News

Jokowi Tak Suka Pidato, DKI Bisa Hemat Rp 1,2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta terjadi pada sektor belanja pegawai, terutama untuk biaya penulisan naskah pidato gubernur yang nilainya mencapai Rp 1,25 miliar. Pos anggaran untuk pembuatan naskah pidato ini dinilai sia-sia karena seharusnya bisa dialokasikan untuk pembiayaan yang lainnya. Demikian diungkapkan Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi, Kamis (4/10/2012), saat dihubungi wartawan.

 

"Pada tahun 2011, anggaran untuk pembuatan naskah mencapai Rp 1,25 miliar. Untuk tahun ini juga masih sama sekitar itu. Jelas ini pemborosan karena untuk apa lagi menyewa orang lain membuat naskah," kata Ucok.

 

Ucok menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu lagi mempekerjakan orang hanya untuk mengurusi naskah pidato gubernur. Pemprov, lanjutnya, bisa saja berhemat dengan mempekerjakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya.

"Kalau pakai PNS, kan, sudah digaji pemerintah. Buat apa diposkan anggaran lagi?" katanya. 

 

Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo, yang ditemui beberapa waktu lalu juga angkat bicara soal pemborosan anggaran melalui pos pembuatan naskah pidato gubernur itu. Jokowi sendiri mengaku tak suka berpidato.

"Saya pidato enggak pernah pakai naskah karena saya enggak pernah pidato. Enggak suka pidato sebenarnya. Tanya yang di Solo," kata Jokowi.

 

Ia mencontohkan, saat membuka pasar sebagai Wali Kota Solo, ia hanya berkomunikasi dengan pedagang sambil memotong pita peresmian.

 

"Potong pita, sambil bilang 'Bismillah' terus dibuka. Begitu saja," ujar Jokowi.

Jokowi berpandangan, anggaran naskah pidato gubernur itu tidak terlalu penting untuk dianggarkan. Dengan sikap seperti itu, Ucok menilai bahwa bisa saja Pemprov DKI Jakarta mengalihkan anggaran naskah untuk pos pembiayaan lain, seperti pembangunan atau pendidikan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan Jokowi ketika menjabat kelak adalah menaklukkan hati para anggota DPRD DKI Jakarta.

 

"Jokowi harus bisa menaklukkan DPRD. Bagaimana pun juga, DPRD ini, kan, mau pemilu. Masa-masa ini tahap terakhir buat mereka mencari duit. Anggaran untuk pidato ini bisa saja dipangkas atau bisa dialihkan ke pos anggaran lain dengan persetujuan Sekretaris Dewan," ujar Ucok.

 

Sumber: http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/10/05/09165724/Jokowi.Tak.Suka.Pidato.DKI.Bisa.Hemat.Rp.1.2.Miliar?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

TAJUK, Buruh Tunggu Respons Pemerintah

Aksi demo buruh tidak berpengaruh pada perdagangan di lantai bursa saham. Pada penutupan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) memang terkoreksi, tetapi tipis saja dan lebih dipicu anjloknya sejumlah harga komoditas di pasar global.


Pada awal perdagangan,indeks langsung menguat 0,12% atau 4,946 poin pada level 4.261,785. Namun,kenaikan indeks tersebut tidak berlanjut, bahkan terkoreksi sekitar 0,13% atau 5,328 poin pada posisi 4.251,511. Adapun nilai tukar rupiah terhadap USD juga melemah tipis. Pada penutupan perdagangan kemarin tercatat Rp9.595 per USD dibandingkan posisi penutupan perdagangan sehari sebelumnya pada level Rp9.590 per USD.

 

Semula para pelaku bisnis,terutama mereka yang berkiprah di pasar modal, diliputi kekhawatiran akan dampak aksi demo buruh. Pasalnya, sehari sebelumnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) telah menyampaikan bahwa tak kurang dari 3 juta buruh se-Indonesia siap menggelar aksi mogok massal. Aksi demo buruh yang berlangsung di Jabodetabek memang tidak diwarnai aksi yang tidak diinginkan.

Pesan yang disampaikan menyangkut soal penghapusan praktik outsourcing, pemenuhan upah yang layak,dan penyediaan jaminan kesehatan tinggal menunggu respons pemerintah.Apabila tuntutan tersebut tidak dipedulikan pemerintah, para buruh mengancam akan menduduki sejumlah objek vital. Masalahnya, apakah pemerintah akan menunjukkan keberpihakan kepada buruh?

 

Kalau tuntutan yang sudah disampaikan tidak diperhatikan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal akan membuktikan ancamannya “menguasai” objek vital sehingga aktivitas perekonomian terganggu. Kalau aspirasi buruh tidak didengar, sebanyak 10 juta buruh akan dikoordinasi untuk mogok nasional dengan menduduki 12 pintu tol, 4 bandara internasional, dan menutup sejumlah pelabuhan. “Aksi hari ini merupakan early warning.Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi bila tuntutan tidak direspons,”tegasnya.

 

Menyikapi tuntutan buruh tersebut, pemerintah justru balik bertanya apa lagi yang harus dilakukan? Pemerintah mengklaim bahwa tuntutan buruh tersebut setidaknya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) No 13 Tahun tentang 60 item komponen survei harga kebutuhan hidup layak (KHL) acuan penetapan minimum.

 

Sementara urusan outsourcing (alih daya), Menakertrans bersama wakil pengusaha, buruh, dan lembaga kerja sama Tripartit Nasional sudah menyepakati hanya lima pekerjaan alih daya yang diizinkan, yakni jasa kebersihan,keamanan,katering,transportasi, dan jasa pertambangan migas.

Menurut pemerintah, kelima pekerjaan alih daya itu tinggal dibuatkan aturan main yang tegas.Sebab praktik alih daya selama ini diakui oleh pemerintah maupun kalangan pengusaha banyak terjadi multitafsir di lapangan yang merugikan para buruh. Kita berharap penyelewengan yang dilakukan pengusaha yang nakal itu harus ditindak tegas.

 

Di sisi lain, menghapus praktik outsourcing jelas akan memberatkan kalangan pengusaha, sebab tidak semua pekerja yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan harus dijadikan karyawan tetap,misalnya petugas jasa kebersihan. Kita berharap semua pihak harus menggunakan akal sehat menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah sebagai wasit harus bertindak adil dan tegas, pengusaha sebagai pemberi upah juga harus menyejahterakan para buruh sebagai ujung tombak perusahaan. Kalangan buruh pun sudah saatnya mengurangi frekuensi turun ke jalan untuk sekadar menyuarakan aspirasinya, apalagi mengancam menduduki objek vital.

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/532186/

Pemerintah Terus Ajak Buruh Berdialog

Jakarta, Kompas - Pemerintah terus mengajak buruh berdialog untuk mencari jalan keluar masalah ketenagakerjaan. Buruh pun tetap mogok kerja di sejumlah kawasan industri menuntut penghapusan pekerja alih daya (outsourcing), penetapan upah minimum sesuai angka kebutuhan hidup layak, dan iuran jaminan kesehatan pekerja ditanggung pemberi kerja.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, bertemu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (2/10). Pertemuan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian itu sempat tertunda karena Iqbal masih berkonsolidasi dengan elite serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia.

Hatta dan Muhaimin secara terpisah sudah berdialog empat mata dengan Iqbal. Namun, proses dialog belum mencapai titik temu.

”Intinya, mereka ingin bertemu. Saya coba carikan solusi. Kalau namanya mogok, tentu kita tidak menginginkan itu karena iklim investasi kita sudah baik. Situasi nasional sudah baik. Namun, tidak sekadar kita mengatakan jangan mogok, tetap harus dicarikan solusinya,” kata Hatta.

Buruh anggota KSPI, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mogok di 80 kawasan industri di 21 kabupaten/kota pada Rabu ini. Buruh di luar Jakarta, seperti Surabaya, Sidoarjo, Batam, Cilacap, dan Sukabumi, juga akan berunjuk rasa ke gedung DPRD setempat.

Muhaimin mengatakan sudah menerbitkan Peraturan Menakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang 60 item komponen survei harga kebutuhan hidup layak (KHL) acuan penetapan upah minimum. Menakertrans bersama wakil pengusaha dan buruh dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional juga tengah menyusun peraturan yang mengatur tegas lima jenis pekerjaan alih daya yang diizinkan, yakni jasa kebersihan, jasa keamanan, katering, transportasi, dan jasa pertambangan migas.

”Peraturan ini menegaskan kembali, selain lima jenis pekerjaan itu, tidak boleh. Kita berharap semua bisa didialogkan karena mereka juga terlibat dalam LKS Tripartit Nasional,” kata Muhaimin di sela-sela inspeksi mendadak survei harga komponen KHL oleh petugas Dewan Pengupahan Jakarta Timur di Pasar Jatinegara.

Perusahaan penyalur atau pemakai jasa pekerja alih daya diberi waktu enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Pemerintah juga mewajibkan pengusaha penyalur atau pengguna jasa alih daya untuk lima jenis pekerjaan itu segera mengurus perizinan kepada gubernur dan bupati.

Secara terpisah, Iqbal mengapresiasi kesediaan Menko Perekonomian berdialog dengan buruh. Meski menolak menunda mogok, Iqbal berkomitmen tetap berdialog.

”Kami tak mau retorika. Kami ingin moratorium outsourcing seminggu setelah kesepakatan. Pemerintah harus membatalkan semua izin penyalur outsourcing yang ada sehingga hubungan kerja menjadi langsung dengan pemberi kerja,” lanjutnya.

Iqbal menilai, draf peraturan Menakertrans soal alih daya memiliki tiga kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu adalah definisi ”kegiatan pokok” belum diatur, ada pasal ambigu yang membuka peluang munculnya bisnis alih daya baru, dan tidak ada sanksi.

Ketua Umum KSPSI Sjukur Sarto mengatakan, anggota KSPSI, Yorrys Raweyai dan dirinya, tidak ikut mogok. ”Kami sudah menyampaikan pernyataan sikap soal outsourcing dan upah layak kepada Menakertrans di depan 5.000 anggota pada 13 September 2012,” ujar Sjukur.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit mengatakan, pengusaha setuju dengan penertiban pengusaha jasa alih daya yang nakal. Menurut Anton, tenaga alih daya menjadi pilihan selama porsi pekerja informal masih mencapai 70,7 juta orang dari 112,8 juta pekerja.

”Saat realisasi investasi baru meningkat dan lapangan kerja tercipta, outsourcing akan mati secara alamiah. Tugas pemerintah sekarang memperbaiki iklim investasi dengan tidak membuat aturan ketenagakerjaan populis yang menghambat investasi baru,” ujar Anton.

Kemitraan

Dwi Idawati, pengajar Sekolah Tinggi Manajemen PPM, mengatakan bahwa lebih banyak perusahaan mengakali sistem alih daya untuk menekan biaya produksi. Menurut Dwi, alih daya bisa diganti dengan kemitraan sehingga perusahaan menyewa tenaga ahli dengan imbalan bagi hasil, bukan gaji.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, di Jakarta, kemarin, mengimbau buruh yang berunjuk rasa agar menjaga ketertiban. Unjuk rasa buruh Rabu ini diperkirakan terjadi di 12 provinsi dan 37 kabupaten/kota serta melibatkan 745 perusahaan.

”Kita berharap para pengunjuk rasa mematuhi aturan dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum,” katanya.

Aparat kepolisian, khususnya di tingkat wilayah, lanjut Agus, siap memfasilitasi komunikasi antara buruh dan pihak perusahaan. Dengan demikian, unjuk rasa sesuai keinginan bersama.

Ia menambahkan, Polda Metro Jaya menyiapkan 15.000 personel untuk melayani dan mengamankan unjuk rasa buruh pada Rabu ini. Di wilayah Polda Metro Jaya, ada 13 titik unjuk rasa. (HAM/FER/ETA/RAZ/GRE/HEI/ARN)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/03/01550267/Pemerintah.Terus.Ajak.Buruh.Berdialog

Partai Politik Harus Bergerak Bersama Rakyat

Manado, Kompas - Partai politik harus turun ke bawah dan bergerak bersama rakyat. Dengan cara itu, kepercayaan rakyat kepada parpol yang disebut berbagai pihak kini menurun dapat diperbaiki.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan hal tersebut ketika bertemu dengan sekitar 4.000 kadernya di Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (2/10).

Dari Minahasa, Megawati bersama sejumlah pengurus partainya seperti Ketua PDI-P Puan Maharani mengunjungi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang masuk kawasan terluar Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kunjungan Megawati ke Kepulauan Talaud yang berbatasan dengan Filipina tersebut merupakan bagian dari perhatian terhadap kondisi perbatasan Indonesia. Keberadaan Kepulauan Talaud juga sangat penting karena masa depan ada di Pasifik.

Kunjungan tersebut juga menjadi bagian upaya Megawati mengkonsolidasikan partainya. Sebelum ke Sulawesi Utara, Megawati menemui kadernya di Semarang, Jawa Tengah. Hari ini, Megawati melanjutkan perjalanan ke Ambon, Maluku.

Di Minahasa, Megawati menuturkan, sejumlah kalangan menyebut banyak orang tidak lagi percaya kepada parpol. Namun, dia mengingatkan, di saat yang sama masih ada partai yang bisa mengumpulkan masyarakat dan membangun struktur hingga tingkat desa, dan itu bukan pekerjaan mudah.

”Saya punya mimpi, partai harus menjadi alat perjuangan yang dapat menggerakkan rakyat secara terorganisasi. Partai harus menjadi organisasi yang berjuang bersama rakyat. Untuk itu, pegiat partai harus turun ke bawah agar mengetahui kebutuhan dan menggerakkan rakyat,” katanya.

Dengan cara itu, menurut dia, kepercayaan rakyat kepada partai juga akan terus berkembang.

Beralasan ingin membantu rakyat mewujudkan kesejahteraan, Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto bergabung ke Organisasi Nasional Demokrat (Nasdem). Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tersebut mengatakan masih ingin mengabdi bagi negara setelah purnatugas di TNI. Tidak menutup kemungkinan dia akan bergabung ke Partai Nasdem.

Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, keputusan Endriartono untuk bergabung ke Partai Nasdem bukan keputusan tiba-tiba.

”Beliau sejak rapimnas tahun lalu sudah hadir dan tentu mengamati lalu mengikuti progres partai ini,” kata Rio yang sedang di Seoul, Korea Selatan. (NWO/ONG)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/03/02021768/Partai.Politik.Harus.Bergerak.Bersama.Rakyat

Setelah Tokoh Agama dan Akademisi Bersuara

Senin (4/9) siang, Sekretaris Kabinet Dipo Alam meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia baru saja menyerahkan rekaman rapat kabinet yang diributkan anggota Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat atas Bank Century.

Kepada Dipo ditanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat berbagai upaya pelemahan KPK, terutama terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dipo menjawab, ”Presiden full support KPK.”

Menanggapi pernyataan Dipo, Juru Bicara KPK Johan Budi SP berujar, banyak pihak berwacana mendukung KPK, tetapi tak ada langkah nyata dari dukungan tersebut.

Tiga hari kemudian, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar diskusi bersama sejumlah media. Tajuk diskusi kala itu sebenarnya tentang Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Namun, ada tambahan tema diskusi, yakni upaya penggembosan KPK melalui revisi UU KPK.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi, praktisi hukum Alexander Lay, dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia Palma hadir sebagai pembicara diskusi. Semua panelis menyatakan, revisi menjadi upaya terselubung DPR untuk menggembosi KPK.

Seusai diskusi, Denny mengatakan, sikap resmi pemerintah tak mendukung revisi UU KPK. Mantan staf khusus Presiden Yudhoyono bidang hukum dan pemberantasan korupsi ini dengan tegas menyatakan, ”Hanya orang-orang koruptif yang ingin KPK lemah dan bubar.”

Ketika ditanya mengapa Presiden belum juga bersikap melihat gelombang besar upaya pelemahan KPK, jawaban Denny mengejutkan. Pelemahan itu bukan hanya lewat revisi UU KPK. Dalam waktu hampir bersamaan, penyidik KPK secara besar-besaran ditarik Mabes Polri. Sebelumnya, KPK menyidik kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korps Lalu Lintas.

Dukung KPK

Meski menjabat wakil menteri, Denny tak bisa lagi dengan mudah berkomunikasi dengan Presiden seperti ketika masih menjadi staf khusus. Denny berkali-kali meyakinkan, pemerintah mendukung KPK.

Denny lalu bercerita, saat menjadi staf khusus tahun 2009, dia memberi masukan kepada Presiden Yudhoyono ketika DPR mewacanakan pengurangan kewenangan KPK melalui pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Menurut Denny, pemerintah ketika itu tegas, tak mau terseret arus wacana yang disuarakan DPR agar mengurangi wewenang KPK.

Namun, saat ini bagi publik, sangat aneh Presiden Yudhoyono tidak kunjung bersikap melihat KPK tengah dilemahkan secara sistematis seperti dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Guru Besar Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Prof JE Sahetapy mengatakan, kalau Presiden tak bersikap apa pun, sulit memberi sebutan untuknya.

Bagi Sahetapy, sangat aneh dan tak masuk akal Presiden sebagai atasan langsung Kepala Polri tak bisa memerintahkan agar penyidikan kasus korupsi simulator diserahkan sepenuhnya ke KPK. Mengapa Presiden tak memerintahkan Kepala Polri agar penarikan penyidik yang mengganggu kinerja KPK memberantas korupsi itu ditunda.

Wajar jika semua keanehan ini bermuara pada pertanyaan, seriuskah Presiden Yudhoyono memimpin pemberantasan korupsi di negeri ini? Apalagi, selama masa kampanye Pemilihan Presiden 2004 dan 2009, Yudhoyono selalu mengatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi.

Ada baiknya disimak jawaban Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto ketika ditanya mengapa Presiden tidak kunjung bersikap langsung menghadapi pelemahan KPK. Menurut Kuntoro, apa yang dianggap publik mudah dilakukan Presiden kenyataannya tak semudah yang dibayangkan. Kuntoro memang tak bisa menjawab detail apa yang membuat hal itu tak mudah bagi Presiden.

Kita ingat saat pimpinan KPK didiskriminalisasi. Wakil ketua KPK ketika itu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dijadikan tersangka oleh Mabes Polri. Keduanya dijadikan tersangka penerima suap. Mereka sempat ditahan. Berkas perkaranya telah sampai ke kejaksaan. Rakyat bergejolak. Setelah proses panjang ini, Presiden akhirnya turun tangan.

Presiden membentuk Tim Delapan untuk meneliti kejanggalan kasus tersebut. Mengakhiri kemelut yang menggerakkan rakyat untuk mendukung KPK secara nyata, Presiden ”memerintahkan” kejaksaan menyelesaikan kasus tersebut agar tidak sampai ke pengadilan. Kejaksaan kemudian melakukan deponeering atas kasus itu.

Namun, kita juga ingat. Tidak ada satu pun aparat hukum di bawah kendali Presiden yang dihukum karena mengkriminalisasi pimpinan KPK.

Ancaman sama

Kini KPK menghadapi ancaman yang sama, bahkan bisa lebih genting dibanding kriminalisasi pimpinan KPK yang melahirkan gerakan ”cicak lawan buaya”. Saat ini, kewenangan KPK diancam dipereteli melalui revisi UU KPK.

Saat mereka menangani kasus korupsi yang melibatkan petinggi Polri seperti dalam kasus simulator di Korlantas, KPK tak bisa dengan mulus melaksanakan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyidik KPK ditarik secara besar-besaran. Wajar jika kini pun muncul kekhawatiran akan ada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Seperti ketika muncul gerakan ”cicak lawan buaya”, rakyat kini tetap di belakang KPK memberi dukungan. Rakyat percaya, KPK memelihara harapan akan terciptanya negeri yang bersih dari korupsi. Wakil-wakil rakyat yang sungguh-sungguh bersuara seperti rakyat sudah mendatangi Gedung KPK mempertanyakan sikap Presiden yang tak kunjung nyata.

Mereka adalah para tokoh agama dan akademisi yang bersama rakyat merawat gerakan ”cicak lawan buaya”. Ingatan rakyat soal hal itu masih segar pastinya. (KHAERUDIN)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/03/02031811/Setelah.Tokoh.Agama.dan.Akademisi.Bersuara