News

Jokowi Fokuskan APBD

jokowi- 120831131536-296Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merombak Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun pemerintahan sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013 akan difokuskan pada pembenahan transportasi, penataan kampung kumuh, dan pengerukan kali.

Konsekuensi dari perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) akan terjadi pergeseran pos anggaran pembangunan. Anggaran di ketiga sektor itu akan mengalami loncatan alokasi anggaran pada tahun 2013.

 

”Memang akan ada loncatan anggaran cukup besar untuk transportasi, penataan kampung, serta pengerukan kali besar dan kecil,” ujar Joko Widodo, biasa disapa Jokowi, Senin (22/10), di Jakarta.

 

Sebelumnya, Jokowi memang pernah menyampaikan rencana peremajaan bus ukuran sedang secara total di Jakarta. Jokowi juga akan menata perkampungan kumuh, antara lain dengan membangun kampung deret. ”Kami ingin agar visi dan misi program kerja terakomodasi dalam APBD tahun 2013,” katanya.

 

Eksekutif rencananya menyerahkan dokumen KUA-PPAS ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini, Selasa (23/10).

 

”Siang malam hingga dini hari kami kerjakan. Tadi pagi selesai di internal eksekutif, besok bisa diserahkan ke DPRD,” tutur Jokowi, kemarin.

 

Pada akhir masa jabatan Gubernur Fauzi Bowo, dokumen KUA-PPAS sudah diserahkan kepada pimpinan legislatif. Setelah Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI, dokumen itu kini direvisi.

 

Kendati fokus pada tiga hal itu, Jokowi juga memastikan tetap menaruh perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan. ”Anggarannya tetap naik, tetapi tidak banyak. Program Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar sudah termasuk di sana. Semua dananya cukup,” katanya.

 

Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko dapat memahami perubahan KUA itu sebab, katanya, program pemerintahan Jokowi–Basuki berbeda dengan program gubernur sebelumnya. Walaupun konsekuensi pembahasan anggaran terancam molor, hal itu belum menyalahi ketentuan yang ada.

 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengaku siap dengan perubahan KUA tersebut. Tim anggaran sedang menyusun alokasi yang tepat untuk kebutuhan penataan transportasi. ”Kami siap melaksanakan kebijakan Gubernur. Mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan, saat ini kami sedang dalam pembahasan,” katanya.

 

DPRD tak akan persulit

Konsekuensi dari adanya perubahan KUA-PPAS ini, penetapan APBD DKI Jakarta 2013 bakal mundur dari jadwal.

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan memperkirakan, diperlukan waktu sekitar dua bulan untuk membahas revisi KUA, menyusun RAPBD, membahas RAPBD, sampai menetapkan menjadi APBD.

 

”Penetapan pasti molor. Normalnya APBD sudah ditetapkan pada 31 November. Kalau bisa, sebelum akhir 2012 APBD sudah ditetapkan supaya bisa dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

 

Jika penetapan APBD mundur, konsekuensinya semua program pembangunan juga bisa mundur pelaksanaannya. Menurut Ferrial, toleransi penetapan APBD bisa sampai 20 Desember.

 

Kendati demikian, Ferrial menjamin bahwa pihaknya tidak akan mempersulit proses penetapan APBD 2013. ”Tidak ada celah untuk menolak revisi KUA dan PPAS yang diajukan Gubernur kalau memang sesuai kepentingan rakyat. Kita lihat detailnya nanti, tetapi sepertinya tidak begitu banyak yang harus direvisi,” kata Ferrial.

Besaran anggaran yang akan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 mencapai Rp 41,3 triliun.

 

Badan Anggaran DPRD juga memberi masukan kepada Jokowi agar tidak mengurangi anggaran pelayanan kesehatan dari Rp 800 miliar, seperti yang sudah berjalan sebelumnya. Begitu pula dana pendidikan wajib belajar 12 tahun tidak bisa dikurangi dari anggaran sebelumnya.

 

Sementara itu, dana untuk proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) sebesar Rp 3,9 triliun hanya dicantumkan dalam APBD, tetapi tidak dikelola Pemprov DKI Jakarta. (FRO/NDY)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/23/0329171/Jokowi.Fokuskan.APBD

Dukungan Publik yang Tinggi Jadi Modal

tabel survei

  

Jakarta, Kompas - Dukungan publik terhadap demokrasi relatif tinggi. Tingginya dukungan terhadap demokrasi yang disertai tingginya kepuasan terhadap sistem politik demokrasi yang ada saat ini menjadi salah satu modal berharga bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

 

Meskipun demikian, persetujuan terhadap pernyataan negatif tentang demokrasi yang angkanya cukup signifikan patut diperhatikan. Pernyataan negatif tentang demokrasi itu misalnya demokrasi menghambat pembangunan ekonomi atau demokrasi merugikan kelompok minoritas.

 

Demikian dikemukakan peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wawan Ichwanuddin saat memaparkan hasil survei P2P LIPI bertajuk ”Dukungan Publik terhadap Demokrasi Indonesia” di Kantor LIPI, Jakarta, Kamis (11/10).

 

Survei dilakukan secara nasional dengan sampel sebanyak 1.700 orang yang dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling). Responden yang diwawancarai adalah warga dewasa, yaitu berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Pengumpulan data dilakukan pada 25 Juni-10 Juli 2012 melalui wawancara tatap muka.

 

Apolitis warga

Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih dihadapkan kepada rendahnya efikasi politik (kemampuan mencapai hasil yang diinginkan) warga. Ketika berhubungan dengan sistem politik, masyarakat cenderung merasa tidak berdaya.

 

Efikasi yang rendah membuka kemungkinan meningkatnya sikap apolitis warga. Perlu dikaji lebih lanjut apakah informasi politik (termasuk soal karut-marut politik, hukum) melalui media, terutama televisi, berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hal ini.

Peneliti Rajawali Foundation Nico Harjanto mengatakan, temuan dari survei ini secara umum cukup menggembirakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Di tengah-tengah paradoks demokrasi yang kasatmata, antara lain tingginya kebebasan sipil yang ironisnya diimbangi juga dengan tingginya intoleransi ataupun konflik horizontal, rakyat Indonesia masih percaya terhadap demokrasi.(LOK)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/12/0248460/dukungan.publik.yang.tinggi.jadi.modal

Tinggi, Dukungan Publik terhadap Demokrasi

JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia masih layak dipertahankan. Hal ini didasarkan pada masih tingginya dukungan publik yang disertai dengan kepuasan terhadap penerapan sistem demokrasi yang ada saat ini.

 

"Dukungan publik terhadap demokrasi masih relatif tinggi. Hal ini menjadi satu modal berharga bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia," kata peneliti pusat penelitian politik LIPI, Wawan Ichwanuddin, dalam acara "Survei Nasional Persepsi Masyarakat terhadap Demokrasi di Indonesia" di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (11/10).

 

Pada teorinya, sistem demokrasi di sebuah negara dikatakan sukses dan terkonsolidasi apabila mendapatkan legitimasi atau dukungan yang luas dan kuat dari warganya sehingga sangat kecil kemungkinannya akan ambruk. Kuatnya legitimasi itu ditandai oleh tidak signifikannya perilaku yang menentang demokrasi dari kekuatan yang ada.

"Kekuatan itu, di antaranya adalah tumbuhnya keyakinan luas di masyarakat bahwa demokrasi itu adalah sistem politik terbaik yang berfungsi di dalam negara secara efektif dalam berbagai hal," lanjut Wawan. Dalam survei nasional yang dilakukan pada 25 Juni-10 Juli 2012 ini, mayoritas masyarakat yang menjadi responden memperlihatkan konsolidasinya.

 

Terbukti lebih dari 70 persen responden menilai bahwa demokrasi adalah sistem politik yang baik dan cenderung setuju bahwa demokrasi lebih baik daripada sistem politik lainnya di dunia.

 

"Namun konsolidasi ini masih terbentur pada rendahnya efi kasi politik masyarakat. Ketika berhubungan dengan sistem politik, masyarakat cenderung tak berdaya sehingga berpotensi meningkatkan sikap apatis dan apolitis. Saya kira perlu dikaji lebih jauh apakah pemberitaan politik melalui media massa, terutama televisi, berpengaruh langsung dan signifi kan terhadap hal ini," tuturnya.

 

Partisipasi Politik
Selain dukungan terhadap demokrasi, masyarakat Indonesia juga diketahui masih memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Dari 87 persen responden yang mengatakan ikut serta dalam Pemilu 2009, 38 persen di antaranya mengaku merasa memiliki kedekatan yang baik dengan parta politik.

 

"Dan dari kesekian banyak partai, Partai Demokrat dirasa menjadi partai politik yang visi-misi atau kiprahnya mewakili pandangan politik dan paling dekat dengan mereka," ungkap Wawan.

 

Sementara itu, pengamat politik Rajawali Foundation, Nico Harjanto, menilai temuan hasil survei nasional ini cukup menggembirakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, meskipun Indonesia sempat dianggap negara gagal akibat melemahnya social capital, public trust, merajalelanya korupsi, dan buruknya penegakan hukum.

"Di tengah paradoks demokrasi yang kasat mata, yakni tingginya kebebasan sipil yang ironisnya diimbangi juga dengan tingginya intoleransi maupun konfl ik horizontal hingga defisit kinerja demokrasi yang membuat kesenjangan sosial-ekonomi, ternyata rakyat Indonesia masih percaya terhadap demokrasi," ujar dia.

 

Nico berharap, ke depannya, masyarakat dapat meningkatkan dukungan mereka terhadap demokrasi melalui peningkatan pemahaman dan tidak dicampuri dengan opini pribadi mereka. "Jika mereka bisa membedakan dukungan terhadap demokrasi dengan ketidaksukaan mereka pada kinerja pemerintahan dan oknum yang terlibat korupsi maka angka dukungan akan jauh lebih tinggi lagi," tandas dia. idr/P-3

 

Sumber: http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/102897

Survei: Lembaga Kepresidenan Lebih Dipercaya Dibanding DPR

Kepercayaan tinggi ini bukan kepada SBY melainkan kepada lembaga kepresidenan yang dinilai lebih baik.

 

Meskipun banyak kritik terhadap pemerintah, ternyata lembaga Kepresidenan lah yang paling dipercaya oleh masyarakat dibandingkan lembaga lainnya.

 

Hal tersebut muncul sebagai salah satu hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengenai “Dukungan Publik terhadap Demokrasi di Indonesia”.

 

Survei ini dilakukan secara nasional dengan sampel sebanyak 1,700 orang yang dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling) dari 33 provinsi. Survei dengan margin of error sebesar plus minus 2.38 persen ini dilakukan dari tanggal 25 Juni hingga 10 Juli 2012 dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Wawan Ichwanuddin, ketua tim peneliti mengatakan dalam survei mengenai kinerja pemerintah, ditemukan bahwa lebih dari setengah responden menyatakan percaya terhadap integritas presiden (kejujuran) presiden.

 

”Lebih dari setengah respon atau 55.5 persen percaya terhadap integritas presiden. Angka ini lebih tinggi dari pengadilan (32 %), DPR RI (29.7) dan partai politik (23.4). Sementara itu lebih dari 34 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap integritas partai politik,” ujarnya di gedung LIPI, Jakarta, Kamis (11/10).

 

Terkait hal ini, Nico Harjanto, peneliti dari Rajawali Foundation, mengatakan kepercayaan tinggi ini bukan secara langsung menyasar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melainkan lembaga kepresidenan yang dinilai lebih baik dibandingkan lembaga lain yang sering terekspos karena praktik penyimpangan atau berita negatif.

 

”Approval rating terhadap SBY memang tinggi, begitu juga dengan lembaga kepresidenan. Karena selama ini juga belum ada kasus langsung mengenai Presiden atau keluarganya,” ujarnya.

 

Hal ini menjadi berbeda, kata Nico, jika dilihat dari kinerja pemerintah. Menurutnya, publik mengetahui bahwa pemerintah terdiri dari menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Apalagi, selama ini disebutkan ada beberapa menteri yang diindikasikan terlibat masalah.


Penulis: Arientha Primanita/ Murizal Hamzah

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/77072-survei-lembaga-kepresidenan-lebih-dipercaya-dibanding-dpr.html

Survei: Publik masih Percaya Sistem Demokrasi

Kendati banyaknya kasus korupsi dan buruknya penegakan hukum, mayoritas publik dinilai masih percaya akan sistem demokrasi.

 

Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai Dukungan Publik terhadap Demokrasi di Indonesia.

 

Menurut survei, sebanyak 70% responden menilai bahwa demokrasi adalah sistem politik yang baik. Sebanyak 79% responden pun cenderung setuju bahwa demokrasi lebih baik dari sistem politik manapun.

 

Bahkan, lebih dari setengah responden atau 55% juga menganggap sistem politik demokrasi cocok untuk Indonesia dan 72% responden merasa cukup puas, puas, dan sangat puas dengan sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

 

"Modal sosial dan kepercayaan publik semakin melemah, korupsi masih merajalela, buruknya penegakan hukum, tapi rakyat Indonesia masih percaya terhadap demokrasi. Ini menunjukkan optimisme dan juga harapan," kata peneliti dari Rajawali Foundation, Nico Harjanto, dalam diskusi yang berlangsung di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (11/10).

Ia menambahkan, defisit kinerja demokrasi juga telah membuat kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar. Namun ternyata masyarakat masih memercayai demokrasi.

 

Menurutnya, demokrasi merupakan proses formal yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah. Walau dalam kebebasan publik, katanya, sering kali negara absen.

Ia mencontohkan Indonesia yang hampir masuk kategori Indeks Negara Gagal dari Fund for Peace karena memburuknya perlindungan minoritas dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Negara tidak terlihat keberadaanya dalam persoalan kaum minoritas seperti Syiah, Ahmadiyah, dan GKI Yasmin. Kebebasan sipil merupakan variabel penting di dalam demokrasi," kata Nico.

Meskipun demikian, ketua tim peneliti Wawan Ichwanuddin mengatakan ada cukup banyak responden yang cenderung setuju ada pernyataan negatif di dalam demokrasi.

"Sebanyak 53,3% responden menyatakan minoritas cenderung dirugikan dalam demokrasi," ujarnya.

 

Namun, meskipun banyak terjadi konflik dalam kebebasan beragama terkait kaum minoritas, kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam melindungi kebebasan beragama dianggap baik.

Menurut Wawan, hasil survei menunjukkan kinerja pemerintah dalam melindungi beberapa kebebasan warga negara dinilai relatif baik.

"Di tengah meningkatnya berbagai kasus konflik yang terkait dengan persoalan agama/kepercayaan dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 67% responden menilai kinerja pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama baik atau sangat baik," katanya.


Penulis: Arientha Primanita/ Kristantyo Wisnubroto

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/77092-survei-publik-masih-percaya-sistem-demokrasi.html