News

Pengamat: Jokowi Capres Terkuat, Hanya Bisa Diimbangi Capres Hasil Konvensi

Jakarta - Menurut pengamat politik, peluang-peluang kandidat capres yang ada saat ini dianggap kecil dan  berhasil diungguli oleh elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, apabila dimajukan sebagai bakal capres.

"Baik itu Prabowo, Wiranto, Megawati, Aburizal Bakrie, sudah tertinggal jauh elektabilitasnya dengan Jokowi," kata Pengamat Politik sekaligus Board of Advisor CSIS Jeffrie Geovannie di Jakarta, Senin (20/5).

 

Kalaupun ada yang bisa menantang Jokowi sebagai pesaing yang kuat, menurutnya, hanya tokoh yang dihasilkan proses politik yang melibatkan rasional massa pemilih. Dalam hal ini, menurut dia, salah satunya capres yang dihasilkan oleh konvensi capres.

 

"Mungkin menunggu hasil dari pemenang konvensi capres, yang salah satunya adalah konvensi Partai Demokrat," kata Jeffrie.

 

Dari beberapa nama yang digadang-gadang akan mengikuti konvensi capres PD, menurut Jeffrie, salah satu yang harus diperhitungkan adalah Gita Wirjawan. Selain dekat dengan SBY, tambah Jeffrie, Gita sudah dikenal sebagai tokoh muda berwawasan luas, memiliki modal, dan tampang yang mendukung.

 

"Bila itu terjadi, proses perjalanan konvensi dan kemudian kemenangan atas konvensi akan menjadi modal besar buat Gita Wirjawan untuk muncul sebagai penantang serius Jokowi," kata dia.

 

Pengamat Politik Endang Tirtana juga tak menolak bila konvensi bisa menjadi strategi untuk tactical voting, karena pemilih sudah diajak lebih dulu memilih figur tertentu sebelum pilpres benar-benar dimulai.

 

"Jika konvensi Partai Demokrat bisa mengolah ini, maka kandidat itu berpotensi menjadi pemenang," kata Endang.

 

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/114680-pengamat-jokowi-capres-terkuat-hanya-bisa-diimbangi-capres-hasil-konvensi.html

Andrinof Chaniago: Potret Reformasi Birokrasi Masih Suram

andrinofPengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago saat menyampaikan kuliah umum di Aula Lt 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (FISIP Unsrat) Manado Rabu (15/03).Foto Kif/idmanado.comIDMANADO/Manado- Potret reformasi birokrasi  dari pusat sampai kedaerah dinilai masih sangat suram. Belum ada perubahan signifikan antara kinerja birokrat dengan anggaran pemerintahan yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini dikatakan Pengamat Politik dan Pemerintahan  dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago  saat menyampaikan kuliah umum di  Aula Lt 2  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Sam Ratulangi (FISIP Unsrat) Manado Rabu (15/03).


Penyebabnya adalah, karena ada dua masalah mendasar yang belum tersentuh, yakni  sistem kepegawaian yang menyangkut metode rekrutment, promosi, mutasi, rotasi, pendidikan dalam pekerjaan, dan masalah ukuran dan bentuk struktur organisasi birokrasi. ‘’ Nilai, etos kerja dan SDM aparat pemerintahan perlu dibenahi dengan melakukan rekrutmen dengan selektif dan promosi  jabatan yang kompetitif,’’ujar  Andrinof , Dosen Politik dan Kebijakan Publik Departemen Ilmu Politik FISIP UI.


Meski demikian dijelaskannya bahwa di era keterbukaan politik dan globalisasi ekonomi saat ini, kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh keunggulan negara dan daerah dalam bersaing dengan negara atau daerah lainnya. Tetapi, peluang untuk meningkatkan peran birokrasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat masih terbuka lebar dengan syarat, apabila dilakukan langkah-langkah perubahan yang signifikan pada dimensi struktur, sistem tata kelola, kompetensi SDM, infrastruktur, kultur dan orientasi kerja.


Menurut Andrinof, struktur permasalah birokrasi Indonesia saat ini  terletak  pada nilai atau etos kerja, dan kualitas SDM aparat pemerintah  serta  postur atau struktur organisasi birokrasi, dan pelembagaan organisasi. ‘’ Kendala-kendala pada SDM (personel) pemerintahan seperti rendahnya skill, rendahnya motivasi (kemauan), kurangnya  keseimbangan antara penggunaan metode dorongan dan instruksi pada atasan, kurangnya kerja sama dan  lambat melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi data, teknologi komunikasi dan teknologi informasi. ‘’ jelasnya.


Ditambahkan Andrinof, sebaiknya rekrument PNS  dilakukan oleh lembaga yang independen agar tidak sarat KKN. ‘’ Sejak masuk PNS dilakukan dengan cara KKN, maka dalam hal kenaikan pangkat, kenaikan jabatan juga pasti akan dilakukan dengan cara KKN,’’tambahnya.


Sekita 500 Mahasiswa dan Dosen hadir dalam kuliah umum yang berlangsung 3 jam tersebut.  Dekan FISIP Unsrat Manado Drs Fhilep Regar MS dalam sambutannya mengatakan bahwa sebuah kebanggaan bagi civitas FISIP Unsrat Manado di kunjungi oleh  bapak Andrinof A. Chaniago, akademisi yang menghentar Jokowi menjadi pemimpin di DKI Jakarta. ” Bukan hanya dikunjungi tetapi Bapak Andrinof A. Chaniago membagi ilmu dan pengalaman untuk Mahasiswa dan Dosen FISIP Unsrat Manado,”kata Regar didampingi Sekretaris Dekan Welly Waworundeng dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Dr Daud Ferry Liando. (ane/kif)

 

Sumber: http://idmanado.com/andrinof-chaniago-potret-reformasi-birokrasi-masih-suram/

Bawaslu Berharap Anggaran Pengawasan Pemilu Memadai

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, berharap pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk pengawasan pemilu di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya anggaran untuk pengawasan merata menurutnya belum tercukupi.

 

"Keluhannya bahwa sangat tidak memadai untuk pengawasan pemilu. Ekspektasi serta harapan publik, tantangan pekerjaan kami yang sangat berat," kata Muhammad di Jakarta, Senin sore (6/5).

 

Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang diundang wakil presiden hadir dalam rapat evaluasi eselon serta pejabat kementerian dan lembaga hari ini.

"Kalau kita mau setiap TPS ada pengawas pemilu, tapi dalam UU tidak mengakomodir itu, saya harap ada skema lain problem anggaran itu," lanjutnya.

 

Bawaslu sendiri belum membuat skema penambahan anggaran pengawasan yang diperlukan. Namun sesuai dengan Undang-Undang Pemilu maka untuk satu desa atau kelurahan terdapat satu hingga lima pengawas. Hal tersebut menurut dia tidak layak sebab dalam satu desa atau kelurahan kemungkinan terdapat puluhan TPS.

"Kondisi desa lurah itu ada yang sampai 80-100 TPS. Jadi tidak memadai untuk pengawasan maksimal," katanya.

 

Penulis: Ezra Sihite/AF

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/112169-bawaslu-berharap-anggaran-pengawasan-pemilu-memadai.html

Jimly: Iklim Penyelenggara Pemilu di Daerah Tidak Independen

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan, selama hampir satu tahun sejak DKPP dibentuk, ada 55 kasus pejabat penyelenggara pemilu di daerah diberhentikan, dan sekitar 60 diperingatkan.

 

Kondisi tersebut menandakan, bahwa ada banyak masalah penyelenggara pemilu di daerah.

 

"Kita harus mendorong KPU dan Bawaslu memperbaiki diri. Sebanyak 55 pejabat yang pernah kami pecat itu karena adanya keberpihakan kepada salah satu calon. Soal tidak independen, imparsialitas, tidak bisa ditolerir," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Kantor DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

 

Jimly menambahkan, selain karena minimnya independensi, variabel lain dipecatnya pejabat penyelenggara pemilu di daerah juga karena pemenuhan syarat menjadi pejabat sangat minimal sekali.

 

Lebih dari itu, persyaratan dan larangan menjadi pejabat penyelenggara pemilu daerah juga tidak terpenuhi. Kedua, karena memang kualitas pejabat yang tidak merata di seluruh Indonesia.

 

"Proses kelembagaan KPU belum tuntas. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, KPU itu kan lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Satu kesatuan institusi mandiri sampai ketingkat bawah. Artinya dia tidak boleh terkait dengan pemerintah. Jadi dia harus berdiri sendiri strukturnya, tapi dalam impelmentasinya pegawainya masih dari pemerintahan, nomor induk kepegawaian masih dari Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri)," tuturnya.

 

Sementara, semua birokrasi di daerah itu, menurut Jimly juga mengalami politisasi, dimana rata-rata kepala dinas di daerah juga diam-diam menjadi tim sukses untuk incumbent.

 

"Kurang lebih 80 persen pejabat penyelenggara pemilu di daerah itu masih terpengaruh dengan suasana politisasi. Sedangkan staf dan pegawai penyelenggara pemilu administrasinya itu dari daerah dari lingkungan birokrasi pemerintah daerah, sehingga sebagian iklim kerjanya belum independen," jelasnya.

 

Penulis: WIN/RIN

Sumber: Suara Pembaruan

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/nusantara/112619-jimly-iklim-penyelenggara-pemilu-di-daerah-tidak-independen.html

Gubernur Sarundajang Terima Dirut LKBN Antara

sarundajang-antaraDirektur Utama Perum LKBN ANTARA, Saiful Hadi (kanan) menyerahkan cendera mata kepada Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang usai pertemuan di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (10/2). Pertemuan tersebut membahas rencana kejasama perum LKBN ANTARA dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (FOTO ANTARA)Manado (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Utara, Dr SH Sarundajang, menerima audiensi Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Saiful Hadi, bersama rombongan di rumah dinas Bumi Beringin, Manado, Minggu sore.

Saiful Hadi didampingi Sekretaris Perusahaan, Iswahyuni Syaifullah, Manager ANTARA TV, Adi Lazuardi dan Kepala Biro LKBN ANTARA Sulawesi Utara, Agus Setiawan.
        
Sedangkan Sarundajang didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik, Michael Umbas.
        
Sarundajang menyambut hangat kedatangan Saiful Hadi. Keduanya akan melakukan sinergi terkait kapasitas Sarundajang sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Saiful Hadi sebagai Ikatan Kesetiakawanan Wartawan Indonesia - Malaysia (ISWAMI).
        
Saiful akan mengupayakan pendirian Malaysia Corner di salah satu kampus Sulawesi Utara, seperti yang sudah dilakukan di salah satu kampus di Jakarta, kemudian membangun jaringan antara AIPI dan asosiasi sejenis di Malaysia.
        
Sebelumnya Saiful telah memfasilitasi kunjungan Menteri Penerangan Malaysia, Dr Datuk Sri Rais Yatim dan puluhan wartawan Malaysia ke Manado dalam Hari Pers Nasional 2013.
        
Perum LKBN ANTARA melalui ANTARA TV juga akan membantu membuat video profil Provinsi Sulawesi Utara sehingga potensi provinsi tersebut makin dikenal di seluruh dunia.
        
"Kami sangat senang dengan kehadiran wartawan Malaysia ke Manado sehingga bisa mempromosikan potensi Manado dan Sulawesi Utara," kata Sarundajang.
         
Sarundajang juga mengundang secara khusus kepada Saiful Hadi untuk mengunjungi perpustakaan pribadinya di Kawangkoan, Minahasa, Selasa (12/2), sebelum meninggalkan Manado.
         
Pada kesempatan tersebut Sarundajang menyerahkan dua buku karyanya kepada Saiful Hadi, sedangkan LKBN ANTARA menyerahkan foto Sarundajang bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karya fotografer Biro Foto LKBN ANTARA.

Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © 2013

Sumber: www.antarasulteng.com/berita/6357/gubernur-sarundajang-terima-dirut-lkbn-antara