Kegiatan AIPI

Perspektif Jakarta Diskusi “Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat” Populi Center – AIPI – P2P LIPI

 

diskusi-aipi1Foto: Sekretariat PP AIPISeminggu lalu, untuk pertama kalinya warga Jakarta menyaksikan ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernurnya tampil bersamaan dalam debat kandidat yang diadakan oleh KPUD DKI Jakarta. Hal ini mengundang banyak respon dari masyarakat baik dari sisi performa maupun visi, misi dan program yang ditawarkan oleh paslon. Namun bagaimanakah dampak debat kandidat ini mempengaruhi tingkat eletabilitas paslon? Serta program manakah yang paling realistis dan dibutuhkan oleh masyarakat Ibu Kota Jakarta?

 

Untuk membahasnya, Populi Center – AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) – P2P (Pusat Penelitian Politik-LIPI) mengadakan diskusi “Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat” yang diadakan pada Kamis, 19 Januari 2017. Acara ini menghadirkan para pakar sebagai narasumber seperti: Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si (Peneliti Senior LIPI dan Dewan Pembina AIPI); Hikmat Budiman (Sosiolog Ketua Yayasan Interseksi); Usep S. Ahyar (Direktur Popule Center).

 

Dipandu oleh Nona Evita, MA, diskusi ini dibuka dengan pembahasan mengenai pengaruh debat terhadap elektabilitas masing-masing paslon.

 

Prof. Dr. Syamsuddin Haris melihat bahwa debat ini penting dalam tiga hal: sebagai upaya untuk meyakinkan swing voters, memastikan para pendukungnya tetap konsisten mendukung, dan sebagai momen untuk menunjukkan kelebihan masing-masing dibandingkan paslon lain. Sayangnya di dalam debat kali ini, paslon penantang belum berhasil memanfaatkan momen debat untuk menawarkan kebijakan alternatif, selain yang sudah dilakukan oleh petahana.

 

Sementara Hikmat Budiman mengkritisi format dari debat yang dipandangnya terlalu formal dan terlalu banyak batasan. Misalnya, mereka sepakat untuk tidak menyinggung profesi masing-masing calon. Padahal ini penting sebagai track-record, terlebih di UU hanya mengatur tidak boleh ada unsur SARA. KPUD harusnya tidak perlu banyak khawatir terhadap materi debat. Apabila ada pertentangan pendapat, tentu ini wajar dan biarkan masyarakat yang menilai. Lebih jauh beliau juga mengkritisi banyaknya momen yang tidak digunakan paslon untuk menjelaskan program. Dalam hal itu, Ketua Umum AIPI, Dr. Alfitra Salam kemudian mengusulkan agar format debat dievaluasi dengan melihat pengalaman negara-negara lain, misalnya dibuat debat antar gubernur saja, dan baru kemudian wakil gubernur.

 

Senada dengan itu Usep S. Ahyar juga menyayangkandebat kemarin belum dapat digunakan sebagai forum resmi untuk menangkal seluruh isu hoax atau negative campaign. Seharusnya debat bukan hanya menjadi kepentingan memendangkan pilkada, tetapi juga sebagai pendidikan politik. Sementara terkait pengaruh debat terhadap elektabilitas paslon, ia menambahkan bahwa hal ini terkait dengan tiga hal: perilaku pemilih, substansi dan penampilan. Dari ketiga indikator tersebut, debat pertama KPUD kemarin lebih banyak menguntungkan paslon nomor dua dan paslon nomor tiga, karena cukup dapat mengelaborasi program-programnya.

 

diskusi-aipi2Diskusi AIPI (Sumber foto: Sekretariat PP AIPI)Lebih jauh, diskusi kemudian berlanjut kepada seberapa besar pengaruh kasus hukum terhadap elektabilitas paslon. Prof. Dr. Syamsuddin Haris memandang bahwa untuk paslon nomor dua, elektabilitasnya turun bukan karena ditetapkan sebagai tersangka tetapi karena materi tuduhannya yang terkait dengan penodaan agama. Begitu pula dengan dugaan kasus dana bantuan sosial dan pembangunan mesjid yang menjerat salah satu paslon nomor urut satu. Apabila benar terbukti, maka dalam konteks pilkada hal ini akan menguntungkan para pesaingnya. Lebih jauh beliau juga menjelaskan bahwa atensi terhadap pilkada Jakarta begitu besar dengan terlibatnya aktor-aktor besar seperti Prabowo, Megawati dan SBY di balik masing-masing paslon. Atensi yang begitu besar ini seolah meniadakan 100 pilkada lainnya. Padahal atensi juga dibutuhkan pada pilkada-pilkada lain seperti Aceh, Banten, Papua dll karena terkait dengan dinamika kondisi lokal masing-masing daerah.

 

Sementara terkait dengan perilaku pemilih, Hikmat Budiman menyatakan bahwa debat terakhir masih akan menjadi momen yang mempengaruhi pilihan masyarakat, walaupun akan ada banyak juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Tantangannya justru terletak pada format debat yang perlu dirancang untuk tidak menjadi ajang saling serang apalagi mempermasalahkan pernyataan dalam debat sebagai salah satu bentuk penistaan. Waktu yang cukup bagi paslon untuk menjelaskan menjadi pokok yang penting. Oleh karena itu, KPUD perlu juga memikirkan agar waktu debat jangan dibatasi oleh iklan. Terkait dengan itu Prof. Dr. Syamsuddin Haris memandang apabila ada iklan pun, seharunsya yang terkait dengan Pilkada, yaitu seperti mengajak untuk memilih dan lain sebagainya.

 

Usep S. Ahyar juga menekankan mengenai pentingnya pengaturan format debat yang benar-benar dapat mengelaborasi program yang ditawarkan oleh para paslon, sehingga dapat terlihat perbedaan solusi yang ditawarkan antara satu dengan lainnya. Lebih jauh, terkait dengan kasus hukum, ia menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa perilaku pemilih lebih banyak dipengaruhi oleh kasus korupsi daripada kasus hukum. Memang elektabilitas paslon nomor dua turun setelah adanya dugaan kasus hukum, tapi kalau dilihat dari loyal voters-nya, jumlahnya tidak berkurang.

 

Selanjutnya, Hikmat Budiman berharap agar orientasi debat nantinya akan lebih detil dan fokus pada substansi dan program yang ditawarkan. Substansi ini nantinya perlu dikaitkan dengan isu-isu utama kehidupan orang Jakarta yang perlu dieksplorasi secara detil oleh Tim Panelis. Selain itu, penting juga untuk ditekankan bagaimana mengoperasikan konsep konsep besar dan abstrak yang ditawarkan oleh paslon. Bagaimana rencana para paslon untuk menterjemahkannya ke dalam APBD, dan lain sebagainya. Misalnya, bagaimana kemudian rencana pembangunan moral diejawantahkan. Dalam hal ini maka pemilihan panelis menjadi kunci utama.Usep S. Ahyarjuga kembali menekankan bahwa di dalam konsep besar, ketiga paslon akan memiliki pandangan yang serupa, namun yang membedakan adalah menterjemahkannya atau mengoperasikannya. Oleh karena itu, penting untuk lebih detil.

 

Pada sesi terkahir, para narasumber diminta untuk memberikan pandangan terkait siapakah yang layak didaulat sebagai pemenang di debat pertama. Ketiga narasumber memandang bahwa paslon nomor dua memiliki keunggulan dalam program yang diusulkan dan bahasa yang digunakan. Paslon nomor urut tiga memiliki keunggulan di substansi terkait dengan pendidikan. Sementara untuk paslon nomor urut satu kiranya masih perlu mengelaborasi lebih detil mengenai program-program yang ditawarkannya. (dmm)

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found