News

Kontroversi UU Perguruan Tinggi Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) Nomor 12 Tahun 2012 yang belum lama ini disahkan pemerintah dinilai belum selesai. Kalangan akademisi pendidikan tinggi hukum Indonesia menegaskan, peraturan pelaksanaan UU ini masih janggal dan menimbulkan kendala di beberapa perguruan tinggi.

 

Ketua Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) M. Luthfie Hakim menyebutkan, setidaknya ada beberapa laporan dari perguruan tinggi menyoal UU PT yang menyiratkan soal kebebasan akademik kampus.

 

“Kebebasan akademik dan kampus yang sekarang terjadi ini menuai perselisihan. Sebab, ada kekhawatiran dari beberapa perguruan tinggi yang ada, karena kebebasan akademisnya menjadi terbatasi atau dikurangi,” kata Luthfie dalam forum yang dipimpinnya ketika menggelar pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi dan akademisi hukum se-Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (11/9/2012) siang.

 

Dia mengatakan perlu adanya kajian kiris lebih lanjut yang membahas soal efek diterbitkannya UU PT pada Juli 2012 lalu. Pasalnya, di satu sisi, UU PT dinilai menguntungkan karena izin program studi hanya cukup dilakukan satu kali dan tak perlu diperpanjang lagi kecuali akreditasinya, namun banyak aturan lain yang dinilai mempersulit jalannya suatu perguruan tinggi.

 

Melihat pro kontra UU PT di kalangan akademisi hukum yang belum juga usai, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya berniat untuk membawa masalah ini dalam seminar nasional yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dan wakil dari sjeumlah perguruan tinggi untuk membahas kembali UU tersebut.

 

"Pada bulan November nanti kita akan menggelar seminar UU PT itu di Pontianak dengan menghadirkan pembicara dari Dikti Kemdikbud, Kopertis profesi setempat, juga kalangan akademisi," ungkapnya.

 

Editor : Caroline Damanik

 

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/12/09342632/Kontroversi.UU.Perguruan.Tinggi.Belum.Selesai

Pagi Ini, JK-Antasari Beri Keterangan kepada Timwas Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar dijadwalkan bakal memberi keterangan kepada Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat atau Timwas Century, Rabu (12/9/2012) pagi.

Pengacara Antasari, Maqdir Ismail, memastikan bahwa kliennya akan hadir dalam rapat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan nanti. Izin untuk keluar dari Lembaga Permasyarakatan Tangerang sudah diterima.

 

"Beliau akan hadir. Belum ada perubahan rencana," kata Maqdir melalui pesan singkat.

Timwas Century memanggil Antasari setelah mengeluarkan pernyataan baru kepada salah satu media televisi mengenai Bank Century. Awalnya, pemberitaan itu menyebut Antasari mengaku bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memimpin rapat membahas dana talangan atau bailout Century pada Oktober 2008.

 

Pernyataan itu lalu diralat oleh Maqdir. Menurut dia, rapat tersebut tidak khusus membahas bailout Bank Century, tetapi soal upaya pemerintah dalam menghadapi krisis global. Pernyataan Antasari itu juga sudah dibantah Presiden.

 

Menurut Maqdir, setelah rapat di Istana itu, Antasari bertemu dengan Boediono di Gedung KPK. Ketika itu, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia. Selain membicarakan kemungkinan kerja sama pencegahan korupsi antara KPK dan Bank Indonesia (BI), kata Maqdir, Boediono juga menjelaskan rencana BI memberikan bailout Bank Indovert, anak perusahaan BI di Belanda.

 

"Beliau (Antasari) agak kurang sepaham dan meminta rencana bailout dibatalkan karena kesulitan Bank Indover itu tidak baru, sejak tahun 1998 sudah tidak sehat," kata Maqdir.

 

Adapun JK pernah memberikan keterangan di Pansus Hak Angket Bank Century DPR. Ketika itu, JK menyebut pembengkakan dana penyelamatan Bank Century tidak dilaporkan kepadanya, yang saat itu bertindak sebagai ad interim Presiden yang tengah melawat ke luar negeri.

 

Pengucuran dana penyelamatan Bank Century dilakukan dalam beberapa tahap. Rapat pada tanggal 21 November 2008 memutuskan penyelamatan dilakukan dengan penggelontoran Rp 632 miliar. Akan tetapi, saat eksekusi pada 23 November 2008, dana yang dikucurkan membengkak hingga lebih dari Rp 2 triliun dan terus berlanjut mencapai Rp 6,7 triliun sampai pada Juli 2009.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/09/12/0652471/Pagi.Ini.JK-Antasari.Beri.Keterangan.kepada.Timwas.Century

 

 

Puan Optimistis Jokowi-Basuki Menang Mutlak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR RI Puan Maharani merasa optimistis bahwa pasangan calon dan wakil gubernur nomor urut 3, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja atau Jokowi-Basuki, akan menang pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 20 September 2012. Konsolidasi PDI-P dan Gerindra bekerja bersama masyarakat DKI Jakarta telah solid memenangkan pasangan tersebut.

 

"Saya optimistis Jokowi dan Ahok (Basuki) dapat memperoleh hasil yang meyakinkan dalam pemilukada 20 september mendatang. PDI-P telah menyolidkan kader untuk memenangkan Jokowi-Ahok. Begitu pula Gerindra dan warga Jakarta," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

 

Puan mengatakan, warga DKI Jakarta harus mengawal jalannya pilkada dari manipulasi suara. Oleh sebab itu, tim pemenangan Jokowi-Basuki akan bekerja optimal untuk mengawasi jalannya perhitungan suara pada putaran kedua nanti. Dia turut menegaskan bahwa Pilkada DKI Jakarta nanti harus mengedepankan asas keadilan dan persaudaraan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. "Saya berharap pada nantinya pemilukada DKI dapat berjalan aman, tentram dan jujur," kata putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu.

 

Puan menegaskan, asas keadilan dan persaudaraan dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan politik yang baik. Dengan demikian, apa pun hasilnya, semua pihak yang bersaing dalam pilkada kali ini harus legowo dan menerima kekalahan. Hal itu penting karena Jakarta merupakan barometer dan percontohan perpolitikan nasional.

 

Jokowi-Basuki akan bertarung dengan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2012. Pada putaran pertama lalu, pasangan Jokowi-Basuki unggul dengan perolehan suara 42,60 persen, sedangkan Foke-Nara meraup 34,05 persen suara.

 

Sumber: http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/09/11/19482836/Puan.Optimistis.JokowiBasuki.Menang.Mutlak