Kegiatan AIPI

Pernyataan sikap Politik AIPI

 Konferensi Pers AIPI

Pada Seminar Nasional XXVIII AIPI 

“Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan” 

Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta |Selasa, 10 Desember 2019

 

PEMILIHAN LANGSUNG MENUJU DEMOKRASI

SUBSTANSIAL DI INDONESIA

 

aipi new 2020Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) adalah organisasi para sarjana ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saat ini AIPI berusia 34 tahun sejak didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985. Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI terus berkiprah dalam mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak ringan. Kiprah AIPI dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai penyelenggaraan Seminar Nasional secara periodik dalam mengulas isu-isu politik strategis dan kontemporer serta pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Tradisi setiap Kongres AIPI yang disertai dengan Seminar Nasional terus terjaga hingga pelaksanaan Seminar Nasional ke XXVIII di Jakarta pada 10 Desember 2019 dengan tema: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Indonesia ke Depan. Tema tersebut dianggap sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, khususnya di saat elit politik mulai phobia dengan pemilihan umum yang langsung karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik elit dan partai politik tertentu. Seminar Nasional yang menghadirkan berbagai ahli di bidang politik dan pemerintahan, menilai bahwa pemilihan umum secara langsung adalah pemilu yang terbaik dalam sistem demokrasi. 

Para ahli politik yang tergabung dalam AIPI berpandangan, mengganti format pemilihan umum secara langsung menjadi tidak langsung adalah wujud dari kemunduran bagi demokrasi Indonesia, bertentangan dengan semangat reformasi 1998 sebagai tonggak sejarah baru bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga marwah demokrasi kita, maka kedaulatan rakyat harus menjadi fondasi sekaligus akar tunjang demokrasi Indonesia. Dalam kaitan tersebut AIPI memandang bahwa pemilu langsung dalam wujud pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden; anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), serta kepala daerah (pilkada) tidak perlu diganti dengan model pemilihan secara tidak langsung. Tidak ada satu pun argumen yang masuk akal untuk membenarkan perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Praktik pemilihan secara tidak langsung adalah bentuk pembajakan para elit oligarkis terhadap demokrasi. Selain akan memundurkan demokrasi kita, secara perlahan tetapi pasti pembajakan elit oligarkis terhadap demokrasi pada akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepala daerah dipilih oleh parlemen lokal (DPRD), dan masa jabatan presiden tiga periode, bukan hanya menjadi anomali, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Reformasi 1998.

Dalam suasana politik saat ini, AIPI memandang bahwa demokrasi perwakilan dengan sistem pemilihan secara langsung adalah pilihan yang sudah tepat bagi bangsa Indonesia. Kalau pun terjadi penyimpangan dalam demokrasi, bukan demokrasi yang harus “dimatikan”, tetapi instrumen demokrasi dan para aktor demoksilah yang harus diperbaiki dan membenahi diri. Dalam konteks itu, AIPI menilai bahwa penguatan institusi-institusi demokrasi seperti parlemen, partai politik, media (pers) dan kekuatan civil society perlu menjadi agenda Pemerintah dalam rangka menumbuhkan demokrasi yang sehat, damai dan berintegritas. Begitu pula pendidikan karakter bagi para aktor demokrasi, khususnya di lingkungan partai politik, parlemen, dan pemerintahan, adalah agenda yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Dalam rangka perbaikan institusi demokrasi, khususnya parlemen dan partai politik, serta peningkatan kualitas kepemimpinan politik di tingkat nasional dan lokal dibutuhkan format keserentakan pemilihan umum yang dapat mendorong di satu sisi menguatnya demokrasi presidensial, dan di sisi lain tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik. Dalam kaitan ini, Seminar Nasional AIPI ke XXVIII di Jakarta menilai bahwa skema keserentakan pemilu perlu ditata ulang, bukan lagi dalam bentuk pemilu 5 kotak seperti praktik Pemilu Serentak 2019. Mengapa perlu ditata ulang? Setidaknya ada 4 alasan, pertama, skema Pemilu Serentak 2019 hasilnya tidak jauh berbeda dengan skema pemilu terpisah antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kedua, Pemilu Serentak 2019 menghasilkan format politik “anomali” akibat dipaksakannya syarat ambang batas pencalonan presiden (20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional) sehingga menimbulkan polarisasi politik yang tajam di tingkat masyarakat sebagai karena masyarakat dihadapkan pada dua pilihan calon yang antagonis dan ekstrem. Ketiga, Pemilu Serentak 2019 juga gagal mendorong lahirnya koalisi politik permanen sebagai rule of the game dalam berdemokrasi, karena format koalisi terdidistorsi oleh wacana elit bahwa pembentukan koalisi hanya untuk pencalonan presiden/wakil presiden, dan bukan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan. Keempat, Pemilu 5 kotak, di mana pileg menggunakan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak dan diikuti oleh 16 parpol, menyebabkan beban penyelenggara pemilu menumpuk sehingga berdampak pada kualitas demokrasi pemilu yang masih prosedural belum beranjak menuju ke demokrasi elektoral yang substansial. Dari sisi prosedur elektoral pun Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai masalah, khususnya meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK). Kualitas prosedur elektoral juga menyebabkan munculnya perdebatan hasil pemilu yang sangat tajam dari kedua belah kubu.

Dalam rangka mendorong aspek penyederhanaan prosedur elektoral di satu sisi, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang lebih baik, AIPI memandang format keserentakan pemilihan umum ke depan perlu diubah menjadi Pemilu Serentak Nasional secara terpisah dengan Pemilu Serentak Lokal. Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden (dan wakilnya) serta memilih anggota DPR dan DPD secara serentak pada waktu yang sama. Sedangkan pemilu lokal/daerah yang berlangsung 30 bulan (2,5 tahun) setelah pemilu nasional serentak, diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur. bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang sama secara bersamaan atau serentak.

Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan (2,5 tahun), sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut di antaranya: 

 

  1. Menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama; 
  2. Apabila pemerintahan hasil pemilu nasional serentak memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu lokal serentak kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu nasional yang pada gilirannya menghasilkan sinergi pemerintahan nasional-regional-lokal; 
  3. Sebaliknya, jika pemerintahan hasil pemilu nasional serentak berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu lokal serentak; 
  4. Terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;
  5. Isu politik lokal yang selama ini tenggelam dapat terangkat melalui pemilu lokal; 
  6. Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partainya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan); 
  7. Skema pemilu serentak nasional terpisah yang direkomendasikan ini akan memudahkan prosedur elektoral dan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan partai politik sehingga memungkinkan penyelenggara dan peserta pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu;
  8. Mendorong partai-partai politik bekerja secara efektif akibat adanya peluang bagi mereka untuk memenangkan calon presiden, karena syarat pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan dan; 
  9. Skema pemilu serentak nasional terpisah ini menjanjikan peluang yang besar bagi elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.
  10. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada  pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang  lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

 

Jakarta, 10 Desember 2019

 

 

Alamat Pengurus Pusat AIPI

Gedung Widya Graha LIPI, Lt.III

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan

Tlp: 021- 525 1542 ext. 2367

Twitter: @aipipolitik |Website: www.aipi-politik.org

 

 

 

 

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) adalah organisasi para sarjana ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saat ini AIPI berusia 34 tahun sejak didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985. Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI terus berkiprah dalam mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak ringan. Kiprah AIPI dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai penyelenggaraan Seminar Nasional secara periodik dalam mengulas isu-isu politik strategis dan kontemporer serta pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Tradisi setiap Kongres AIPI yang disertai dengan Seminar Nasional terus terjaga hingga pelaksanaan Seminar Nasional ke XXVIII di Jakarta pada 10 Desember 2019 dengan tema: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Indonesia ke Depan. Tema tersebut dianggap sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, khususnya di saat elit politik mulai phobia dengan pemilihan umum yang langsung karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik elit dan partai politik tertentu. Seminar Nasional yang menghadirkan berbagai ahli di bidang politik dan pemerintahan, menilai bahwa pemilihan umum secara langsung adalah pemilu yang terbaik dalam sistem demokrasi.

Para ahli politik yang tergabung dalam AIPI berpandangan, mengganti format pemilihan umum secara langsung menjadi tidak langsung adalah wujud dari kemunduran bagi demokrasi Indonesia, bertentangan dengan semangat reformasi 1998 sebagai tonggak sejarah baru bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga marwah demokrasi kita, maka kedaulatan rakyat harus menjadi fondasi sekaligus akar tunjang demokrasi Indonesia. Dalam kaitan tersebut AIPI memandang bahwa pemilu langsung dalam wujud pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden; anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), serta kepala daerah (pilkada) tidak perlu diganti dengan model pemilihan secara tidak langsung. Tidak ada satu pun argumen yang masuk akal untuk membenarkan perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Praktik pemilihan secara tidak langsung adalah bentuk pembajakan para elit oligarkis terhadap demokrasi. Selain akan memundurkan demokrasi kita, secara perlahan tetapi pasti pembajakan elit oligarkis terhadap demokrasi pada akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepala daerah dipilih oleh parlemen lokal (DPRD), dan masa jabatan presiden tiga periode, bukan hanya menjadi anomali, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Reformasi 1998.

 

Dalam suasana politik saat ini, AIPI memandang bahwa demokrasi perwakilan dengan sistem pemilihan secara langsung adalah pilihan yang sudah tepat bagi bangsa Indonesia. Kalau pun terjadi penyimpangan dalam demokrasi, bukan demokrasi yang harus “dimatikan”, tetapi instrumen demokrasi dan para aktor demoksilah yang harus diperbaiki dan membenahi diri. Dalam konteks itu, AIPI menilai bahwa penguatan institusi-institusi demokrasi seperti parlemen, partai politik, media (pers) dan kekuatan civil society perlu menjadi agenda Pemerintah dalam rangka menumbuhkan demokrasi yang sehat, damai dan berintegritas. Begitu pula pendidikan karakter bagi para aktor demokrasi, khususnya di lingkungan partai politik, parlemen, dan pemerintahan, adalah agenda yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Dalam rangka perbaikan institusi demokrasi, khususnya parlemen dan partai politik, serta peningkatan kualitas kepemimpinan politik di tingkat nasional dan lokal dibutuhkan format keserentakan pemilihan umum yang dapat mendorong di satu sisi menguatnya demokrasi presidensial, dan di sisi lain tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik. Dalam kaitan ini, Seminar Nasional AIPI ke XXVIII di Jakarta menilai bahwa skema keserentakan pemilu perlu ditata ulang, bukan lagi dalam bentuk pemilu 5 kotak seperti praktik Pemilu Serentak 2019. Mengapa perlu ditata ulang? Setidaknya ada 4 alasan, pertama, skema Pemilu Serentak 2019 hasilnya tidak jauh berbeda dengan skema pemilu terpisah antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kedua, Pemilu Serentak 2019 menghasilkan format politik “anomali” akibat dipaksakannya syarat ambang batas pencalonan presiden (20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional) sehingga menimbulkan polarisasi politik yang tajam di tingkat masyarakat sebagai karena masyarakat dihadapkan pada dua pilihan calon yang antagonis dan ekstrem. Ketiga, Pemilu Serentak 2019 juga gagal mendorong lahirnya koalisi politik permanen sebagai rule of the game dalam berdemokrasi, karena format koalisi terdidistorsi oleh wacana elit bahwa pembentukan koalisi hanya untuk pencalonan presiden/wakil presiden, dan bukan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan. Keempat, Pemilu 5 kotak, di mana pileg menggunakan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak dan diikuti oleh 16 parpol, menyebabkan beban penyelenggara pemilu menumpuk sehingga berdampak pada kualitas demokrasi pemilu yang masih prosedural belum beranjak menuju ke demokrasi elektoral yang substansial. Dari sisi prosedur elektoral pun Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai masalah, khususnya meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK). Kualitas prosedur elektoral juga menyebabkan munculnya perdebatan hasil pemilu yang sangat tajam dari kedua belah kubu.

Dalam rangka mendorong aspek penyederhanaan prosedur elektoral di satu sisi, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang lebih baik, AIPI memandang format keserentakan pemilihan umum ke depan perlu diubah menjadi Pemilu Serentak Nasional secara terpisah dengan Pemilu Serentak Lokal. Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden (dan wakilnya) serta memilih anggota DPR dan DPD secara serentak pada waktu yang sama. Sedangkan pemilu lokal/daerah yang berlangsung 30 bulan (2,5 tahun) setelah pemilu nasional serentak, diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur. bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang sama secara bersamaan atau serentak.

Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan (2,5 tahun), sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut di antaranya:

 

1.            Menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama;

2.            Apabila pemerintahan hasil pemilu nasional serentak memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu lokal serentak kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu nasional yang pada gilirannya menghasilkan sinergi pemerintahan nasional-regional-lokal;

3.            Sebaliknya, jika pemerintahan hasil pemilu nasional serentak berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu lokal serentak;

4.            Terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;

5.            Isu politik lokal yang selama ini tenggelam dapat terangkat melalui pemilu lokal;

6.            Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partainya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan);

7.            Skema pemilu serentak nasional terpisah yang direkomendasikan ini akan memudahkan prosedur elektoral dan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan partai politik sehingga memungkinkan penyelenggara dan peserta pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu;

8.            Mendorong partai-partai politik bekerja secara efektif akibat adanya peluang bagi mereka untuk memenangkan calon presiden, karena syarat pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan dan;

9.            Skema pemilu serentak nasional terpisah ini menjanjikan peluang yang besar bagi elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.

10.        Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada  pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang  lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.

 

 

Jakarta, 10 Desember 2019

 

 

 

 


Alamat Pengurus Pusat AIPI

Gedung Widya Graha LIPI, Lt.III

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan

Tlp: 021- 525 1542 ext. 2367

Twitter: @aipipolitik |Website: www.aipi-politik.org

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found