Kegiatan AIPI

Siaran Pers Asosisasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) “Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia”

stempel2Hari Rabu, 22 April 2020, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) mengadakan diskusi online bertema Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia.

 

Seperti diketahui, corona ini adalah fase baru yang tidak hanya berdampak pada ekonomi saja melainkan juga pada aspek sosial politik. Diskusi membahas evaluasi sekaligus apa yang harus dilakukan kedepannya oleh pemerintah agar dapat meringankan pandemi Corona yang sedang menjangkit negeri ini.

 

Diskusi ini membahas beberapa sudut pandang. Pertama dari sudut pandang kesehatan, dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D, menekankan bahwa kesehatan publik itu tidak lepas dari politik. Banyak regulasi regulasi yang membahas soal kesehatan publik. Banyak negara pun menjadikan kesehatan publik sebagai isu politik.

 

Bersama dengan timnya, dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D membuat suatu penelitian yang memuat banyak informasi berkaitan dengan penyebaran Covid-19. Beliau dan tim bahkan sudah mengantisipasi ada pandemi ini di Indonesia sejak bulan Februari lalu. Dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D membahas soal perjalanan pandemi ini.

 

Menurut beliau, perjalanan pandemi sangat tergantung pada intensitas intervensi pemerintah. Semakin tinggi intensitas intervensi, semakin landai grafik perjalanan pandemi ini sehingga fasilitas kesehatan bisa menampung orang yang terjangkit virus Corona.

Sebaliknya apabila intensitas intervensi rendah, maka masyarakat yang terjangkit akan lebih banyak dari daya tampung fasilitas kesehatan. Akhirnya banyak orang yang terinfeksi tidak bisa ditangani.

 

Lebih lanjut intervensi yang dimaksud oleh dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D adalah perlu adanya edukasi publik yang masif dan terus menerus dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu Pembatasan Sosial Berskala Besar


(PSBB) juga perlu dilakukan skala nasional dengan benar dan terukur serta perlu ada peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan agar dapat menekan angka kematian.

Dari segi otonomi daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan menyebut bahwa Corona ini juga menguji relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kasus Corona ini, pemerintah daerah sepertinya dibatasi oleh pemerintah pusat padahal otonomi daerah sudah diatur dalam UU Otonomi Daerah dan itu adalah salah satu amanah reformasi.

 

Prof. Djohermansyah Djohan menyebut bahwa seharusnya pemerintah pusat harus mempunyai kebijakan yang high strategi dan mampu berkomunikasi dengan kepala daerah yang betul-betul mengetahui tentang kondisi lapangan di daerahnya.

 

Prof. Djohermansyah Djohan pun berharap bahwa pemerintah pusat dapat mendengarkan masukan-masukan dari kepala daerah. “Masih ada peluang dengan strong leadership,” ujarnya.

 

Namun Dr. Philips J. Vermonte berkata lain. Kita memang mengharapkan desentralisasi, namun dalam konteks penanganan bencana harus tersentralisasi. “Harus ada kesatuan pandangan terhadap siapa mengerjakan apa dan kapasitas daerah juga berbeda-beda,” sanggah Dr. Philips J. Vermonte.

 

Dari segi hubungan internasional, Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A, Ph.D, menyebut pandemi ini menyebar sangat cepat karena dampak dari globalisasi. “Urat nadi dari globalisasi adalah transportasi udara dan laut, perdagangan dan perekonomian,” ujar Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A, Ph.D.

 

Masalah pandemi ini dari sudut pandang keamanan harus diselesaikan secara non-traditional security yang melibatkan negara- negara untuk bekerjasama lebih baik. Namun di sisi lain, masyarakat diharapkan kembali ke nation state nya masing-masing.

 

Prof. Dewi Fortuna Anwar mengungkapkan bahwa dampak jangka panjang dari pandemi ini memaksa kita untuk merekalibrasi kembali hubungan internasional, hal manakah yang perlu benar-benar kolaborasi internasional, agar dapat meningkatkan kembali ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam hal ini ketahanan pangan, energi, obat-obatan, dan juga sistem ekonomi.

 

Sementara itu dari sisi kepemimpinan, Dr. Philips J. Vermonte menyebut bahwa Covid-19 ini menunjukkan bahwa semua negara rentan, tidak pandang bulu apakah negara tersebut negara miskin, negara kaya, negara maju, dan negara berkembang.

 

Faktor yang membedakan adalah sistem kesehatan publik dan tata kelola pemerintahan baik yang akan membuat suatu negara pulih dengan cepat. Dari negara-negara yang berhasil menurunkan grafik Covid-19 seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Selandia Baru, dan Jerman, ada kesamaan yang bisa terlihat seperti kepemimpinan yang solid, tata kelola pemerintahan baik, visi jelas, dan pemerintah yang sangat menghargai data.

 

Terlepas dari itu, diperlukan kepatuhan masyarakat dalam menjalani kebijakan yang sudah diberlakukan. “Tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa ada kepatuhan dari masyarakat,” ujar Dr. Philips J. Vermonte.

 

Drs. M. Ichsan Loulembah juga mengingatkan kita kembali kepada istilah, "Jawa adalah kunci". Saat ini, menurut Drs. M. Ichsan Loulembah, kalau kita tidak membereskan Jawa, maka kita akan meruntuhkan seluruh nusantara.

 

Meski banyak yang melihat banyak yang harus dievaluasi dari penanganan Corona ini, namun Drs. M. Ichsan Loulembah melihat hikmah dibalik bencana Corona ini karena ternyata banyak anggaran yang bisa dihemat, "karena banyak pekerjaan birokrasi bisa diselenggarakan secara daring atau online".

 

Drs. M. Ichsan Loulembah pun menambahkan bahwa penting untuk membangun kapasitas domestik dari segi industri dengan titik pijak membangun ekonomi desa dan juga membangun sektor pertanian.

 

Seperti kita ketahui bahwa KPU RI menunda Pilkada Serentak yang semula dijadwalkan bulan September 2020 menjadi bulan Desember 2020. Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si memaklumi penundaan tersebut. Namun perlu diingat bahwa Pemilu yang tertunda berlarut-larut akan mendorong para pemilih untuk melupakan Pemilu atau bisa jadi mendorong masa bodoh dengan Pemilu.

 

Oleh karena itu, bencana Covid-19 mempertaruhkan integritas proses-tahapan, integritas hasil-hasil Pemilu, dan integritas penyelenggara Pemilu.

 

Narahubung:
1. Sri Nuryanti (Hp: 0859-2151-5769)
2. Nona Evita (Hp: 0812-8961-4064)

 

Banyak Gagasan Pemda Terkait Corona Ditolak Pusat

Diskusi2

Jakarta, AIPI - Pendemi virus corona atau COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

 

Bagi mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Djohermansyah Djohan, corona membuat pemerintah pusat sewenang-wenang terhadap pemerintah daerah. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda).

 

Hal tersebut terungkap dalam seminar virtual yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan tema Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia pada Rabu (22/4/2020) pukul 14.00 WIB.

“Padahal banyak inovasi dan gagasan bagus dari daerah untuk mengatasi wabah corona, tetapi ditolak oleh pemerintah pusat. Pusat telah mengamputasi usulan-usalan dari daerah yang baik,” kata Prof. Djohermansyah.

 

Pemerintah pusat disarankan bertindak sebagai pengarah dan mengapresiasi setiap gagasan pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. “Pusat harus punya high strategy dan melibatkan banyak pihak untuk masalah ini. Harus berkolaborasi yang dipimpin oleh Presiden,” tegasnya.

 

Direktur Eksekutif CSIS, Dr. Philips J Vermonte menuturkan semua negara di dunia dibuat kalang kabut oleh virus corona. Tetapi negara dengan sistem kesehatan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik lebih cepat pulih dibandingkan tidak memiliki kedua hal tersebut.

 

“Negara yang ‘sukses’ melawan wabah ini memiliki sejumlah kesamaan, sebut saja Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Selandia Baru, dan Jerman. Mereka memiliki top leadership dan sangat menghargai ilmu pengetahuan,” tegas Philips.

 

Sebagai informasi, seminar virtual AIPI “Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia’ dilaksanakan di salah satu aplikasi rapat online dan disiarkan secara langsung serta dapat disaksikan kembali kapan saja di laman https://www.facebook.com/pp.aipi.

 

Seminar menghadirkan sejumlah narasumber dan pakar yang kerdibel di bidangnya. Antara lain dr. Pandu Riono, MPH, Ph. D (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) dan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan (mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri/Pengurus Pusat AIPI).

 

Kemudian Prof. Dewi Fortuna Anwar, Ph. D (LIPI/Pengurus Pusat AIPI), Dr. Philips J. Vermonte (Direktur Eksekutif CSIS/Pengurus Pusat AIPI), Drs. Ichan Loulembah (Pengurus Pusat AIPI/Anggota DPD 2004-2009) serta Dr. Nur Hidayat Sardini (Pengrus AIPI Kota Semarang).

 

AIPI Gelar Seminar Virtual Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia

Jakarta, AIPI – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menggelar seminar virtual atau webinar dengan tema Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia pada Rabu (22/4/2020) pukul 14.00 WIB.

  

diskusi1Ketua Umum AIPI, Dr. Alfitra Salamm mengatakan kehadiran virus corona (COVID-19) membuat Indonesia dan seluruh negara di dunia memasuki era baru. Virus ini menghantam seluruh sendi kehidupan termasuk sosial dan politik.

 

“Virus corona ini adalah era baru, berdampak terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Tidak hanya sosial, tetapi juga politik,” ungkap Alfitra Salamm saat membuka seminar virtual Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia.

  

Dalam bidang politik, corona berhasil memundurkan jadwal Pilkada serentak 2020 yang digelar di 270 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Penundaan pilkada telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.

 

“Salah satu dampak politik akibat pandemik corona ini adalah penundaan Pilkada serentak 2020 menjadi 9 Desember 2020,” tutup Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.

 

Seminar virtual AIPI ini dilaksanakan di salah satu aplikasi rapat online dan disiarkan secara langsung serta dapat disaksikan kembali kapan saja di laman https://www.facebook.com/pp.aipi.

 

Seminar virtual ini menghadirkan sejumlah narasumber dan pakar yang kerdibel di bidangnya. Antara lain dr. Pandu Riono, MPH, Ph. D (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) dan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan (mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri/Pengurus Pusat AIPI).

Kemudian Prof. Dewi Fortuna Anwar, Ph. D (LIPI/Pengurus Pusat AIPI), Dr. Philips J. Vermonte (Direktur Eksekutif CSIS/Pengurus Pusat AIPI), Drs. Ichan Loulembah (Pengurus Pusat AIPI/Anggota DPD 2004-2009) serta Dr. Nur Hidayat Sardini (Pengrus AIPI Kota Semarang).

 

Kegiatan FGD AIPI Padang: “Perempuan Muda, Generasi Perubahan dalam Demokrasi Indonesia”

Acara FGD dengan tema Perempuan Muda, Generasi Perubahan dalam Demokrasi Indonesia dalam rangka Sosialisasi Pilkada Kota Padang Tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Grand Whiz pada Kamis, 3 Mei 2018 berjalan sukses dengan capaian yang cukup memuaskan. Acara ini memiliki 3 capaian dalam pelaksanaannya yaitu pertama, menghasilkan perempuan muda yang cerdas serta cakap politik, kedua, diperoleh data tentang pendapat dan masukan pemilih muda perempuan terkait dengan proses pelaksanaan pilkada di kota Padang dan ketiga, menghasilkan perempuan yang berjiwa pemimpin yang nanti juga dapat membangkitkan semangat memilih bagi perempuan lain yang berada didekatnya/komunitas perempuan.

 

Selama berjalannya rangkaian acara, ketiga hal ini terus di tanamkan kepada para peserta sehingga pada akhirnya para peserta jadi tahu betapa pentingnya bagi mereka untuk memberikan hak suara yang mereka miliki pada setiap pemilihan umum. Terkait dengan upaya untuk ikut serta membantu KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pilkada kota Padang, para peserta berharap bahwa ada informasi yang terbuka dari KPU yang menyatakan untuk mengikutsertakan para generasi muda dalam penyelenggaraan pilkada agar mereka juga dapat bersama sama dengan KPU dalam mensukseskan pilkada Kota Padang yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

 

Kegiatan FGD tersebut diinisiasi oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Padang. AIPI merupakan salah satu institusi profesi bidang Ilmu Politik yang ada di Kota Padang memiliki salah satu tanggung jawab dalam ikut serta mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada terutama di Kota Padang pada tahun 2018. Acara ini hasil kerja sama AIPI Cabang Padang bersama dengan KPU Kota Padang. 

 

Kegiatan FGD ini diketuai oleh Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA yang merupakan Ketua AIPI Cabang Padang, dan dibantu oleh sekretaris sdr.Febriani, S.IP, M.IP, bendahara sdri Lisa Rustika, ST, dan administrasi sdr. Fatimah Rahmi, S.IP.

 

Perserta kegiatan ini terdiri daripemilih muda perempuan Kota Padang yang Berasal dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Padang, Mahasiswi Universitas Negeri Padang dan Mahasiswi Universitas Andalas.

 

Acara diawali oleh penyampaian beberapa materi tentang proses pelaksanaan pilkada kota Padang oleh Bapak Ketua KPU Kota Padang. Dalam materi yang disajikan, ketua KPU membahas tantang beberapa proses yang sudah dilakukan oleh KPU kota Padang dalam menyambut pemilihan walikota dan walikota untuk Kota Padang yaitu mulai dari pembentukan Panitia Ad Hock, Pendataan pemilih, Penyerahan data pemilih, Pelaksanaan rapat pleno untuk penentuan Daftar Pemilih Sementara, Tahap Sinkronisasi data, dan beberapa tahapan persiapan lainnya.

 

Selanjutnya, pemateri kedua oleh ketua AIPI cabang Padang yaitu Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah. Dalam materinya, Prof Sri menyuguhkan materi tentang pentingnya bagi kelompok perempuan dalam memberikan suaranya disetiap pemilu. Disini Prof Sri juga menghubungkannya dengan prinsip demokrasi dimana perempuan terutama perempuan muda memiliki andil besar didalam prinsip demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Saat kelompok perempuan telah turut andil didalam Negara, maka ketika itu juga mereka bisa langsung memainkan perannya di Negara salah satunya seperti menagih janji politik kepada para calon terpilih.


Dalam penjelasannya, Prof Sri menyanyangkan fenomena masih rendahnya peran serta perempuan muda di politik. Menurut beliau, kelompok perempuan muda lebih banyak memperlihatkan sisi apatis mereka atas politik tanpa memikirkan dampak akhir yang akan muncul dari pilihan tersebut. Tidak jarang menurut Prof Sri lagi bahwa kelompok perempuan muda rentan dijadikan objek politik bagi para pemilik kepentingan. Ketidakkritisan yang mereka miliki rentan membuat mereka menjadi lumbung suara bagi kelompok partai tertentu. Dan parahnya lagi adalah tidak hadirnya mereka ke tempat pemungutan suara untuk mempergunakan hak suara yang mereka miliki.

 

Tidak lupa juga Prof Sri mengingatkan kepada semua peserta yang hadir agar cek nama mereka apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum di link KPU dan beberapa peserta sudah mendapatkan pengetahuan tentang pengecekan ini, bahkan ada diantara mereka yang langsung dipandu untuk mencari tahu tata cara pengecekan tersebut dan sebagian besar peserta acara sudah terdaftar sebagai pemilih tetap disertai dengan informasi tentang TPS tempat mereka nantinya akan mencoblos. (admin)

 

padang1

padang2

padang3 

Hasil Muscab dan Musker AIPI Cabang Jember

jember1Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jember pada tanggal 26 Desember 2019 telah mengadakan musyawarah cabang (Muscab) di Kantor C-Rissh Universitas Jember. Dalam Muscab tersebut terpilih Dr. Abubakar Eby Hara sebagai ketua AIPI Cabang Jember untuk periode 2020-2023. Dr. Eby Hara menggantikan Drs. Abdul Kholik Azhari M.Si yang dalam kepengurusan yang baru duduk sebagai koordinator Dewan Pengawas AIPI Cabang Jember.

 

Sepekan setelahnya, tepatnya tanggal 9 Januari 2020, di bawah kepemimpinan baru, AIPI Cabang Jember mengadakan Musawarah Kerja (Musker) yang di hadiri sebagian besar pengurus. Dalam musyawarah kerja tersebut menghasilkan beberapa point, diantaranya:

 

1. Komisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu
Di agendakan pertahun akan menerbitkan buku per kelompok riset sebagai keluaran.

Dengan agenda :
- 2 bulanan : kolokium progress penulisan buku;
- 6 bulanan: 1. workshop/seminar penulisan karya ilmiah & populer, jurnal dan buku; 2. Workshop trend dalam metodologi penelitian;
- 1 tahunan: Launching Produk Ilmiah (sains camp) & publikasi buku

2. Komisi Publikasi
Publikasi dalam bentuk buku dan jurnal; serta komentar di media dan tulisan ilmiah populer.

Beberapa agenda dari komisi ini antara lain:
- Semester 1 (January-June). Penerbitan buku. Jumlah buku tergantung artikel hasil riset anggota.
- Semester 2 (July - December) Fasilitasi koordinasi publikasi di jurnal. Diutamakan pada hasil riset kolaboratif anggota sesuai cluster peminatan dari komisi pengkajian dan pengembangan ilmu.
- Agenda 2020: penerbitan buku bunga rampai dari hasil riset anggota yang sudah selesai dan ditulis.

Agenda publikasi kepada masyarakat bersifat insidental dan tergantung pada kerjasama dengan media massa.

 

3. Komisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat
Di hasilkan beberapa agenda antara lain:
- 3 Bulanan : membuat desa binaan untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan;
- 6 Bulanan : Kegiatan pengabdian pada masyarakat (tempat & waktu menyesuaikan), Keluaran kegiatan berupa laporan, modul, jurnal pengabdian.
- 1 tahunan: 1. Workshop pengabdian Masyarakat; 2. Workshop luaran pengabdian dan publikasi,; 3. Kegiatan advokadi dan komentar di media tentang fenomena Social Politik

 

4. Komisi Organisasi dan Kerjasama

Dengan agenda:
- 1 bulanan: kerjasama dengan media dalam menanggapi peristiwa kontemporer.
- 3 Bulanan : AIPI melakukan roadshow ke kampus-kampus melakukan kegiatan kolaboratif berbasis riset (bersamaan dengan acara wokshop dan kolokium).
- 6 bulanan : Bekerjasama antar lembaga di lingkungan eks keresidenan Besuki
- 1 tahunan : membuat seminar, pelatihan dan workshop kolaboratif dengan berbagai universitas terkait penelitian dan pengabdian di komisi 1, 2 dan 3.

 

Demikian beberapa hasil dari musayawarah kerja AIPI Cabang Jember. Semoga beberapa agenda tersebut dalam periode ke depan akan terwujud. (admin)

jember0

jember2

jember4

jember3