News

TAJUK, Manisnya Isu Transportasi Massal

joko-widodoJoko Widodo /IlustrasiKemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta selain menunjukkan bahwa warga Jakarta mengharapkan perubahan, ternyata juga membangun suatu wacana yang selama ini dipandang sebelah mata menjadi wacana yang layak mendapatkan porsi pemberitaan utama.

 

Wacana itu adalah mengenai kebutuhan akan transportasi massal di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pembahasan mengenai transportasi massal belum pernah seramai ini yang hingga beberapa menteri dan Presiden pun urun rembuk berbicara. Selama ini ketika berbicara mengenai transportasi massal,isinya cenderung mengenai keluh kesah soal alat transportasi massal yang masih sangat terbatas jumlahnya dan dengan pelayanan ala kadarnya.

 

Namun saat ini ketika berbicara mengenai transportasi massal,ada aura positif. Sekalipun isu mass rapid transit (MRT) dalam bentuk subway dan light rapid transit (LRT) dalam bentuk monorel merupakan wacana yang sudah berkembang sejak Fauzi Bowo masih berkuasa, ternyata isu ini menjadi hip di masa Jokowi-Ahok dan menjadi isu yang manis serta mendapat respons positif.

 

Masyarakat berharap banyak dari pasangan ini dan di lain pihak keduanya menyanggupi pelaksanaan program yang sudah lama mangkrak ini. Pasangan baru ini memberikan harapan bahwa transportasi massal yang canggih dan dapat diandalkan itu bukanlah mimpi. Lagipula dengan pendapatan berbagai macam pajak dan retribusi atas kendaraan bermotor pada 2011 yang melebihi Rp9 triliun, tentu sudah sewajarnya Pemprov DKI Jakarta mengembalikan uang itu kepada penduduknya dalam bentuk pelayanan transportasi massal yang dapat diandalkan.

 

Selama ini karena buruknya transportasi massal,akhirnya para penduduk di kota-kota besar mengalami ketergantungan pada kendaraan pribadi.Tiada hari tanpa macet sehingga kota-kota besar kian menjadi tempat yang tidak nyaman untuk ditinggali. Misalnya di Jakarta bahkan sudah seperti tidak mengenal rush hour karena kemacetan terjadi nyaris sepanjang hari.

 

Berdasarkan hasil survei Japan International Corporation Agency (JICA), lalu lintas Jakarta akan macet total (gridlock) pada 2014 jika tak dilakukan perbaikan sistem transportasi. Semua penduduk kota-kota besar di Indonesia pasti mendambakan transportasi massal yang mumpuni.Terlebih untuk yang pernah ke luar negeri atau minimal melihat melalui layar televisi dan komputer mengenai negara-negara maju yang memiliki sistem transportasi massal yang canggih dan dapat diandalkan.

 

Di beberapa kota besar di luar negeri—terutama di Eropa Barat— bahkan memiliki kendaraan pribadi bukanlah pilihan yang patut dipertimbangkan karena sistem transportasi massal yang baik membuat kepemilikan kendaraan pribadi seperti mobil menjadi tidak efisien. Selain overhead cost-nya sangat tinggi, ternyata transportasi massal jauh lebih memudahkan penggunanya dibandingkan harus kesulitan mencari tempat parkir.

 

Mungkin pasangan Jokowi-Ahok bisa menjadi contoh untuk mengubah pola pikir pejabat publik lain bahwa dalam pengembangan transportasi massal,konsep public service obligation (PSO) harus diutamakan dan tak melulu memikirkan untung rugi.Semoga rencana pasangan ini memajukan Jakarta dalam konteks sistem transportasi berhasil dan menjadi contoh bagi kota besar lain di Indonesia bahwa sistem transportasi massal itu sesuatu yang bisa dilakukan dan memberikan manfaat.

Lagipula kalau kita melihat kampanye lalu sebenarnya masyarakat Jakarta itu tak terlalu penuntut,cukup selesaikan masalah macet,maka akan dipandang sukses.Masalah lain seperti banjir,kemiskinan,dan masalah urban lainnya,bila turut diatasi,akan menambah kesempurnaan

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/new/news/tajuk-manisnya-isu-transportasi-massal

Pemekaran Tidak Berorientasi untuk Rakyat

Jakarta, Kompas - Pemerintah seharusnya konsisten dengan kebijakan penghentian pembentukan daerah otonom baru. Sebab, 205 daerah otonom baru yang ada pun belum ditata. Pemekaran yang dipaksakan tanpa desain jelas menunjukkan tidak ada orientasi kesejahteraan dan pelayanan untuk rakyat.

 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman; peneliti LIPI Siti Zuhro; dan Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, Malang, Ibnu Tricahyo mengungkapkan hal tersebut secara terpisah, Selasa (23/10), di Jakarta.

”Sejak awal DPD sudah meminta tak ada pemekaran wilayah baru sebelum ada penataan atas 205 daerah otonom baru. Sampai sekarang pun belum ada evaluasi DOB (daerah otonom baru) dari Kementerian Dalam Negeri,” tutur Irman.

 

Selain evaluasi, kata Ibnu, pemerintah dan DPR seharusnya membuat desain pemekaran. Perlu ada kajian terkait mana daerah yang perlu dimekarkan supaya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat membaik. Bahkan, jika evaluasi menunjukkan tujuan pemekaran tidak tercapai, daerah otonom baru harus digabungkan kembali dengan induknya. Dengan demikian, pemekaran daerah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

 

Dengan kesepakatan DPR dan pemerintah, Selasa, rencana pembentukan lima DOB seakan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, pemerintah menyetujui pembentukan lima calon DOB dari 19 calon DOB yang diusulkan. Kelima daerah itu adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Saat ini Indonesia terbagi menjadi 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Sebanyak 205 daerah di antaranya terbentuk sepanjang 11 tahun era otonomi daerah. Karena itu, Siti Zuhro dan Ibnu Tricahyo sepakat, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan moratorium pemekaran. Otonomi sulit dijalankan efektif jika kebijakan yang diterapkan berubah-ubah sesuai kebutuhan elite dan penguasa.

 

”Meski grand design penataan daerah sudah selesai dibukukan, revisi Undang-Undang No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum selesai dibahas. Seyogianya pemerintah firmed dulu dengan revisi UU No 32/2004 agar ada rujukan lebih pasti,” kata Zuhro. Tanpa rujukan pasti, sulit mengharapkan peningkatan kualitas otonomi daerah.

 

Kendati secara hukum pemekaran wilayah masih mungkin dilakukan, kata Ibnu, seharusnya jangan dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan politik. (INA)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/24/0200399/pemekaran.tidak.berorientasi.untuk.rakyat

Korupsi hingga ke Liang Kubur

Korupsi telah mendarah daging, bahkan hingga ke persoalan liang kubur. Perilaku ini tak hanya monopoli elite politik di pemerintahan ataupun legislatif. Di mana ada peluang terjadi korupsi, pihak-pihak yang memiliki akses dan kewenangan pun memanfaatkannya.

 

Kasus yang dibawa pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (23/10), tak seperti biasanya. Jaksa menyeret seorang terdakwa bernama Haeru Darodjat, Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Barat. Ia didakwa menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2011 ketika menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Utara. Haeru didakwa menggelapkan dana Rp 100.000 dari setiap dana untuk gali dan tutup lubang di Taman Pemakaman Umum Semper, Jakarta Utara.

 

Sidang kemarin merupakan sidang perdana Haeru dengan materi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Pramana Syamsul Ikbar. Jaksa mendakwa Haeru sebagai PNS memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan. Jaksa pun mengungkapkan modus penyimpangan dana yang dilakukan terdakwa.

 

Berdasarkan ketentuan, Suku Dinas Pemakaman Jakarta Utara telah mendapatkan subsidi setiap penggalian dan penutupan lubang makam. Besarnya subsidi Rp 300.000 per lubang. Haeru memerintahkan Bendahara dan Kasi Area I agar anggaran dana subsidi gali-tutup lubang makam itu tidak diberikan sebesar Rp 300.000, tetapi hanya Rp 200.000 per lubang. Uang sebesar Rp 200.000 itulah yang diserahkan kepada pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper, yang selanjutnya oleh pengurus TPU Semper didistribusikan kepada para penggali lubang.

 

360 lubang

Pengurus TPU Semper akhirnya terpaksa menandatangani kuitansi senilai Rp 300.000 per lubang tersebut. Sisa Rp 100.000 per lubang dikumpulkan Bendahara Pengeluaran, bawahan terdakwa, yaitu saksi Udin Jamaludin. Dalam rentang tahun 2010-2011, rata-rata penggalian lubang makam per bulan sebanyak 360 lubang. Total anggaran yang dipotong selama April 2010-September 2011 adalah Rp 610,580 juta.

 

”Sisa dana pemotongan subsidi gali-tutup lubang makam yang terkumpul itu oleh saksi Udin Jamaludin, selaku Bendahara Sudin Pemakaman Jakarta Utara, atas perintah Haeru Darodjat, dibagi dua. Separuh untuk operasional sehari-hari, sisanya dibagi merata kepada semua pegawai secara proporsional,” ujar Jaksa Pramana.

 

Khusus terdakwa selaku Kasubdin Pemakaman Jakarta Utara mendapat bagian Rp 5 juta per bulan, saksi Cicilia Sri Endang selaku Kasie Area I mendapat Rp 2,5 juta per bulan, dan saksi Udin Jamaludin selaku bendahara mendapat Rp 1 juta per bulan.

Dana yang digelapkan dari penggalian lubang makam tersebut disimpan oleh Udin Jamaludin selaku bendahara pengeluaran. ”Namun, ternyata kemudian hari terdakwa memerintahkan saksi Udin Jamaludin untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dengan alasan ada keperluan dinas. Terdakwa tak menjelaskan untuk dinas apa, juga tak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana,” kata Pramana.

 

Atas perbuatan itu terdakwa diancam dengan pidana, seperti dalam Pasal 12 Huruf e juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, c, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Amir Sodikin)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/24/01584661/korupsi.hingga.ke.liang.kubur

Mencari Calon Presiden

jusufkallaRabu (17/10), kantor mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di wilayah Kuningan, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, kedatangan para tokoh kelompok Rumah Kebangsaan Indonesia Memilih Pemimpin. Mereka terdiri dari Komaruddin Hidayat, Didik J Rachbini, Sukardi Rinakit, Teten Masduki, J Kristiadi, Garin Nugroho, Benny Susetyo, Mariza Hamid, Henny Lestari, Nia Mulachela, dan Fifi Hadiyanto. Jusuf Kalla ditemani Jusuf Wanandi, Sofjan Wanandi, dan Markus Wanandi.

 

Kelompok Rumah Kebangsaan yang dikoordinasi Komaruddin Hidayat itu datang dalam perjalanannya mencari para calon pemimpin bangsa Indonesia, terutama menghadapi Pemilihan Presiden 2014. Sebelumnya, Rumah Kebangsaan telah mendatangi pemimpin partai politik dan tokoh-tokoh agama seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Syafii Maarif, Hayono Isman, dan Muhaimin Iskandar.

 

Pada Senin, 29 Oktober 2012 mendatang, kelompok ini akan memperkenalkan diri secara terbuka dalam suatu acara di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Setelah itu, perjalanan silaturahim mencari pemimpin akan dilanjutkan di seluruh Indonesia.

 

Tokoh itu-itu juga

Dalam pertemuan di kantor JK itu, Kristiadi melukiskan runyamnya kehidupan partai politik di Indonesia saat ini. Calon presiden yang dikumandangkan oleh parpol adalah tokoh-tokoh itu-itu juga. Kejengkelan kepada parpol bukan hanya datang dari luar parpol.

 

”Orang-orang dalam parpol sendiri banyak yang mau muntah dengan keadaan partai mereka sendiri,” ujar Kristiadi.

 

Dengan terus terang, Kristiadi berharap agar JK mau lagi untuk menjadi calon dalam pemilihan presiden tahun 2014. ”Paling tidak doa saya begitu,” ujar Kristiadi.

 

JK tidak menjawab permintaan Kristiadi. Mantan wapres ini lebih banyak bicara soal mengapa Indonesia sampai seperti saat ini. Ia menekankan kembali tentang sistem pemerintahan, seperti demokrasi, yakni sarana atau alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara sampai ke alam kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Untuk mencapai itu, menurut JK, faktor terpenting adalah pemimpin atau kepemimpinan negara.

 

”Ada sistem pemerintahan diktator, negerinya bisa sejahtera. Tentu ada yang pemerintahan diktator, negerinya tidak sejahtera. Begitu pula pemerintahan demokratis bisa membuat makmur dan tidak makmur. Ada pula yang semidemokratis, bisa makmur dan bisa tidak makmur,” ujar JK sambil memberi contoh sistem sejumlah negara di dunia ini.

 

”Sekali lagi faktor terbesar penentunya adalah pemimpinnya,” ujar JK.

 

Jangan coba-coba

Oleh karena itu, nasihat JK, kalau memilih pemimpin tertinggi pemerintahan atau presiden jangan main coba-coba atau sembarangan saja. ”Gubernur, wali kota, bupati bisa dengan mudah diawasi atau ditegur. Para menteri yang tidak baik bisa diganti lewat perombakan kabinet dan seterusnya. Mengganti presiden atau mengawasi tindakannya tidak semudah itu,” ujar JK.

 

Satu nasihat kecil JK untuk kelompok Rumah Kebangsaan, ”Jangan terlalu sibuk membuat logo atau simbol kelompok, untuk menghindari eksklusivisme.” Selamat siang.... (J Osdar)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/23/01525945/mencari.calon.presiden.

Persaingan Para Jenderal

Jakarta, Kompas - Persaingan jenderal dari kalangan Tentara Nasional Indonesia diprediksi bakal mewarnai Pemilihan Presiden 2014.

 

Demikian hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dipaparkan Peneliti LSN Dipa Pradipta yang didampingi Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry, Senin (22/10) di Jakarta.

 

Mengerucutnya hasil survei tersebut memprediksikan terjadinya ”perang bintang” pada Pemilihan Presiden 2014 karena ternyata calon presiden dari kalangan TNI masih disukai responden yang mencapai 1.230 orang di 33 provinsi di Indonesia. Survei diadakan pada 10-24 Agustus 2012 melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling).

 

Dipa menjelaskan, figur presiden yang didambakan rakyat yang terwakili dari sejumlah responden tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi negara saat ini. Setidaknya ada dua isu yang sangat menjengkelkan publik beberapa tahun terakhir. Pertama, kasus korupsi yang menjerat para elite politik kian marak. Kedua, ketidakjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani hampir semua masalah nasional. Hal tersebut memengaruhi preferensi publik dalam menghadapi Pilpres 2014.

Dari aspek kombinasi kepemimpinan, sebanyak 75,3 persen publik masih menyetujui kombinasi presiden berlatar belakang TNI dan wakilnya dari kalangan sipil. Kemudian, dari survei tingkat elektabilitas, posisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dipilih 20,1 persen responden. Disusul antara lain Jenderal TNI (Purn) Wiranto (12 persen), Jusuf Kalla (9,4 persen), Megawati Soekarnoputri (8,8 persen), Aburizal Bakrie (7,1 persen), Sultan Hamengku Buwono X (6,3 persen), Mahfud MD (5,8 persen), dan Joko Widodo (4,7 persen).

 

Namun, tingkat popularitas di posisi teratas ditempati Megawati Soekarnoputri (95,9 persen), disusul Jusuf Kalla (94,6 persen), Wiranto (91,7 persen), Prabowo Subianto (87,1 persen), Aburizal Bakrie (84,6 persen), Sultan Hamengku Buwono X (81,6 persen), dan Joko Widodo (80,8 persen).

 

Sementara itu, tingkat penerimaan publik ditempati teratas oleh Jusuf Kalla (62,0 persen), Prabowo Subianto (60,6 persen), Wiranto (58,0 persen), Sultan Hamengku Buwono X (57,8 persen), Joko Widodo (56,4 persen), Megawati Soekarnoputri (47,7 persen), dan Aburizal Bakrie (41,4 persen).

 

Ketika ditanya apakah calon wakil presiden dari Partai Golkar adalah tentara aktif, Ketua Umum Partai Golkar yang sekaligus sebagai calon presiden partai ini, Aburizal Bakrie, antara lain mengatakan, ”Ada satu tentara yang masuk pertimbangan saya.”

Ia juga mengatakan, usulan dari Partai Golkar di Kalimantan Timur adalah Jenderal Pramono Edhie. ”Usulan dari Jawa Timur (Gubernur Jatim) Pak Karwo. Dari Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X,” ujar Aburizal.

 

Kemarin, Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan, dia hanya memikirkan TNI AD. Saat ini sudah ada beberapa mantan militer yang menyatakan siap untuk mencalonkan diri sebagai capres. ”Pilih saja yang ada,” katanya.

 

Nama lama

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana kemarin mengatakan, survei yang mengandalkan faktor popularitas (keterkenalan) dan elektabilitas (keterpilihan) cenderung berkutat pada nama-nama lama dan itu-itu juga.

 

”Padahal, sebenarnya masih ada stok tokoh lain meski belum banyak disebut di panggung politik nasional,” katanya.

 

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat berharap lembaga survei menangkap harapan masyarakat tentang pemimpin ideal di masa mendatang serta harapan untuk memecahkan masalah korupsi, pendidikan, narkoba, dan ekonomi, bukan sekadar popularitas dan elektabilitas. (IAM/INA/NTA/NWO)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/23/01520952/persaingan.para.jenderal