Bahan Narasumber Webinar "Menata Pilkada dalam Rangka Good Governance". Kamis, 27 Agustus 2020.

Detail

Diterbitkan pada Jumat, 28 Agustus 2020 09:26

Dilihat: 563

Materi Webinar.

1. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan

Judul PPT: "Menata Pilkada dalam Rangka Good Governance"

2. Prof. Dr. Nurliah Nurdin

Judul PPT: Desentralisasi Pemerintahan, Sentralisasi Politik dan Pilkada: Tantangan dalam Good Governance 

Jurnal Ilmu Politik AIPI Volume 22 Nomor 1 Tahun 2017

Detail

Diterbitkan pada Selasa, 21 Juli 2020 13:36

Dilihat: 609

Judul : "Tantangan Demokrasi Kontemporer" Jurnal Ilmu Politik, No. 22 Tahun 2017

Penerbit : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Cetakan : Februari, 2017.
Tebal : vii + 144 halaman

DAFTAR ISI (Klik judul artikel untuk membaca/mendownload)

Konsolidasi Demokrasi Asia: Sebuah Tes Model Ekonomi Politik
Oleh: Saiful Mujani

Fenomena Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS): Telaah Hubungan Internasional
Oleh: Erwin Indradjaja & Fredy B. L. Tobing

Adopting UNSCR 1325 in Indonesia: Shared Experiences, Prospects, and Challenges
Oleh: Irine Hiraswari Gayatri

Evaluasi Pilkada Serentak di Sulawesi Utara
Oleh: Daud Ferry Liando

Perempuan dalam Kontestasi Politik: Representasi Deskriptif Perempuan pada Pileg 2014 dan Pilkada 2015
Oleh: Dwi Windyastuti Budi Hendrarti

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
Oleh: Dede Mariana

Tantangan dan Peluang Otonomi Desa dalam Membangun Governance Desa di Bali
Oleh: I Wayan Gede Suacana

Tinjauan Buku: Melihat Kembali Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Deradikalisasi
Oleh: Sandy Nur Ikfal Raharjo

Download Versi Full Jurnal Ilmu Politik, No. 22 Tahun 2017

Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia

Detail

Diterbitkan pada Kamis, 31 Januari 2013 13:16

Dilihat: 4126

Judul : Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia

Penulis: M. Ryaas Rasyid, dkk.
Penerbit : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Cetakan : Januari 2013.
Isi buku  : xvi + 445 hlm.

Buku ini merupakan kumpulan makalah Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ke XXIV, dengan tema: "Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi di Indonesia", yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Mei 2012, di Gedung Asia Afrika, Bandung-Jawa Barat.

Reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi   masalah-masalah sebagai berikut: pertama, perbedaan pemahaman mengenai urgensi penataan birokrasi dan  sistem pemerintahan yang baik (good governance). Kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) serta masalah netralitas birokrasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan.  Ketiga,  praktik  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme (KKN) yang cenderung meluas dan masif. Meluasnya partisipasi rakyat dalam proses politik dan meningkatnya praktik demokrasi–kendati masih bersifat prosedural— justru saling berkejaran dengan   meluasnya korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, reformasi birokrasi  harus  berhadapan dengan  berbagai  hal  dan  proses yang  tumpang  tindih  antarfungsi-fungsi  pemerintahan  yang melibatkan jutaan pegawai negeri dan membutuhkan anggaran yang  sangat   besar.  Oleh karena itu, reformasi  birokrasi membutuhkan  etika dan  terobosan  baru  yang  mampu  menata ulang sistem dan proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah. 

Informasi terkait Buku ini, hubungi Sekretariat PP AIPI, Telp: 021-522 4480

Jurnal Ilmu Politik Edisi 21 Tahun 2010

Detail

Diterbitkan pada Selasa, 11 September 2012 06:10

Dilihat: 6913

Judul : Jurnal Ilmu Politik, No. 21/2010
Penerbit : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Cetakan : Februari, 2011.
Tebal : 214 halaman

DAFTAR ISI

Teori
1. Politik lokal di Indonesia: dari otokratik Ke reformasi politik.
Oleh: Leo Agustino dan Mohammad Agus Yosuff

2. Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan.
Oleh: Sadu Wasistiono

 
Telaah

1. Menimbang 10 tahun pelayanan publik era otonomi daerah.
Oleh: Made Suwandi

2. Inovasi pemerintahan daerah: mengapa gagal?.
Oleh: Irwan Noor

3. Perempuan dan pilkada langsung: meretas jalan kesetaraan dalam politik?.
Oleh: Sri Budi Eko Wardani

4. Satu dasawarsa pemekaran daerah era reformasi: kegagalan otonomi daerah?.
Oleh: Tri Ratnawati

 
Kasus
1. Transformasi otonomi dalam tata pemerintahan desa Mengwi Kabupaten Badung.
Oleh: I Wayan Gede Suacana

2. Politik kartel dalam pilkada Kalimantan Tengah.
Oleh: Kisno Hadi

3. Konflik kelembagaan dalam pengelolaan sumber saya tambang di Kabupaten Bombana.
Oleh: Tri Nuke Pudjiastuti.

4. Alienasi sosial dan budaya masyarakat Papua: sebuah refleksi.
Oleh: Dadang Supardan

Informasi terkait Jurnal ini, hubungi Sekretariat PP AIPI, Telp: 021-5251542 Ext. 2315