Kegiatan AIPI

Lembaga Survei Disindir Sering Beda dengan Real Count, Ini Kata Ketua Persepi

aipi-populi3

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga kerap menyindir lembaga survei yang menurut mereka hasilnya jauh berbeda dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Contoh survei yang dinilai melenceng dengan hasil penghitungan KPU adalah survei pada Pilkada Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

 

Ketua Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte mengatakan hasil survei tidak bisa disamakan dengan hasil akhir KPU. "Bahwa ada survei yang hasilnya sekian persen untuk 01 dan 02 itu adalah rekaman catatan lembaga survei ketika survei dilakukan, bukan hasil akhir," ujar Philips dalam diskusi berjudul Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

 

Baca juga: BPN: Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK untuk Patahkan Hasil Survei yang Menangkan Jokowi-Maruf Philips mengatakan belum tentu responden yang disurvei oleh lembaga survei tergerak untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

 

Menurut dia, dukungan untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden baru bisa benar-benar bermanfaat setelah dikonversi ke dalam suara di tiap TPS. "Kalau pemilihnya tidak punya komitmen, ketika disurvei mengatakan memilih A atau B tapi tak datang ke TPS ya tidak ada gunanya," ujar Direktur Eksekutif CSIS ini.

 

Pada Pemilu 2019 ini, ada harapan atas kenaikan tingkat partisipasi yang tinggi. KPU telah menetapkan target partisipasi sebesar 77,5 persen. Selain itu, jumlah DPT dalam satu TPS juga lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Tingginya tingkat partisipasi nanti diharapkan bisa menunjukan kesesuaian antara hasil akhir KPU dengan survei.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lembaga Survei Disindir Sering Beda dengan Real Count, Ini Kata Ketua Persepi ", https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/19395091/lembaga-survei-disindir-sering-beda-dengan-real-count-ini-kata-ketua-persepi


Penulis : Jessi Carina
Editor : Sabrina Asril

KPU laporkan hoaks hasil pemilu luar negeri ke Cyber Crime Polri

aipi-populi2Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Aziz menyebut akan melaporkan hoaks hasil pemilihan umum luar negeri ke Cyber Crime Mabes Polri.

"InsyaAllah, hari ini kami laporkan ke cyber crime Mabes Polri," ujar Viryan dalam acara Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jakarta, Jumat.

Viryan menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan hasil pemungutan suara pada pemilihan umum di sejumlah negara di luar negeri adalah hoaks.

Kabar hasil pemungutan suara pemilu di negara-negara tertentu ditampilkan dengan rincian presentase suara yang tersebar di grup whatsapp maupun media sosial.

Viryan menyebut KPU mengambil kebijakan melakukan "early voting" atau pemungutan suara awal di luar negeri pada 8-14 april.

Namun, hasil penghitungan suara pemilihan umum di luar negeri akan baru dihitung setiap satu surat suara secara manual pada 17 April.

"Penghitungan suaranya baru tanggal 17 April, sehingga bisa dipastikan itu hoaks (kabar) pemilu," ujar Viryan.

Sementara itu, Jumat ini pemilihan umum di luar negeri berlangsung di Abu Dhabi, Amman, Alger, Doga, Dubai, Jeddah, Khatoum, Kabul, Kuwait, Manama, Muscat dan Riyadh.

Baca juga: Pemilu serentak digelar untuk WNI di Uni Emirat Arab
Baca juga: WNI di Nepal gunakan hak pilih pemilu dengan metode pos

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan, Joko Susilo
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Peneliti: Ulama Cukup Berpengaruh dalam Politik Termasuk Pemilu 2019

aipi-populi1JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Peneliti Senior Populi Center Afrimadona mengatakan, para ulama memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam politik, khususnya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. “Cukup menarik, faktor pimpinan dan tokoh agama itu faktor yang signifikan membuat gerakan yang luar biasa,” katanya Afri saat ditemui usai forum diskusi Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

 

Menurut dia, fenomena tokoh agama berkontribusi dalam mengumpulkan pendukung sudah berlangsung sejak dahulu dan masih terus berlangsung hingga sekarang. “Karena agama itu masih menjadi faktor yang sangat menentukan. Cara berpikir konsekuen kita masih dalam kerangka identitas dan semua yang berbau agama masih menjadi dominasi pemikiran rakyat kita,” katanya.

 

Afrimadona mengatakan, pernah melakukan survei bertema Religious Centric Voting dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) menunjukkan bahwa pada 2007 hingga 2015 terjadi perubahan yang signifikan terhadap faktor agama dalam pemilihan seorang pemimpin. “Kita melihat partisipasi keagamaan secara signifikan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk cenderung memilih pemimpin berdasarkan agama mereka,” tambahnya.

 

Afri menyebutkan, hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat terfasilitasi dengan adanya berbagai program keagamaan yang diselenggarakan di lingkungan mereka. “Program-program keagamaan seperti pengajian dan seterusnya itu memang mempengaruhi,” katanya. Di sisi lain, Afri mengatakan, meskipun pimpinan agama memiliki peran yang signifikan dalam suatu pemilihan, namun semua tetap tergantung pemilih dalam menyikapi dan menyaring segala informasi yang didapat.

 

“Namun, lagi-lagi tergantung pemilih, di banyak pemilih rasional faktor kepemimpinan keagamaan tidak terlalu berpengaruh kepada mereka,” katanya. 

---------
Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul Peneliti: Ulama Cukup Berpengaruh dalam Politik Termasuk Pemilu 2019, pada URL https://www.ayobandung.com/read/2019/04/12/49549/peneliti-ulama-cukup-berpengaruh-dalam-politik-termasuk-pemilu-2019 

Penulis: M. Naufal Hafiz
Editor : M. Naufal Hafiz

Ini Deretan Hoax Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019

Komisi Penyelenggara Umum (KPU) membeberkan sejumlah hoax atau kabar bohong pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019.

Setidaknya ada 7 hoax yang menyebar dan menghebohkan publik.

Berikut kabar bohong tersebut, yang diungkapkan komisioner KPU Viryan Aziz dalam diskusi berjudul "Hitung Mundur Pemilu 2019" di FX Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Pertama, dugaan DPT ganda 25 juta namun yang berkembang dimedia sosial terdapat 25 juta DPT ganda, padahal itu dugaan, terjadi pada awal September lalu.

"Faktanya konteks waktu tersebut, potensi data ganda kami sekitar 3,7 juta saja tidak sampai 25 juta," kata Viryan.

 Kedua, 31 juta data siluman masuk ke DPT KPU.

 

"Pemberitaan media sosial seperti itu, faktanya tidak pernah terjadi," ucapnya.

 Ketiga, ada 14 juta orang gila masuk dalam DPT.

 Keempat, isu ditemukan 7 konteiner yang berisi 70 juta surat suara di Pelabuhan Tanjung Priuk sudah tercoblos, untuk salah satu calon tertentu.

Isu tersebut muncul pada awal Januari 2019.

"Tanpa perlu dijawab beberapa saat kemudian di twitter muncul angka penjumlahan, 31 + 25 + 14, angka 70 juta. Surat suaranya itu ada di dalam konteiner," tuturnya.

Kelima, sempat muncul di Sumatera Utara, bahwa dikabarkan server KPU semua disetting dari Singapura, di mana 57 persen suara untuk memenangkan paslon tertentu.

"Kami (KPU) langsung laporkan karena memang itu tak benar. Server KPU seluruhnya ada di Jakarta dan sekitarnya. Tidak ada yang di luar negeri," tegas Viryan.

Keenam, terkait soal debat yang sengaja dibocorkan.

"Soal debat kampanye paslon presiden dan wakil presiden bisa dengan baik terjamin tanpa ada dugaan kebocoran, dengan cara menyerahkan dan menyusunnya di akhir waktu. Satu jam atau dua jam sebelum debat baru diserahterimakan, jadi clear," jelasnya.

 Ketujuh, terkait IT pemilu yang disetting memenangkan paslon tertentu. KPU menegaskan, hal itu tidak benar.

Pemilu di Indonesia penghitungan suaranya, penetapan hasil sepenuhnya menggunakan cara secara manual. Dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara secara terbuka, berjenjang dan partisipatif.

Viryan menuturkan, masyarakat boleh memfoto hasil pemilu di TPS, tapi dokumentasikan dari luar areal TPS. Semua bisa difoto, jadi silakan. Formulir C1 plano mau difoto silakan, disebarluaskan silakan, kemudian para saksi ada.

 Dari deretan hoax tersebut, KPU pun menganalisa bahwa, ada satu pihak tertentu yang secara sistematis dan terus memproduksi hoax.

Selain menyebarkan hoax, pihak tertentu yang belum diketahui itu, juga menyerang secara personal anggota KPU.

"Ada satu kelompok orang jahat kami tidak bisa dan kami enggak tau siapa dan sangat terasa dan bisa terukur sampai sekarang. Sistematis dan terus memproduksi hoax pemilu, luar biasa merusak integritas penyelanggaraaan pemilu," ujar Viryan.

https://www.msn.com/id-id/berita/pemilu/ini-deretan-hoax-pada-penyelenggaraan-pemilu-2019/ar-BBVTyuU

Hasil Konferensi AIPI Semarang Bakal Dijadikan Masukan Penyempurnaan Sistem Pemilu

semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Semarang mengadakan konferensi nasional di Hotel Aston Semarang, Rabu (20/3/2019).


Hasil Konferensi Nasional Rumpun Disiplin Ilmu Politik bertajuk Pemilu dalam Tinjauan Multi Aspek, tersebut bakal diserahkan kepada KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR RI, sebagai masukan untuk penyempurnaan sistem pemilu kelak.


Kegiatan yang diikuti 21 dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu, menghadirkan 8 editor call for paper.


Mereka adalah Dr Nur Hidayat Sardini, Dr Hartuti Purwaeni, Drs Nur Samsudin, Ika Rustanto Putranto, Dr Teguh Hadi Prayitno, Dr Fitriyah, Wijayanto SIP, dan Dr Laila Khalid Al Firdaus.
Menurut Nur Samsudin, editor Inchief, tujuan konferensi itu untuk mendiskusikan hasil penelitian para dosen dan anggota AIPI di seluruh Indonesia.


Menurutnya, hasil dari konferensi tersebut akan diserahkan ke KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi II DPR RI.


"Itu sebagai masukan untuk penyempurnaan sistem pemilu yang akan datang," ujarnya dosen UIN Walisongo Semarang itu.


Konferensi nasional kali ini, AIPI Cabang Semarang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.


"Tidak hanya penelitian terkait pemilu, tapi juga ada penelitian terkait komunitas pesisir, kebijakan kota hijau, dan terkait dengan lingkungan seperti rob dan banjir serta penataan kota," papar Nur Samsudin.


Ketua Umum AIPI Cabang Semarang Nur Hidayat Sardini menyatakan, konferensi nasional rumpun disiplin ilmu politik akan menjadi agenda tahunan.


Bahkan menurutnya, kegiatan yang menghadirkan para dosen dan peneliti ini skala nasional.
"Acara ini mendapat respons positif dari kalangan dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Melihat realitas tersebut, AIPI bakal menggelar acara ini menjadi agenda tahunan dan skala nasional," katanya.


Sebelumnya rangkaian kegiatan yang diselenggarakan AIPI Cabang Semarang, juga digelar seminar nasional tema Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Balai Kota Semarang, Selasa (19/3/2019).


Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Hasil Konferensi AIPI Semarang Bakal Dijadikan Masukan Penyempurnaan Sistem Pemilu, http://jateng.tribunnews.com/2019/03/20/hasil-konferensi-aipi-semarang-bakal-dijadikan-masukan-penyempurnaan-sistem-pemilu.

Editor: deni setiawan

 

AIPI Semarang Selenggarakan Konferensi Nasional

 

SEMARANG[Kampusnesia] – Hasil Konferensi Nasional Rumpun Disiplin Ilmu Politik dengan tema Pemilu Dalam Tinjauan Multi Aspek, bakal akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP dan Komisi 2 DPR RI, sebagai masukan untuk penyempurnaan sistem pemilu yang akan datang.

Konferensi nasional itu, diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang yang di gelar di Hotel Aston Semarang, Rabu (20/3).

Kegiatan yang diikuti puluhan dosen dan peneliti dari berbagai kota, menghadirkan delapan Editor Call For Paper yang terdiri Dr Nur Hidayat Sardini, Dr Hartuti Purwaeni MPA, Drs Nur Samsudin MAg, Ika Rustanto Putranto SH, MH, PHD, Dr Teguh Hadi Prayitno MM, M Hum, Dr Fitriyah MA, Wijayanto SIP, Msi, PhD, dan Dr Laila Khalid Al firdaus Mpd.

Menurut Nur Samsudin, Editor Inchief, tujuan dari konferensi itu untuk mendiskusikan hasil penelitian para dosen dan anggota AIPI di seluruh Indonesia.

Hsil dari konferensi tersebut, lanjutnya, akan diserahkan kepada KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi 2 DPR.

“Itu sebagai masukan untuk penyempurnaan sistem pemilu yang akan datang,” ujarnya kepada semarangpedia, di Hotel Aston Semarang, Rabu (20/3).

Peserta konferensi nasional rumpun ilmu politik berasal dari perguruan tinggi di Indonesia.

“Peserta kalangan peneliti di antaranya berasal dari Undip Semarang, UIN,  Untag, Unwahas, dari luar Jawa Kalteng, Sulsel dan NTT,” tuturnya.

Konferensi nasional kali ini, tutur Nur Samsudin, AIPI Semarang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Tidak hanya penelitian terkait pemilu, tapi juga ada penelitian terkait komunitas pesisir, kebijakan kota hijau dan terkait dengan lingkungan seperti rob dan banjir serta penataan kota,” ujar Nur Samsudin.

Ketua Umum AIPI Cabang Semarang Nur Hidayat Sardini menuturkan konferensi nasional rumpun disiplin ilmu politik akan menjadi agenda tahunan.

Bahkan, dia menambahkan kegiatan yang menghadirkan para dosen dan peneliti ini skala nasional.

“Acara ini mendapat respons positif dari kalangan dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Melihat realita tersebut, AIPI bakal menggelar acara ini menjadi agenda tahunan dan skala nasional,” tuturnya.

Sebelumnya rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh AIPI Cabang Semarang juga menggelar Seminar Nasional tema Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang di gelar di Balaikota Semarang, Selasa (19/3).

Seminar itu menghadirkan narasumber terdiri Ketua KPU RI Arief Budiman, Pengamat politik dari UIN Jakarta Burhanuddin Muhtadi, dan Alfitra Salam sebagai anggota DKPP RI yang juga ketua umum PP AIPI, serta dosen FISIP UNDIP Widjayanto, PhD, dan dosen FISIP UGM Mada Sukmajaya PhD. (rs)

Sumber: https://kampusnesia.com/2019/03/20/aipi-semarang-selenggarakan-konferensi-nasional/