Kegiatan AIPI

AIPI: Jaga Integritas Pemilu

DISKUSI 25011918

MANADOPOSTONLINE.COM—Sebagai bentuk sumbangsih untuk menjaga integritas Pemilu 2019, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Manado Post menggelar diskusi, Kamis (24/1) kemarin. Diskusi yang digelar di Lantai 2 Grha Pena Manado Post ini mengangkat tema "Menjaga Integritas Pemilu 2019". Forum diskusi dihadiri perwakilan akademisi, parpol, caleg, Bawaslu, KPU, LSM dan mahasiwa.

Ferry Daud Liando salah satu Pengurus Pusat AIPI mengatakan, pemilu berkualitas butuh peran dan partisipasi masyarakat. Namun partisipasi itu akan ada, jika tingkat kepercayaan publik kepada peserta, caleg atau penyelenggara itu baik. Jika publik tidak percaya, maka mereka enggan berpartisipasi, baik dalam tahapan pemilu ataupun mendatangi TPS untuk memilih.

"Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, akan semakin tinggi tingkat partisipasi mereka. Lantas bagaimana kepercayaan itu diperoleh? Itu diperoleh dari integritas. Baik yang dimiliki penyelenggara maupun dari caleg. Penyelenggara harus adil dan transparan melaksanakan tahapan. Kemudian caleg tidak boleh menghalalkan segala cara agar bisa terpilih. Jadilah caleg yang bertanggungjawab. Jika sikap-sikap ini yang ditonjolkan maka kepercayaan publik akan positif," tutur akademisi Fispol Unsrat ini.

Di tempat yang sama, Supriyadi Pangellu, Komisioner Bawaslu Sulut, mengakui di jajarannya masih banyak yang dilaporkan masyarakat terkait pelanggaran profesionalisme. Dia mengakui, masih banyak penyelenggara di jajarannya berbeda pemahaman terkait aturan.

Sehingga jika ada masyarakat yang mengetahui jajarannya bekerja tidak profesional, diharapkan bisa melapor ke Bawaslu Sulut. Namun demikian, dia mengakui juga banyak kekurangan terkait regulasi, sehingga menyulitkan kerja-kerja profesional mereka.

“Ke depan akan ada rekrutmen pengawas lapangan dan dimohon masukan publik bagaimana mengawal pengawas yang profesional. Saya juga apresiasi pada AIPI yang sudah menggelar diskusi ini. Sangat baik," tuturnya.

Sedangkan Lucky Senduk, Ketua Bapillu PDI-Perjuangan (PDI-P) Sulut mengatakan, perlu dikawal soal rekrutemen penyelenggara. Seperti ke depan ada rekrutmen KPPS, perlu dicegah agar jangan sampai ada yang merupakan tim sukses calon. "Kemudian perlu diawasi tentang aparat desa yang mengintimidasi pemilih,” katanya.

Dia juga membeberkan temuan di lapangan terkait beda paham antara sesama penyelenggara dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Tidak ketinggalan Dolvie Angkow, dari Golkar, mengusulkan agar Bawaslu mengadakan pengawasan untuk masing-masing caleg. Menurutnya, banyak cara negatif yang dilakukan caleg untuk menang. Saat ini banyak caleg yang tidak mau berkampanye dan pasang APK.

Namun mereka itu yang memanfaatkan momentum sehari sebelum pencoblosan untuk bagi-bagi uang. “Banyak kepala lingkungan juga sudah diintimidasi agar bisa mengumpulkan suara tertentu. Kalau tidak jabatan bisa jadi taruhan,” bebernya.

Hal yang sama juga ditegaskan Melky Suawa dari Gerindra. Dia  mendesak ketegasan dari penyelengara. Dia mensinyalir banyak penyelenggara yang diduga tidak netral.

“Banyak caleg yang sudah langgar aturan tapi tidak ada penindakan, akhirnya pelanggaran itu terus dilakukan berulang-ulang,” katanya.

Lanjutnya, banyak parpol juga seolah-olah tidak siap mengikuti kompetisi. “Karena masing-masing parpol harus capai 4 persen sebagai syarat parliamentary threshold maka banyak parpol yang mengambil pemain atau kader dari parpol lain,” jelasnya.

Edwin Assa dari Nasdem, mengimbau caleg agar bersaing secara sehat. Untuk itu, dia menekankan perlu membangun komitemen bersama bagaimana menangkal money politics.

Sementara itu, Alan Berty Lumempow dari Garda Tipikor Sulut mengatakan, masalah integritas tidak hanya sebatas pada money poltics. Integritas juga bisa menguji apakah janji-janji para caleg saat ini bisa dibuktikan atau tidak.

Diketahui diskusi yang dipandu moderator Raymon Pasla dari KPI Sulut ini turut dihadiri Karo Umum Pemprov Sulut Clay Dondokambey dan Jusuf Wowor dari KPU Manado. Narasumber yang dihadirkan di antaranya Toar Palilingan, Trilke Tulung, Jhony Lengkong, Maxi Egeten dan Donald Monintja. (ctr-04/can)

https://manadopostonline.com/m/berita/52281/AIPI-Jaga-Integritas-Pemilu/2

 

WhatsApp Image 2019-01-24 at 18.56.19

 

WhatsApp Image 2019-01-24 at 19.23.29

 

WhatsApp Image 2019-01-24 at 18.24.30 1

 

Rapat Pengurus Pusat AIPI, Kamis 22 November 2018

 

Rapat Pengurus Pusat AIPI di selenggarakan haris Kamis tanggal 22 November 2018 di Hotel Atlet Century, Senayan-Jakarta. Dalam rapat tersebut memutuskan membentuk kelompok kerja Pemilu Serentak yang diketuai oleh Prof. Dr. Ryaas Rasyid. Disepakati juga bahwa akan diadakan pertemuan berkala membahas masalah kebangsaan, penguatan AIPI di kampus, dan tetap melanjutkan program pembahasan kurikulum ilmu politik dan kerjasama dengan organisasi profesi ilmu lainnya, seperti ilmu hukum.

 

rapat22nov18-2

rapat22nov18-4

rapat22nov18-1

 

Kunjungan AIPI Cab. DKI Jakarta ke KPUD DKI Jakarta

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Jakarta melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Derah DKI Jakarta pada Rabu 31 Oktober 2018. Dalam kunjungan tersebut kedua belah pihak berkongsi pandangan tentang pelaksanaan Pemilu. AIPI Cab. Jakarta mengharapkan dari waktu ke waktu terjadi peningkatan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu. Dan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, pembekalan kompetensi pemilih, khususnya dikalangan generasi milenial.

 

Baik AIPI Cab. Jakarta maupun KPUD DKI Jakarta, sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan melakukan kegiatan bersama antara lain :

1. Bekerjasama dalam penyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang pemilu di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

2. Memfasilitasi advokasi hukum bagi peserta dan pemilih terhadap tindakan kriminal atau kecurangan pemilu.

3 .Meningkat kapasitas dan komitmen para calon legislatif dari daerah pemilihan DKI, kesiapan memperjuangkan agenda politik yang diusung, dalam bentuk dialog dan debat publik.

4. Melibatkan AIPI DKI Jakarta dalam evaluasi dan rekomendasi perbaikan pemilu dimasa mendatang.

5. Memfasilitasi penelitian tentang Pemilu di DKI Jakarta, bersama AIPI dan Fisip se DKI Jakarta melibatkan dosen dan mahasiswa.

 

(MN/AIPI Jakarta)

WhatsApp Image 2018-11-01 at 10.12.19

 

WhatsApp Image 2018-11-01 at 10.11.33

 

WhatsApp Image 2018-11-01 at 10.11.22

Audiensi AIPI Cabang Jakarta dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta

 

Asosiasi Ilmu Politik Universitas Indonesia Cabang Jakarta diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta pada Selasa 23 Oktober 2018. Dalam pertemuan yang bersahabat tersebut, Ketua AIPI JAKARTA, Mohammad Noer menyampaikan tentang sejarah AIPI , tujuannya serta beberapa aktivitas yang dilakukan oleh AIPI baik Pusat maupun Daerah.Ketua AIPI juga mengajak pihak Kesbangpol melakukan kerjasama tentang kegiatan-kegiatan AIPI Jakarta. Dalam sambutannya kepala Kesbangpol menyambut baik kedatangan AIPI JAKARTA dan bersedia bekerja sama terkait program-program yang telah disampaikan oleh ketua AIPI JAKARTA. Untuk merealisasikan hasil pembicaraan tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk menindaklanjuti dengan pertemuan teknis dari dari masing masing pihak.

audiensi1

 

audiensi2

 

audiensi3

 

audiensi4

 

AIPI Manado Gelar Seminar Evaluasi Pilkada 2018

ferry 

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado menggelar seminar nasional di Ruang C J Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (14/9/2018).Ferry Liando , Wakil Ketua AIPI Cabang Manado mengatakan, seminar pada hari ini menyangkut evaluasi Pilkada Serentak 2018 dan Prospek Pemilu 2019 "Peserta seminar para mahasiswa," kata Ferry kepada tribunmanado.co.id, Jumat (14/2018).

 

Sejumlah pembicara siap memaparkan materi yakni Frits Siregar Anggota Bawaslu RI, Ketua AIPI Cabang Manado Steven Kandouw, Peneliti Kepemiluan Unsrat Ferry Liando, Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda, dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

 

Ferry mengatakan, evaluasi Pilkada dilakukan guna perbaikan Pilkada atau pemilu ke depan. "Apakah regulasi Pilkada mengandung kepastian hukum. Artinya apakah tidak multitafsir, tidak tumpang tindih dengan aturan lain,," ujar dia.

 

Apakah memiliki aturan ketersedian norma yang lengkap?

 

Kedua, apakah parpol menjalankan fungsi dengan baik mulai dari seleksi calon sampai pada pemenagan pasangan. Ketiga, apakah penyelengara telah menjalankan fungsi2 dengan baik. Keempat apakah pemilih telah menjalankan hak dan kewajibannnya sebagai pemilih.

 

Apakah hak-hak konstitusional warga negara dijamin sepenuhnya pada proses Pilkada. Keempat apakah tahapan dsn proses Pilkada berjalan dengan baik. Seminar ini akan menggali hambatan-hambatan dalam setiap tahapan serta aakan membahas solusi yang bisa diperbaiki guna pelaksanaan Pilkada atau pemilu selanjutnya.

 

Sejumlah pertanyaan ini akan dibahas dalam seminar.

AIPI Manado bekerjasama dengan pemprov Sulut dan program pendidikan tata kelola pemilu pascasarjana Unsrat.

 

 

Penulis: Ryo_Noor     

Editor: Ferra Faradila Rizki Sahibondang

 

Sumber: http://manado.tribunnews.com/2018/09/14/aipi-manado-gelar-seminar-evaluasi-pilkada-2018