News

Teror di Poso: Mabes Harus Periksa Kapolda Sulteng

ichsanPALU, KOMPAS.com - Teror penembakan dan teror bom kembali terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Padahal Kabupaten Poso yang merupakan daerah bekas konflik itu belakangan sudah mulai aman. Masyarakat Poso juga sudah mulai menata kembali kehidupannya. Apa yang sebenarnya terjadi?

 

Ichan Loulembah, mantan anggota DPD Sulawesi Tengah dan juga Sosiolog ini mengatakan, tugas Polri memang berat untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat, terlebih saat eskalasi kondisi keamanan tiba-tiba meningkat.

"Apalagi pandangan publik saat ini sedang terarah kepada pihak Kepolisian dalam perseteruan dengan KPK. Insiden ini memang akan membangun tanda tanya besar. Apakah polisi di Poso lengah?" kata Ichan.

Menurut Ichan, Apa yang terjadi di Poso, secara umum akan menjadi penilaian bagi masyarakat Indonesia dan internasional, karena daerah ini merupakan kawasan bekas konflik, dan belakangan telah aman. Selain itu, institusi-institusi masyarakat pun telah berfungsi seperti sediakala.

 

Namun, tiba-tiba saja situasi yang kondusif dan dikatakan sudah pulih bertahun-tahun itu tiba-tiba kembali tergores dengan aksi kekerasan. Menurutnya bom dan penembakan bukan perkara sederhana. Apalagi, jika nanti terbukti bukan kejahatan kriminal biasa.

 

Mabes Polri pasti disulitkan dengan apa yang terjadi di Poso tersebut. "Mabes Polri wajib memeriksa pimpinan kepolisian setempat yakni Poso dan Polda Sulteng. Jika perlu mengganti Kapolda Sulteng dan Kapolres Poso," tegas Ichan.

 

Seperti yang diberitakan, teror kembali melanda Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sebuah ledakan keras terjadi pada Selasa (9/10/2012) sekitar pukul 19.50 Wita Ledakan keras yang diduga bom itu mengakibatkan satu mobil Toyota Avanza rusak. Tak ada korban jiwa dalam ledakan tersebut. Namun, suara ledakan terdengar hingga radius dua kilometer.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, ledakan tersebut terjadi di Kelurahan Kawua, Poso. Diduga benda yang meledak tersebut diletakkan oleh pelaku di bawah mobil Avanza milik Okri Mamuaya.

 

Sementara itu, petugas menemukan satu benda yang diduga bom di Gereja Eklesia. Namun, benda tersebut tidak meledak. Lokasi bom kedua ini ditemukan di antara Asrama Kompi 714 Sintuwu Maroso dan Taman Makam Pahlawan Poso.  

 

Editor :Glori K. Wadrianto

 

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/10/10/10353897/Teror.di.Poso:.Mabes.Harus.Periksa.Kapolda.Sulteng.--regional

Presiden Akan Turun Tangan

Jakarta, Kompas - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membiarkan konflik antara Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi berlarut-larut. Presiden akan mengambil alih penyelesaian konflik itu.

 

”Presiden mendengar komentar kalangan masyarakat untuk mengambil alih. Tetapi, sebelum Presiden mengambil alih, terlebih dahulu dikedepankan upaya yang dilakukan Polri dengan KPK sesuai undang-undang yang berlaku atau MOU (nota kesepahaman) yang disepakati bersama. Namun, berhubung perkembangan situasi sudah semakin tidak baik, banyak yang memanipulasi, Presiden akan segera mengambil alih dan menyampaikan penjelasan kepada rakyat, Senin (8/10) atau paling lambat Selasa (9/10),” kata Sudi dalam keterangan pers, Minggu (7/10) sore, di Kantor Presiden.

Ikut mendampingi Sudi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

 

Menurut Sudi, permasalahan antara KPK dan Polri sudah berkembang semakin negatif dan secara politik semakin dimanipulasi. Apalagi di jejaring media sosial banyak serangan yang ditujukan kepada Presiden, seolah- olah Presiden membiarkan persoalan ini.

 

Menurut dia, Presiden tak pernah alpa memberikan perhatian pada persoalan antara Polri dan KPK. Paling tidak, sejak awal Presiden sudah memberikan arahan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo agar keadaan tidak semakin berkembang.

Setelah Presiden menyampaikan instruksi kepada Kepala Polri, lanjutnya, keadaan sebenarnya sudah mereda. Ia menuding ada media tertentu yang membesar- besarkan masalah ini, hingga wacana berkembang di media sosial.

 

”Kami melihat media tertentu membesar-besarkan masalah ini, hingga kita saksikan saat ini di media sosial, tudingan-tudingan sangat kurang pantas ditujukan kepada Presiden seolah-olah Presiden tidak peduli dan membiarkan,” kata Sudi.

”Presiden tidak mendiamkan. Presiden mengambil langkah- langkah. Presiden menjalankan sistem dan sistem itu berjalan. Keadaan sebenarnya tidak serunyam seperti yang digembar- gemborkan orang tertentu,” ujarnya.

 

Unjuk rasa

Kemarin di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa besar mendukung KPK. Aksi ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat ini ditandai dengan orasi para tokoh masyarakat dan dikumandangkan juga berbagai lagu, seperti lagu Iwan Fals berjudul ”Bongkar”.

 

Aktivis HAM Usman Hamid, di tengah massa, mengatakan, ”Ini merupakan reaksi dari usaha penangkapan penyidik KPK dan usaha pelemahan KPK.”

 

Usman Hamid juga mempertanyakan, mengapa ada pernyataan bahwa ada yang berusaha mengadu domba antara KPK dan polisi. Ia juga mengatakan, ucapan pejabat yang mengatakan Kepala Polri tidak tahu dan tidak diberi tahu terjadi usaha penangkapan di kantor KPK akan menjadi bumerang bagi pemerintah.

 

Pada hari yang sama, dari pagi hingga malam, di Yogyakarta ribuan orang dan mahasiswa bersatu berpegangan tangan mulai dari perempatan Tugu di Jalan Mangkubumi sampai Jalan Malioboro. Gerakan ini merupakan dukungan moral terhadap KPK. Sambil berpegangan tangan, mereka menenteng kertas-kertas bertuliskan #Save KPK.

 

Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, yang turut berorasi di Jalan Mangkubumi, mengatakan, KPK adalah lembaga yang kredibel sehingga harus didukung. ”Hanya dengan cara seperti ini KPK bisa diselamatkan. Rakyat membela KPK bukan sebagai lembaga, melainkan membela ideologi untuk memberantas korupsi. Ini adalah komitmen agar KPK tidak dihancurkan secara sewenang-wenang,” katanya.

Aktivis Yogyakarta, Julius Felicianus, yang juga terjun di lapangan, menyerukan, ”Siapa yang peduli dengan KPK mari turun ke jalan.”

 

Juga sebagai respons terhadap upaya pelemahan KPK, UGM akan membuat sikap resmi yang, menurut rencana, disampaikan langsung oleh Rektor UGM Prof Dr Pratikno pada Senin ini pukul 08.30-09.30 di Pusat Kajian Anti- Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM. ”Pada hari yang sama akan ada aksi demo yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil Yogyakarta pukul 13.00,” kata Hasrul Halili, Direktur Eksekutif Pukat Fakultas Hukum UGM. Unjuk rasa mendukung KPK juga terjadi di Solo, Blitar, dan kota- kota lain.

 

Reformasi jilid kedua

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Imron mengatakan, mahasiswa dari sejumlah universitas akan turun ke jalan untuk mendukung KPK. Presiden BEM Universitas Palangkaraya Setiawan juga menyatakan mendukung KPK.

 

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid, yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, menyatakan, upaya pelemahan KPK memalukan karena disaksikan dunia. Ia mengingatkan, gerakan massa akan bisa bergelombang dan pada akhirnya dapat melahirkan reformasi jilid kedua.

 

Ia menyatakan, model-model penekanan pola-pola masa lalu dengan mencari-cari kesalahan atau membuat-buat kesalahan agar bisa menangkap orang sesungguhnya sudah dihafal luar kepala oleh publik di republik ini.

 

Sementara itu, kemarin, belasan orang keluarga korban kekerasan dari beberapa provinsi, didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mendatangi Gedung KPK. Mereka mengaku sebagai korban kekerasan akibat tindakan polisi.

 

Sinung Karto, Kepala Divisi Advokasi Hukum dan HAM Kontras, mengatakan, sejak Juni 2011 hingga Oktober 2012, Kontras menerima pengaduan sebanyak 50 kasus yang belum diselesaikan kepolisian. Salah seorang yang mengadu, Yeni, warga Rumpin, Bogor, Jawa Barat, melaporkan tentang kekerasan yang dilakukan anggota Polri yang mengakibatkan adiknya meninggal.(ABK/ODY/SIR/ETA/ADH/BAY/AMR/INA/ELN/WHY)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/08/03463975/presiden.akan.turun.tangan

TAJUK, Konflik KPK-Polri

Saat ini masyarakat sedang antusias menyoroti konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.Apa yang terjadi pada Jumat pekan lalu memperburuk hubungan kedua lembaga hukum tersebut.

 

Pada Jumat itu polisi melakukan upaya penangkapan salah satu penyidik andalan KPK,Kompol Novel Baswedan.Polri menuding Kompol Novel telah melakukan kekerasan terhadap tersangka kasus pencurian sarang burung walet saat menjabat sebagai Kasat Serse di lingkungan Polda Bengkulu pada 2004. Langkah polisi yang tiba-tiba ingin menangkap penyidik kasus simulator mengemudi tersebut mengundang tanda tanya masyarakat.

 

Apalagi, upaya penangkapan itu terjadi beberapa jam seusai pemeriksaan Irjen Pol Djoko Susilo oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator tersebut. Ditambah lagi, kasus yang ditimpakan kepada Kompol Novel terjadi pada 2004. Hal itu tentu mengundang kecurigaan bahwa polisi hanya mencari-cari alasan untuk menghambat laju penyidikan kasus simulator.

 

Penarikan 20 penyidik Polri secara bersamaan juga diduga berkaitan dengan upaya pelemahan KPK. Sejumlah kalangan menyebut langkah Polri itu sebagai upaya kriminalisasi. Terlepas dari benar tidaknya tudingan kriminalisasi tersebut,kita harus berpikir jernih untuk bisa ikut mencari solusi yang tepat agar konflik KPK dan Polri segera berakhir. Setidaknya saat ini para pimpinan kedua lembaga agar tidak mengeluarkan pernyataan provokatif yang menyebabkan eskalasi konflik KPK dan Polri ini semakin runcing.

 

Begitu juga para pengamat dan tokoh masyarakat harus juga melihat permasalahan ini lebih komprehensif. Jangan melihat kasus perseteruan dua lembaga ini secara parsial sehingga kita akan salah untuk menilainya.Jangan sampai kita dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin kedua lembaga tersebut terus berseteru. Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kedua lembaga bisa duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada.

 

Tentu kalau ego masing-masing masih ada, konflik ini tentu tidak akan selesai.Tentu pemikiran yang dipakai adalah bagaimana kedua lembaga ini saling bersinergi untuk segera menyelesaikan berbagai kasus yang ada secara baik. Bagaimanapun masalah komunikasi sering kali menjadi problem yang serius atas munculnya konflik seperti ini. Tentu kita tidak adil juga kalau hanya menimpakan kesalahan kepada Polri.

 

Bagaimanapun kita harus memberikan porsi yang sama terhadap kedua lembaga agar bisa berbenah. Karena KPK pun tak lepas dari kekurangan.KPK juga dinilai masih tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Mandeknya kasus-kasus besar seperti kasus Century dan Hambalang sering kali memunculkan anggapan KPK juga masih pandang bulu. Karena itu, peristiwa ini bisa juga dijadikan momentum bagi kedua lembaga hukum itu untuk memperbaiki diri.

 

KPK juga harus menunjukkan independensinya atas penanganan kasus korupsi.Jangan sampai besarnya dukungan masyarakat membuat KPK lalai dan mengecewakan harapan publik. KPK harus bersih dari kepentingan partai politik atau pesanan pihak-pihak tertentu.Di sini profesionalisme KPK diuji.

 

Konflik dua lembaga ini akan sangat merugikan bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, perlu segera dicari solusi yang elegan agar konflik ini segera berakhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituntut harus turun tangan. Sikap diam Presiden hanya akan membuat konflik menjadi semakin tajam.

 

Presiden harus bergerak cepat menyelamatkan KPK dan Polri dari ulah oknum yang diuntungkan atas terjadinya konflik ini. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan pidato atau imbauan semata. Perlu langkah tegas Presiden untuk menyelesaikan masalah ini.

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/533159/

Buka APBD DKI

Jakarta, Kompas - Pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama harus membuka APBD DKI Jakarta kepada publik untuk mencegah peluang penyalahgunaan anggaran. Dengan membuka, masyarakat juga tahu penggunaan anggaran dan bisa ikut mengawasi.

 

Hal ini dikatakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (30/9).

 

”Jika perlu, ditempel di kantor-kantor atau melalui media mana saja. Ini akan memudahkan masyarakat untuk ikut memantau kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Dengan membuka APBD, masyarakat juga jadi tahu program yang dilaksanakan dan alokasi anggarannya,” kata Zuhro.

 

Zuhro menduga, langkah ini akan sulit pada awalnya, terutama menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang resisten terhadap persoalan anggaran, tetapi ini tetap harus dilakukan.

 

”Kuncinya adalah birokrasi. Ini yang harus dibenahi dan dirangkul karena ini seperti mesin untuk bekerja. Orang bisa saja bilang bahwa ada resistensi, apalagi pemerintahan Jokowi (sapaan Joko Widodo) masih baru dan berasal dari luar Jakarta. Tapi, yang harus diingat, birokrasi itu, di mana pun, karakteristik dan sifatnya sama. Jadi, mestinya bisa dirangkul. Apalagi, dengan gaya Jokowi yang rendah hati dan mudah dekat dengan berbagai kalangan,” kata Zuhro.

 

Jokowi juga harus menjaga agar birokrasi bersih dan profesional dan tidak dipolitisasi, terutama untuk kepentingan pemilu ke depan.

 

Terkait dengan dukungan partai yang minim, menurut Zuhro, hal itu juga tidak akan jadi masalah jika birokrat sudah dirangkul. Jika pemerintahan Jokowi-Basuki mendapat masalah dengan DPRD, sebaiknya diperhadapkan dengan masyarakat.

 

”Ingat, Jokowi, kan, menang karena dipilih masyarakat, jadi biar saja nanti DPRD diperhadapkan dengan masyarakat jika itu akan menjadi masalah Jika perlu, buka saja pendopo atau rumah jabatan untuk didatangi masyarakat,” kata Zuhro.

 

Permohonan berhenti

Sebagai Wali Kota Solo, Jokowi pun hari ini, Senin (1/10), berencana mengajukan surat permohonan berhenti dari jabatannya menyusul keluarnya pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

 

Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai gubernur/wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, mengungguli perolehan suara pesaingnya, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

 

”Saya sudah mengantongi surat dari KPU DKI Jakarta, yakni tentang penetapan gubernur/wakil gubernur terpilih. Surat ini akan dijadikan lampiran bagi surat permohonan berhenti saya. Surat permohonan berhenti sudah selesai diketik. Semula akan diserahkan hari ini, tetapi saya lupa kalau ini hari Minggu. Jadi, baru besok Senin akan diserahkan ke DPRD Kota Solo,” kata Jokowi, kemarin.

 

Ketua DPRD Kota Solo YF Sukasno mengatakan, jika surat permohonan berhenti dari Jokowi telah diterima, hal itu akan dibawa ke Badan Musyawarah DPRD Kota Solo untuk menentukan agenda rapat paripurna.

 

”Rapat paripurna kemungkinan digelar hari Selasa. Setelah itu, keputusan diantar ke gubernur untuk diminta persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur,” kata Sukasno.

 

Terkait dengan penentuan wakil wali kota Solo berikutnya, menurut Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, pihaknya masih menunggu tiga hari terkait dengan kemungkinan ada gugatan hasil Pilkada DKI Jakarta melalui Mahkamah Konstitusi.

 

Setelah masa ini lewat, nama-nama yang telah masuk sebagai kandidat wakil wali kota Solo baru akan digodok di partai untuk mendampingi Rudyatmo yang menggantikan Jokowi sebagai Wali Kota Solo.

 

PDI-P telah menerima lebih dari 10 nama sebagai masukan kepada partai yang diunggulkan sebagai calon wakil wali kota Solo. (ren/eki)

 

Sumber: http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/10/01/03035081/Buka.APBD.DKI

Debat Panas, Romney Kalahkan Obama

WASHINGTON – Mitt Romney mampu memberi pukulan cukup telak kepada calon presiden (capres) incumbent Barack Obama.

 

Dalam debat capres pertama di Universitas Denver, Colorado, kemarin pagi WIB, kandidat presiden dari Partai Republik itu mampu tampil lebih baik daripada Obama. Jajak pendapat yang digelar sejumlah lembaga survei bahkan menyebutkan, dalam jajak pendapat yang berlangsung 90 menit itu Romney berhasil mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat tersebut.

 

Hasil survei CNN/ORC International survey,misalnya, menunjukkan 67% sampel menyatakan Romney memenangi debat itu. Obama hanya meraih dukungan 25% saja. Survei CBS juga memenangkanRomneydenganperbandingan 46% mendukung Romney dan 22% untuk Obama.Lainnya, 32%, menyatakan hasil debat mereka seri.Tak berbeda jauh, survei Google menyebutkan 47,8% memberikan keuntungan bagi Romney dan 25,4% bagi Obama.

 

“Tidak ada kandidat presiden yang berhasil meraih dukungan 60% dalam debat presiden sejak 1984,”kata Direktur Jajak Pendapat CNN Keating Holland. Debat pertama dari tiga kali debat presiden tersebut mampu menyerap sekitar 60 juta pemirsa televisi di AS. Perdebatan yang difokuskan pada masalah ekonomi itu berlangsung cukup panas karena keduanya saling serang.

 

Obama menggambarkan pendekatan yang digunakan pesaingnya adalah model “ekonomi atasbawah” yang merupakan kebijakan pada masa Presiden George W Bush.Menurut Obama, kebijakan yang pernah dilakukan Bush itu membuat krisis ekonomi bagi AS. “Kita harus mengakhiri pergerakan dari surplus ke defisit dan itu berakhir dengan resesi terburuk sejak Depresi Besar,” kata Obama.

 

Dia juga menyerang kebijakan Romney yang bakal menyebabkan defisit USD5 triliun akibat pemotongan pajak bagi orang kaya. Untuk meyakinkan pemilih di Negeri Paman Sam itu, dia juga menyampaikan sumpah untuk terus berjuang bagi keluarga kelas menengah di masa ekonomi sulit.

 

Adapun Romney dalam pernyataannya mengejek kebijakan Obama sebagai “pemerintahan mengalir ke bawah”.Dia menilai kebijakan Obama telah menghancurkan kelas menengah AS.“Saya peduli kalau jalan yang kita lalui ini tidak sukses,”kata Romney. “Saya akan memperbaiki vitalitas agar rakyat AS bekerja kembali,” katanya.

Dia juga berjanji tidak akan mengurangi pajak bagi orang kaya. Tidak seperti perkiraan publik AS, Obama tidak memanfaatkan ajang tersebut untuk mengkritik pribadi Romney. Sebab sebelumnya diketahui Romney diduga mangkir membayar pajak dan pernah mengungkapkan 47% pemilih AS bergantung pada bantuan pemerintah.

 

Tapi, Obama terlihat memilih bersikap lebih elegan dengan mengkritik proposal kebijakan yang diajukan Romney. Presiden AS itu juga tidak menyinggung latar belakang Romney sebagai pemilik perusahaan Bain Capital. Dari pilihan sikap tersebut, para komentator menyebut Romney tampil memukau dan Obama tampak ragu-ragu. Namun,kubu Obama membela jagoannya. “Semua orang di rumah melihat seorang presiden yang dapat dipercaya,” kata penasihat Obama, David Plouffe. “Itu apa yang dicari rakyat AS.”

 

Penasihat senior Romney, Eric Fehrnstorm, mengungkapkan rasa bangganya atas unggulnya Romney. Dia menyebut kandidatnya tampil lebih progresif tanpa menunjukkan arogansinya atau menyerang, sedangkan Obama berbicara dengan kata-kata hampa. ‘’Presiden kelihatan datar saja. Saya tidak mau menyebut kelihatan sedang jengkel,tapi tampaknya tidak nyambung, tidak nyaman berdiri di sana,”ujar Fehrnstrom.

 

Walaupun survei yang dilakukan juga menemukan debat tidak akan memengaruhi pilihan, hasil debat cukup memberikan pukulan bagi kubu Obama. CNN/ORC International Survey menyebut hampir separuh responden mengungkapkan debat itu tidak memengaruhi mereka untukmemilih kandidat presiden. Hanya 35% responden memandang debat itu membuat mereka menyukai untuk mendukung Romney dan 18% tetap memilih Obama.

 

Dalam jajak pendapat pemilu presiden, Obama masih unggul.Jajak pendapat harian yang digelar Reuters/IPSOS menunjukkan Presiden yang pernah menghabiskan masa kecilnya di Jakarta itu masih memimpin 47%, sedangkan Romney hanya meraih 41% suara. Marquette University Law School di Wisconsin yang juga melakukan jajak pendapat menemukan dukungan terhadap Obama masih lebih tinggi dibandingkan kepada Romney, yaitu 53% berbanding 42%.

 

Jajak pendapat yang dilakukan lembaga yang sama juga menyimpulkan Obama mendapatkan dukungan 61% perempuan, sementara Romney hanya mampu menggaet 36% suara dari kaum Hawa. ● andika hendra m 

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/532549/38/