Siaran Pers Asosisasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) “Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia”

stempel2Hari Rabu, 22 April 2020, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) mengadakan diskusi online bertema Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia.

 

Seperti diketahui, corona ini adalah fase baru yang tidak hanya berdampak pada ekonomi saja melainkan juga pada aspek sosial politik. Diskusi membahas evaluasi sekaligus apa yang harus dilakukan kedepannya oleh pemerintah agar dapat meringankan pandemi Corona yang sedang menjangkit negeri ini.

 

Diskusi ini membahas beberapa sudut pandang. Pertama dari sudut pandang kesehatan, dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D, menekankan bahwa kesehatan publik itu tidak lepas dari politik. Banyak regulasi regulasi yang membahas soal kesehatan publik. Banyak negara pun menjadikan kesehatan publik sebagai isu politik.

 

Bersama dengan timnya, dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D membuat suatu penelitian yang memuat banyak informasi berkaitan dengan penyebaran Covid-19. Beliau dan tim bahkan sudah mengantisipasi ada pandemi ini di Indonesia sejak bulan Februari lalu. Dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D membahas soal perjalanan pandemi ini.

 

Menurut beliau, perjalanan pandemi sangat tergantung pada intensitas intervensi pemerintah. Semakin tinggi intensitas intervensi, semakin landai grafik perjalanan pandemi ini sehingga fasilitas kesehatan bisa menampung orang yang terjangkit virus Corona.

Sebaliknya apabila intensitas intervensi rendah, maka masyarakat yang terjangkit akan lebih banyak dari daya tampung fasilitas kesehatan. Akhirnya banyak orang yang terinfeksi tidak bisa ditangani.

 

Lebih lanjut intervensi yang dimaksud oleh dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D adalah perlu adanya edukasi publik yang masif dan terus menerus dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu Pembatasan Sosial Berskala Besar


(PSBB) juga perlu dilakukan skala nasional dengan benar dan terukur serta perlu ada peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan agar dapat menekan angka kematian.

Dari segi otonomi daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan menyebut bahwa Corona ini juga menguji relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kasus Corona ini, pemerintah daerah sepertinya dibatasi oleh pemerintah pusat padahal otonomi daerah sudah diatur dalam UU Otonomi Daerah dan itu adalah salah satu amanah reformasi.

 

Prof. Djohermansyah Djohan menyebut bahwa seharusnya pemerintah pusat harus mempunyai kebijakan yang high strategi dan mampu berkomunikasi dengan kepala daerah yang betul-betul mengetahui tentang kondisi lapangan di daerahnya.

 

Prof. Djohermansyah Djohan pun berharap bahwa pemerintah pusat dapat mendengarkan masukan-masukan dari kepala daerah. “Masih ada peluang dengan strong leadership,” ujarnya.

 

Namun Dr. Philips J. Vermonte berkata lain. Kita memang mengharapkan desentralisasi, namun dalam konteks penanganan bencana harus tersentralisasi. “Harus ada kesatuan pandangan terhadap siapa mengerjakan apa dan kapasitas daerah juga berbeda-beda,” sanggah Dr. Philips J. Vermonte.

 

Dari segi hubungan internasional, Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A, Ph.D, menyebut pandemi ini menyebar sangat cepat karena dampak dari globalisasi. “Urat nadi dari globalisasi adalah transportasi udara dan laut, perdagangan dan perekonomian,” ujar Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A, Ph.D.

 

Masalah pandemi ini dari sudut pandang keamanan harus diselesaikan secara non-traditional security yang melibatkan negara- negara untuk bekerjasama lebih baik. Namun di sisi lain, masyarakat diharapkan kembali ke nation state nya masing-masing.

 

Prof. Dewi Fortuna Anwar mengungkapkan bahwa dampak jangka panjang dari pandemi ini memaksa kita untuk merekalibrasi kembali hubungan internasional, hal manakah yang perlu benar-benar kolaborasi internasional, agar dapat meningkatkan kembali ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam hal ini ketahanan pangan, energi, obat-obatan, dan juga sistem ekonomi.

 

Sementara itu dari sisi kepemimpinan, Dr. Philips J. Vermonte menyebut bahwa Covid-19 ini menunjukkan bahwa semua negara rentan, tidak pandang bulu apakah negara tersebut negara miskin, negara kaya, negara maju, dan negara berkembang.

 

Faktor yang membedakan adalah sistem kesehatan publik dan tata kelola pemerintahan baik yang akan membuat suatu negara pulih dengan cepat. Dari negara-negara yang berhasil menurunkan grafik Covid-19 seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Selandia Baru, dan Jerman, ada kesamaan yang bisa terlihat seperti kepemimpinan yang solid, tata kelola pemerintahan baik, visi jelas, dan pemerintah yang sangat menghargai data.

 

Terlepas dari itu, diperlukan kepatuhan masyarakat dalam menjalani kebijakan yang sudah diberlakukan. “Tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa ada kepatuhan dari masyarakat,” ujar Dr. Philips J. Vermonte.

 

Drs. M. Ichsan Loulembah juga mengingatkan kita kembali kepada istilah, "Jawa adalah kunci". Saat ini, menurut Drs. M. Ichsan Loulembah, kalau kita tidak membereskan Jawa, maka kita akan meruntuhkan seluruh nusantara.

 

Meski banyak yang melihat banyak yang harus dievaluasi dari penanganan Corona ini, namun Drs. M. Ichsan Loulembah melihat hikmah dibalik bencana Corona ini karena ternyata banyak anggaran yang bisa dihemat, "karena banyak pekerjaan birokrasi bisa diselenggarakan secara daring atau online".

 

Drs. M. Ichsan Loulembah pun menambahkan bahwa penting untuk membangun kapasitas domestik dari segi industri dengan titik pijak membangun ekonomi desa dan juga membangun sektor pertanian.

 

Seperti kita ketahui bahwa KPU RI menunda Pilkada Serentak yang semula dijadwalkan bulan September 2020 menjadi bulan Desember 2020. Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si memaklumi penundaan tersebut. Namun perlu diingat bahwa Pemilu yang tertunda berlarut-larut akan mendorong para pemilih untuk melupakan Pemilu atau bisa jadi mendorong masa bodoh dengan Pemilu.

 

Oleh karena itu, bencana Covid-19 mempertaruhkan integritas proses-tahapan, integritas hasil-hasil Pemilu, dan integritas penyelenggara Pemilu.

 

Narahubung:
1. Sri Nuryanti (Hp: 0859-2151-5769)
2. Nona Evita (Hp: 0812-8961-4064)

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found