Materi Webinar.
1. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan
Judul PPT: "Menata Pilkada dalam Rangka Good Governance"
2. Prof. Dr. Nurliah Nurdin
Judul : "Tantangan Demokrasi Kontemporer" Jurnal Ilmu Politik, No. 22 Tahun 2017
Penerbit : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Cetakan : Februari, 2017.
Tebal : vii + 144 halaman
DAFTAR ISI (Klik judul artikel untuk membaca/mendownload)
Konsolidasi Demokrasi Asia: Sebuah Tes Model Ekonomi Politik
Oleh: Saiful Mujani
Fenomena Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS): Telaah Hubungan Internasional
Oleh: Erwin Indradjaja & Fredy B. L. Tobing
Adopting UNSCR 1325 in Indonesia: Shared Experiences, Prospects, and Challenges
Oleh: Irine Hiraswari Gayatri
Evaluasi Pilkada Serentak di Sulawesi Utara
Oleh: Daud Ferry Liando
Perempuan dalam Kontestasi Politik: Representasi Deskriptif Perempuan pada Pileg 2014 dan Pilkada 2015
Oleh: Dwi Windyastuti Budi Hendrarti
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
Oleh: Dede Mariana
Tantangan dan Peluang Otonomi Desa dalam Membangun Governance Desa di Bali
Oleh: I Wayan Gede Suacana
Tinjauan Buku: Melihat Kembali Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Deradikalisasi
Oleh: Sandy Nur Ikfal Raharjo
Judul : Evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia
Penulis: M. Ryaas Rasyid, dkk.
Penerbit : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Cetakan : Januari 2013.
Isi buku : xvi + 445 hlm.
Buku ini merupakan kumpulan makalah Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ke XXIV, dengan tema: "Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi di Indonesia", yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Mei 2012, di Gedung Asia Afrika, Bandung-Jawa Barat.
Reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi masalah-masalah sebagai berikut: pertama, perbedaan pemahaman mengenai urgensi penataan birokrasi dan sistem pemerintahan yang baik (good governance). Kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) serta masalah netralitas birokrasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan. Ketiga, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang cenderung meluas dan masif. Meluasnya partisipasi rakyat dalam proses politik dan meningkatnya praktik demokrasi–kendati masih bersifat prosedural— justru saling berkejaran dengan meluasnya korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, reformasi birokrasi harus berhadapan dengan berbagai hal dan proses yang tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai negeri dan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, reformasi birokrasi membutuhkan etika dan terobosan baru yang mampu menata ulang sistem dan proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah.
Informasi terkait Buku ini, hubungi Sekretariat PP AIPI, Telp: 021-522 4480
Judul : Jurnal Ilmu Politik, No. 21/2010
Penerbit : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Cetakan : Februari, 2011.
Tebal : 214 halaman
DAFTAR ISI
Teori
1. Politik lokal di Indonesia: dari otokratik Ke reformasi politik.
Oleh: Leo Agustino dan Mohammad Agus Yosuff
2. Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan.
Oleh: Sadu Wasistiono
Telaah
1. Menimbang 10 tahun pelayanan publik era otonomi daerah.
Oleh: Made Suwandi
2. Inovasi pemerintahan daerah: mengapa gagal?.
Oleh: Irwan Noor
3. Perempuan dan pilkada langsung: meretas jalan kesetaraan dalam politik?.
Oleh: Sri Budi Eko Wardani
4. Satu dasawarsa pemekaran daerah era reformasi: kegagalan otonomi daerah?.
Oleh: Tri Ratnawati
Kasus
1. Transformasi otonomi dalam tata pemerintahan desa Mengwi Kabupaten Badung.
Oleh: I Wayan Gede Suacana
2. Politik kartel dalam pilkada Kalimantan Tengah.
Oleh: Kisno Hadi
3. Konflik kelembagaan dalam pengelolaan sumber saya tambang di Kabupaten Bombana.
Oleh: Tri Nuke Pudjiastuti.
4. Alienasi sosial dan budaya masyarakat Papua: sebuah refleksi.
Oleh: Dadang Supardan
Informasi terkait Jurnal ini, hubungi Sekretariat PP AIPI, Telp: 021-5251542 Ext. 2315
Halaman 1 dari 3