News

Laporkan Partai Fiktif

kpuSumber foto: lensaindonesia.comJakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebaiknya melaporkan ke polisi soal pengurus partai politik yang fiktif. Jangan sekadar membuat kegaduhan politik lewat media massa. Sebab, hal itu tanda awal kebohongan publik yang memperlihatkan kualitas parpol.

 

Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu Girindra Sandino dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Kamis (1/10), mengatakan, penggandaan identitas yang dilakukan parpol demi memenuhi persyaratan menjadi calon peserta pemilu harus ditindak. KPU tidak boleh kompromi politik. Bawaslu juga tidak boleh menganggap enteng persoalan itu.

”Bawaslu harus proaktif. KPU harus memperbaiki kinerjanya yang selama ini kurang transparan di hadapan publik. Media massa pun hendaknya jangan mau sekadar dijadikan alat untuk menyajikan informasi KPU,” kata Koordinator Formappi Sebastian Salang. ”Harusnya KPU membuat tabulasi persyaratan yang bisa dilihat secara transparan oleh publik,” ujarnya.

 

Dalam diskusi itu, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti yang mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu mengkritik keras transparansi selama ini. ”Tahap pendaftaran yang sudah menggugurkan 12 partai, kemudian tahap verifikasi administrasi yang menggugurkan 18 partai, hanya dilakukan dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan,” ujar Said.

 

”Ketertutupan KPU semakin parah dalam penyelenggaraan pemilu. Masak setiap pemilu, partai hanya diberi tahu gugur tanpa kejelasan alasan-alasannya,” ujar Ray.

Sementara itu, pengurus parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi kembali mendatangi kantor KPU kemarin pukul 15.00. Mereka memaksa menemui ketua dan anggota KPU yang sedang rapat dengan perwakilan parpol yang lolos verifikasi administrasi. Setelah berteriak-teriak dan membacakan pernyataan keberatan, para politisi parpol itu menunggu di ruang media.

 

Anggota KPU, Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro, menemui para fungsionaris parpol itu pukul 16.30. Sigit menjelaskan, KPU akan memberikan berita acara rincian hasil verifikasi administrasi kepada 34 parpol. Namun, untuk 18 parpol yang tak lolos verifikasi administrasi, KPU menjadwalkan Jumat (2/11).

 

Namun, Bawaslu menilai ada pelanggaran kode etik dilakukan oleh KPU. Sebab, KPU memundurkan pengumuman hasil verifikasi administrasi dari 25 Oktober menjadi 28 Oktober. Hal ini melanggar Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.

 

Karena itu, menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, Bawaslu akan merekomendasikan kasus ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

 

Namun, Ida mengatakan, KPU sudah menyiapkan pijakan dalam pengunduran jadwal itu. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 yang kemudian diubah menjadi Nomor 11 Tahun 2012 sudah direvisi menjadi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012.

 

Di kantor KPU, 16 parpol yang lolos administrasi diminta menyiapkan diri untuk verifikasi faktual, termasuk di tingkat daerah. Menurut anggota KPU Ida Budhiati, verifikasi kepengurusan, misalnya, parpol perlu menghadirkan ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan pengurus perempuan untuk membuktikan kuota 30 persen. KPU di semua jenjang akan mengecek kantor parpol berstatus sewa, pinjam, atau hak milik. (OSA/INA)

 

Sumber: Kompas Cetak, 2 November 2012

Dibodohi oleh Bangsa Sendiri

Rakyat Indonesia sesungguhnya mendapat karunia yang luar biasa besar, mulai dari kekayaan laut hingga harta tambang dan mineral yang tertanam di dalam perut buminya. Begitu besar kekayaan ini sehingga jika dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, tingkat kemakmuran rakyat Indonesia akan sejajar dengan Amerika Serikat dan bangsa-bangsa makmur lain di Eropa Barat.

 

Faktanya, amanat luhur UUD 45 itu sekadar sederet kata, titik dan koma tanpa makna. Sejak merdeka sampai sekarang, kekayaan tambang dan mineral di perut bumi Indonesia lebih banyak dinikmati orang asing melalui perusahaan-perusahaan mereka yang beroperasi di bumi Nusantara. Mereka sangat leluasa mengeksploitasi kekayaan tambang Indonesia karena aturan, tata hukum, dan perundang-undangan yang mengaturnya pun lebih memihak investor asing ketimbang pro-kemakmuran rakyat Indonesia.

 

Pakar perminyakan, Kurtubi, memaparkan, penguasaan hasil tambang dan mineral Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama Amerika Serikat (AS), dimulai dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. UU ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi perusahaan asing. ”Bahkan, kepemilikannya bisa 100 persen asing,” ujar Kurtubi.

 

UU No 1/1967 tersebut kemudian melahirkan UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam UU ini, hal yang paling mencelakakan bangsa Indonesia adalah ketentuan mengenai kontrak karya (KK). Menurut Kurtubi, dalam KK yang berkontrak adalah Pemerintah Indonesia dengan investor. Karena menjadi para pihak dalam kontrak, pemerintah tidak dapat begitu saja mengubah perjanjian, semisal dalam besaran royalti, tanpa persetujuan pihak investor. Cerita paling miris terjadi pada kekayaan tambang emas Indonesia yang dikelola Freeport McMoran di Irian (sekarang Papua).

 

Saat menandatangani kontrak pertama kali dengan Freeport McMoran (kini PT Freeport Indonesia/PT FI), disebutkan royalti emas sebesar satu persen. Selama puluhan tahun, PT FI menikmati hasil tambang emas yang sangat besar, sedangkan Pemerintah Indonesia hanya kebagian royalti satu persen. Ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2003 yang menyebutkan royalti emas sebesar 3,75 persen dari harga jual, PT FI sama sekali tidak menggubrisnya.

”Dalam hal ini PT FI benar karena berpegang pada perjanjian tahun 1967 yang mengatakan, semua perubahan pasal perjanjian harus melalui kesepakatan dua pihak,” ujar Kurtubi.

 

Kondisi ini bisa terjadi karena dalam KK yang berkontrak adalah investor dengan pemerintah. Artinya, B to G, business to government. ”Keluarnya PP No 45/2003 bagi PT FI baru persetujuan satu pihak. Jadi, mereka tidak menggubrisnya. Maka, meskipun mewakili negara berdaulat, Pemerintah Indonesia tidak bisa serta-merta mengubah perjanjian itu. Di sinilah kedaulatan negara hilang,” ujar Kurtubi.

 

Ketentuan mengenai KK seharusnya dihapus saat keluarnya UU No 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara (Minerba). Sayangnya, soal KK masih diakomodasi dalam Pasal 169. Kontrak karya yang masih berlaku saat undang-undang ini lahir tetap diberlakukan sampai perjanjian berakhir. ”Jadi, PT FI masih akan membayar royalti sebesar satu persen untuk emas sampai dengan 2021. Sebab, pada 1997 ketika kontrak mereka habis, pemerintah memperpanjang lagi sampai 2021 tanpa ada perubahan mengenai besaran royalti,” papar Kurtubi.

 

”Jadi, kekayaan kita dikeruk bangsa lain, sedangkan bangsa sendiri membodohi rakyat lewat peraturan,” ujarnya. (joy)

 

Sumber: Kompas Cetak, 2 November 2012

18 Parpol Tidak Lolos

Jakarta, Kompas - Setelah pengumuman hasil verifikasi administrasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum sempat tertunda, akhirnya KPU memenuhi janjinya untuk merilis hasil verifikasi pada Minggu (28/10) malam, di Gedung KPU, Jakarta.

 

Sebanyak 16 partai politik dinyatakan lolos seleksi administrasi dan 18 partai politik dinyatakan tak lolos seleksi ini. Parpol yang lolos seleksi tahapan ini akan menjalani seleksi faktual di daerah-daerah yang jauh lebih sulit. Bagi KPU, proses ini sudah final dan parpol yang tak memenuhi syarat administratif tak bisa mengikuti proses selanjutnya. Mengingat pelaksanaan tahapan pemilu akan terus berjalan, diharapkan para parpol yang tak lolos seleksi bisa legawa menerima hasil ini.

 

Pengumuman KPU ini disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik, yang didampingi anggota KPU yang lain. Husni memaparkan, partai-partai yang memenuhi syarat akan dilakukan proses verifikasi faktual. Verifikasi faktual akan membutuhkan dokumen-dokumen asli, bukan hasil fotokopi. ”Semua dokumen harus diminta dan dicek secara fisik keberadaannya di daerah-daerah,” kata Husni.

 

Oleh karena itu, diharapkan parpol-parpol yang lolos seleksi administrasi ini bisa menyiapkan diri untuk benar-benar mengikuti verifikasi faktual. ”Verifikasi faktual ini hanya menyisakan satu kali perbaikan,” kata Husni.

 

Malam ini, surat keputusan hasil verifikasi administrasi parpol sudah dikirim ke parpol-parpol. Besok, Senin (29/10), KPU akan mengirim dokumen-dokumen parpol ke KPU-KPU daerah, untuk nantinya dilakukan verifikasi faktual.

 

Hasil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, tak ada voting dalam penentuan parpol-parpol yang lolos ataupun tak lolos seleksi administasi.

Terhadap 18 parpol yang tak lolos seleksi administrasi, secara formal dari sisi KPU sudah finis atau selesai sampai di sini. Namun, jika di antara mereka ada yang akan mengajukan gugatan, misal ke PTUN, mau tak mau KPU akan tunduk pada keputusan pengadilan itu.

 

Kemarin beberapa parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi segera meminta penjelasan dari KPU. Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan Sayuti Asyathri menilai keputusan KPU sebagai pembunuhan tiba-tiba. PDK bersiap mengajukan banding ke Bawaslu. Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera Sahat Sinaga. PDS akan mengklarifikasi keputusan KPU, Senin (29/10) ini. (INA/AMR)

 

Sumber: Kompas Cetak

Kasus Hambalang Diduga Dorong Perombakan

hambalangSumber foto: Antara NewsJakarta, Kompas - Pengusutan kasus pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, diduga menjadi penyebab utama munculnya wacana perombakan kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wacana perombakan kabinet ini disinyalir bagian dari usaha sejumlah elite di Partai Demokrat dalam menjaga kepentingannya.

 

Wacana perombakan kabinet muncul setelah sebelumnya ada isu Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng diminta mundur karena diduga terkait kasus Hambalang. Namun, isu itu dibantah kebenarannya oleh petinggi Partai Demokrat, termasuk oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Meski demikian, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Taufiequrachman Ruki, menegaskan, telah meminta nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi proyek Hambalang oleh BPK (Kompas, 19/10).

 

Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Minggu (28/10), mengaku belum mendengar wacana tentang perombakan kabinet pemerintahan Yudhoyono. Saan menegaskan, wacana perombakan kabinet juga belum dibicarakan di internal partainya.

 

Akan tetapi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku telah mendengar rumor akan ada perombakan kabinet. ”Namun, pelaksanaannya belum pasti,” ujar Tjahjo. Dia menambahkan, dugaan akan terjadinya perombakan kabinet diperkuat dengan keluhan dari Presiden Yudhoyono terhadap optimalisasi kinerja kabinetnya.

 

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy juga mengatakan, ada rumor tentang perombakan kabinet, tetapi masih sumir. Diduga, rumor tersebut lebih untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan citra kabinet.

 

Yunarto Wijaya dari Charta Politika menuturkan, rumor perombakan kabinet selalu muncul setiap Oktober, yaitu di seputar ulang tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono pada 20 Oktober. Namun, rumor kali ini, terutama dipicu oleh kondisi internal Partai Demokrat. Diduga, rumor tersebut dibuat oleh pihak tertentu untuk membangun persepsi masyarakat dan posisi politik terkait kasus Hambalang.

 

Momentum utama

Ari Dwipayana, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, mengatakan, kasus Hambalang telah menjadi momentum utama yang memunculkan rumor perombakan kabinet. Dengan demikian, jika akhirnya terjadi, perombakan kabinet akan dibatasi terkait pergerakan kasus Hambalang. Sepanjang Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka di kasus itu, kecil kemungkinan ada perombakan kabinet.

 

”Selama ini, Yudhoyono tidak pernah merombak kabinet karena kinerja, tetapi lebih karena faktor politik dan opini publik. Jika ada menteri yang menjadi tersangka, jelas mengganggu opini publik,” ujar Ari. (NWO)

 

Sumber: Kompas Cetak

DKI Tak Siap Layani Warganya

dki tak siapJakarta, Kompas - Jakarta tidak siap melayani kebutuhan warganya kini dan di masa depan. Kekacauan kota saat ini diyakini bakal tetap terjadi karena rencana pengembangan kota tahun 2010-2030 belum bisa memenuhi tuntutan distribusi penduduk secara layak.

”Pembangunan fasilitas seperti penyebaran permukiman, jaringan transportasi umum, dan penataan sungai tidak sinkron. Hal itu bisa dilihat dari gambaran yang ada pada draf rencana detail tata ruang (RDTR),” kata Kepala Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara Suryono Herlambang, Minggu (28/10).

 

Menurut Suryono, prediksi jumlah penduduk di Jakarta pada 2030 mencapai 12,5 juta jiwa, naik sekitar 2,5 juta jiwa dari saat ini. Namun, dalam draf RDTR tidak tergambarkan dengan jelas rancangan pembangunan kota untuk mengakomodasi kebutuhan jutaan orang itu.

”Jangankan bicara jaringan transportasi publik atau penataan sungai, rekayasa penempatan dan penyebaran penduduk dalam satu kecamatan saja kacau,” katanya.

 

Tak ada lahan

Sebagai contoh, dalam draf RDTR 2010-2030, penduduk di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, diprediksi naik 122.830 jiwa, dari 68.309 jiwa tahun 2010 menjadi 191.139 jiwa pada 2030. Akan tetapi, jika membandingkan antara peta pengembangan Menteng tahun 2005 dan draf peta RDTR yang baru, tidak terlihat kawasan mana di kecamatan tersebut yang disiapkan untuk menampung pertambahan penduduk. Dalam kedua peta itu malah dijelaskan 70-80 persen kawasan Menteng diperuntukkan perumahan horizontal.

 

”Apakah akan dibangun hunian vertikal dengan kepadatan tinggi semisal 1.000 jiwa per hektar atau kepadatan sedang sekitar 500 jiwa per hektar? Butuh berapa hektar lahan untuk membangun menara-menara? Padahal, Menteng adalah kawasan konservasi budaya sehingga tidak bisa begitu saja kompleks bangunan kuno disandingkan dengan menara beton modern. Warga Menteng perlu tahu masalah ini,” ujar Suryono.

 

Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang juga merupakan kecamatan terpadat se-DKI Jakarta, permukiman dan pengembangan kawasan juga masih dilakukan secara horizontal. Berdasarkan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik 2010, jumlah penduduk Johar Baru tercatat 116.261 jiwa, dengan tingkat kepadatan 49.150 jiwa per kilometer persegi. Sementara penambahan penduduk diperkirakan 87.926 jiwa. Di lapangan, ruang untuk permukiman di kecamatan tersebut sudah teramat sesak.

Sementara di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada 2030 diproyeksikan akan menampung 410.713 jiwa penduduk, naik lebih dari 120.000 jiwa dibandingkan dengan jumlah pada saat ini. Dalam draf RDTR yang baru, sekitar seperempat luasan kecamatan ini diperuntukkan kawasan permukiman baru. Akan tetapi, dalam peta rencana jaringan transportasinya tidak terlihat ada rencana penambahan stasiun kereta api atau jalur baru bus umum ataupun bus transjakarta. Dengan demikian, dapat dipastikan pergerakan 400.000 lebih jiwa itu akan kembali ditampung oleh kendaraan pribadi.

 

Bagaimana dengan rencana pengembangan ekonomi Jakarta di poros barat-timur yang kini telah ditandai dengan munculnya Sentra Timur di Jakarta Timur dan pembangunan kota baru di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Penduduk di Kembangan akan membengkak menjadi 674.693 jiwa pada 2030 atau naik lebih dari 400.000 jiwa dibandingkan dengan jumlah saat ini. Di Cakung dan Cipayung, Jakarta Timur, dalam 20 tahun ke depan akan dihuni oleh lebih dari 1,2 juta jiwa.

 

”Melihat draf RDTR, untuk melayani pertambahan ratusan ribu jiwa penduduk itu, pemerintah hanya mengandalkan pada penambahan jaringan enam ruas jalan tol yang melewati sebagian besar kecamatan di Jakarta dan terhubung dengan jaringan tol lingkar luar ataupun dalam Jakarta. Kebijakan untuk transportasi publik hanya sekadar menambah tiga koridor bus transjakarta,” kata arsitek lanskap Nirwono Joga.

 

Asal comot

Nirwono juga melihat, dalam 20 tahun ke depan, rencana pembangunan angkutan massal mass rapid transit (MRT) dari Lebak Bulus hingga Kampung Bandan belum bisa menjadi tulang punggung angkutan publik di Jakarta. Hanya ada satu jalur MRT, sementara kapasitas jaringan kereta rel listrik (KRL) dan moda lain juga tak terlihat akan didongkrak maksimal dalam kurun waktu itu.

 

Draf RDTR yang akan disahkan pada Desember 2012, menurut Nirwono, tidak mencerminkan dibuat oleh para ahli yang paham perencanaan kota dan dinamikanya. ”Ini seperti asal comot saja. Lihat saja rencana pembangunan jalan tol dan jaringan jalan layang non-tol di RDTR itu bisa sedemikian detail, sampai daerah mana saja yang dilewati, plus persimpangan-persimpangannya. Sementara yang bicara soal penambahan koridor bus transjakarta baru, MRT, ataupun KRL hanya sebatas rencana global,” katanya.

 

Suryono dan Nirwono menekankan bahwa RDTR adalah salah satu instrumen pemerintah daerah untuk melayani warganya. ”Untuk tahu kebutuhan warga, yang wajib dilakukan adalah membuka seluas-luasnya akses terhadap rencana tata kota dan menawarkan kepada masyarakat agar berpartisipasi menentukan yang terbaik bagi kotanya,” katanya.

 

Suryono mengatakan, penjaringan aspirasi itu harus dilakukan dalam bahasa populer yang mudah dipahami masyarakat luas, bukan sekadar akademisi. ”Yang terjadi saat ini adalah kemalasan pemerintah untuk menjaring aspirasi warga. Masyarakat juga tidak diberi pemahaman tentang draf RDTR dalam bahasa populer yang bisa dimengerti,” lanjutnya.

 

Selain itu, akses atas draf RDTR selama ini juga tidak mudah diperoleh warga. ”Kami punya tiga draf RDTR yang berbeda dan kami tidak tahu mana yang sebenarnya dibahas pemerintah dan DPRD. Di internet juga tidak disampaikan draf RDTR,” kata Elisa Sutanudjaja, peneliti dari Rujak Center for Urban Studies.

 

Ketertutupan dokumen ini membuat perencanaan kota rawan diubah tanpa sepengetahuan warga. Hal ini terjadi pada RDTR 2010 yang awalnya tak mencantumkan pembangunan bus berjalur khusus (busway) transjakarta. ”Baru tahun 2005, setelah ada revisi RDTR, dimasukkan adanya busway,” ujar Elisa.

 

Dalam RDTR 2010 tidak dicantumkan adanya pembangunan jalan layang non-tol. Pada kenyataannya, jalan layang ini sudah mulai dibangun sebelum ada payung hukum tata ruang yang menaunginya. Saat ini, pembangunan jalan layang sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

 

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna berkali-kali menegaskan, jangan sampai RDTR bagai aturan siluman yang tiba-tiba ada dan menjadi dasar pembangunan. ”Tidak tahunya, aturan dibentuk hanya untuk melegalkan kepentingan pengembang dan pihak-pihak tertentu di pemerintahan ataupun wakil rakyat yang nakal, sekadar alat bagi-bagi proyek,” katanya. (NEL/ART)

 

Sumber: Kompas Cetak.