News

Diperlukan Peringatan Dini Konflik Sosial

Jakarta, Kompas - Indonesia membutuhkan sistem peringatan dini terkait konflik sosial untuk mengantisipasi kerusuhan yang bisa merebak di mana-mana.

 

Pakar resolusi konflik Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, dalam diskusi buku Seusai Perang Komunal, Selasa (20/11) di Jakarta, menegaskan, ada 17 indikator yang dapat digunakan untuk membangun sistem tersebut.

 

”Saya pernah diminta Badan Intelijen Negara membuat desainnya, tetapi entah mengapa tidak ditindaklanjuti. Padahal, seperti kasus Maluku tidak terjadi penyelesaian tuntas. Dalam tiga dasawarsa diperkirakan konflik akan kembali meletup,” kata Tamrin.

 

Menurut dia, secara ideal konflik-konflik di Indonesia seperti di Poso, Maluku Utara, Ambon, Papua, dan Lampung harus diselesaikan di tingkat lokal.

 

Untuk itu, pemerintah daerah, kepolisian daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan perguruan tinggi setempat harus bekerja sama.

 

Sistem peringatan dini yang dimaksud harus mampu memetakan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam skala angka 1-17.

 

Penulis buku Seusai Perang Komunal, Muhammad Najib Azca dan Tri Susdinarjanti, mengungkapkan, dalam konflik horizontal di Indonesia ada tiga komponen, yakni elite politik, warga, dan lembaga negara seperti polisi dan militer.

 

Tri Susdinarjanti mengatakan, solusi penanganan konflik saat ini sifatnya jangka pendek.

 

Najib Azca mengungkapkan, dalam konflik horizontal, banyak deklarator perdamaian adalah provokator kerusuhan sekaligus kontraktor yang dapat proyek rehabilitasi.

Pengamat Dewi Fortuna Anwar menggarisbawahi perlunya ketegasan polisi mengatasi kerusuhan dan perusuh. ”Kalau membiarkan kerusuhan terjadi itu sudah melanggar HAM,” ujar Dewi yang juga Staf Ahli Wakil Presiden Boediono. (Ong)

 

Sumber: Kompas Cetak, 21 Nopember 2012

Pers Bisa Menjadi Penyelamat

Jakarta, Kompas - Ketika pilar demokrasi seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekarang ini tidak lagi bisa diharapkan dan bahkan menjadi sorotan masyarakat, pilar keempat demokrasi, yakni pers, menjadi tumpuan. Lembaga pers diharapkan bisa menjadi penyelamat demokrasi.

 

Hal itu mengemuka dalam acara peluncuran Press Code atau Press Committee for Democracy Empowerment (Komite Pers untuk Pemberdayaan Demokrasi) di Auditorium Radio Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (20/11).

 

”Press Code didirikan agar pers sebagai salah satu pilar demokrasi berjalan baik. Belakangan ini banyak kritik terhadap pers. Pers kini memang mendapatkan kebebasan, tetapi kebebasannya tetap harus bertanggung jawab,” kata salah satu pendiri Press Code, Mahfud MD yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Menurut penggagas lainnya, Margiono yang juga Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Press Code bervisi untuk menguatkan pers dan demokrasi. ”Press Code ini pendirinya lintas partai, lintas LSM, tempat bertemu tokoh-tokoh yang ingin mengembangkan demokrasi melalui pers,” katanya.

 

Dalam deklarasi Press Code disebutkan bahwa demokrasi ideal adalah demokrasi yang mampu membangun suatu peradaban maju yang berakar pada budaya bangsa itu sendiri. Pers ideal adalah pers yang mampu menginteraksikan kearifan global dan kearifan lokal secara dinamis sebagai sudut pandang penulisan karya-karya jurnalistiknya.

 

Pers, menurut Mahfud, mempunyai arti yang sangat penting, seperti menyampaikan informasi, membangun nasionalisme dan perlawanan, serta menjadi musuh pemerintah otoriter.

 

”Kenapa MK membongkar kasus Bibit-Anggodo tidak dengan cara konvensional? Itu karena kasus Bibit-Anggodo direkayasa. DPR tidak membela, kasusnya malah disuruh bawa ke pengadilan, padahal dari awal sudah salah. Saya lalu ingat ada pers, saya setel saja rekaman percakapannya, akhirnya selesai masalahnya meskipun melukai banyak pihak. Sekarang ini banyak kasus yang macet dan baru bisa digiring ke pengadilan kalau diangkat oleh pers,” kata Mahfud.

 

”Namun, memang tidak selamanya kita hanya mengandalkan satu pilar saja, yaitu pers. Apalagi, sekarang ini ada hegemoni berita pada media tertentu oleh partai tertentu,” ujar Mahfud. (LOK)

 

Sumber: Kompas Cetak, 21 Nopember 2012

Cabut SK Bekas Terpidana

SK Cabut

 

Jakarta, Kompas - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan akan mencabut surat keputusan pengangkatan bekas terpidana korupsi menjadi pejabat struktural di pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri tengah mengidentifikasi siapa saja yang  menjadi pejabat struktural di daerah.

 

Gamawan mencontohkan, Kemendagri segera menghubungi gubernur atau sekretaris daerah ketika ada pegawai negeri sipil bekas terpidana korupsi yang diberi jabatan kembali. Mendagri akan meminta agar jabatan tersebut dilepas dari yang bersangkutan.

 

”Kalau tetap ada SK (surat keputusan) dari kabupaten atau kota, SK tersebut akan kami cabut,” kata Gamawan, Kamis (8/11), di Jakarta.

 

Sampai saat ini, berdasarkan catatan Kemendagri, di daerah ada 153 PNS yang statusnya bekas terpidana korupsi. Para PNS itu termasuk mereka yang menduduki atau dipromosikan dalam jabatan tertentu.

 

Lebih lanjut, kata Gamawan, jika ada kepala daerah yang meminta pengangkatan aparatur atau pejabat bekas terpidana korupsi, dia akan menolaknya.

 

Dalam soal promosi pengangkatan bekas terpidana korupsi menjadi pejabat di daerah itu, Mendagri sebetulnya telah mengeluarkan surat edaran nomor 800/4329/SJ tentang Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural. Surat edaran itu menegaskan bahwa bekas terpidana dilarang jadi pejabat. Mereka yang sudah diangkat harus diberhentikan.

 

Menurut Gamawan, surat edaran yang dikirimkan pekan lalu itu sebagai pengingat dan pembinaan kepada kepala-kepala daerah bahwa pemecatan PNS yang korup telah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian.

 

Pengangkatan berkas terpidana korupsi juga menandakan ada kepentingan lain. ”Kemungkinan besar, ada kepentingan lain sehingga bekas terpidana korupsi diangkat menjadi pejabat publik. Misalnya, sebagai upaya balas budi atau menutup persoalan karena kasus yang dialami orang itu terkait dengan kepala daerah yang mengangkatnya,” kata anggota Komisi II DPR, Malik Haramain, Kamis.

 

Kondisi itu, lanjut Malik, menjadikan promosi bekas terpidana korupsi bertentangan dengan prinsip dan sistem promosi di pemerintahan yang, antara lain, melarang adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk itu, Mendagri tidak cukup hanya memberikan surat edaran yang melarang bekas terpidana korupsi mendapat promosi, tetapi juga harus memberikan sanksi jika ada kasus itu.

 

Ketua Departemen Penegakan Hukum Partai Demokrat Benny K Harman menuturkan, promosi yang diterima bekas terpidana korupsi merupakan dampak dari praktik politik saat ini yang tidak sehat. ”Dampak negatif dari sistem presidensial dengan banyak partai dan pemilihan langsung adalah mahalnya biaya politik. Sejumlah pejabat atau elite politik lalu terdorong untuk korupsi guna membayar biaya politik yang tidak terkontrol,” kata Benny.

 

Karena korupsi yang dilakukan untuk membayar biaya politik, kata Benny, sering kali bekas terpidana korupsi tetap mendapat peluang meniti karier politik setelah menjalani hukuman. Sebab, sebelumnya mereka telah ”membayar biaya” dari karier politik itu.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, lanjut Benny, dibutuhkan penataan ulang proses politik secara menyeluruh. Biaya politik harus dibuat semurah mungkin dan kontrol diperketat.

 

Hingga saat ini, banyak bekas terpidana korupsi yang masih menduduki jabatan di beberapa pemerintah daerah, antara lain di Kabupaten Karimun, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Majene, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Buru.

 

Di Lingga, lima bekas terpidana menjadi kepala dinas, kepala lembaga, dan kepala badan. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Iskandar Ideris, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dedy ZN, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Jabar Ali, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Togi Simanjuntak.

Iskandar dan Togi dipidana dalam kasus korupsi pembangunan Dermaga Rejai. Dedy dipenjara 16 bulan karena merugikan negara Rp 1,3 miliar dalam kasus pencetakan sawah di Singkep Barat. Jabar Ali dipenjara 20 bulan karena terlibat korupsi proyek gedung di dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga.

 

Sekretaris Kabupaten Lingga Kamaruddin yang pekan lalu dimintai tanggapannya menolak memberikan keterangan.

 

Di Pemerintah Kabupaten Natuna, Senagip menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ia juga menjadi Sekretaris KPU Natuna sekaligus tengah memimpin proyek pembangunan pabrik tapioka. Tahun ini Natuna mengalokasi Rp 15 miliar untuk proyek itu. Ada juga Yusrizal yang menjadi kepala badan. Keduanya pernah divonis 30 bulan penjara karena korupsi dana bagi hasil migas tahun 2007.

 

Sekretaris Daerah Natuna Syamsurizon mengakui sudah menerima surat edaran Mendagri pekan lalu. Namun, belum ada informasi mengenai kelanjutan atau eksekusi surat edaran itu.

 

Di Karimun, Yan Indra menjabat kepala dinas pemuda dan olahraga. Indra pernah divonis 1,5 tahun penjara karena terlibat korupsi pembebasan lahan untuk PT Saipem Indonesia tahun 2007. Kasus itu merugikan negara Rp 1,2 miliar. Di Tanjung Pinang, Raja Faisal Yusuf yang pernah divonis 2,5 tahun penjara karena merugikan negara Rp 1,2 miliar masih jadi kepala badan pelayanan perizinan terpadu.

 

Bekas terpidana korupsi alih fungsi hutan lindung Bintan, Azirwan, yang diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, sudah mengundurkan diri pada akhir Oktober 2012 setelah didesak publik.

 

Memang tuntutan publik agar mereka mengundurkan diri sejak beberapa waktu lalu sangat kuat. Apabila tetap bertahan dan tidak mau mundur, kepala daerah yang mengangkatnya harus segera memberhentikannya. Seruan itu juga disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra dan peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan.

 

Saldi Isra mengungkapkan, pengangkatan bekas terpidana korupsi sebagai pejabat publik sungguh mencederai gerakan pemberantasan korupsi. Promosi itu membuat hukuman terhadap koruptor kehilangan efek jera. Untuk itu, kepala daerah yang mengangkat mereka harus segera mencopotnya.

 

”Mereka harus dicopot. Jika tidak, pemerintah daerah akan kehilangan legitimasi sosial. Masyarakat bisa membangkang, bahkan sangat mungkin semua program pemda tidak mendapat dukungan sosial,” katanya.

 

Ade Irawan menilai, kepala daerah yang mempromosikan bekas terpidana korupsi patut dicurigai punya agenda tersembunyi. Mungkin saja promosi itu menjadi bagian dari transaksi politik setelah pemilihan umum kepala daerah. Pengangkatan mereka merupakan upah politik karena sudah membantu kepala daerah itu terpilih.

Bisa jadi promosi itu menjadi bagian dari upaya kepala daerah mengamankan kepentingan ekonomi dan politik. Kepala daerah yang bersih dan berkomitmen antikorupsi jelas tidak akan menunjuk bekas koruptor sebagai pembantunya. Ini menunjukkan, kepala daerah itu membangkang perintah pusat untuk membangun komitmen antikorupsi.

 

”Kepala daerah yang membandel itu harus diberi sanksi. Jika tidak, mereka akan merusak pemerintah daerah,” kata Ade. Untuk jangka panjang, perlu dibuat aturan kepegawaian yang jelas. Bekas terpidana korupsi harus ditutup ruangnya untuk menjadi pejabat publik.

 

Langkah sejumlah kepala daerah mengangkat bekas terpidana korupsi menjadi pejabat publik juga merupakan bentuk dari korupsi. Sebab, pengangkatan itu hampir dapat dipastikan tidak memakai pertimbangan kredibilitas dan moral profesional.

 

Salah satu caranya, sebagaimana disampaikan Gamawan, Kemendagri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membahas usulan aturan yang lebih tegas bahwa PNS yang divonis bersalah karena korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut Gamawan, aturan itu akan diusulkan masuk dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

 

Kasus promosi bekas terpidana itu juga menjadi perdebatan berbagai pihak karena sebetulnya dianggap tidak melanggar hukum. Padahal, menurut Akhiar Salmi, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, hukum tidak hanya hukum formal, berupa produk tertulis undang-undang, tetapi masih ada hukum tak tertulis yang bahkan dijunjung keberadaannya, yaitu norma kepatutan dan kepantasan.

(LOK/IAM/NWO)

 

Sumber: Kompas Cetak, 9 Nopember 2012

Korupsi Merusak Partai dan Negara

Beijing, Kamis - Presiden China Hu Jintao mengingatkan para pemimpin muda China yang segera mengambil alih kekuasaan. Hu menyatakan, korupsi mengancam dan bisa menjatuhkan Partai Komunis dan negara.

 

Hal itu dikatakan Hu saat membuka Kongres Ke-18 Partai Komunis China yang dihadiri 2.268 delegasi mewakili 80 juta anggota partai, Kamis (8/11), di Balai Agung Rakyat, Beijing. Pembukaan kongres dihadiri mantan Presiden Jiang Zemin, yang kini berusia 86 tahun.

 

Kongres berlangsung sepekan dan akan menunjuk Wakil Presiden Xi Jinping menggantikan Hu Jintao. ”Kemarahan publik akibat korupsi telah melemahkan dukungan pada partai dan mendorong aksi protes. Memberantas korupsi dan meningkatkan integritas politik, yang merupakan keprihatinan terbesar rakyat, jelas merupakan komitmen partai,” ujar Hu.

 

”Jika kita gagal mengatasi ini, akibatnya bisa fatal bagi partai dan bisa menjatuhkan negara. Karena itu, kita harus melakukan upaya yang tak bisa ditunda dalam memberantas korupsi,” katanya.

 

Hu tidak secara langsung menyebut nama Bo Xilai, mantan Menteri Perdagangan dan Wali Kota Chongqing, calon kelompok elite masa depan China yang dituduh melakukan korupsi dan segera diadili.

 

”Mereka yang melanggar disiplin partai dan hukum, siapa pun dia dan kekuasaan apa pun yang dimiliki, harus diadili,” kata Hu.

 

Selama 30 tahun lebih reformasi ekonomi, China telah menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi. Akan tetapi, seiring dengan itu, praktik korupsi marak dan melibatkan princeling. Ini adalah julukan bagi elite politik dan keluarga yang sering mendapatkan keistimewaan.

 

Awasi keluarga

Hu mengingatkan para penguasa agar menjaga perangai dan menghindari keistimewaan kepada anggota keluarga. ”Para pejabat di lini depan, khususnya pejabat tinggi, harus memiliki disiplin diri dan mengawasi keluarga serta staf. Keluarga dan staf ini seharusnya tidak pernah meminta keistimewaan,” ujarnya.

 

Di samping itu, Hu menjanjikan perubahan sistem politik. Dia menyebut sebanyak 78 kali sistem sosial dengan karakter China. Itulah sistem politik baru yang dia tawarkan. Namun, Hu menekankan bahwa China tidak akan pernah mengambil sistem demokrasi ala Barat. Hanya disebutkan, partisipasi rakyat dalam politik ditingkatkan.

 

Pernyataan soal perubahan politik tidak mencengangkan. ”Ini hanya sekadar laporan yang konservatif,” kata Jin Zhong, editor dari Open Magazine, media independen yang berbasis di Hongkong. ”Tidak ada indikasi terobosan politik di balik itu,” lanjutnya.

Hu juga menjanjikan perubahan model pembangunan ekonomi. Selama ini, China menekankan investasi berorientasi ekspor. Sejak lama, apa pun keinginan investor pasti dipenuhi asal bisa mendorong ekspor. Hu menjanjikan perubahan paradigma pembangunan dengan mengutamakan kualitas pertumbuhan.

 

Dikatakan, masalah lingkungan, kesehatan pangan, dan pengadaan perumahan adalah hal yang menjadi keprihatinan warga. Negara akan lebih memperhatikan kualitas dan tak semata mengejar pertumbuhan.

 

Hu menekankan pengurangan kesenjangan pendapatan antara warga kaya dan miskin. Perbaikan aspek lingkungan hidup juga menjadi perhatian. Selain itu, juga akan ada perubahan pola perekonomian dengan mengutamakan konsumsi domestik. Di tengah kelesuan ekonomi global, Hu berjanji akan membangkitkan pasar domestik yang bisa menjadi basis pertumbuhan dan mesin pertumbuhan.

 

Lian Ping, ekonom senior Bank of Communications yang berbasis di Shanghai, mengatakan, tampak ada perubahan pada paradigma pembangunan. Kualitas, bukan pertumbuhan semata, menjadi fokus pembangunan ekonomi China pada masa depan.

(AFP/AP/REUTERS/MON)

 

Sumber: Kompas Cetak, 9 Nopember 2012

Bersihkan Pemerintahan

terpidana

 

Jakarta, Kompas - Hingga saat ini para pejabat yang bekas terpidana kasus korupsi masih bercokol di sejumlah pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri sudah mengirimkan edaran yang melarang bekas terpidana korupsi

dipromosikan. Jabatan publik memang tidak sepantasnya diemban oleh koruptor. Karena itu, pemerintahan harus dibersihkan.

 

Sejumlah pejabat yang bekas terpidana kasus korupsi masih menduduki posisi strategis di pemerintah daerah. Di wilayah Kepulauan Riau termasuk banyak pejabat yang bekas terpidana korupsi itu. Menurut pengajar kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, tidak layak jabatan publik dipegang bekas terpidana korupsi. Pemerintahan pun harus dibersihkan.

 

”Pejabat yang mengangkat bekas terpidana korupsi pasti punya kepentingan tertentu. Mereka berdalih secara hukum formal bekas terpidana korupsi sudah menjalani pidana. Mereka melupakan ini adalah jabatan publik sehingga ada tanggung jawab sosial,” kata Andrinof, Sabtu (3/11). Tidak sepantasnya, kata Andrinof, jabatan publik diemban koruptor.

 

Pegawai negeri sipil yang pernah menjalani hukuman pidana korupsi seharusnya tidak diperlakukan sama dengan pegawai lain yang tak pernah korupsi. Kepala daerah seharusnya memberikan efek jera dengan tidak memberikan jabatan strategis.

”Ini masalah etika. Orang yang pernah dipenjara, apalagi karena kasus korupsi, mestinya tidak mendapatkan promosi jabatan, apalagi sampai diangkat menjadi pejabat,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR A Hakam Naja.

 

Namun, sejumlah kabupaten kini sudah mempertimbangkan pemberhentian mereka sesuai perintah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sekretaris Daerah Natuna Syamsurizon, akhir pekan lalu, mengatakan, Senagip dan Yusrizal masih menjabat kepala dinas dan kepala badan. Namun, Pemerintah Kabupaten Natuna segera membahas kelanjutan jabatan mereka. ”Kami sudah menerima edaran Mendagri,” ujarnya di Batam.

 

Pemkab Natuna mengangkat Senagip sebagai kepala badan keselamatan bangsa dan Yusrizal sebagai kepala dinas pariwisata. Keduanya pernah divonis 30 bulan penjara karena korupsi dana bagi hasil migas 2007. ”Kami berharap mereka mengikuti langkah Pak Azirwan yang mengundurkan diri,” ujar Syamsurizon. Azirwan, bekas terpidana korupsi alih fungsi hutan lindung Bintan, yang diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri akhirnya mengundurkan diri akhir Oktober 2012 setelah didesak publik.

 

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan edaran nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural. Edaran itu menegaskan, bekas terpidana dilarang jadi pejabat. Mereka yang sudah diangkat harus diberhentikan.

 

”Edaran sudah dikirimkan ke seluruh daerah untuk diimplementasikan,” kata Gamawan. Surat edaran bertanggal 29 Oktober ini disampaikan kepada semua kepala daerah di Indonesia.

 

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Lingga Kamaruddin tetap menolak memberikan keterangan. Di Lingga, ada lima bekas terpidana menjadi kepala dinas, kepala lembaga, dan kepala badan. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Iskandar Ideris, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dedy ZN, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Jabar Ali, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Togi Simanjuntak.

 

Iskandar dan Togi dipidana dalam kasus korupsi pembangunan Dermaga Rejai. Dedy dipenjara 16 bulan karena merugikan negara Rp 1,3 miliar dalam kasus pencetakan sawah di Singkep Barat. Jabar Ali dipenjara 20 bulan karena terlibat korupsi proyek gedung di dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga. Pemkab Lingga juga mengangkat Baduar Hery sebagai kepala bidang tata pemerintahan, padahal Baduar juga pernah dipenjara atas kasus narkotika.

 

Di Karimun, Yan Indra menjabat kepala dinas pemuda dan olahraga. Indra pernah divonis 1,5 tahun penjara karena terlibat korupsi pembebasan lahan untuk PT Saipem Indonesia tahun 2007. Kasus itu merugikan negara Rp 1,2 miliar. Di Tanjung Pinang, Raja Faisal Yusuf yang pernah divonis 2,5 tahun karena merugikan negara Rp 1,2 miliar masih jadi kepala badan pelayanan perizinan terpadu.

 

Status tersangka

Beberapa kepala daerah di Jawa Tengah justru menjadi tersangka dan terdakwa dalam dugaan kasus korupsi. Selain Wali Kota Semarang Soemarmo HS yang kini terdakwa kasus dugaan suap kepada DPRD Kota Semarang, saat ini Bupati Rembang M Salim juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Rembang.

 

Menurut data Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Bupati Rembang M Salim saat ini adalah tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD 2006 dan 2007 senilai Rp 5,2 miliar. ”Kasus Bupati Rembang tengah diproses hukum oleh penyidik Polda Jateng,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto.

 

Untuk kasus Soemarmo, Pengadilan Tipikor Jakarta pada Agustus lalu menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta karena Soemarmo terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan uang kepada anggota DPRD Kota Semarang terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Kota Semarang 2012.

 

Selain dua pejabat yang terjerat kasus korupsi, dari informasi yang diperoleh Kompas, saat ini Wakil Bupati Jepara Subroto juga terjerat masalah hukum, terkait jual beli tanah di Kota Semarang. Subroto saat ini diproses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan menjadi tersangka setelah dilaporkan Ketua Yayasan Pendidikan Kesatrian Semarang HA Soetarto Hadiwinoto.

 

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melalui Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang Ajun Komisaris Besar Agustinus Berlianto Pangaribuan mengatakan, Subroto telah diperiksa Polrestabes Semarang pada Rabu lalu sebagai tersangka. ”Kelanjutannya kami gelar dulu. Kalau ada yang kurang, kami akan panggil lagi,” ujarnya.

 

Di Surabaya, Sekretaris Kota Surabaya Sukamto Hadi dan Asisten II Pemerintah Kota Surabaya Muhlas Udin hingga kini masih aktif. Kedua pejabat itu bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya Purwito diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya 21 Oktober 2009.

 

Mereka diajukan ke PN Surabaya atas laporan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Wahyudin Husein, dan anggota Fraksi Demokrat, Indra Kartamenggala, yang menyebutkan Musyafak telah menerima gratifikasi berupa jasa pungut sebesar Rp 720 juta.

 

Atas putusan PN Surabaya, jaksa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa pada 26 Januari 2011. Selanjutnya, pada 5 Maret 2012, salinan putusan MA nomor 1461K/Pid.Sus/2010 untuk Musyafak diterima Kejaksaan Negeri Surabaya, sedangkan terhadap tiga terdakwa lain (Sukamto Hadi, Muhlas Udin, dan Purwito, sudah pensiun sejak 2012) hingga kini belum ada putusan dari MA.

Musyafak, yang menjadi penghuni LP Kelas 1 Porong sejak 29 Mei 2012, hingga kini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya. Menurut anggota FKB DPRD Surabaya, Masduki Toha, perlakuan terhadap Musyafak diskriminatif karena tiga tersangka lain tidak diutak-atik. (RAZ/NTA/IAM/SON/ETA/UTI/ONG)

 

Sumber: Kompas 5 Nopember 2012