Kegiatan AIPI

Ferry Liando : AIPI Mendunia Ditangan Sinyo Harry Sarundajang

aipimanado

 

Manado, BeritaManado.com — Seorang birokrat handal Sulawesi Utara (Sulut), pernah sukses membawa Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) mendunia.

 

Ialah almarhum Dr Sinyo Harry Sarundajang, mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) sejak tahun 2005 – 2015.

 

Dikarenakan, SHS sapaan akrab Sarundajang, saat menjabat Ketua Umum AIPI, sukses menggelar Internasional Forum General Conference, The 19th, Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC), pada 17-19 Oktober 2011.

 

Kegiatan dengan tema “Evolving Transnationalism: Challenges and Social Science Perspectives”, merupakan hasil kerjasama AASSCREC, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan juga AIPI.

 

“Dari kegiatan itu menjadikan AIPI makin di kenal oleh bangsa-bangsa lain” ujar Ferry Liando, kepada BeritaManado.com, Rabu (17/2/2021).

 

Ferry Liando, yang juga merupakan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI, menambahkan, sebelum dijabat Sarundajang, organisiasi ini pernah dipimpin oleh Dr Alfian, Prof Dr Nazarudin Syamsuddin dan Prof Dr Ryas Rasyid.

 

Di Indonesia sendiri, AIPI menjadi peletak dasar dan peta jalan pembangunan politik baik dalam bentuk kebijakan-kebiajkan negara maupun penguatan kurikulum ilmu politik di Perguruan Tinggi.

 

“Masing-masing Ketua Umum memiliki karakter tersendiri dan memiliki prestasi khusus. Namun dalam kepemimpinan Pak Sarundajang lah, menjadikan AIPI dikenal dunia,” ujar Liando.

 

Pretasi yang luar biasa ini dilanjutkan oleh penggantinya, Ketua Umum Dr Alfitra Salamm, dan Sekejen Bernard Sutrisno (saat ini menjabat sebagai Sekjen KPU RI).

 

Dibawah kepemimpinan Alfitra Salamm (saat ini sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI), berhasil menkonsolidasikan kembali pengurus cabang AIPI yang pasif dalam melaksanakan kegiatan.

 

“Salah satu daerah yang aktivitas AIPInya paling aktif adalah pengurus cabang Manado yang saat ini diketuai oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw,” kata Liando.

AIPI sendiri adalah lembaga profesi tempat berhimpunnya para sarjana ilmu politik se Indonesia.

 

Diketahui pula, SHS pernah menjabat Ketua Umum AIPI selama 2 periode, dari tahun 2018-2011, dan tahun 2011-2015.

 

(Dedy Dagomes)

 

Sumber: https://beritamanado.com/ferry-liando-aipi-mendunia-ditangan-sinyo-harry-sarundajang/

Mantan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang Meninggal Dunia

WhatsApp Image 2021-02-13 at 07.52.41

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Filipina, Sinyo Harry Sarundajang meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhirnya di RS Siloam Jakarta, Sabtu (13/2/2021)."Selamat Jalan ke Rumah Bapa di Sorga buat Bapak DR Sinyo Harry Sarundajang/Dubes RI utk Filipina, mantan Gub Sulut, Gub Maluku, Gub Malut, Irjen Depdagri & Walikota Bitung, juga Dewan Kehormatan GPPMP serta PA GMNI," demikian pesan dari Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih (GPPMP), Sabtu (13/2/2021).

 

Almarhum yang merupakan mantan Gubernur Sulawesi Utara itu terakhir menjalani perawatan di RS Siloam Jakarta, sebelum mengembuskan napas terakhir. Almarhum yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pers tersebut nantinya disemayamkan di RS Kepresidenan Gatot Soebroto.

 

Dari informasi yang diterima, jenazah akan diberangkatkan ke Manado, Sulut. Nantinya jenazah akan disemayamkan di Rumah Keluarga Sarundajang Laoh Tambuwun di Winangun.

 

Sementara itu, putri almarhum Vanda Sarundajang dalam akun Facebook pribadinya mengungkapkan kepergian sang ayah.

 

"Terpujilah Tuhan Yesus Sang Empunya hidup dan kehidupan! ???????? Tuhan Yesus sangat baik! Selamat Jalan Papa-ku sayang....Tenanglah dalam pangkuan Bapa di Sorga ????????," tulisnya.

 

Sumber artikel: https://nasional.okezone.com/read/2021/02/13/337/2361263/mantan-gubernur-sulut-sinyo-harry-sarundajang-meninggal-dunia

 

Secara Sosiologis RUU HIP tidak memenuhi Syarat untuk dilanjutkan

 

Saiful-DeniProf Saiful Deni : Negara Harus Membuat Kebijakan Yang Membahagiakan Rakyat, Bukan menyengsarakan.

 

Ternate – TeropongMalut.com, Rektor Universitas Muhammadiyah (UMMU) Maluku Utara Prof Dr, Saiful Deni, menilai secara sosiologis Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idiologi Pancasila (HIP) tidak memenuhi syarat, karena mendapat penolakan luas dari masyarakat indonesia. Selain itu pembahasan RUU HIP ditengah pandemic Covid-19 merupakan kebijakan yang tidak tepat. Demikian dijelaskan Saiful Deni, saat menjadi pembicara pada Diskusi Virtual melalui zoom meeting yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Malut pada Jumat (26/06), yang mengangkat Tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”

 

Menurut Saiful Deni, Terdapat Dua kelompok masa di Indonesia yang pro dan kotra dengan RUU HIP. Ada kelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara ditempatkan sebagai norma hokum biasa. Mencermati kondisi itu, Pemerintah kata Saiful Deni, seharusnya membuat kebijakan yang membahagiakan masyarakat, bukan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Apalagi kondisi saat ini Rakyat disuru berdiam diri di rumah karena adanya Covid-19 rasanya tidak tepat jika DPR-RI mau membahas RUU HIP untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

 

“Persoalan lain yang memicu munculnya penolakan terhadap RUU HIP adalah karena tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang larangan paham komunisme. Selain itu draf RUU HIP banyak masalah” kata Prof Saiful Deni.

 

Yang perlu didorong lanjut Saiful Deni, adalah implementasi dari Pancasila, bukan dalam kondisi pandemic seperti ini negara mendorong RUU HIP. “Kita ini sedang dalam devisit implementasi dari amanat Pancasila, yakni masih banyak kemiskinan dan ketimpangan social di tengah-tengah masyarakat” pungkas Prof Saiful Deni. (dar)

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/secara-sosiologis-ruu-hip-tidak-memenuhi-syarat-untuk-dilanjutkan/

 

Pemahaman Idiologi Pancasila Rendah Penyebab Lahirnya RUU HIP

 

WAHDATernate-TeropongMalut.com, Pemahaman yang rendah soal idilogi Pancasila yang rendah merupakan penyebab atau alasan utama lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP) yang diiniasi oleh DPR-RI yang kini menyita perhatian public dan mendorong rakyat Indonesia menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP. Demikian dijelaskan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Gerindra Dr Wahda Zainal Imam, saat menjadi naras umber diskusi yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Malut via aplikasi zoom meeting pada Jumat (26/06) malam yang mengangkat tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”

“Saya melihat ini satu problem bangsa yang sangat luar biasa, seluruh komponen bangsa sudah terlibat dalam membahas RUU HIP. Sukarno, pernah menyatakan yang membentuk Negara ini seperti apa, tergantung dari DPR. Reaksi public saat ini patut kita hormati dan hargai” jelas Wahda.

 

RUU HIP lanjut Wahda, terdiri dari 10 BAB, dan 60 Pasal. Yang menjadi persoalan mendasar dari RUU HIP pemahaman mereka soal Idiologi Pancasila ini rendah, itu masalahnya. Disisi lain Wahda, mempertanyakan kenapa dimasa pandemic ini dimunculkan RUU HIP, masyarakat diminta diam, tapi diluncurkan RUU. “RUU itu harus dikaji ulang, karena reaksi public dari sabang sampai maraoke maka RUU ini sebaiknya dibatalkan saja” pungkas Wahda. (dar)

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/pemahaman-idiologi-pancasila-rendah-penyebab-lahirnya-ruu-hip/

 

Ketum AIPI : RUU HIP Dimaksudkan untuk Menguatkan BPIP

 

ketumTernate – TeropongMalut.com, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Maluku Utara menggelar diskusi virtual dengan mengangkat tema “Meneropong Isu Komunisme dan Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (HIP) pada Jumat (26/06) malam dengan narasumber Alfitra Salam Ketua Umum AIPI, Ketua AIPI Malut Dr Saiful Ahmad, Prof Dr Saiful Deni, Rektor UMMU, Dr Wahda Zainal Imam, Pimpinan DPRD Provinsi Malut dan Dr Nurlela Syarif, Politisi Partai Nasdem.

 

Alfitra Salam, dalam sambutannya menilai RUU HIP, sebetulnya dimaksudkan untuk menguatkan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP). Namun, dari segi waktu tidak tepat, karena Rakyat Indonesia sedang berjuang melawan wabah Covid-19. “inti dari HIP adalah menguatkan BPIP sebagai Badan Nasional. Masalah muncul dalam RUU HIP yang mendapat penolakan public secara luas ada pada pasal 7 ayat 2 yang sekarang menjadi hits” jelas Ketum IAPI Alfitra Salam, saat memberikan sambutan pada Diskusi Virtual.

 

Selain pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang mendapat penolakan dari masyarakat luas, persoalan lainnya adalah tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan penyebaran paham komunisme, Marxsisme dan Leninisme. “Diskusi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada DPR-RI, sebagai bahan pertimbangan dari AIPI Malut” harap Alfitra.

 

AIPI Malut, lanjut Alfitrah patut diapresiasi karena telah mengangkat RUU HIP sebagai topik diskusi. “Semoga dengan Diskusi ini melihat RUU HIP dari sudut pandang kajian keilmuan sehingga bisa memberikan masukan kepada DPR-RI dalam merumuskan RUU HIP terutama poin yang menjadi pemicu munculnya penolakan public yakni pasal 7 dalam RUU HIP” pungkas Alfitra. (dar)

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/ketum-aipi-ruu-hip-dimaksudkan-untuk-menguatkan-bpip/

 

RUU HIP Masih Bisa Dicabut dari Prolegnas

Saiful

Ternate-TeropongMalut.com, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Maluku Utara Dr Saiful Ahmad, menilai Badan Legislasi (Banleg) DPR-RI masih bisa mempertimbangkan RUU HIP untuk dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebab, secara historical draf RUU itu banyak bermasalah. “Jika tidak memenuhi aspek procedural, maka RUU HIP harus dicabut, di Indonesia ini, cerita tentang kekuasaan selalu berkaitan dengan kekuatan politik, terdapat lima Kekuatan Politik di Indonesia, dua kekuatan ada di pemerintahan dan tiga kekuatan berada di masyarakat” demikian dijelaskan Saiful Ahmad, selaku tuan rumah diskusi via aplikasi zoom meeting yang digelarpada Jumat (26/06) malam dengan tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”

 

Bahwa secara teori lanjut Saiful, Kekuatan politik di Indonesia itu yakni Eksekutif dan legislative, dan Tiga Kekuatan ada di masyarakat. Tiga Kekuatan Politik yang ada di Masyarakat itu yakni Partai Politik, Media Masa, dan Kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Irisan lima kekuatan politik ini saat ini saling mengintervensi.

 

Kaitannya dengan RUU HIP merupakan RUU hak inisiatif DPR-RI, oleh karena itu jika public mengiinkan RUU HIP ditarik dari Prolegnas maka Tiga kelompok penekan ini harus melakukan penekanan. “Kekuatan-kekuatan ini secara teori memiliki derajat yang sama, ada kepentingan saling membutuhkan” jelas Saiful.

 

Apa yang terjadi saat ini lanjut Saiful, masih terjadi Tarik menarik, ini belum pembahasan karena itu RUU ini masih bisa ditarik. “Jika tidak mensejahterakan masyakat tidak perlu dilankutkan, jika mensejahterakan itu dilanjutkan. Masalahnya ada isu komunis yang diduga menumpang dalam RUU HIP, untuk itu perlu dikaji dan didiskusikan” jelas Saiful. (dar)

 

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/ruu-hip-masih-bisa-dicabut-dari-prolegnas/