya adalah dijadikannya gerilya diktum impunitas sebagai patokan Orde Reformasi hingga kini. Dalam konteks inilah Munir—pahlawan nasional sejati pembela rakyat kecil—dibantai begitu biadab. Di sini kesalahan terbesar Presiden SBY adalah penolakan umumnya untuk melakukan terobosan-terobosan eksekutif di tengah realitas negara dalam keadaan semidarurat. Padanya hingga kini tak kita temukan gut kepemimpinan. Lakunya ingkar janji dan sama sekali tidak presidensial di tengah-tengah kerinduan nasional untuk mengakhiri kondisi lawlessness dan kegilaan korupsi.


Itikad baik pemimpin
Di sini pulalah kita mempertanyakan itikad baik pimpinan dan para anggota DPR yang secara licik berusaha melemahkan KPK lewat revisi undang-undang dengan alasan konyol. Mereka mencampakkan kenyataan betapa parahnya kanker korupsi di Tanah Air dan betapa ia tiada hentinya dilemahkan dari atas dengan pelbagai muslihat selama ini. Ibarat para psikopat, orang-orang yang mengaku terhormat di DPR buru-buru mengusung dalih kembali ke sistem hukum normal sementara negara kita masih tetap kental diharu biru oleh korupsi sebagai extraordinary crime dari para extraordinary bastards!


Sikap yang sama juga kita tujukan kepada jajaran pimpinan kepolisian. Bagaimanakah mereka bisa memelihara wibawa aparat penegak hukum jika mereka sendiri pun menempatkan diri di atas hukum lewat tindakan duplikasi penyidikan yang siapa pun tahu bersifat pengecut? Ke manakah ditaruh butir ketiga misi Polri untuk ”menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju pada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan”? Di sini perilaku kalangan DPR dan saudara-saudara kita di kepolisian tak ubahnya dengan pepatah: “Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan!”


Dalam kaitan ini, apresiasi tulus mesti kita berikan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi ketika menegaskan bahwa upaya pelemahan KPK lewat revisi undang-undang sama sekali tak bisa dibenarkan. Sama halnya, kita pun sungguh merasa terwakili oleh suara resi KH Said Aqil Siroj, pemimpin Nahdatul Ulama, yang baru-baru ini memberikan peringatan kepada instansi perpajakan serta mencanangkan imbauan ”hukuman mati” bagi para koruptor kakap di Tanah Air. Pada peringatan dan imbauan itu tebersitlah kerinduan kita bersama bagi kebangkitan harkat bangsa dalam rangka mewujudkan ideal-ideal kemerdekaan kita.


Kita mensyukuri integritas, kompetensi, keberanian, dan keterpaduan jajaran pimpinan KPK. Bisa dikatakan bahwa KPK dibentuk untuk mengakhiri praktik diktum impunitas pada Orde Reformasi. Para pemimpinnya sedang berjuang keras untuk menegakkan Rechtsstaat pada titik sentral.


Semua komponen masyarakat beradab di Tanah Air wajib bahu-membahu mendukung tugas suci KPK untuk memberantas para penggila korupsi sistemik di tubuh negara kita hingga ke akar-akarnya. Di negara mana pun, wabah korupsi adalah maha-kutukan! Sangatlah mendesak bahwa seluruh energi nasional haruslah pertama-tama dikerahkan pada pemberantasan kejahatan luar biasa ini. Untuk itu, kita kembali harus menegaskan eksistensi nasion serta kemutlakannya sebagai induk dan junjungan negara.


Kita tahu bahwa hampir semua pelanggaran Rechts atau penyalahgunaan kekuasaan yang menciptakan krisis multidimensi bermuara pada korupsi. Maka, pemberantasan korupsi merupakan cara paling efektif bukan hanya untuk mengakhiri krisis multidimensi itu, melainkan juga untuk menegakkan negara hukum—Rechtsstaat—dalam arti kata yang sesungguhnya. Tanpa negara hukum, nasion takkan bermartabat. Dalam konteks kehalusan tutur kata pada kultur Jawa, peringatan dan imbauan para pemimpin NU sesungguhnya laik dibaca sebagai seruan teramat keras kepada kawanan extraordinary bastards intranegara yang terus bersekongkol menggarong dana Republik kita: ”Kami sudah lama jijik pada kalian! Enough is enough!”. Dan secara tegas, kita semua beserta mereka.

 

Dimuat di Kompas, 4 Oktober 2012

Kala Ibu Pertiwi Berduka

Syamsuddin-HarisOleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris

Hampir setiap waktu kita dikejutkan fakta miris ketika warga negara yang berbeda agama, aliran, dan kepercayaan dibunuh, dicederai, dan diusir dari tanah tumpah darahnya. Hampir tiap saat pula negara dan aparatnya ”diadili” lantaran dianggap gagal melindungi warga. Namun, kasus baru terus bermunculan. Apa yang salah dengan negeri ini?

 

Tak terhitung berapa banyak nyawa dan properti menjadi korban tindak kekerasan dan anarki massa yang mengatasnamakan agama, etnis, ras, dan daerah. Belum terdata berapa banyak keluarga—termasuk anak- anak dan perempuan—yang depresi hanya karena dianggap ”sesat” oleh orang-orang yang memosisikan diri mereka sebagai ”Tuhan”. Juga tak terhitung berapa banyak pidato telah diucapkan, wacana diperdebatkan, dan solusi direkomendasikan. Namun, semua itu tidak mampu dan belum pernah bisa menghentikan tindak kekerasan dan anarki massa yang tengah mengancam keberadaan negeri kita.

 

Ironisnya, semua itu berlangsung di tengah perayaan atas demokrasi, baik dalam bentuk melembaganya jaminan bagi hak-hak politik dan kebebasan sipil, meluasnya partisipasi, maupun semakin intensnya pemilihan langsung bagi setiap pejabat publik penyelenggara negara. Meningkatnya tindak kekerasan dan anarki massa bahkan cenderung berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan per kapita bangsa kita dari sekitar 1.000 dollar AS atau kurang pada 1998 menjadi sekitar 3.500 dollar AS saat ini.

 

Jika perlu koersif
Para pendiri bangsa sebenarnya telah meletakkan fondasi yang amat jelas bagi republik ini. Melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), para tokoh berbeda latar belakang agama, etnis, ras, dan daerah berikrar membentuk Indonesia yang beragam dalam semangat persatuan. Falsafah bangsa dan ideologi nasionalis Pancasila merefleksikan cita-cita itu. Mayoritas Islam dan mayoritas Jawa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan minoritas Nasrani, China, dan Arab, serta minoritas identitas asal lainnya. Salah satu hak paling mendasar adalah hak hidup dan dilindungi oleh negara, sedangkan di antara kewajiban paling asasi adalah merawat kemajemukan dengan cara menghormati perbedaan asal-usul, termasuk perbedaan agama, aliran, dan kepercayaan setiap warga negara.

 

Di sisi lain, para penyelenggara negara di semua tingkat memiliki tanggung jawab mengelola keberagaman melalui kebijakan publik yang adil bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali. Di atas segalanya, negara, melalui para pejabat publik terpilih, wajib melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap warga negara—jika perlu secara koersif—agar semua warga negara memperoleh hak, perlindungan, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

 

Oleh karena itu, agak mengherankan jika para penyelenggara negara dan aparaturnya yang telah digaji dari uang pajak rakyat berulang-ulang membiarkan tindak kekerasan dan anarki yang mengancam jiwa dan properti sejumlah warga negara. Lebih mengherankan lagi, para pejabat publik yang bertanggung jawab atas hal itu tidak merasa bersalah, padahal sikap demikian dapat dikategorikan pembangkangan terhadap konstitusi.

 

Justru yang sering muncul adalah kecenderungan para penyelenggara negara untuk saling melempar tanggung jawab atau mencari ”kambing hitam” sehingga nyawa warga yang menjadi korban seolah- olah tak ada harganya. Hak tiap warga untuk hidup dan dilindungi oleh negara akhirnya berhenti sekadar ”aksesori” konstitusi yang begitu sering dipidatokan, tetapi amat jarang diimplementasikan.

Problem bangsa kita akhir-akhir ini tak hanya terbatas pada kecenderungan pembiaran oleh negara atas tindak kekerasan dan anarki yang mengatasnamakan ”kebenaran subyektif” identitas asal, juga kecenderungan keberpihakan para oknum penyelenggara negara. Sebagian mungkin karena faktor kebodohan, tetapi sebagian lain secara sengaja berpihak untuk mempertahankan kekuasaan, popularitas atau elektabilitas mereka jika pemilu dan pilkada digelar. Akan tetapi, apa pun alasannya, mereka sesungguhnya tidak memiliki hak moral menjadi pejabat publik.

 

Duka Ibu Pertiwi
Kasus tindak kekerasan dan anarki massa atas sejumlah warga Sampang, Jawa Timur, juga Cikeusik, Banten, beberapa waktu yang lalu, dan puluhan kasus serupa di beberapa daerah selama sekitar 10 tahun terakhir, hampir dapat dipastikan akan terus berulang jika tidak ada perubahan mendasar dalam cara negara mengelola keberagaman. Di sisi lain, cara penyelenggara negara mengelola negeri ini tidak akan pernah berubah jika sumber kepemimpinan negara berasal dari partai-partai politik pemburu rente yang tidak memiliki visi dan platform politik yang jelas tentang pengelolaan kebinekaan negeri kita.

Hampir tidak satu parpol pun secara institusi yang secara sportif menggugat cara negara menangani kasus tindak kekerasan dan anarki yang mengatasnamakan agama. Kalaupun ada politisi dan anggota DPR bersuara, pada umumnya bersifat individu.

 

Juga tak ada usul pengajuan hak interpelasi ataupun hak angket atas puluhan kasus serupa. Padahal, tindak kekerasan dan anarki atas nama agama tak hanya terkait rasa aman, hak hidup, dan keselamatan warga negara yang kebetulan minoritas, juga menyangkut kelangsungan keberagaman kultural yang telah menjadi identitas sekaligus fondasi bangsa kita.

 

Karena itu, duka terdalam Ibu Pertiwi bukan semata-mata lantaran kecenderungan pembiaran oleh negara telah bersifat sistemik, melainkan juga karena parpol, parlemen, dan jajaran pemerintahan di semua tingkat menari-nari dan berpesta di atas penderitaan sebagian warga negara yang tak berdosa. Para petinggi parpol, parlemen, dan pemerintahan masing-masing sibuk mengurus politik sehari-hari yang sering kali dangkal dan tanpa visi. Sebagian di antaranya bahkan bisa tidur nyenyak di tengah lolongan panjang saudara kita yang kebetulan berbeda, yang menuntut perlakuan adil, setara, dan jaminan rasa aman dari negara.

 

Haruskah puluhan dan bahkan ratusan nyawa lainnya menunggu giliran terbantai hanya karena mereka berbeda? Bukankah Tuhan, seperti dinyatakan dalam Al Quran, menciptakan manusia berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal, bukan untuk menjadi serigala ataupun monster bagi manusia lainnya?

 

Mengapa para petinggi negara dan pemerintahan tak kunjung mendeklarasikan ”moratorium” pembiaran oleh negara atas tindak kekerasan dan anarki yang terang-benderang melawan hukum dan konstitusi? Bukankah para penyelenggara negara dan pemerintahan dipilih, memperoleh mandat, dan digaji dari uang rakyat untuk melindungi hak hidup setiap warga negara? Semoga duka lara Ibu Pertiwi segera berlalu.

 

Dimuat di Kompas, Senin, 10 September 2012.

 

Ketika Banggar DPR Mogok

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

ikrarBadan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) kembali mendapat sorotan masyarakat.

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil para pimpinan Banggar untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait dugaan korupsi yang dilakukan jaringan pengusaha, birokrasi pemerintahan (khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), serta oknum di Banggar DPR, mereka secara mengejutkan menghentikan pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah. Pimpinan Banggar tampaknya merasa tersinggung mengapa mereka dipanggil KPK.

 

Para pimpinan Banggar juga merasa bahwa KPK melakukan intervensi lantaran terlalu ingin tahu kebijakan Banggar DPR dalam menentukan anggaran bagi proyekproyek pembangunan di berbagai daerah. Akibatnya, Banggar mutung dan menghentikan pembahasan RAPBN 2012. Sebenarnya sah-sah saja KPK memanggil para pimpinan Banggar karena KPK ingin mengetahui secara pasti apakah proses pembahasan anggaran berjalan secara normal atau ada hal-hal melenceng yang dilakukan para oknum di Banggar DPR,sehingga terjadi kolusi dan korupsi antara pengusaha, birokrat, dan anggota Banggar DPR. Apa yang dilakukan KPK sesuai dengan upaya kita untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan baik.

 

Namun, jika sebagai balasannya Banggar DPR lalu melakukan mogok, ini sesuatu yang amat istimewa. Tak heran jika ada komentar dari kalangan dalam dan luar DPR bahwa pemogokan biasa dilakukan oleh para buruh agar gaji dan upah mereka dinaikkan oleh pengusaha, tapi tidak pantas untuk dilakukan oleh anggota DPR, terlebih lagi oleh Banggar. Adalah suatu keistimewaan di era demokrasi kini DPR dapat memiliki hak budget yakni menjalankan peran dan fungsinya untuk membahas RAPBN sebelum menjadi UU APBN pada tahun berikutnya.

 

Di era Orde Baru, DPR hanya memberikan stempel persetujuan terhadap pengajuan RAPBN yang diberikan pemerintah. Pembahasan mengenai RAPBN 2012 sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan harus selesai akhir Oktober 2011. Namun, jika Banggar melakukan pemogokan dalam pembahasan,hal ini tentu akan mengganggu penentuan APBN 2012. Siapa yang akan dirugikan oleh tindak pemogokan yang dilakukan Banggar DPR itu?

 

Dari sisi pemerintah,pemogokan oleh Banggar DPR tidak akan memberikan konsekuensi politik yang besar karena pemerintah dapat melaksanakan anggaran yang berlangsung pada tahun sebelumnya, dalam hal ini APBN 2011. Setelah itu, pemerintah dapat mengajukan APBN perubahan pada pertengahan 2012 yang tentu akan dibahas pula melalui Banggar DPR. Para pimpinan dan anggota Banggar yang menyetujui pemogokan pembahasan RAPBN 2012 dapat dikatakan tidak menjalankan hak konstitusional mereka secara bertanggung jawab.

 

Bila itu terjadi pada pemerintahan Orde Baru, bukan mustahil mereka dapat dikatakan melalaikan tugas dan tanggung jawab. Dalam kadar lebih berat,mereka bisa dikategorikan melakukan "makar" atau "subversif" karena mengganggu rencana pembangunan nasional. Kita tidak tahu apa yang ada di kepala para pimpinan dan anggota Banggar yang melakukan mogok untuk melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Apakah mereka ingin menunjukkan kepada KPK dan pemerintah bahwa DPR memiliki "kekuasaan yang amat besar" untuk menentukan disetujui atau tidaknya RAPBN untuk menjadi APBN.

 

Apakah ini juga merupakan bagian dari tawar-menawar politik mereka agar KPK tidak lagi melakukan penyelidikan atau penyidikan mengenai korupsi yang dilakukan para oknum di Banggar. KPK bisa saja menunjukkan "gigi"dengan semakin meningkatkan penyidikan atas dugaan korupsi di Banggar DPR. Namun, Ketua KPK Busyro Muqoddas lebih memilih cara-cara yang elegan dalam menghentikan pemogokan oleh Banggar itu dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPK untuk menepis "fitnah" yang dilakukan pengusaha atau anggota DPR sendiri mengenai ada korupsi di Banggar.

 

Lepas dari ada dan tidaknya tawar-menawar politik antara Banggar dan KPK soal dilanjutkan atau dihentikan pemanggilan terhadap para pimpinan Banggar,pemogokan itu justru menjadi blunder politik bagi Banggar khususnya dan DPR pada umumnya.Citra DPR akan semakin buruk di mata masyarakat.Rakyat juga akan bertanya apakah para anggota Banggar DPR itu para nasionalis sejati ataukah justru sebagai penghambat pembangunan dan penghalang bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik.

 

Sadarkah para pimpinan Banggar bahwa DPR bersama pemerintah harus bahu membahu secara positif untuk mencegah negeri ini menjadi korban dari krisis ekonomi yang sedang melanda negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Sadarkah mereka bahwa pemogokan telah melemahkan peran Parlemen dalam menentukan APBN. Jika mereka sering menggunakan kata bertuah contempt of parliament (pelecehan terhadap Parlemen) kepada mereka yang tidak mau hadir jika dipanggil DPR atau membuat pernyataan verbal yang menghina Parlemen, kini kita juga berani mengatakan bahwa para pimpinan Banggar yang menginisiasi pemogokan juga "melecehkan DPR".

 

Jika DPR ingin menghapus tuduhan almarhum Gus Dur bahwa "DPR adalah Taman Kanak-Kanak", tak ada jalan lain kecuali para pimpinan dan anggotanya menghormati proses hukum atau proses politik yang berlaku di negeri ini. Seandainya pemogokan ini terus berlangsung, para pimpinan DPR wajib menegur pimpinan dan anggota Banggar. Jika tidak mempan, para pimpinan harus memberikan rekomendasi kepada para pimpinan fraksi yang anggotanya ada di Banggar agar melakukan tindakan yang tepat terhadap para anggota Banggar.

 

Jika itu juga tidak dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR, para pimpinan partai mau tidak mau harus mengganti para anggota Banggar itu. Jika tidak, parpol akan juga menuai citra buruk dan akan mendapatkan hukuman rakyat pada Pemilu Legislatif 2014.

 

A tough battle for incumbent leader

NicoBy: Nicolaus TB Harjanto, MA., P.hD


The writer has a doctorate from Northern Illinois University in the US and is a member of the Indonesian Political Science Association (AIPI).

 

The advantage of incumbency is unavoidable in any election. Popularity, access to campaign resources and influence over the bureaucracy are attached to the holders of power.

 

In the seven years since the inception of direct elections for local executives, there have been many incumbents who have successfully won reelection. Some of them have even succeeded in transferring power to their relatives or wives, reflecting a burgeoning trend political familism.

 

In the US, according to one study, 94 percent of incumbents were reelected in elections for the US House of Representatives in 2008. From the period of 1964 to 2008, on average 93 percent of incumbent House legislators and 81 percent of incumbent senators retained their seats. This clearly shows how incumbency can affect supposedly level playing field in the election.

 

There were also losses suffered by successful incumbents. In the 2009 legislative election, for example, several candidates were not reelected, losing to the monetization of politics in the open-list proportional electoral system that favors the most-voted candidates.

 

The incumbency advantage thesis will soon be tested in Jakarta gubernatorial election on July 11. The incumbent, Fauzi Bowo, has been serving the capital's government for decades, ever since he started working as a low-ranking official. Lackluster performance means he will have to fight hard for his second term.

 

Paired at the last minute with little known candidate for vice governor, Nachrowi Ramli, the chairman of the Jakarta chapter of the Democratic Party, Fauzi will face a difficult electoral battle. Unlike in 2007 election when he faced only one challenger, Adang Daradjatun, who ran under the banner of Prosperous Justice Party (PKS), in the upcoming election, Fauzi will fight candidates who are backed by political parties and, possibly, those running independently.

 

Fauzi's heavyweight opponents include popular and respected figures like Surakarta Mayor Joko Widodo and his running mate, former Belitung regent Basuki Tjahaja Purnama and former People's Consultative Assembly speaker Hidayat Nur Wahid from the Prosperous Justice Party (PKS) and his running mate, economist Didik Rachbini of the National Mandate Party (PAN). Other contestants seem less threatening for the incumbent.

 

When an election is an open race between an incumbent and several contenders representing the continuation of mediocrity versus radical change, then electoral surprises might happen — especially in the Jakarta gubernatorial race, where the winner must secure a simple majority of the vote, making a runoff quite inevitable.


Fauzi will likely be able to mobilize many local Betawi people, who account for around a quarter of Jakarta's population. He will also have influence over a bureaucracy that reports to him. He commands mayors and district heads, as they are appointed by the governor.

 

He also can use government social programs to lure urban poor voters and other programs for his campaign purposes. His war chest is believed to be the strongest, as his power could generate a large amount of campaign funds.

 

But, his Achilles heels are easily spotted. As a native and a self-claimed expert on Jakarta, he is viewed as a non-performing leader. Traffic congestion, floods, a lack of public security and poor service remain the topmost concerns as expressed in public debates and daily chats.

 

The two strongest contenders, the campaigns of Jokowi and Hidayat, may really threaten Fauzi's reelection bid. The challengers are running for office in Jakarta not merely to seek power, as they are not self-centered and selfish political figures. They have credentials and integrity as leaders and therefore they can energize the grassroots and young voters to work for their electoral success.

However, wining an election is not about any single factor. According to Faucheux, there are eight major factors that will influence the result: the candidate and the voters, campaign strategy, political messages, issues and programs, coalitions, campaign organization, money and popular cues that can serve as a mobilizing identity.


Jakarta voters, especially traditionally apolitical and less-enthusiastic voters, will likely exercise their voting rights, as there are good candidates to choose from. If many of them turn up at the polling stations and the election is free of tampering and systematic fraud, it is even possible that the incumbent will have little chance to make it to the second round.

 

But, Fauzi remains a giant in local electoral politics and he can make full use of all political means at his disposal to survive.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/07/a-tough-battle-incumbent-leader.html