News

Pengamat Sebut Penundaan Pilkada Akibat Dampak Covid 19 Pengaruhi Elektabilitas Bakal Calon

elyta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Untan Dr. Elyta, M.Si mengatakan penundaan hari pemungutan suara sebagai dampak dari pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh kepada elektabilitas calon peserta Pilkada Serentak 2020.

 

Selain itu, peluang petahana untuk kembali menjabat sebagai kepala daerah masih sangat besar.

 

Terutama, bagi kepala daerah yang masih kompak alias bersatu untuk maju dalam pilkada.

Karena, selain mempunyai anggaran untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui jabatannya, calon incumbent juga sudah dikenal masyarakat terutama masyarakat telah melihat kontribusi mereka pada penanganan Covid-19 saat ini.

 

Hal tersebut secara konstitusi masih sah dan sangat memungkinkan di tengah perpanjangan proses Pilkada 2020.

 

Lebih lanjut, pertahana akan sulit dikalahkan bila kinerjanya selama menjabat cukup baik serta memiliki citra positif di mata masyarakat.

 

Demikian pula pada kemungkinan munculnya kontestan baru.

Pilkada serentak baiknya tidak dipaksakan untuk dilakukan pada tahun 2020 karena akan mengancam kualitas penyelenggaraan.

 

Pada dasarnya permasalahan yang pertama disoroti ialah terkait rencana penundaan itu sendiri ialah keputusan yang tepat namun perlu manajemen penyepenggaraan ulang yang lebih saksama.

 

Sebab jika diteruskan sangat mungkin para pihak bekerja dengan rasa tidak aman, was-was, dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerja penyelenggara, kontestan, dan pemilih.

Maka secara general, kualitas Pilkada tidak maksimal jika pemilihan tetap dilaksanakan tahun ini mengingat persiapan terhalang oleh kondisi sosial dampak Covid-19.

 

Dengan dipilihnya opsi pergeseran jadwal Pilkada, maka jadwal kampanye dan sebagainya akan menyesuaikan dan itu diatur oleh KPU.

 

Selain itu terdapat pula aturan mengenai pengisian jabatan kepala daerah apabila masa jabatan telah habis namun Pilkada belum dapat dilaksanakan yaitu dengan pengisian jabatan oleh Pjs, atau Pj yang utamanya ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.

 

Jika pandemi terus berlanjut, maka penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan didukung oleh parpol harus menggencarkan sosialisasi dan edukasi politik penanganan dampak Covid terhadap Pilkada.

 

Sebab penundaan akan berdampak pada penetapan daftar pemilih, padahal daftar pemlih harus ditetapkan dalam periode waktu tertentu.

 

Nah dengan demikian, kalau pendaftaran calon bergeser ini juga bisa berdampak pada pergeseran kampanye. Larutnya perhatian publik pada pandemi Covid-19 memang dapat melupakan Pilkada sejenak.

 

Terlebih para kontestan juga dianjurkan untuk tidak mempolitisasi aksi bantuan sosial mereka.

 

Dalam artian, hal-hal ini merupakan PR besar bagi kita semua untuk tidak lepas fokus dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 ini.

 

Dengan demikian masyarakat umum dapat tetap wawas terhadap hak mereka atas adanya regenerasi pemimpin daerah yang baru.

 

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Pengamat Sebut Penundaan Pilkada Akibat Dampak Covid 19 Pengaruhi Elektabilitas Bakal Calon, https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/24/pengamat-sebut-penundaan-pilkada-akibat-dampak-covid-19-pengaruhi-elektabilitas-bakal-calon?page=2.


Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid

 

Pengamat Ingatkan Pentingnya Kaderisasi dan Regenerasi Dalam Parpol

elytaTRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara Pengamat Politik Untan, Dr. Elyta, M.Si menilai mestinya ada kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah jabatan ketua.

 

Berikut penuturannya.

 

Jabatan ketua DPD tingkat Kabupaten Kota hingga tiga periode dapat dikatakan sudah mencederai tupoksi dari parpol itu sendiri.

 

Sebagaimana yang kita ketahui parpol memiliki fungsi sebagai rekrutmen politik.

Pada dasarnya kekuasaan yang terlalu lama, berpotensi melahirkan oligarki.

Kekuasaan yang dibatasi oleh periode waktu akan mudah dikendalikan oleh konstitusi selaku sistem kontrol.

Jabatan yang dikontrol tersebut tidak hanya legislatif namun juga unsur Trias Politica lainnya yakni eksekutif dan yudikatif.

Dengan demikian pembatasan periode tersebut tidak termasuk jabatan RT, RW, dan Kepala Desa.

Hal itu pun harus melalui evaluasi agar kaderisasi dan regenerasi tetap berlangsung demi tercaoainyademokrasi yang substansial, bukan sekadar demokrasi prosedural.

Maka, parpol baik ditingkat DPD tingkat Kabupaten Kota, Provinsi hingga Pusat haruslah mematuhi peraturan konstitusi tersebut agar kaderisasi parpol tidak menjadi terhambat oleh tendensi kelompok yang berkepentingan dalam jabatan tersebut.

Namun tentu, semua tergantung dari kesepakatan parpolnya, lihat AD/ART Partainya. 

 

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Pengamat Ingatkan Pentingnya Kaderisasi dan Regenerasi Dalam Parpol, https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/17/pengamat-ingatkan-pentingnya-kaderisasi-dan-regenerasi-dalam-parpol.

 

Penulis: Ridho Panji Pradana

Editor: Madrosid

 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara Pengamat Politik Untan, Dr. Elyta, M.Si menilai mestinya ada kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah jabatan ketua.

Berikut penuturannya.

Jabatan ketua DPD tingkat Kabupaten Kota hingga tiga periode dapat dikatakan sudah mencederai tupoksi dari parpol itu sendiri.

Sebagaimana yang kita ketahui parpol memiliki fungsi sebagai rekrutmen politik.

Pada dasarnya kekuasaan yang terlalu lama, berpotensi melahirkan oligarki.

Kekuasaan yang dibatasi oleh periode waktu akan mudah dikendalikan oleh konstitusi selaku sistem kontrol.

• Tanggapan Pengamat Pendidikan Untan Terkait Sistem PPDB Tahun Ini Melalui Online

Jabatan yang dikontrol tersebut tidak hanya legislatif namun juga unsur Trias Politica lainnya yakni eksekutif dan yudikatif.

Dengan demikian pembatasan periode tersebut tidak termasuk jabatan RT, RW, dan Kepala Desa.

Hal itu pun harus melalui evaluasi agar kaderisasi dan regenerasi tetap berlangsung demi tercaoainyademokrasi yang substansial, bukan sekadar demokrasi prosedural.

Maka, parpol baik ditingkat DPD tingkat Kabupaten Kota, Provinsi hingga Pusat haruslah mematuhi peraturan konstitusi tersebut agar kaderisasi parpol tidak menjadi terhambat oleh tendensi kelompok yang berkepentingan dalam jabatan tersebut.

Namun tentu, semua tergantung dari kesepakatan parpolnya, lihat AD/ART Partainya. 



Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Pengamat Ingatkan Pentingnya Kaderisasi dan Regenerasi Dalam Parpol, https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/17/pengamat-ingatkan-pentingnya-kaderisasi-dan-regenerasi-dalam-parpol.
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid

Pemkot Palu Kembali Didesak Segera Berlakukan PSBB

 

slametPALU EKSPRES, PALU– Pemerintah Kota Palu kembali diingatkan untuk segera mengusulkan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pertimbangan, jumlah masyarakat yang terdampak Covid- 19 semakin bertambah. Pertimbangan lainnya, karena pada umumnya masyarakat cenderung kurang mengindahkan imbauan Pemerintah.

“Media perlu mendorong kembali Pemkot Palu untuk mengusulkan PSBB,” kata Akademisi Universitas Tadulako, Dr. Slamet Riyadi Cante kepada Palu Ekspres, Senin (20/4/2020).

 

Mantan Dekan Fakultas Fisip Untad tersebut beralasan dengan adanya izin PSBB, justru Pemda memiliki dasar hukum untuk membuat regulasi sesuai dengan kondisi daerah.
Dengan demikian Pemkot Palu memiliki sebuah regulasi berupa sanksi yang nantinya akan diatur dalam dokumen PSBB melalui Peraturan Wali Kota Palu.

 

Perlu dipahami kata Slamet, PSBB itu tidak identik dengan lockdown. Tak heran dengan persepsi tersebut, ada ada kekhawatiran sebagian kalangan perekonomian akan lumpuh total jika diterapkan kebijakan PSBB karena menganggap PSBB identik dengan lockdown.

“Kita mengapresiasi upaya Pemprov dan Pemkot dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana bagi masyarakat yang terdampak covid-19, tapi yang paling prioritas sekarang adalah memutus mata rantai penyebaran covid-19,” katanya.

 

Ia menambahkan, langkah memutus mata rantai penyebaran Covid-9, adalah dengan pengawasan dan pemeriksaan ketat bagi masyarakat yang masuk ke Kota Palu yang berasal dari daerah yang tergolong zona merah. Perlu langkah preventif, tidak hanya mengandalkan pemeriksaan suhu badan, tapi minimal dengan menggunakan rapid test atau sekalian diisolasi.


“Jika hari ini pihak keamanan akan melakukan penyemprotan bagi masyarakat yang keluar dari rumah tanpa masker, merupakan salah satu bentuk tindakan tegas dan patut diapresiasi. Hanya saja jika tidak diatur dalam Perwali, bisa saja berpeluang menjadi kontraversi dari kalangan masyarakat,” tutupnya.

 

Sebelumnya, usulan untuk mempertimbangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palu mulai mengemuka. Ini didasari fakta masyarakat yang kurang patuh terhadap imbauan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid 19.


Usulan ini datang dari akademisi Untad Palu, Slamet Riyadi Cante. Menurut dia, Palu dapat mempertimbangkan hal tersebut kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.


Pertimbangan PSBB menurut dia bisa didasari pula karena jumlah kasus klinis Orang Dalam Pengawasan ( ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan ( PDP) serta pasien positif Covid 19 di Palu terus mengalami peningkatan.


“Dengan penetapan PSBB tentunya mobilitas dan keinginan orang untuk berkumpul akan lebih terbatas karena segala ketentuan dan sanksi dapat diatur dalam kebijakan PSBB,”hemat Slamet, Minggu 12 April 2020 kepada wartawan.


Ditambah lagi beber Slamet, fakta di lapangan yang menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan physical maupun sosial distancing.


“Kenyataan selama ini yang menjadi imbauan pemerintah terkesan belum terlaksana secara efektif,”jelasnya.


Dia mencontohkan soal imbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat berjamaah bagi umat muslim. Masih saja kata dia masyarakat tidak mengindahkan imbauan itu.
“Beberapa Masjid masih membuka ruang untuk pelaksanaan salat Jumat. Padahal himbauan dari MUI sudah ada. Begitu juga adanya maklumat yang dikeluarkan pihak kepolisian,”ujarnya.


Belum lagi tambah Slamet soal pergerakan orang masuk ke Kota Palu menggunakan pesawat. Hingga saat ini jumlahnya juga relatif masih cukup tinggi.


Kemudian tingkat kesadaran masyarakat terhadap imbauan Pemerintah terkait physical distancing dan sosial distancing cenderung masih kurang diindahkan masyarakat.


Atas dasar kondisi tersebut terang Slamet, maka diperlukan langkah tegas namun tetap mempertimbangkan nilai kemanusian dalam merespon semakin merebaknya covid 19.
“Dampak negatif dari kebijakan PSBB tentu memang tidak bisa dihindari. Sebab sebuah proses formulasi kebijakan di perlukan ketajaman utk memotret subtansi masalah agar target sasaran yang ingin dicapai akan lebih signifikan,”demikian Slamet Riyadi.(mdi/fit/palu ekspres)

 

Sumber: https://paluekspres.fajar.co.id/41636/pemkot-palu-kembali-didesak-segera-berlakukan-psbb/

 

Warga Cuek Imbauan Pemerintah, Palu Perlu Pertimbangkan PSBB

 

slametPALU EKSPRES, PALU– Usulan untuk mempertimbangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palu mulai mengemuka. Ini didasari fakta masyarakat yang kurang patuh terhadap imbauan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid 19.

 

Usulan ini datang dari akademisi Untad Palu, Slamet Riyadi Cante. Menurut dia, Palu dapat mempertimbangkan hal tersebut kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.


Pertimbangan PSBB menurut dia bisa didasari pula karena jumlah kasus klinis Orang Dalam Pengawasan ( ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan ( PDP) serta pasien positif Covid 19 di Palu terus mengalami peningkatan.

 

“Dengan penetapan PSBB tentunya mobilitas dan keinginan orang untuk berkumpul akan lebih terbatas karena segala ketentuan dan sanksi dapat diatur dalam kebijakan PSBB,”hemat Slamet, Minggu 12 April 2020 kepada wartawan.

 

Ditambah lagi beber Slamet, fakta di lapangan yang menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan physical maupun sosial distancing.

 

“Kenyataan selama ini yang menjadi himbauan pemerintah terkesan belum terlaksana secara efektif,”jelasnya.

 

Dia mencontohkan soal imbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat berjamaah bagi umat muslim. Masih saja kata dia masyarakat tidak mengindahkan imbauan itu.

“Beberapa Masjid masih membuka ruang untuk pelaksanaan salat Jumat. Padahal himbauan dari MUI sudah ada. Begitu juga adanya maklumat yang dikeluarkan pihak kepolisian,”ujarnya.

 

Belum lagi tambah Slamet soal pergerakan orang masuk ke Kota Palu menggunakan pesawat. Hingga saat ini jumlahnya juga relatif masih cukup tinggi.

 

Kemudian tingkat kesadaran masyarakat terhadap imbauan Pemerintah terkait physical distancing dan sosial distancing cenderung masih kurang diindahkan masyarakat.

Atas dasar kondisi tersebut terang Slamet, maka diperlukan langkah tegas namun tetap mempertimbangkan nilai kemanusian dalam merespon semakin merebaknya covid 19.

“Dampak negatif dari kebijakan PSBB tentu memang tidak bisa dihindari. Sebab sebuah proses formulasi kebijakan di perlukan ketajaman utk memotret subtansi masalah agar target sasaran yang ingin dicapai akan lebih signifikan,”demikian Slamet Riyadi. (mdi/palu ekspres)

Sumber: https://paluekspres.fajar.co.id/41404/warga-cuek-imbauan-pemerintah-palu-perlu-pertimbangkan-psbb/

 

Mahar Politik Jadi Kendala untuk Mencari Pemimpin Berkualitas

 

slametPALU EKSPRES, PALU– Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, meskipun wabah COVID 19 masih belum meredah. Hal ini dipertegas oleh Dirjen Depdagri Akmal Malik.


Sekaitan dengan rencana pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, beberapa figur pemimpin yang dinilai cukup berkualitas dan memiliki jejak rekam yang baik cenderung tidak dapat diakomodir untuk diusung sebagai bakal calon kepala daerah. “Hal ini karena terkendala dengan standar tarif yang ditetapkan masing-masing partai politik,” kata Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia cabang Palu, Sulteng, Dr. Slamet Riyadi Cante kepada Palu Ekspres, Selasa (2/6/2020).


Saat ini menurut Slamet, meskipun belum ditetapkan calon kepala daerah secara resmi oleh KPU, namun beberapa bakal calon sudah mulai kewalahan dan terkesan buang handuk karena tidak mampu untuk memenuhi standar biaya yang ditetapkan oleh parpol.
Dari perspektif lain kata Slamet, bisa saja dimaklumi bahwa parpol memang butuh biaya operasional untuk memenangkan calon yang akan diusung. Hanya saja kapasitas dan integritas calon penting untuk menjadi pertimbangan utama. Sehingga, ketika ada figur bakal calon yang dinilai lebih berkualitas, sebaiknya diberi perlakuan khusus dalam penetapan mahar.


Pandangan seperti ini kata pemerhati politik dan Pilkada ini, sangat penting menjadi komitmen bersama bagi para elit parpol agar apa yang menjadi harapan rakyat sebagaimana esensi pilkada, yaitu dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk peningkatan kesejahteraannya dan kemajuan daerah, dapat segera terwujud. (fit/palu ekspres)

 

Sumber: https://paluekspres.fajar.co.id/42721/mahar-politik-jadi-kendala-untuk-mencari-pemimpin-berkualitas/