News

Bawaslu: Ada Dugaan Pelanggaran oleh Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com  Badan Pengawas Pemilu tengah mendalami kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Partai Nasdem. Apel siaga pada hari Minggu lalu dapat dikategorikan sebagai kampanye pengerahan massa sebelum waktunya.

 

”Kami sedang melakukan pendalaman. Kalau ada pendalaman, pasti ada dugaan pelanggaran,” ujar anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

 

Pendalaman yang dimaksud adalah mencari pasal-pasal yang dilanggar. Selain itu, kajian juga dilakukan untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan, apakah pelanggaran administratif atau tindak pidana.

 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan KPU tentang Kampanye, disebutkan bahwa masa kampanye dimulai sejak tiga hari setelah penetapan parpol sebagai peserta pemilu. Namun, parpol tidak diperbolehkan mengerahkan massa dan berkampanye di media massa. Kampanye rapat terbuka dengan pengerahan massa, dan kampanye di media massa, baru bisa dilakukan mulai 16 Maret.

 

Pendalaman atau penyelidikan dilakukan paling lama lima hari setelah dugaan pelanggaran. Hasil penyelidikan akan diumumkan paling lambat 12 hari setelah dugaan pelanggaran.

 

Acara internal

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, yang ditemui di Jakarta, kemarin, mengatakan, acara Apel Siaga Perubahan sudah direncanakan sejak lama sebagai acara internal. Nasdem sudah menyurati Bawaslu dan sudah dijawab. Surat jawaban dari Bawaslu kepada Ketua Umum Partai Nasdem intinya mengingatkan untuk tidak melanggar undang-undang.

Ia menambahkan, dalam acara tersebut, yang hadir adalah anggota dan kader yang memiliki kartu anggota Nasdem. Partai tidak mengundang pihak di luar Partai Nasdem secara organisasi ataupun secara perseorangan.

 

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, R Siti Zuhro, mengatakan, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum hendaknya memberikan peringatan serius kepada beberapa stasiun televisi yang masih menayangkan iklan pemilu oleh para pemiliknya. Jika dibiarkan, maka kondisi ini kian menciptakan ketidaksetaraan dalam berkompetisi bagi setiap peserta pemilu.

”Mestinya penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, juga KPI yang kabarnya sudah melakukan MOU (nota kesepahaman) dengan KPU dan Bawaslu, mengawasi dan memberikan peringatan serius terhadap televisi-televisi yang membandel,” katanya.

 

Menurut dia, modal atau uang menjadi dominan dalam kampanye politik di Indonesia sekarang ini. Padahal, dalam etika demokrasi, kompetisi dan kontestasi pemilu harus dilakukan secara adil sehingga kesempatan bagi calon-calon dan partai-partai lain sama. (NTA/ONG/IAM)

 

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/02/26/1014437/bawaslu.ada.dugaan.pelanggaran.nasdem.

Engkong Ridwan: Jokowi Bukan Nabi, Kalau Salah Sikat!

JAKARTA - Nama budayawan Betawi Ridwan Saidi kerap muncul untuk meramaikan berita saat Pemilihan Gubernur DKI 2012. Kala itu, dirinya seringkali melontarkan kritikan pedas pada Gubernur incumbent Fauzi Bowo yang dinilai gagal dalam memimpin Ibu Kota.  
 
Lantas saat ini, mengapa ia terus "menyerang" segala kebijakan yang dikeluarkan Joko Widodo, padahal sebelumnya Ridwan sempat berbaju kotak-kotak saat Pilgub DKI.
 
"Jokowi bukan nabi, dia kan manusia yang punya salah. Kalau memang dia salah, ya kita sikat!" ungkap Ridwan saat berbincang dengan Okezone, Selasa (25/2/2014).
 
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di era Orde Baru itu pun mengaku tak menyesali akan pilihannya. Menurutnya, dukungan yang diberikan pada Jokowi-Ahok merupakan bentuk ikhtiar untuk membawa tanah kelahirannya jauh lebih baik. "Kalau hasilnya gagal seperti ini, ya sudah," ujarnya lirih.
 
Tak hanya itu, Ridwan juga menyidir pola mantan Wali Kota Surakarta itu dalam melakukan lelang jabatan di tingkat lurah dan camat yang dinilainya tak berhasil mengatasi masalah di lapangan.
 
"Waktu banjir, apa mereka lurah dan camat itu bisa ngatasin problem warganya? Enggak tuh," sindirnya.
 
Rotasi jabatan yang dilakukan secara besar-besaran pada pejabat DKI hingga tingakat eselon II atau kepala dinas, pun menjadi sorotannya.
 
"Merotasi 77 orang dalam waktu 1 tahun 3 bulan kan luar biasa. Terus hasilnya apa? Pakai ngelantik Wali Kota Jakarta Timur di tempat sampah maksudnya apaan itu?" ujarnya.

 

http://jakarta.okezone.com/read/2014/02/26/500/946604/engkong-ridwan-jokowi-bukan-nabi-kalau-salah-sikat

Mahfud MD: Rakyat Tahu Siapa yang Harus Mereka Pilih

Mahfud mdDok. kompasiana.com Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengaku tidak terlalu berambisi untuk bisa menjabat sebagai Presiden RI priode 2014-2019. Pasalnya, menurut dia masyarakat sudah tahu siapa yang harus dipilih dalam Pilpres 2014 mendatang.

 

"Saya tidak menyuruh rakyat milih saya, rakyat sudah tahu siapa yang harus dipilih," kata Mahfud MD di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (21/5).

 

Mahfud mengaku akan mengikuti ajang seleksi capres seperti air mengalir. Dia juga menyatakan tidak akan berlebihan dalam penggalangan dana kampanye nanti.

"Indonesia perlu perbaikan dan saya siap untuk ikut konstelasi dengan catatan saya akan mengalir saja, tidak akan pakai uang macem-macem, tidak akan melakukan penggalangan berlebihan," ujarnya.

 

Mahfud sadar mungkin dirinya bukanlah yang terbaik. Namun, dirinya merasa terpanggil karena banyak yang meminta.

 

"Saya hanya menjadi alternatif. Saya merasa bukan yang terbaik, tetapi saya terpanggil. Karena banyak yang meminta," ujar Mahfud yang datang ke KPK untuk melaporkan harta kekayaannya setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua MK.

Sedangkan mengenai rencananya mengikuti Konvensi Partai Demokrat, Mahfud mengaku masih menunggu seperti apa aturan untuk maju sebagai capres dari partai tersebut.

 

"Saya sudah komunikasikan ke partai politik, saya juga siap untuk ikut kontestasi politik, tapi saat ini masih menunggu peraturannya," tandasnya.

 

Penulis: RIS/FER

 

Sumber:Investor Daily

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/politik/115053-mahfud-md-rakyat-tahu-siapa-yang-harus-mereka-pilih.html

Masyarakat Perlu Ruang Publik Untuk Bicara Politik

Jakarta - Ruang publik sangat penting bagi penyadaran politik masyarakat pada era Orde Baru (Orba). Di era tersebut, gerakan perempuan tidak ekslusif menjadi gerakan sendiri dalam massa Presiden Soeharto.

 

Hal itu disampaikan Aktivis Perempuan 98, Ita Nadia, dalam diskusi "Rembug-Gagasan: Merancang Arah Baru Demokrasi Kita", di Jakarta, Selasa (21/5).

"Gerakan perempuan menjadi bagian dari gerakan buruh, petani, masyarakat miskin, dan kota untuk menghidupkan kembali ruang-ruang publik dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa mereka tertindas secara politik,” kata Ita.

 

Pada 1996 saat krisis ekonomi mulai memuncak, para aktivis 98 pernah mengundang Sri Mulyani Indrawati (SMI). Kehadiran SMI menjelaskan krisis ekonomi yang menghantam kehidupan rumah tangga. "Diskusi publik ini semakin digemari masyarakat. Bahkan gerakan warga di ruang publik ini menjadi gerakan politik hingga terjadi gerakan Reformasi 98," ujarnya.

 

Akan tetapi, gerakan publik saat ini sudah kehilangan gaungnya. Bahkan, gerakan publik menjadi kurang jelas tujuannya. "Saat ini perlu dirancang arah baru demokrasi. Untuk merancang arah baru demokrasi, perlu berkonsultasi dengan rakyat," ucapnya.

 

Dia mengatakan, cara paling sederhana untuk kembali meluruskan demokrasi yang transaksional saat ini adalah dengan membangun gerakan kebudayaan menjadi gerakan politik.

 

Kawula muda perlu disadarkan secara politik melalui pertunjukkan ketoprak yang bisa memberikan informasi keadaan politik yang sangat menyedihkan saat ini.

Penulis: C-6/AF

 

Sumber:Suara Pembaruan

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/politik/115043-masyarakat-perlu-ruang-publik-untuk-bicara-politik.html

Keputusan Kemarin Mandul, DKKP Dinilai Terlalu Toleran Pada KPU

Jakarta - Indonesian Audit Watch (IAW) menilai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kasus perlawanan KPU atas putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas Partai Keadilan dan Persatuan Indoneisa (PKPI) merupakan putusan yang "mandul".

 

"Pada sidang yang lalu, DKPP hanya memberikan teguran, itu menandakan bahwa DKPP sebagai penyelenggara Pemilu yang sangat bertoleransi terhadap KPU. Maka sangat sulit untuk meyakini bahwa Pemilu 2014 akan berkualitas sebab pemikiran terhadap terciptanya keadilan terkait Pemilu sudah tidak ada lagi," kata pendiri IAW Junisab Akbar dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5).

 

Menurut Junisab, jika DKPP sudah menyatakan, ada kesalahan dan ada yang bersalah terkait kasus PKPI maka DKPP harus memberikan sanksi yang paling keras. Sebab, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU tidak bisa bersalah.

"Jika Parpol yang bersalah tidak bisa memenuhi aturan KPU, maka Parpol tidak akan bisa menjadi peserta Pemilu. Lantas bagaimana kalau KPU yang salah dan mengakibatkan parpol tidak ikut pemilu?" tanya Junisab.

 

Oleh karena itu, lanjut mantan anggota DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) ini, putusan mandul yang sesat dari DKPP itu, sebaiknya diperbaiki dengan memutuskan secara tegas dan adil dalam perkara yang diajukan oleh Parpol yang akan diputuskan pada Selasa (22/5) nanti.

 

Junisab meminta, dalam keputusannya nanti, idealnya DKPP harus setara dengan keputusan yang lalu. Namun, harus dengan tegas merehabilitasi Parpol yang dirugikan oleh akibat kesalahan KPU.

 

"Itu adalah putusan yang bisa menjadi garda terdepan menciptakan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Jika tidak, bukan tidak mungkin jika Pemilu 2014 bermuara sama seperti 2009 maka DKPP yang harus diminta publik untuk ikut bertanggung jawab," ujarnya.

 

Selain itu, kata Junisab, putusan DKPP yang sudah menyatakan ada kesalahan dan menunjuk nama 7 Komisioner KPU sebenarnya sudah bisa menjadi bukti permulaan untuk menelisik dari sisi hukum pidana dan memintakan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) sebab hasil sidang DKPP itu adalah final dan mengikat.

 

"Artinya, sudah telak. Alat bukti yang telak, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu bisa menjadi pintu masuk menelisik kesalahan KPU dari sisi hukum," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Esksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, keputusan DKPP yang hanya memberi sanksi teguran terhadap 7 Komisioner KPU merupakan kisah penyelamatan KPU yang berulang. 

 

Penulis: M-16/NAD

 

Sumber:Suara Pembaruan

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/politik/114719-keputusan-kemarin-mandul-dkkp-dinilai-terlalu-toleran-pada-kpu.html