Kegiatan AIPI

Pernyataan sikap Politik AIPI

 Konferensi Pers AIPI

Pada Seminar Nasional XXVIII AIPI 

“Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan” 

Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta |Selasa, 10 Desember 2019

 

PEMILIHAN LANGSUNG MENUJU DEMOKRASI

SUBSTANSIAL DI INDONESIA

 

aipi new 2020Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) adalah organisasi para sarjana ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saat ini AIPI berusia 34 tahun sejak didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985. Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI terus berkiprah dalam mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak ringan. Kiprah AIPI dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai penyelenggaraan Seminar Nasional secara periodik dalam mengulas isu-isu politik strategis dan kontemporer serta pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Tradisi setiap Kongres AIPI yang disertai dengan Seminar Nasional terus terjaga hingga pelaksanaan Seminar Nasional ke XXVIII di Jakarta pada 10 Desember 2019 dengan tema: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Indonesia ke Depan. Tema tersebut dianggap sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, khususnya di saat elit politik mulai phobia dengan pemilihan umum yang langsung karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik elit dan partai politik tertentu. Seminar Nasional yang menghadirkan berbagai ahli di bidang politik dan pemerintahan, menilai bahwa pemilihan umum secara langsung adalah pemilu yang terbaik dalam sistem demokrasi. 

Para ahli politik yang tergabung dalam AIPI berpandangan, mengganti format pemilihan umum secara langsung menjadi tidak langsung adalah wujud dari kemunduran bagi demokrasi Indonesia, bertentangan dengan semangat reformasi 1998 sebagai tonggak sejarah baru bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga marwah demokrasi kita, maka kedaulatan rakyat harus menjadi fondasi sekaligus akar tunjang demokrasi Indonesia. Dalam kaitan tersebut AIPI memandang bahwa pemilu langsung dalam wujud pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden; anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), serta kepala daerah (pilkada) tidak perlu diganti dengan model pemilihan secara tidak langsung. Tidak ada satu pun argumen yang masuk akal untuk membenarkan perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Praktik pemilihan secara tidak langsung adalah bentuk pembajakan para elit oligarkis terhadap demokrasi. Selain akan memundurkan demokrasi kita, secara perlahan tetapi pasti pembajakan elit oligarkis terhadap demokrasi pada akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepala daerah dipilih oleh parlemen lokal (DPRD), dan masa jabatan presiden tiga periode, bukan hanya menjadi anomali, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Reformasi 1998.

Dalam suasana politik saat ini, AIPI memandang bahwa demokrasi perwakilan dengan sistem pemilihan secara langsung adalah pilihan yang sudah tepat bagi bangsa Indonesia. Kalau pun terjadi penyimpangan dalam demokrasi, bukan demokrasi yang harus “dimatikan”, tetapi instrumen demokrasi dan para aktor demoksilah yang harus diperbaiki dan membenahi diri. Dalam konteks itu, AIPI menilai bahwa penguatan institusi-institusi demokrasi seperti parlemen, partai politik, media (pers) dan kekuatan civil society perlu menjadi agenda Pemerintah dalam rangka menumbuhkan demokrasi yang sehat, damai dan berintegritas. Begitu pula pendidikan karakter bagi para aktor demokrasi, khususnya di lingkungan partai politik, parlemen, dan pemerintahan, adalah agenda yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Dalam rangka perbaikan institusi demokrasi, khususnya parlemen dan partai politik, serta peningkatan kualitas kepemimpinan politik di tingkat nasional dan lokal dibutuhkan format keserentakan pemilihan umum yang dapat mendorong di satu sisi menguatnya demokrasi presidensial, dan di sisi lain tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik. Dalam kaitan ini, Seminar Nasional AIPI ke XXVIII di Jakarta menilai bahwa skema keserentakan pemilu perlu ditata ulang, bukan lagi dalam bentuk pemilu 5 kotak seperti praktik Pemilu Serentak 2019. Mengapa perlu ditata ulang? Setidaknya ada 4 alasan, pertama, skema Pemilu Serentak 2019 hasilnya tidak jauh berbeda dengan skema pemilu terpisah antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kedua, Pemilu Serentak 2019 menghasilkan format politik “anomali” akibat dipaksakannya syarat ambang batas pencalonan presiden (20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional) sehingga menimbulkan polarisasi politik yang tajam di tingkat masyarakat sebagai karena masyarakat dihadapkan pada dua pilihan calon yang antagonis dan ekstrem. Ketiga, Pemilu Serentak 2019 juga gagal mendorong lahirnya koalisi politik permanen sebagai rule of the game dalam berdemokrasi, karena format koalisi terdidistorsi oleh wacana elit bahwa pembentukan koalisi hanya untuk pencalonan presiden/wakil presiden, dan bukan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan. Keempat, Pemilu 5 kotak, di mana pileg menggunakan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak dan diikuti oleh 16 parpol, menyebabkan beban penyelenggara pemilu menumpuk sehingga berdampak pada kualitas demokrasi pemilu yang masih prosedural belum beranjak menuju ke demokrasi elektoral yang substansial. Dari sisi prosedur elektoral pun Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai masalah, khususnya meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK). Kualitas prosedur elektoral juga menyebabkan munculnya perdebatan hasil pemilu yang sangat tajam dari kedua belah kubu.

Dalam rangka mendorong aspek penyederhanaan prosedur elektoral di satu sisi, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang lebih baik, AIPI memandang format keserentakan pemilihan umum ke depan perlu diubah menjadi Pemilu Serentak Nasional secara terpisah dengan Pemilu Serentak Lokal. Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden (dan wakilnya) serta memilih anggota DPR dan DPD secara serentak pada waktu yang sama. Sedangkan pemilu lokal/daerah yang berlangsung 30 bulan (2,5 tahun) setelah pemilu nasional serentak, diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur. bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang sama secara bersamaan atau serentak.

Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan (2,5 tahun), sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut di antaranya: 

 

  1. Menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama; 
  2. Apabila pemerintahan hasil pemilu nasional serentak memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu lokal serentak kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu nasional yang pada gilirannya menghasilkan sinergi pemerintahan nasional-regional-lokal; 
  3. Sebaliknya, jika pemerintahan hasil pemilu nasional serentak berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu lokal serentak; 
  4. Terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;
  5. Isu politik lokal yang selama ini tenggelam dapat terangkat melalui pemilu lokal; 
  6. Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partainya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan); 
  7. Skema pemilu serentak nasional terpisah yang direkomendasikan ini akan memudahkan prosedur elektoral dan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan partai politik sehingga memungkinkan penyelenggara dan peserta pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu;
  8. Mendorong partai-partai politik bekerja secara efektif akibat adanya peluang bagi mereka untuk memenangkan calon presiden, karena syarat pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan dan; 
  9. Skema pemilu serentak nasional terpisah ini menjanjikan peluang yang besar bagi elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.
  10. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada  pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang  lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

 

Jakarta, 10 Desember 2019

 

 

Alamat Pengurus Pusat AIPI

Gedung Widya Graha LIPI, Lt.III

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan

Tlp: 021- 525 1542 ext. 2367

Twitter: @aipipolitik |Website: www.aipi-politik.org

 

 

 

 

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) adalah organisasi para sarjana ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saat ini AIPI berusia 34 tahun sejak didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985. Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI terus berkiprah dalam mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak ringan. Kiprah AIPI dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai penyelenggaraan Seminar Nasional secara periodik dalam mengulas isu-isu politik strategis dan kontemporer serta pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Tradisi setiap Kongres AIPI yang disertai dengan Seminar Nasional terus terjaga hingga pelaksanaan Seminar Nasional ke XXVIII di Jakarta pada 10 Desember 2019 dengan tema: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Indonesia ke Depan. Tema tersebut dianggap sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, khususnya di saat elit politik mulai phobia dengan pemilihan umum yang langsung karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik elit dan partai politik tertentu. Seminar Nasional yang menghadirkan berbagai ahli di bidang politik dan pemerintahan, menilai bahwa pemilihan umum secara langsung adalah pemilu yang terbaik dalam sistem demokrasi.

Para ahli politik yang tergabung dalam AIPI berpandangan, mengganti format pemilihan umum secara langsung menjadi tidak langsung adalah wujud dari kemunduran bagi demokrasi Indonesia, bertentangan dengan semangat reformasi 1998 sebagai tonggak sejarah baru bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga marwah demokrasi kita, maka kedaulatan rakyat harus menjadi fondasi sekaligus akar tunjang demokrasi Indonesia. Dalam kaitan tersebut AIPI memandang bahwa pemilu langsung dalam wujud pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden; anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), serta kepala daerah (pilkada) tidak perlu diganti dengan model pemilihan secara tidak langsung. Tidak ada satu pun argumen yang masuk akal untuk membenarkan perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Praktik pemilihan secara tidak langsung adalah bentuk pembajakan para elit oligarkis terhadap demokrasi. Selain akan memundurkan demokrasi kita, secara perlahan tetapi pasti pembajakan elit oligarkis terhadap demokrasi pada akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepala daerah dipilih oleh parlemen lokal (DPRD), dan masa jabatan presiden tiga periode, bukan hanya menjadi anomali, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Reformasi 1998.

 

Dalam suasana politik saat ini, AIPI memandang bahwa demokrasi perwakilan dengan sistem pemilihan secara langsung adalah pilihan yang sudah tepat bagi bangsa Indonesia. Kalau pun terjadi penyimpangan dalam demokrasi, bukan demokrasi yang harus “dimatikan”, tetapi instrumen demokrasi dan para aktor demoksilah yang harus diperbaiki dan membenahi diri. Dalam konteks itu, AIPI menilai bahwa penguatan institusi-institusi demokrasi seperti parlemen, partai politik, media (pers) dan kekuatan civil society perlu menjadi agenda Pemerintah dalam rangka menumbuhkan demokrasi yang sehat, damai dan berintegritas. Begitu pula pendidikan karakter bagi para aktor demokrasi, khususnya di lingkungan partai politik, parlemen, dan pemerintahan, adalah agenda yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Dalam rangka perbaikan institusi demokrasi, khususnya parlemen dan partai politik, serta peningkatan kualitas kepemimpinan politik di tingkat nasional dan lokal dibutuhkan format keserentakan pemilihan umum yang dapat mendorong di satu sisi menguatnya demokrasi presidensial, dan di sisi lain tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik. Dalam kaitan ini, Seminar Nasional AIPI ke XXVIII di Jakarta menilai bahwa skema keserentakan pemilu perlu ditata ulang, bukan lagi dalam bentuk pemilu 5 kotak seperti praktik Pemilu Serentak 2019. Mengapa perlu ditata ulang? Setidaknya ada 4 alasan, pertama, skema Pemilu Serentak 2019 hasilnya tidak jauh berbeda dengan skema pemilu terpisah antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kedua, Pemilu Serentak 2019 menghasilkan format politik “anomali” akibat dipaksakannya syarat ambang batas pencalonan presiden (20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional) sehingga menimbulkan polarisasi politik yang tajam di tingkat masyarakat sebagai karena masyarakat dihadapkan pada dua pilihan calon yang antagonis dan ekstrem. Ketiga, Pemilu Serentak 2019 juga gagal mendorong lahirnya koalisi politik permanen sebagai rule of the game dalam berdemokrasi, karena format koalisi terdidistorsi oleh wacana elit bahwa pembentukan koalisi hanya untuk pencalonan presiden/wakil presiden, dan bukan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan. Keempat, Pemilu 5 kotak, di mana pileg menggunakan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak dan diikuti oleh 16 parpol, menyebabkan beban penyelenggara pemilu menumpuk sehingga berdampak pada kualitas demokrasi pemilu yang masih prosedural belum beranjak menuju ke demokrasi elektoral yang substansial. Dari sisi prosedur elektoral pun Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai masalah, khususnya meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK). Kualitas prosedur elektoral juga menyebabkan munculnya perdebatan hasil pemilu yang sangat tajam dari kedua belah kubu.

Dalam rangka mendorong aspek penyederhanaan prosedur elektoral di satu sisi, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang lebih baik, AIPI memandang format keserentakan pemilihan umum ke depan perlu diubah menjadi Pemilu Serentak Nasional secara terpisah dengan Pemilu Serentak Lokal. Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden (dan wakilnya) serta memilih anggota DPR dan DPD secara serentak pada waktu yang sama. Sedangkan pemilu lokal/daerah yang berlangsung 30 bulan (2,5 tahun) setelah pemilu nasional serentak, diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur. bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang sama secara bersamaan atau serentak.

Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan (2,5 tahun), sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut di antaranya:

 

1.            Menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama;

2.            Apabila pemerintahan hasil pemilu nasional serentak memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu lokal serentak kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu nasional yang pada gilirannya menghasilkan sinergi pemerintahan nasional-regional-lokal;

3.            Sebaliknya, jika pemerintahan hasil pemilu nasional serentak berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu lokal serentak;

4.            Terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;

5.            Isu politik lokal yang selama ini tenggelam dapat terangkat melalui pemilu lokal;

6.            Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partainya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan);

7.            Skema pemilu serentak nasional terpisah yang direkomendasikan ini akan memudahkan prosedur elektoral dan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan partai politik sehingga memungkinkan penyelenggara dan peserta pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu;

8.            Mendorong partai-partai politik bekerja secara efektif akibat adanya peluang bagi mereka untuk memenangkan calon presiden, karena syarat pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan dan;

9.            Skema pemilu serentak nasional terpisah ini menjanjikan peluang yang besar bagi elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.

10.        Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada  pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang  lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

 

 

Jakarta, 10 Desember 2019

 

 

 

 


Alamat Pengurus Pusat AIPI

Gedung Widya Graha LIPI, Lt.III

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan

Tlp: 021- 525 1542 ext. 2367

Twitter: @aipipolitik |Website: www.aipi-politik.org

Alfitra Salam kembali Pimpin AIPI

kongres

Keberhasilan memimpin Asosiasi Ilmu Poltik Indonesia (Aipi) selama 5 tahun menghantarkan kembali Dr. Alfitra Salamm Apu sebagai ketua umum periode 2019-2023. Kongres yang berlangsung pada Senin 9 Desember 2019 di Hotel Sahid Sudirman dihadiri oleh pengurus cabang Aipi se indoensia beserta pengurus pusat.

 

Tepilihnya kembali anggota DKPP itu sejak awal sudsh terbaca. Ketika masing-masing pengurus cabang memberikan pandangan umum atas laporan pertengungjawban pengurus AIPI periode 2015-2019 secara mayoritas memberikan apresiasi atas kinerja ketua umum serta dengan mudah menerima laporan pertengungkawban tersebut. Sidang yang dipimpin ketua Aipi Semarang Dr Nur Hidayat Sardini itu akhirnya secara bulat meminta dan memilih kembali peneliti pada pusat penelitian politik LIPI itu menjabat untuk periode kedua.

 

Pengurus Pusat AIPI Ferry Daud Liando memberikan apresiasi terhadap peserta kongres yang masih mempercayakan Pak Alfitra sebagai ketua. "Ditengah kesibukan sebagai anggota DKPP RI, Pak Alfitra masih mampu meluangkan waktu mengorganisir Aipi", kata Dosen Fisip Unsrat Manado itu. Sajumlah pengurus cabang terbentuk dan terkonsolidasi kembali. Aipi adalaj organisasi yang terdiri dari para ilmuwan2 politik, adminsitrasi negara, hubuhhan internasional. Arah kerja Aipi adalah 1. AIPI mendorong pengembangan ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hubungan internasional melalui kajian-kajian ilmiah, baik yang dilakukan sendiri atau kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki ketiga program studi tersebut


AIPI mendorong munculnya gagasan atau ide-ide tentang pembentukan teori-teori politik berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.


0. AIPI melakukan pemutakhiran pemikiran dan teori-teori menyangkut ketiga bidang keilmuan tersebut, khususnya yang berkembang di dunia internasional seperti Amerika Serikat dan Eropa.


Kemudian AIPI melakukan pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran politik rakyat akan haknya sebagai warga negara. AIPI memberikan sumbangan pemikiran tentang tatanan kehidupan politik yang demokratis dan memenuhi karakter good governance kepada para pengambil kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam rangkaian kongres akan dilaksanakan pula seminar nasional pada Selasa 10 Desember 2020 yang menghadirkan pembicara Medagri Tito Karnavian dan ketua Kpu Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan (fdl)

kongresbersama

 

Alfitra Salamm Terpilih Kembali Sebagai Ketua Umum AIPI Periode 2019-2023

 

sertijabJakarta,Suara Merdeka.News. – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm resmi terpilih kembali menjadi Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dalam Kongres AIPI ke-10 yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta, Senin, (9/12/19). Kongres dihadiri oleh pengurus cabang dari seluruh Provinsi se-Indonesia beserta pengurus pusat. Keberhasilannya memimpin AIPI selama lima (5) tahun mengantarkan Dr. Alfitra Salamm kembali menjadi Ketua Umum Periode 2019-2023.

 

Terpilihnya kembali anggota DKPP itu sejak awal sudah terbaca saat masing-masing pengurus cabang memberikan pandangan umum atas laporan pertangungjawaban Pengurus AIPI Periode 2015-2019 ini. Mayoritas pengurus cabang AIPI se-Indonesia memberikan apresiasi atas kinerja ketua umum dan menerima laporan pertangungjawaban tersebut.

 

Sidang yang dipimpin ketua AIPI Semarang, Dr Nur Hidayat Sardini secara aklamasi meminta dan memilih kembali Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini menjabat untuk periode kedua. Pengurus Pusat AIPI, Dr. Ferry Daud Liando memberikan apresiasi terhadap peserta kongres yang masih mempercayakan Alfitra sebagai ketua.

 

“Di tengah kesibukan sebagai anggota DKPP RI, Pak Alfitra masih mampu meluangkan waktu mengorganisir AIPI. Sejumlah pengurus cabang terbentuk dan terkonsolidasi kembali”, kata Ferry.

 

AIPI adalah organisasi yang terdiri dari para ilmuan-ilmuan politik, administrasi negara, hubungan internasional. AIPI sebagai organisasi memiliki arah kerja, pertama AIPI mendorong pengembangan ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hubungan internasional melalui kajian-kajian ilmiah, baik yang dilakukan sendiri atau kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki ketiga program studi tersebut.

 

Kedua, AIPI mendorong munculnya gagasan atau ide-ide tentang pembentukan teori-teori politik berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Ketiga, AIPI melakukan pemutakhiran pemikiran dan teori-teori menyangkut ketiga bidang keilmuan tersebut, khususnya yang berkembang di dunia internasional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Keempat, melakukan pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran politik rakyat akan haknya sebagai warga negara. Dan kelima, AIPI memberikan sumbangan pemikiran tentang tatanan kehidupan politik yang demokratis dan memenuhi karakter good governance kepada para pengambil kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun lokal.

 

Dalam rangkaian kongres akan dilaksanakan pula seminar nasional pada Selasa 10 Desember 2019 yang menghadirkan pembicara Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Ketua KPU, Arief Budiman.

 

Organisasi profesi yang pernah diketuai oleh Almarhum Dr Alfian, Prof. Nazarudin Samsudin, Prof. Ryaas Rasyid dan telah berdiri sejak tahun 1985 ini secara berkala menerbitkan jurnal Ilmu Politik dan seminar-seminar nasional yang pada umumnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

 

Dalam sambutannya saat penutupan Kongres AIPI, Alfitra menyatakan siap dan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan organisasi yang sudah baik. Selain itu, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), itu juga akan lebih banyak memberikan kontribusi pemikiran untuk pemerintahan saat ini

“Saya siap untuk bekerjasama dengan semua pihak dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik. Kedepannya juga akan lebih banyak memberikan pemikiran untuk pemerintahan agar lebih lebih baik lagi,” ujar Alfitra Salamm. Alfitra yang saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Squash Indonesia dan Ketua Umum BAPOR Korpri ini semakin optimis dengan pengurus baru dibawah kepemimpinannya ini akan bekerja lebih baik lagi kedepannya.(bn/69)

Sumber berita: https://suaramerdeka.news/alfitra-salamm-terpilih-kembali-sebagai-ketua-umum-aipi-periode-2019-2023/

 

Daftar Makalah Diskusi Panel Semnas ke-28 AIPI

Panel 1.a

Topik : Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Download Paper Panel 1.a

 

 

Panel 1.b
Topik : Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Download Paper Panel 1.b

 

 

Panel 2
Topik : Tantangan Demokrasi Indonesia Ke Depan

Download Paper Panel 2

 

 

Pengumuman Daftar Makalah Call For Paper Seminar Nasional XXVIII AIPI, Jakarta 10 Desember 2019

Terima kasih kepada para partisipan yang telah mengirimkan makalahnya untuk Seminar Nasional AIPI ke-28. Panitia telah melakukan seleksi buta (blind review) terhadap 58 naskah yang masuk, dengan masing-masing naskah direview oleh dua orang reviewer dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Naskah sesuai dengan topik seminar nasional
  2. Naskah memuat kebaruan (novelty) dari penelitian/tulisan yang sudah banyak dilakukan sebelumnya
  3. Memuat permasalahan, tujuan, dan argumentasi kenapa hal tersebut penting untuk dibahas secara jelas dan singkat

Berdasarkan kriteria di atas, berikut adalah daftar 32 (tiga puluh dua) Nama dan Judul naskah yang lolos (urutan secara acak) seleksi dan dapat dipresentasikan pada Seminar Nasional XXVIII AIPI, tanggal 10 Desember 2019 di  hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

No

Pemakalah

Lembaga/Instansi

Judul Makalah

1

Maskup Asyadi

KPU Kabupaten Semarang

Asas Legalitas Foto C1 Plano Pengawas TPS dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

2

  1. Aminuddin Kasim
  2. Ahkam Jayadi
  3. Supriyadi
 
  1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako
  2. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar
  3. Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Tata Kelola Pemilu 2019 Dari Perspektif Regulasi Dana Kampanye Dan Pembatalan Parpol Peserta Pemilu

3

  1. Andi Setiawan, S.IP, M.Si
  2. Hilmi Handala

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

4

Guid Cardi

Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urgensi Perbaikan Administrasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara: Refleksi Pemilu 2019

5

  1. Zainuddin Syarif
  2. Abd Hannan
  1. Direktur Pascasarjana IAIN Madura
  2. IAIN Madura

Penguatan Sistem Proporsional Terbuka Melalui Regulasi dana Kampanye Kolektif untuk Pemilu yang Transparan dan Berkeadilan

6

Muhammad Johan Komara

 

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) - DIY

Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

7

Sholahuddin Al-Fatih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Penyederhanaan Tata Kelola Pemilu Melalui Parliamentary Threshold

8

Muhammad Nuh Ismanu

Mahasiswa Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Kesinambungan Problematik
Proses Penetapan DPT (daftar pemilih tetap)
pada Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019

9

Rizki Zakaria

Mahasiswa Semester 3 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pemanfaatan Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu

10

  1. Hayatul Mughiroh
  2. Aka Juaini
  3. Putra Febriadi Sitorus
  4. Didi Hernadi
 
  1. Komisi pemilihan umum kabupaten merangin
  2. sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten merangin
  3. sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten merangin
  4. sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten merangin

Evaluasi pemungutan suara melalui pos pada pemilu 2019

(studi kasus pemilu luar negeri di malaysia)

11

Triono

FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang, AIPI Cabang Lampung

Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu Di Era Revolusi Industri 4.0

12

Aryo Wasisto

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Menakar Kerja Oposisi dalam Isu-isu Valensi di Lingkaran Oligarki Pascapemilu 2019

13

Sitti Rakhman

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Evaluasi rekapitulasi hasil penghituang suara pemilu serentak tahun 2019

(studi kasus kecamatan cengkareng)

14

Abdurrachman Satrio

Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad

Amandemen Kelima: Menghidupkan Kembali UUD 1945 Versi Asli?

15

Dr. Asrifai, S.Ip., M.Si

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD

Pemilihan Umum Serentak 2019 Dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi

16

Agung Marsallindo, S.IP

Alumni Ilmu Politik Universitas Andalas

Hate Speech Dalam Regulasi Hukum Pemilu di Indonesia

17

1. Prof.Dr.Sri Zul Chairiyah, MA

2. Dr.Ujang Komarudin, Msi

 

1) Universitas Andalas
2) Universitas Al-Azhar Indonesia

Demokratisasi dan Tantangan Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Suatu Analisa Politik Dalam Periode Pemilu Tahun 2009 - 2019

18

Margarita, ST., MM

Komisioner KPU Kota Pangkalpinang, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Rendahnya Politik Perempuan Pemilu Serentak 2019 Kota Pangkalpinang Dan Strategi Penguatan: Partisipasi versus Rekapitulasi

19

Rico Septian Noor

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Pelaksanaan Pemilu Di Era Revolusi Industri 4.0

20

Bearlly Deo Syahputra

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Membangun Selektifitas Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Melalui SOSDANSI Guna Melahirkan Lembaga Legislatif Berintegritas

21

Efriza

Dosen Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) dan Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jakarta

Ancaman Amandemen UUD 1945: Surutnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Kedaulatan Parlemen

22

  1. Kukuh Setyo Pambudi
  2. Maryanti
  3. Endri Ahmadi

Damai Dan Resolusi Konflik
Universitas Pertahanan

Perekat Identitas Indonesia di Tengah Arus Rivalitas

Menyongsong PILKADA Serentak tahun 2020

23

  1. Zsabrina Marchsya Ayunda
  2. Okta Rina Fitri

Komnas HAM RI

Tinjauan Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada PEMILU 2019

24

Arif Susanto

Analis Politik Exposit Strategic, Dosen LSPR Jakarta

Demokrasi dalam Tawanan Oligarki

25

  1. Zulkifli Aspan
  2. Wiwin Suwandi
  1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS)
  2. Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi

Pembatasan Dan Pencabutan Hak Politik Sebagai Alternatif
Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Berat Pemilu

26

  1. Tatang Sudrajat
  2. Mukhsin Al-Fikri
  3. Tresya Wulandari

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung

Masa Depan Dan Tantangan Implementasi Kebijakan Netralitas Tni Dalam Pemilu

27

  1. Rusdi J. Abbas
  2. Rahmadha Akbar Syah
  1. Dosen Hubungan Internasional Universitas Pertamina
  2. Mahasiswa Sarjana Hubungan Internasional Univeristas Pertamina.

Analisis Pseudo Populist Argentina dan Indonesia: Serta Pengaruh Post Truth Media Dalam Melegitimasi Pseudo Populist di Indonesia

28

  1. Josua Satria Collins
  2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Mahasiswa Universitas Indonesia

Pembatasan Xenophobia sebagai Fenomena Global dalam Pemilihan Umum di Indonesia

29

Efri Nofrita, Agustian

KPU Provinsi Sumatera Barat

Simplikasi Birokrasi Proses Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Pemilu Melalui Sistem Elektronik

30

Dr. Slamet Riadi, M.Si

Rusmawaty Bte. Rusdin, S.Sos.M.Si

Dosen Universitas Tadulako Palu

Masalah Dan Solusi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

31

Ummi Wahyuni

KPU Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Hambatan Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bogor

32

Jovano Deivid Oleyver Palenewen

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Palangka Raya

Judul: Evaluasi Pemilhan Umum 2019: Suatu Tinjauan Proses Pelaksanaan Pemilu

Kami ucapkan selamat kepada 32 peserta yang naskahnya telah lolos seleksi dan berkesempatan untuk mempresentasikannya dalam Seminar Nasional AIPI ke-28 tanggal 10 Desember 2019 di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

 

Hormat kami,
Tim Penilai Naskah

Call for Papers Seminar Nasional XXVIII AIPI

Call for Papers

Seminar Nasional XXVIII AIPI

 

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019


DAN TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA KE DEPAN

  

Pemilu serentak yang baru saja berlalu memberi banyak pelajaran berharga, khususnya bagi kehidupan politik bangsa. Meski pada umumya berjalan dengan baik dan diakui oleh mayoritas masyarakat sebagai pemilu yang demokratis, namun beragam kelemahan tak pelak masih terasakan. Di antara yang kerap mendapat sorotan dari pelaksanaan pemilu yang kerap disebut “pemilu borongan” ini adalah fokus masyarakat lebih kepada pemilu presiden, yang menyebabkan pemilu legislatif menjadi tersisih dan seolah kehilangan makna.

Masa kampanye yang cukup lama tidak juga memberikan banyak kesempatan bagi rakyat. Sehingga prosesi elektoral yang harusnya memberikan banyak pemahaman tentang latar belakang caleg (baik DPR, DPRD atau DPD) berikut programnya, menjadi tampak sia-sia karena masyarakat cenderung menjadi asal pilih karena minimnya informasi tentang kandidat yang didapatkan. Situasi ini akhirnya mengerdilkan makna pemilu sebagai saluran seleksi dan pemberian wewenang oleh rakyat kepada para wakil rakyat yang dipercayainya.

Para caleg berikut partai sendiri juga merasa kesulitan, mengingat konsentrasi mereka terpecah karena harus turut memperjuangkan kandidat presiden dan wapres yang didukungnya, di samping dirinya sendiri. Juga bagi mereka pelaksanaan pemilu saat ini diakui jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Bahkan sebagian dari mereka menilai bahwa kondisi pemilu kita saat ini menjadi semakin “brutal” atau “barbar”. Seharusnya semakin beranjak usia reformasi, kualitas pemilu kita menjadi lebih baik. Namun justru sebaliknya, pemilu kita menjadi semakin mendapat sorotan karena tidak juga memperlihatkan gelagat yang membaik.

Selain itu pemilu serentak yang dianggap akan melahirkan efisiensi ini justru tidak terjadi. Pembiayaan pemilu tetap jauh lebih mahal ketimbang Pemilu 2014. Bahkan menimbulkan jatuhnya korban terutama dari pihak pelaksana hingga ribuan orang baik sakit maupun meninggal dunia. Selain itu pemilu kali ini juga tetap menimbulkan banyak pelanggaran klasik yang tak juga tertanggulangi seperti money politics, pemanfaatan ASN dan intimidasi.

Secara umum pelaksanaan pemilu serentak jelas patut mendapat perhatian dan layak dievaluasi. Baik dalam makna yang terkait dengan cara pandang dan perilaku pelaksana, peserta maupun pemilih yang akhirnya berdampak pada kualitas atau substansi pemilu itu sendiri. Maupun terkait dengan rezim sistem pemilu dan partai politik yang terkait langsung dengan eksistensi pemilu. Hingga hal-hal yang terkait dengan keberadaan elemen non-politik, budaya dan beragam dampak yang ditimbulkan menjelang, saat dan setelah pelaksanaan pemilu.

Dalam pada itu, pemilu yang berlangsung kali ini pada dasarnya tidak berada dalam ruang hampa. Pemilu merupakan sebuah noktah bahkan cerminan dari perjalanan kepolitikan kita (khususnya perjalanan kehidupan demokrasi), yang sayangnya dari sisi kualitas belum pula menunjukkan titik cerah. Kenyataannya demokrasi kita terutama pada 10 tahun terakhir menunjukkan gelagat stagnansi atau bahkan regresi.

Beragam kajian dan indeks hasil survei mengindikasikan problem tersebut. Meski demokrasi telah berjalan dan sebagiannya mengalami cerita sukses, namun kita memiliki banyak persoalan terkait dengan kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan (tendensi oligarki), persoalan pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan (checks and balances), persoalan pemanfaatan jaringan pemerintah, hingga terus berkembangnya politik yang mengulik emosi ketimbang mengedepankan rasionalitas.

Di samping itu kita juga masih punya persoalan terkait media yang bias (biased media), hingga persoalan tentang tingkat pemahaman masyarakat tentang demokrasi itu sendiri. Hal-hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap jalannya pemilihan serentak dan pada akhirnya jalannya pemerintahan yang terbentuk setelahnya. Tidak mengherankan jika pasca pemilihan serentak situasi politik kita dalam perspektif demokrasi substansial juga tidak membaik. Bahkan semakin dikhawatirkan akan menuju penguatan elitisme dan oligarki.

Peristiwa “September 2019” memperlihatkan kuatnya kecenderungan itu. Hal ini kemudian disusul dengan pidato inagurasi presiden yang juga tidak menunjukkan urgensi pembenahan demokrasi, penegakkan HAM ataupun pemberantasan korupsi. Padahal antara pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional di satu sisi, dengan pembangunan demokrasi, HAM dan pemberantasan korupsi di sisi lain seperti layaknya dua sayap pada pesawat terbang.

Penyusunan kabinet masih memperlihatkan fenomena bagi-bagi hasil di antara para pendukung presiden. Yang berpotensi tidak saja menyurutkan efektifitas check and balances tapi juga pada akhirnya performa pemerintahan itu sendiri. Dengan berbagai gejala dan kecenderungan itu tentu saja muncul pertanyaan akan seperti apa kondisi kehidupan politik, berbangsa dan bernegara ke depan. Hal apa saja yang harus kita bersama lakukan untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas demokrasi kita baik dalam makna prosedural dan (apalagi) substansial.

Sehubungan dengan itu Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) akan melakukan kegiatan seminar yang bertujuan menganalisis pelaksanaan pemilu serentak, dan berbagai dampak yang ditimbulkan khususnya terkait dengan penguatan demokrasi saat ini dan di masa datang. Sejurus dengan itu juga akan dibahas mengenai solusi apa yang dapat ditawarakan dalam kacamata teoritis atau praktis terkait dengan persoalan-persoalan tersebut.

Secara spesifik diharapkan dalam seminar kali akan membahas persoalan: (1) Model pemilu serentak yang ideal, (2) Langkah dan Strategi pembenahan dan persiapan terkait Pemilu Serentak di masa datang, (3) Beragam dampak pemilu serentak dan solusinya, (4) Eksistensi dan peran ideal lembaga-lembaga demokrasi pasca Pemilu Serentak, dan (5) Penguatan (kembali) kehidupan demokrasi di Indonesia Pasca Pemilu 2019 ditinjau dari sisi budaya politik, regulasi, sistem, masyarakat sipil, birokrasi dsb.

 

Bentuk Kegiatan

Bentuk Kegiatan adalah seminar satu hari yang terbagi menjadi:

  1. Keynote Speeches
  2. Talkshow Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota
  3. Diskusi Panel: Evaluasi Pemilihan Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan. Diskusi panel akan menampilkan tulisan-tulisan dengan topik beragam.

Evaluasi Pemilu Serentak 2019, dengan topik-topik sebagai berikut:

  • Tata kelola pemilu
  • Logistik
  • Rekapitulasi suara
  • Sengketa Pemilu
  • Kelembagaan penyelenggara pemilu
  • Aspek penanganan pelanggaran pemilu


Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan: Reformasi Dibajak?, dengan topik-topik sebagai berikut:

  • Oligarki yang mengancam demokrasi
  • Eksistensi partai yang belum terlembaga
  • Civil society yang terbelah dan terkooptasi
  • Ancaman amandemen UUD 1945
  • Post-truth and populism in political contestation: comparative perspective
  • Persoalan netralitas aktor keamanan

 

Persyaratan peserta:

  1. Peserta adalah dosen, peneliti dan pengamat, mahasiswa pasca sarjana, penyelenggara pemilu, dan masyarakat umum.
  2. Mengirimkan biodata

 

Persyaratan Penulisan:

  1. Naskah belum pernah dipublikasikan di media lain.
  2. Ditulis dalam bahasa Indonesia secara sistematis, terdiri atas judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka.
  3. Diketik dengan ms.word, ukuran A4, 2500-4000 kata, font Times New Roman, 12 pts, 1,5 spasi.
  4. Nama penulis diikuti oleh nama lembaga penulis, dan alamat email penulis.
  5. Naskah dikirim ke email: pp.aipi [at] gmail.com dengan Subject_Seminar_AIPI2019
  6. Batas pengiriman naskah tanggal 28 November 2019, pengumuman naskah diterima tanggal 2 Desember 2019 dan presentasi makalah 10 Desember 2019.

 

Fasilitas:

  1. Seminar kit
  2. Sertifikat
  3. Konsumsi selama acara berlangsung
  4. Naskah akan dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN 

 

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa/10 Desember 2019

Jam : 08.00 – 17.00 WIB

Tempat : Hotel Sahid Jaya, Jakarta Selatan

 

Panitia tidak menyediakan akomodasi dan transportasi.

 

Narahubung seminar Sdr. Sutan Sorik (Hp: 0812 1900 9750)

 

Fasilitas

a.      Seminar kit

b.      Sertifikat

c.       Konsumsi

d.     Naskah akan dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN