Kegiatan AIPI

Diskusi AIPI “Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?”

diskusi media(Foto: Prayogo/Sekretariat PP AIPI)RUU Pemilu dan Perppu Ormas tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kebutuhan akan RUU Pemilu sudah kian mendesak, namun pembahasan soal paket isu krusial RUU ini masih saja berlangsung alot di DPR. Sedangkan penerbitan Perppu Ormas telah mengundang berbagai respon pro-kontra di publik. Sebagian pihak memandang hal ini sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa, sementara sebagian lain justru memandang keberadaan Perppu ini akan menciderai demokrasi di Indonesia.

 

Untuk membahasnya, AIPI dan Populi Center mengadakan diskusi yang bertajuk “Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?” di Hotel Atlet Century pada 19 Juli 2017. Sebelum diskusi dimulai, Dr. Alfitra Salam selaku Ketua Umum AIPI memberikan sambutan dan menggunakan kesempatan ini untuk halal-bihalal keluarga besar AIPI, karena diskusi ini merupakan pertemuan pertama dari keluarga besar AIPI pasca melewati Hari Raya Lebaran.

 

Nona Evita M.A. kemudian memandu diskusi dan membaginya ke dalam dua sesi. Sesi pertama difokuskan pada pembahasan RUU Pemilu. Narasumber pertama, Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Peneliti Senior LIPI dan Koordinator Dewan Pengawas PP AIPI) menyampaikan bahwa saat ini keberadaan UU Pemilu sudah sangat mendesak. Idealnya, berdasarkan tahapan-tahapan pemilu, UU Pemilu sudah harus ada 22-24 bulan sebelum dilangsungkannya Pemilu. Namun saat ini kondisinya sudah kurang dari 20 bulan dan perdebatan di DPR nampaknya masih sulit mencari titik temu. Salah satu bahasan yang cukup pelik saat ini adalah terkait dengan presidential treshold, sebagian menghendaki tanpa ambang batas dan sebagian menghendaki ambang batas 20-25%. Namun perlu disadari bahwa mekanisme presidential treshold yang digunakan saat ini, yaitu yang berbasis pada pemilu legislatif sebelumnya, sudah tidak relevan lagi. Sebenarnya terdapat alternatif lain, yaitu presidential treshold yang berbasis pada koalisi peserta pemilu legislatif, dimana partai/koalisi partai yang merupakan 30% dari partai peserta pemilu, atau sebanyak-bayaknnya 60% (untuk menghindari calon tunggal). Beliau juga menekankan bahwa secara substansial, RUU ini tidak memiliki banyak kemajuan karena belum melembagakan persoalan-persoalan pemilihan pendahuluan bagi calon presiden dan pemilihan pendahuluan untuk calon legislatif. Padahal kedua hal ini penting untuk menghindari praktik favoritisme atau munculnya calon yang hanya didasari oleh kemampuan finansial atau popularitas belaka.

 

diskusi media2(Foto: Prayogo/AIPI)Senada dengan itu, Dimas Ramadhan dari Populi Center menegaskan bahwa perbedatan RUU Pemilu yang terjadi di DPR saat ini merupakan perdebatan yang elitis karena hanya berkisar pada parlement treshold dan presidential treshold. Sementara isu yang berkenaan langsung dengan masyarakat tidak dibahas, seperti persoalan pengawasan, penyelenggara, money politics, dan peningkatan pasrtisipasi. Ditenggarai salah satu faktor penyebab pembahasan yang elitis ini adalah faktor para anggota legislatif yang sudah terlalu lama menjabat, hingga ada yang sampai tiga periode. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan di masa depan adalah adanya pembatasan masa jabatan anggota, agar isu-isu kepemiluan yang lebih substansial lebih dapat terelaborasi.

 

Lebih jauh, Prof. Dr. Syamsuddin Haris menyatakan salah satu persoalan penting adalah daerah pemilihan (Dapil) yang terlalu besar. Apabila dapil diperkecil, hal ini akan menekan potensi terjadinya politik transaksional dan memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk lebih mengenal dapil-nya serta bagi masyarakat di dapil untuk lebih mengenal anggota DPR nya. Namun hal ini mendapat banyak pertentangan dari partai politik.

 

Kemudian Ibu Eva Sundari juga mengungkapkan bahwa perubahan UU Pemilu setiap kali menjelang pemilu sebagai praktik yang tidak sehat. Hal ini menimbulkan perdebatan kepentingan partai jangka pendek, seperti bagaimana mereka tetap dapat bertahan dan mendapatkan kursi di DPR. Beliau mengusulkan agar UU Pemilu perlu dirancang untuk jangka 10 tahun mendatang, agar mekanisme yang dibentuk dapat lebih ideal dan fair.

 

Pada sesi kedua, Nona Evita M.A. selaku moderator masuk kepada pembahasan mengenai Perppu Ormas. Anggota Kaukus Pancasila DPR RI, Ibu Eva Sundari mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah serius mengatur segala sektor agar berlandaskan Pancasila. Kecenderungan akhir-akhir ini untuk tidak menggunakan Pancasila di berbagai kebijakan perlu segera kembali diluruskan. Hal ini pula yang kemudian melandasi logika dikeluarkannya Perppu Ormas. Indonesia memiliki perkembangan ekonomi yang luar biasa, jangan sampai perilaku politik-sosial kita yang tidak rasional justru menggerus prestasi tersebut.

 

diskusi5(Foto: Prayogo/AIPI)Selanjutnya, Dr. Ali Muhanif sebagai peneliti senior PPIM UIN menyatakan bahwa keberadaan Perppu ini sebagai respon dari kondisi yang berkembang akhir-akhir ini. Dari survei SMRC, terdapat 9% dari masyarakat Indonesia yang setuju agar Indonesia menjadi negara Islam. Hal ini tentu perlu disikapi agar di masa depan, kita tetap dapat menjadi negara yang berlandaskan pancasila.  Kiranya banyak masyarakat umum yang setuju agar organisasi-organisasi yang berorientasi kekerasan, radikal dan memobilisasi agama untuk kepentingannya ditertibkan. Menurutnya, perppu ini dapat berdampak baik untuk menjaga pancasila.

 

Di dalam kesempatan tanya jawab selanjutnya, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (Peneliti Senior LIPI) mengungkapkan apresiasinya terhadap keseriusan pemerintah untuk menjaga Pancasila. Meski demikian, beliau juga mengingatkan pentingnya untuk melihat dengan jeli  agar substansi Perppu tidak disalahgunakan oleh siapapun yang berkuasa dalam jangka panjang, tidak hanya dalam masa pemeritahannya yang sekarang. Sementara Moch. Nurhasim (Peneliti Senior LIPI) juga mengaskan pentingnya untuk melihat substansi perppu dalam hal pembubaran yang tidak melalui lembaga peradilan, dimana seharusnya pembubaran lebih tepat dilakukan melalui lembaga peradilan. Selain itu, beliau juga menanggapi polemik pada RUU Pemilu dan menegaskan mengenai pentingnya untuk segera melakukan reformasi partai politik.

 

Menanggapi hal itu, Prof. Dr. Syamsuddin Haris mengakui bahwa salah satu lembaga yang belum melakukan reformasi adalah partai politik. Dalam hal itu, LIPI juga terus berupaya mendorong reformasi ini, salah satunya adalah penyusunan kode etik partai politik yang dilakukan bersama-sama dengan KPK. Sementara terkait dengan Perppu Ormas, beliau menyatakan memang keberadaannya penting untuk menjaga empat pilar Pancasila. Namun dalam hal pembubaran oleh eksekutif, baik Prof. Dr. Syamsuddin Haris ataupun Dr. Ali Muhanif, keduanya menyatakan bahwa pembubaran sebaiknya dilakukan melalui lembaga peradilan. (Diandra Megaputri Mengko)

 

Peneliti LIPI: Meski Menuai Kritik, Substansi Perppu Ormas Dibutuhkan

diskusi mediaJAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai bahwa dari aspek hukum terdapat banyak kelemahan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

 

Namun jika dilihat dari aspek subtansi, Perppu tersebut dibutuhkan untuk menangani keberadaan ormas yang diduga memiliki tujuan menghancurkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

 

"Saya pikir, terkait Perppu itu kita bisa memahami, menurut banyak ahli hukum ada masalah di sana. Tetapi secara substansi bagaimanapun kita butuhkan juga. Tantangan kita bukan hanya menyelamatkan demokrasi tetapi juga menyelamatkan eksistensi republik ini," ujar Syamsuddin saat menghadiri diskusi bertajuk Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas? di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Syamsuddin mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menangani keberadaan ormas-ormas radikal. Meski demikian ia mengkritik mekanisme pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan.

 

 

"Kalau saya menangkap suasananya membahayakan. Di situ kita bisa memahami substansi walaupun kita tolak pembubaran ormas melalui menteri. Sebaiknya memang melalui pengadilan," tuturnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN) Jakarta Ali Munhanif memandang bahwa pemerintah telah mengambil langkah politik yang tepat dengan menerbitkan Perppu Ormas.

 

Menurut Ali, saat ini banyak bermunculan ormas radikal dan organisasi yang berorientasi pada aksi kekerasan. Dia pun menyebut semakin banyak masyarakat yang percaya pada konsep khilafah.

 

"Menurut saya secara politik tepat waktu. Dengan banyaknya organisasi yang berorientasi pada radikalisme dan kekerasan, semakin banyak orang percaya pada khilafah," ujar Ali.

 

Ali mengatakan, jika melihat gejolak sosial yang ada saat ini dan hasil berbagai survei, bisa ditafsirkan adanya situasi kegentingan yang memaksa sebagai dasar penerbitan perppu.

 

Adanya aksi teror dan orang-orang yang menyatakan dukungannya terhadap ISIS, kata Ali, merupakan akibat dari maraknya ormas-ormas radikal.

 

Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan ada 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam. Pemerintah pun berhak menafsirkan faktor kegentingan yang memaksa secara sepihak.

 

"Pemerintah berhak menafsirkan faktor genting. Hasil survei SMRC, yakni 9 persen responden setuju khilafah. Memang kecil, tapi dari ukuran jumlah penduduk, maka sekitar 10 sampai 15 juta orang yang berpandangan seperti itu," kata Ali.

 

Kritik terhadap Perppu Ormas

Sebelumnya, kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

 

Dia mencontohkan pasal 59 ayat (4) sebagai salah satu pasal yang bersifat karet. Pada bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

 

Namun, lanjut Yusril, Perppu tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai penafsiran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain penafsiran sebuah paham tanpa melalui pengadilan akan memunculkan tafsir tunggal dari pemerintah.

"Pasal ini karet karena secara singkat mengatur paham seperti apa yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam bagian penjelasan tidak mengatur norma apapun," kata dia.

"Dan penafsiran sebuah ajaran, kalau tidak melalui pengadilan, maka tafsir hanya berasal dari pemerintah. Tafsir anti-Pancasila bisa berbeda antara satu rezim dengan rezim yang lain. Pemerintah bisa semaunya menafsirkan," ucapnya.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/20170201/peneliti-lipi--meski-menuai-kritik-substansi-perppu-ormas-dibutuhkan

FGD Gagasan Pembentukan Klinik Partai Politik dan Muscab PC AIPI Bali

pic1(Dok: PC AIPI Bali)Pengurus Cabang AIPI Bali telah melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) yang diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) “Gagasan Pembentukan Klinik Partai Politik di Bali”, 20 April 2017 di Ruang Sidang Sri Kesari Mandapa Universitas Warmadewa Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar.

Tujuan FGD adalah 1) Melihat realitas politis yang dilakukan oleh partai-partai politik mengenai pertanggungjawaban (transparansi dan akuntabilitas) kepada publik. 2) Mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pengelolaan keuangan partai politik, dan 3) Mengetahui kebutuhan klinik partai politik karena realitas politis partai-partai politik saat ini kurang transparan dan akuntabel khususnya keuangan parpol. 

Dari sebelas partai-partai politik yang memiliki cabang dan ranting se-Provinsi Bali hanya 3 perwakilan partai politik yang hadir yaitu NasDem, Demokrat dan Golkar. Selebihnya 18 orang peserta FGD berasal dari Kaukus Perempuan Bali, Akademisi dan perwakilan mahasiswa Universitas Udayana dan Universitas Warnadewa Denpasar.

Dalam FGD terungkap berbagai problema ketika kehidupan demokrasi disandarkan kepada partai politik, karena ali-alih mengharapkan demokrasi berjalan baik kepada partai politik, sementara partai politik sendiri tidak dapat menolong dirinya sendiri tampil sebagai pejuang demokrasi. Hal ini didasari oleh keprihatinan perilaku partai politik yang selama ini memperlihatkan beberapa hal yang tidak mendukung penguatan demokrasi dan pelembagaan parpol. Beberapa perilaku tersebut, pertama menguatnya ketidakcocokan antara harapan dan realitas dalam pelembagaan partai politik sebagai entitas modern. Kedua, fenomena partai politik saat ini hanya sekadar ornamen demokrasi. Ketiga, menguatnya kekuatan group think- tank atau yang lebih dikenal dengan penstrukturan adaptif. Terakhir, fenomena munculnya kartelisasi politik yang dilakukan oleh elit partai politik.

Beragam kesulitan partai politik untuk menjalankan sistem demokrasi yang sehat, salah satunya ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasinya. Tercatat dua persoalan utama yang berhubungan dengan akuntabilitas dan tranparansi ini, yaitu persoalan sistem kaderisasi dan sistem keuangan yang dilakukan oleh partai-partai politik. Dewasa ini kedua faktor tersebut menjadi patologi yang tidak bisa dihindari oleh partai-partai politik. Undang-Undang No. 2 tahun 2008 yang mengatur mengenai partai politik dirasa kurang memberikan porsi yang cukup bagi akuntabilitas dan transparansi dana partai politik. Ketidakjelasan transparansi dana tersebut menjadikan partai politik rawan akan korupsi. Pada UU tersebut juga tidak diatur mengenai audit eksternal, sehingga semakin memberi kesan partai politik seluas-luasnya mencari dana dari mana pun, tentu yang kita khawatirkan dana tersebut berasal dari uang negara lewat tangan para pejabat publik yang aktif menjabat.

Selanjutnya dalam perubahan terhadap UU No 2 tahun 2008 yang selanjutnya direvisi ke dalam UU No. 2 tahun 2011 yang salah satu pasalnya menambahkan adanya proses audit keuangan Parpol yang berasal dari APBN/APBD oleh BPK, dan keharusan pengelolaan keuangan Parpol diaudit akuntan publik secara periodik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 sumber pendanaan Parpol ada 3 kategori, yaitu (1) Subsidi negara (APBN/APBDD) (2). Iuran Anggota (3). Sumbangan pihak ketiga perseorangan / Badan usaha.

Dari segi pengaturan penerimaan, dalam undang-undang yang baru semakin melonggarkannya dengan menaikkan batasan sumbangan bagi penyumbang perorangan maupun badan usaha. Sedangkan, dari segi pengawasan, terdapat kelemahan pada penerapan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Kelemahan jelas terjadi ketika partai politik tidak menyusun laporan keuangannya yang tidak dikenai sanksi apapun terhadap partai politik tersebut meskipun undang-undang tersebut telah mengaturnya dengan jelas.pic2(Dok: PC AIPI Bali)

Sementara itu, subsidi negara dari APBN diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Dalam laporan keuangan DPP Partai Politik beberapa Partai Politik tidak transparan dalam dana iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga. Hampir semua partai tidak mencatat secara jujur semua pendapatan yang mereka terima dalam 1 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai tidak melakukan pencatatan atau tidak mengakui pendapatan dan pengeluaran seperti: (1). Masalah teknis pelaporan (2). Bendahara informal partai (3). Uang yang diterima tidak sesuai aturan (4). Partai politik belum melembagakan atau menginternalisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ada 4 sumber yang rawan dijadikan modal pendanaan partai politik (1) Anggota partai politik yang duduk di DPR atau DPRD yang menyalahgunakan wewenang dalam penganggaran. (2) Dari anggota partai yang berada di eksekutif (3) Organisasi sayap partai (4) Sumbangan pihak ketiga, misalnya fee proyek tender. Temuan Riset dari Kesbangpol Provinsi Bali mengungkap: pertama, Parpol belum mandiri dalam mengumpulkan dana. Kedua, kebijakan dan keuangan negara masih rentan untuk dijadikan modal politik. Ketiga, sebagian besar dana negara digunakan untuk kegiatan operasional sedangkan kegiatan wajib seperti pendidikan politik masih diabaikan. Keempat, sebagian partai politik tidak mempunyai prosedur dan tata cara pelaporan keuangan dan belum mempunyai pelaksana informasi daerah (PID).

Pembahasan dana partai politik tidak bisa terlepas pula dari dana kampanye. Dalam pemahaman umum, banyak yang mengira bahwa dana kampanye sama dengan dana partai politik (kas Parpol), sebenarnya berbeda karena sumber dana, penggunaan, sampai pembukuan pun berbeda (terpisah dengan dana Parpol). Begitu juga selayaknya dana partai politik, dana kampanye Parpol juga perlu dicermati bersama, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang No 8 Tahun 2012 pasal 129.

Kemandirian finansial yang dimaksud sesuai pengertian umum Parpol masih jauh dari standar organisasi. Karena ditinjau dari sumber dan penggunaan maka secara normatif Indonesia belum mempunyai regulasi yang baik, apalagi dalam kenyataanya bahwa partai politik masih sesuka hati dalam pendataan anggaran, penggunaan anggaran sampai pelaporan pertanggungjawaban dana Parpol.

Sebagian besar peserta FGD berpandangan fenomena ini memerlukan upaya perhatian banyak pihak untuk menganjurkan partai politik agar berbenah diri sehingga tidak semakin ditinggalkan oleh konstituennya. Gagasan pembentukan “Klinik Parpol” yang digagas oleh PC AIPI Bali bekerjasama dengan Prodi Ilmu Politik Fisip Universitas Udayana dan Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Warmadewa dianggap merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk menyelamatkan partai politik di Bali dari keterpurukannya saat ini (IPRA Premadasa)

pic3(Dok: PC AIPI Bali)Usai FGD dilanjutkan dengan Musyawarah Cabang (Muscab) AIPI Bali. Muscab dihadiri oleh Pengurus dan Anggota PC AIPI Bali dari Fisipol Universitas Warmadewa, Fisip Universitas Udayana, Fisipol Universitas Ngurah Rai dan Universitas Hindu Indonesia. Musyawarah Cabang (Muscab) AIPI Bali dilaksanakan dengan agenda tunggal Pemilihan Ketua Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC-AIPI) Bali Masa Bakti 2017 s.d. 2021. Pemilihan dilakukan secara  musyawarah mufakat dan pada pukul 13.35 wita Bapak  Dr. I Gde Wardana, M.Si. dosen dari Universitas Udayana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PC-AIPI Bali Masa Bakti 31 Maret 2017 s.d. 30 Maret 2021. Diharapkan ketua PC AIPI Bali yang baru terpilih bisa segera membentuk formatur kepengurusan baru PC AIPI Bali 2017 s.d 2021 untuk selanjutnya bisa dilantik. (IWGS)

Seminar Nasional XXVII AIPI “Pemilu Serentak 2019”, Yogyakarta 27-28 April 2017

semnas aipiPelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 sudah semakin dekat, tetapi masih terdapat berbagai persoalan yang perlu diperhatikan agar pemilu serentak berjalan dengan baik. Sebagai salah satu unsur pokok dan mendasar dalam sistem politik demokratis, maka Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Fisipol Universitas Gadjah Mada, dan Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Seminar Nasional XXVII tanggal 27-28 April 2017 di Ruang Pasca Sarjana Fisipol UGM, Yogyakarta dengan tema “Pemilu Serentak 2019”.

 

Dr. Alfitra Salamm sebagai Ketua Umum AIPI memberikan sambutan pertamanya. Beliau menyatakan bahwa seminar ini ditujukan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif kepada Pansus RUU Pemilu agar Pemilu Serentak 2019 dapat berlangsung dengan baik. Senada dengan itu, Dr. Wawan Mas Udi yang mewakili Dekan Fisipol UGM, menyatakan harapannya agar seminar ini dapat berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi di tanah air yang masih jauh dari ideal. Menurutnya, demokrasi Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor patologis, dimana praktek pratonase dan politik uang menjadi tantangan ke depan yang perlu untuk diperbaiki.

 

Sebelum acara Seminar AIPI dibuka secara resmi, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan bahwa Pemilu 2019 ini diharapkan akan memperkuat dan memurnikan sistem presidensil di Indonesia. Meski demikian, momentum ini tidak serta merta menghilangkan berbagai persoalaan ketata negaraan di Indonesia. Salah satunya dapat terlihat pada proses Pilkada DKI, dimana narasi politik identitas muncul dengan cukup kuat. Dikhawatirkan hal ini akan direplikasi di daerah lainnya dan melemahkan sendi-sendi kebangsaan. Sehingga, diharapkan seminar ini akan mampu memperkaya visi-misi dari para kandidat pemilu serentak nanti, memberikan wawasan yang luas bagi berbagai pihak, agar cita cita kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

 

Mendagri-seminar-yogyaPada kesempatan selanjutnya, Tjahjo Kumolo, S.H selaku Menteri Dalam Negeri RI memberikan keynote speech. Beliau menyampaikan bahwa perubahan UU Pemilu saat ini pada dasarnya ditujukan untuk dua hal. Pertama, untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang multipartai. Meskipun kita sudah lama merdeka, tapi sistem ini masih belum kuat. Kedua, sebagai momentum bagi partai politik untuk melepaskan kepentingan-kepentingan politik golongan. Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan lagi untuk persidangan di DPR dalam menyelesaikan RUU ini. Dalam kurun waktu tersebut, masukan dari para akademisi, para wartawan akan sangat berharga.

 

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian juga menyampaikan keynote speech-nya. Untuk menguatkan sistem presidensil, pemilu perlu dilaksanakan dengan berintegritas. Apa yang dinyatakan berintegritas adalah pemilu yang didasarkan oleh sistem yang ajek, mutu sistem yang terus mengalami perbaikan, ditegakkannya hukum dan menjadi rujukan bagi penyelenggaraan, serta tak kalah penting adalah adanya etika sepanjang penyelenggaraan. Dengan demikian, pemilu yang berlangsung tidak hanya legal-konstitusional, tetapi juga etis. Untuk menegakkan etika penyelenggaraan Pemilu, maka peran DKPP tidak dapat dikesampingkan. Beliau mencatat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan: pergantian komisioner penyelenggara oleh DKPP tidak menjamin penggantinya lebih baik, etika penyelenggara pemilu  hanya bagian saja dari penyelenggaraan pemilu, dan beberapa persoalan etika yang hingga kini belum ada aturannya. Dalam konteks itu, beliau menyarankan agar memberlakukan suatu sistem etika bagi seluruh subjek penyelenggaraan pemilu (paslon, peserta dan penyelenggara).

 

Setelah penyampaikan keynote speech, acara berlanjut kepada sesi utama diskusi yang dipandu oleh Dr. S.H. Sarundajang sebagai moderator. Kesempatan pertama diberikan kepada Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D, (Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) yang membahas mengenai Kesiapan penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tata kelola pemilu serentak tahun 2019 akan sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu dan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan keserentakan pemilu.Apabila sistem pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD yang diterapkan masih sama dengan Pemilu 2014, yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka, maka pemilih masih dapat memilih partai politik dan/atau calon dalam surat suara. Sebagai konsekuensinya KPU akan mempersiapkan surat suara dengan desain yang beragam menyesuaikan jumlah daerah pemilihan. Situasi akan berbeda bila sistem Pemilu 2019 yang dianut adalah sistem proporsional daftar tertutup. Bila sistem ini yang akan diterapkan, maka pemilih hanya akan memilih partai politik saja, tanpa memilih calon. Dengan begitu KPU cukup membuat satu desain surat suara yang memuat partai politik saja, dan desain ini berlaku di semua daerah pemilihan.Sebagai pelaksana UU, KPU menunggu apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan DPR. 

 

123Kesempatan kedua kemudian diberikan kepada Ir. H. M Lukman Edy, M.Si (Ketua Pansus RUU Pemilu) yang membahas perkembangan terakhir di dalam Pansus RUU Pemilu. Terdapat delapan isu yang beliau sampaikan. Pertama, penguatan sistem presidensial. Pansus sepakat untuk tidak meninjau perubahan di UU Pemilu ini dari sudut pandang sistem presidensial, karena penguatan itu sudah cukup diatur dalam UUD 1945. Kedua, penguatan partai politik utamanya dalam mekanisme penyelesaian konflik partai, persoalan rekrutmen terbuka, verifikasi parpol, dan pendanaan parpol. Ketiga, persoalan lembaga pengawas yang mengacu kepada pembenahan rekrutmen di DPD. Keempat, peningkatan pertisipasi masyarakat. Kelima, untuk memperkecil data derajat disproporsionalitas, kuota hari ini perlu dievaluasi. Keenam, penguatan penyelenggaraan lembaga pemilu. Ketujuh, penegakan hukum dan anti politik uang. Hal ini akan diejawantahkan melalui peradilan khusus untuk pemilu. Kedelapan, yaitu terkait edukasi pemilu. Dari survei yang dilakukan ditemukan bahwa 75% lebih masyarakat menginginkan edukasi pemilu dilakukan melalui lembaga pendidikan. 

 

Selanjutnya, Drs. Bambang Eka C.W, M.Si (UMY) membahas persoalan sistem pengawasan dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, persoalan ini krusial tapi sangat sedikit perhatiannya terhadap dimensi ini. Sejauh ini, belum ada sistem penyelesaian sengketa dengan mekanisme alternatif dispute resolutiondalam undang-undang manapun yang mengatur Pemilu.Padahal alternatif ini bisa menyelesaikan sengketa-sengketa kecil yang mungkin tidak serius, yang terus tidak diperhatian, namun kita belum memiliki payung hukumnya. Menurutnya terdapat beberapa persoalan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, harus ada perhatian khusus tekait dengan penegakan hukum terutama oleh sentra gakumdu, ada problem besar di dalam itu dimana penyelesaian tidak jelas, mekanisme yang tidak jelas, antara polisi kejaksaan dan bawaslu yang sama sekali tidak jalan dalam sentra gakumdu itu. Kedua, persoalan audit dana kampanye yang tidak memadai, terutama dalam hal waktu yang disediakan oleh undang-undang terhadap auditor. Ketiga, perlunya pembedaan antara fungsi penyelesaian sengketa dan pengawasan. Penyelesaian sengketa itu lebih pasif sementara pengawasan  itu lebih aktif. Kalau hal tersebut diberikan kepada lembaga yang sama, beliau khawatir hal ini akan tumpang tindih dan akan membuat kedua fungsi tidak efektif.

 

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, (Komisioner DKPP) selanjutnya juga menyampaikan mengenai Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tantangan dalam Pemilu 2019 ini bukan lagi substansial, tetapi akan sangat teknikal. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas dan capacity building itu mutlak perlu dilakukan oleh KPU dan penyelenggaraan pemilu lainnya. Selama ini, KPU hanya melakukan simulasi sebanyak tiga kali dan Bawaslu satu kali. Dalam hal ini, untuk menghindari berbagai kendala teknis, maka beliau berpandangan bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan minimal 7 kali.

 

DR-Ferry-Daud-Liando-menjadi-salah-satu-tim-perumus-Foto-IstPada kesempatan terkahir, Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Dewan Pengawas Pengurus Pusat AIPI) menyampaikan topik terkait Desain Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, Pansus dan pemerintah dikejar oleh waktu dalam menyelesaikan regulasi pemilu serentak ini, sehingga tambal sulam. Padahal kajian tentang ini sudah ada dari berbagai koalisi NGO, studi-studi di LIPI misalnya terkait dengan sistem ini. Harusnya pilihan skema pemilu disesuaikan dengan sistem presidensil. Pertama, revisi UU pemilu oleh kebutuhan untuk menghasilkan pemilu yang mengahasilkan pemimpin yang lebih baik dan sistem yang lebih baik. Kedua adalah untuk penguatan sistem presidensil. Pemilu yang ideal adalah memisahkan pemilihan serentak nasional dan pemilu daerah. sehingga bisa menghasilkan sistem presidensil yang efektif bukan hanya menguatkan. (DMM) ***

 

Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 sudah semakin dekat, tetapi masih terdapat berbagai persoalan yang perlu diperhatikan agar pemilu serentak berjalan dengan baik. Sebagai salah satu unsur pokok dan mendasar dalam sistem politik demokratis, maka Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Fisipol Universitas Gadjah Mada, dan Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Seminar Nasional XXVII tanggal 27-28 April 2017 di Ruang Pasca Sarjana Fisipol UGM, Yogyakarta dengan temaPemilu Serentak 2019.

 

Dr. Alfitra Salamm sebagai Ketua Umum AIPI memberikan sambutan pertamanya. Beliau menyatakan bahwa seminar ini ditujukan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif kepada Pansus RUU Pemilu agar Pemilu Serentak 2019 dapat berlangsung dengan baik. Senada dengan itu, Wawan Mas Udi yang mewakili Dekan Fisipol UGM, menyatakan harapannya agar seminar ini dapat berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi di tanah air yang masih jauh dari ideal. Menurutnya, demokrasi Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor patologis, dimana praktek pratonase dan politik uang menjadi tantangan ke depan yang perlu untuk diperbaiki.

 

Sebelum acara Seminar AIPI dibuka secara resmi,Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan bahwa Pemilu 2019 ini diharapkan akan memperkuat dan memurnikan sistem presidensil di Indonesia. Meski demikian, momentum ini tidak serta merta menghilangkan berbagai persoalaan ketata negaraan di Indonesia. Salah satunya dapat terlihat pada proses Pilkada DKI, dimana narasi politik identitas muncul dengan cukup kuat. Dikhawatirkan hal ini akan direplikasi di daerah lainnya dan melemahkan sendi-sendi kebangsaan. Sehingga, diharapkan seminar ini akan mampu memperkaya visi-misi dari para kandidat pemilu serentak nanti, memberikan wawasan yang luas bagi berbagai pihak, agar cita cita kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

 

Pada kesempatan selanjutnya, Tjahjo Kumolo, S.H selaku Menteri Dalam Negeri RI memberikan keynote speech. Beliau menyampaikan bahwa perubahan UU Pemilu saat ini pada dasarnya ditujukan untuk dua hal. Pertama, untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang multipartai. Meskipun kita sudah lama merdeka, tapi sistem ini masih belum kuat. Kedua, sebagai momentum bagi partai politik untuk melepaskan kepentingan-kepentingan politik golongan. Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan lagi untuk persidangan di DPR dalam menyelesaikan RUU ini. Dalam kurun waktu tersebut, masukan dari para akademisi, para wartawan akan sangat berharga.

 

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian juga menyampaikan keynote speech-nya. Untuk menguatkan sistem presidensil, pemilu perlu dilaksanakan dengan berintegritas. Apa yang dinyatakan berintegritas adalah pemilu yang didasarkan oleh sistem yang ajek, mutu sistem yang terus mengalami perbaikan, ditegakkannya hukum dan menjadi rujukan bagi penyelenggaraan, serta tak kalah penting adalah adanya etika sepanjang penyelenggaraan. Dengan demikian, pemilu yang berlangsung tidak hanya legal-konstitusional, tetapi juga etis. Untuk menegakkan etika penyelenggaraan Pemilu, maka peran DKPP tidak dapat dikesampingkan. Beliau mencatat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan: pergantian komisioner penyelenggara oleh DKPP tidak menjamin penggantinya lebih baik, etika penyelenggara pemilu  hanya bagian saja dari penyelenggaraan pemilu, dan beberapa persoalan etika yang hingga kini belum ada aturannya. Dalam konteks itu, beliau menyarankan agar memberlakukan suatu sistem etika bagi seluruh subjek penyelenggaraan pemilu (paslon, peserta dan penyelenggara).

 

Setelah penyampaikan keynote speech, acara berlanjut kepada sesi utama diskusi yang dipandu oleh Dr. S.H. Sarundajang sebagai moderator. Kesempatan pertama diberikan kepada Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D, (Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) yang membahas mengenai Kesiapan penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tata kelola pemilu serentak tahun 2019 akan sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu dan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan keserentakan pemilu.Apabila sistem pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD yang diterapkan masih sama dengan Pemilu 2014, yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka, maka pemilih masih dapat memilih partai politik dan/atau calon dalam surat suara. Sebagai konsekuensinya KPU akan mempersiapkan surat suara dengan desain yang beragam menyesuaikan jumlah daerah pemilihan. Situasi akan berbeda bila sistem Pemilu 2019 yang dianut adalah sistem proporsional daftar tertutup. Bila sistem ini yang akan diterapkan, maka pemilih hanya akan memilih partai politik saja, tanpa memilih calon. Dengan begitu KPU cukup membuat satu desain surat suara yang memuat partai politik saja, dan desain ini berlaku di semua daerah pemilihan.Sebagai pelaksana UU, KPU menunggu apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan DPR.

 

Kesempatan kedua kemudian diberikan kepada Ir. H. M Lukman Edy, M.Si (Ketua Pansus RUU Pemilu) yang membahas perkembangan terakhir di dalam Pansus RUU Pemilu. Terdapat delapan isu yang beliau sampaikan. Pertama, penguatan sistem presidensial. Pansus sepakat untuk tidak meninjau perubahan di UU Pemilu ini dari sudut pandang sistem presidensial, karena penguatan itu sudah cukup diatur dalam UUD 1945. Kedua, penguatan partai politik utamanya dalam mekanisme penyelesaian konflik partai, persoalan rekrutmen terbuka, verifikasi parpol, dan pendanaan parpol. Ketiga, persoalan lembaga pengawas yang mengacu kepada pembenahan rekrutmen di DPD. Keempat, peningkatan pertisipasi masyarakat. Kelima, untuk memperkecil data derajat disproporsionalitas, kuota hari ini perlu dievaluasi. Keenam, penguatan penyelenggaraan lembaga pemilu. Ketujuh, penegakan hukum dan anti politik uang. Hal ini akan diejawantahkan melalui peradilan khusus untuk pemilu. Kedelapan, yaitu terkait edukasi pemilu. Dari survei yang dilakukan ditemukan bahwa 75% lebih masyarakat menginginkan edukasi pemilu dilakukan melalui lembaga pendidikan.

 

Selanjutnya, Drs. Bambang Eka C.W, M.Si (UMY) membahas persoalan sistem pengawasan dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, persoalan ini krusial tapi sangat sedikit perhatiannya terhadap dimensi ini. Sejauh ini, belum ada sistem penyelesaian sengketa dengan mekanisme alternatif dispute resolutiondalam undang-undang manapun yang mengatur Pemilu.Padahal alternatif ini bisa menyelesaikan sengketa-sengketa kecil yang mungkin tidak serius, yang terus tidak diperhatian, namun kita belum memiliki payung hukumnya. Menurutnya terdapat beberapa persoalan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, harus ada perhatian khusus tekait dengan penegakan hukum terutama oleh sentra gakumdu, ada problem besar di dalam itu dimana penyelesaian tidak jelas, mekanisme yang tidak jelas, antara polisi kejaksaan dan bawaslu yang sama sekali tidak jalan dalam sentra gakumdu itu. Kedua, persoalan audit dana kampanye yang tidak memadai, terutama dalam hal waktu yang disediakan oleh undang-undang terhadap auditor. Ketiga, perlunya pembedaan antara fungsi penyelesaian sengketa dan pengawasan. Penyelesaian sengketa itu lebih pasif sementara pengawasan  itu lebih aktif. Kalau hal tersebut diberikan kepada lembaga yang sama, beliau khawatir hal ini akan tumpang tindih dan akan membuat kedua fungsi tidak efektif.

 

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, (Komisioner DKPP) selanjutnya juga menyampaikan mengenai Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tantangan dalam Pemilu 2019 ini bukan lagi substansial, tetapi akan sangat teknikal. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas dan capacity building itu mutlak perlu dilakukan oleh KPU dan penyelenggaraan pemilu lainnya. Selama ini, KPU hanya melakukan simulasi sebanyak tiga kali dan Bawaslu satu kali. Dalam hal ini, untuk menghindari berbagai kendala teknis, maka beliau berpandangan bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan minimal 7 kali.

 

Pada kesempatan terkahir, Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Dewan Pengawas Pengurus Pusat AIPI) menyampaikan topik terkait Desain Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, Pansus dan pemerintah dikejar oleh waktu dalam menyelesaikan regulasi pemilu serentak ini, sehingga tambal sulam. Padahal kajian tentang ini sudah ada dari berbagai koalisi NGO, studi-studi di LIPI misalnya terkait dengan sistem ini. Harusnya pilihan skema pemilu disesuaikan dengan sistem presidensil. Pertama, revisi UU pemilu oleh kebutuhan untuk menghasilkan pemilu yang mengahasilkan pemimpin yang lebih baik dan sistem yang lebih baik. Kedua adalah untuk penguatan sistem presidensil. Pemilu yang ideal adalah memisahkan pemilihan serentak nasional dan pemilu daerah. sehingga bisa menghasilkan sistem presidensil yang efektif bukan hanya menguatkan. (DMM) ***

Rumusan & Rekomendasi Seminar Nasional XXVII AIPI

AIPI newlogo-

 

 

 

RUMUSAN & REKOMENDASI

SEMINAR NASIONAL XXVII AIPI

PEMILU SERENTAK 2019”

FISIPOL-UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017

 

_______________________________

 

 

Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan tema: “Pemilu Serentak 2019” dilaksanakan di FISIPOL-UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017. Seminar dihadiri sekitar 150 orang peserta yang terdiri atas para ilmuan politik anggota AIPI, Pengurus Pusat dan Cabang AIPI, mahasiswa, dan beberapa politisi di Indonesia. Didahului oleh pidato pengantar Ketua Umum PP AIPI Dr. Alfitra Salamm dan Wakil Dekan FISIPOL-UGM Dr. Wawan Masudi, seminar selanjutnya dibuka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Bawono X. Sebelum pembahasan pemakalah utama dan pilihan, seminar diawali oleh dua orang keynote speakers, yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Assidiqie.

Wakil Dekan FISIPOL UGM menekankan bahwa capaian demokrasi di Indonesia telah diakui oleh sejumlah negara-negara sahabat. Namun demikian tak dapat dipungkiri masih adanya sejumlah persoalan berkaitan dengan kondisi demokrasi kita saat ini, seperti praktik politik uang, budaya parokial, dan sejumlah persoalan lainnya. Hal yang sama juga disinggung oleh Sri Sultan dalam sambutannya, bahwa praktik demokrasi masih diwarnai oleh kuatnya nilai-nilai identitas. Gubernur DIY juga mengingatkan budaya politik yang pernah disampaikan pada Seminar Nasional II AIPI, 20 tahun yang lalu, bahwa budaya politik dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dengan situasi sekarang, karena seorang pemimpin pada dasarnya adalah melayani, abdi masyarakat. Kepemimpinan adalah tanggungjawab, keteladaan, dan penderitaan. Kepemimpinan bukanlah kontes popularitas, karena pada dasarnya pemimpin bukanlah penguasa, tetapi seorang yang berani menderita dalam melayani masyarakat, abdi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu perlu dirancang secara jangka panjang, tidak setiap lima tahun dilakukan perubahan. Pilihan terhadap sistem pemilu proporsional, apakah terbuka atau tertutup, merupakan isu krusial di antara 13 isu krusial Pemilu Serentak 2019. Selain sistem pemilu, isu penambahan kursi bagi sejumlah daerah, karena harga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, juga isu parliamentary threshold, dan calon tunggal presiden. Isu krusial lain juga berkaitan dengan apakah yang dimaksud keserentakan pemilu itu harus sama ataukah bisa beda waktu 1 atau 3 hari. Dalam nafas yang hampir senada, dalam menyongsong Pemilu Serentak 2019, Prof. Jimly Assidiqie mengingatkan pentingnya pencegahan persoalan etika dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dari pengalaman selama ini, sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari penyelenggara pemilu, tetapi lebih banyak dari peserta pemilu, yaitu partai politik dan kandidat.

Selama satu setengah hari, Seminar Nasional XXVII AIPI telah membahas isu-isu krusial yang berhubungan dengan tema Pemilu Serentak 2019. Isu-isu tersebut ialah: Desain Pemilu Serentak 2019, Kesiapan Penyelenggara Pemilu Serentak 2019; Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Serentak 2019; dan Sistem Pengawasan Pemilu Serentak 2019. Selain keempat isu tersebut, Seminar Nasional XXVII AIPI juga mendiskusikan 15 makalah pilihan yang membahas berbagai topik yang beragam tentang Pemilu Serentak 2019, antara lain:  Ambang Batas dan Legitimasi Peserta Pemilu Serentak; Dampak Ambang Batas Presidensial; Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy; Gagasan Desain Aturan Pemilu Serentak; Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Serentak; Efektivitas dan Coattail Effect Pemilu Serentak; Penyelesaian Pidana Pemilu, Demokratisasi Pemilu Serentak, dan Tantangan Pemilu Serentak 2019.

Secara garis besar hasil pembahasan dan diskusi yang instens dari para peserta Seminar Nasional XXVII AIPI di FISIPOL-UGM Yogyakarta pada 27 April 2017 dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

 

  1. Bentuk Pemilu Serentak

Pemilu Lima Kotak (Pemilu untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) adalah bentuk Pemilu Serentak yang secara jangka pendek harus kita terima mengingat waktu penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sudah tidak memungkinkan lagi.

Pilihan terhadap pemilu lima kotak di atas bukan tanpa risiko. Apabila pemilu lima (5) kotak tetap dijadikan pilihan, risikonyakita tidak mendapatkan insentif dari gagasan keserentakan pemilu, kecuali sekedar insentif kesamaan waktu dan efisiensi pendanaan. Keserentakan pemilu harusnya memiliki efek bagi bekerjanya (governability) pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, dengan pemilu 5 kotak dikhawatirkan kualitas pemilu justru akan mengalami kemunduran, manakala sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Pemilu lima (5) kotak juga tidak akan berdampak secara signifikan bagi penguatan sistem presidensial. Oleh karena itu, perubahan UU Pemilu meniscayakan perlunya kesungguh-sungguhan para perancang Undang-Udang untuk mewujudkan tujuan minimal dalam memperkuat sistem presidensial melalui adanya kerangka perubahan peraturan perundang-undangan yang mendorong terwujudnya sistem kepartaian moderat dengan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen sebagai penopang pemerintahan. Kekuatan mayoritas ini akan memudahkan bekerjanya sistem presidensial.

Dalam jangka panjang, kebutuhan untuk mencari kerangka desain pemilu serentak sebagai alternatif Pemilu Lima Kotak perlu menjadi agenda kita sebagai sebuah bangsa dalam rangka memperbaiki kualitas pemilu dan mendorong sistem politik yang stabil. Dalam jangka panjang direkomendasikan agar ada keterpisahan antara pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal dengan jeda waktu 2,5 tahun.

Perlu konsistensi dan koherensi antara sistem presidensial dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu. Tujuan pemilu salah satunya adalah mengefektifkan sistem presidensial sebagai hasil kombinasi yang “rumit” dengan sistem multipartai.Oleh karena itu, kebutuhan ideal ke depan adalah bagaimana bangunan desain sistem pemilu serentak yang dapat menopang efektivitas sistem presidensial. Seminar Nasional XXVII AIPI merekomendasikan agar sistem pemilu serentak dirancang secara terpisah antara sistem pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal. Pemisahan tersebut akan melahirkan sistem presidensiil yang efektif yang sekaligus diperkuat oleh sistem kepartaian yang stabil. Konsekuensi logisnya, selain perubahan desain Pemilu Serentak 2019 diperlukan pula perubahan formula besaran daerah pemilih dan teknik penghitungan kursi yang mendukung upaya penyederhanaan partai secara moderat.

  1. Sistem Pemilu

Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional tetap merupakan pilihan yang rasional dalam menyiapkan RUU Pemilu Serentak 2019. Namun demikian, sistem proporsional terbuka atau tertutup--serta terbuka terbatas, bukanlah isu penting. Seminar Nasional XXVII AIPI di Yogyakarta merekomendasikan bahwa pilihan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan/atau Terbuka perlu dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat.

Terhadap sistem pemilu proporsional ini ada dua rekomdensi yang patut diperhatikan oleh para perancang RUU Pemilu Serentak 2019 sebagai berikut:

  1. Apabila yang digunakan adalah Proporsional Tertutup, perlu dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan minimal sebagai berikut: (1) mempertimbangkan rekam jejak di partai; (2) gatekeeper yang perlu melibatkan orang luar; (3) kandidasi yang terbuka (pemilu pendahuluan); (4) jaminan keterwakilan perempuan--dengan komposisi minimal 30 persen di daftar caleg (1,3,5) dan 30 persen ditempatkan di nomor urut 1 untuk sebagian daerah pemilihan.
  2. Apabila yang digunakan adalah Proporsional Terbuka, perlu dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, antara lain sebagai berikut: (1) kandidasi yang terbuka (pemilu pendahuluan); (3) aminan keterwakilan perempuan--dengan komposisi minimal 30 persen di daftar caleg (1,3,5) dan 30 persen ditempatkan di nomor urut 1 untuk sebagian daerah pemilihan; quota kader-kader partai (minimal 30 persen); (2) minimal masa keanggotaan di partai adalah 2 tahun untuk pencalonan anggota DPR Kabupaten/Kota, 3 Tahun untuk DPRD Provinsi, dan 5 tahun untuk anggota DPR.

Sementara untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah, para ahli politik yang tergabung dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia merekomendasikan tetap menggunakan sistem distrik berwakil banyak, di mana proses pengajuan calon ditentukan atas dasar dukungan minimal suara sesuai dengan yang sudah berjalan pada Pemilu 2014 yang lalu. Pemilihan calon anggota DPD melalui pansel bertentangan dengan UUD 1945 di mana DPD adalah wakil perseorangan dan bukan partai politik.

  1. Jumlah Anggota DPR
    1. Penambahan jumlah anggota DPR tidak memiliki urgensi yang mendasar apabila hanya berhubungan dengan disporporsionalitas jumlah kursi antarwilayah.
    2. Sebaiknya persoalan disporporsionalitas jumlah kursi antardaerah pemilihan itulah yang diatur ulang (disesuaikan), tanpa mengubah jumlah anggota DPR saat ini.
  2. Ambang Batas Presiden dan Parlemen

Terhadap isu presidential threshold, dalam Seminar Nasional XXVII AIPI ditekankan bahwa dalam pemilu serentak – ambang batas presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak lagi relevan dengan prinsip keserentakan penyelenggaraan pemilu. artinya setiap partai yang lolos sebagai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, makna ambang batas presiden tidak perlu diatur dalam RUU Pemilu Serentak 2019 karena justru bertentangan dengan prinsip kerentakan pemilu presiden dan legislatif.

Sebaliknya, parliamentary threshold yang signifikan (antara 7-8 persen untuk DPR) dan 3,5 persen untuk DPRD akan mendorong lahirnya sistem kepartaian sederhana dan mengurangi derajat fragmentasi politik di parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal.

  1. Proses Kandidasi dan  Koalisi Permanen
    1. Proses kandidasi calon presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilu pendahuluan sebagai salah satu cara agar partai politik melibatkan banyak pihak (publik) dalam proses penentuan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu pendahuluan (dapat berupa konvensi atau bentuk lainnya) akan mencegah dominasi kekuatan politik tertentu yang dapat menyandera presiden terpilih.
    2. Untuk mewujudkan tradisi politik dalam pemerintahan secara damai dan teratur,  diperlukan pengaturan model koalisi yang relatif longgar, khususnya formula koalisi pada Pemilu Presiden putaran pertama. RUU Pemilu Serentak 2019 sebaiknya mengatur mekanisme dan tata cara pembentukan koalisi sebelum pemilu serentak dilakukan atau minimal pada tahap setelah ditetapkan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya pada putaran kedua [apabila tidak ada calon yang mencapai batas minimal syarat mayoritas 50% + 1], partai-partai yang calonnya kalah dapat bergabung dengan koalisi partai yang telah ada. Bentuk koalisi pada putaran kedua ini merupakan bentuk koalisi yang dipermanenkan untuk satu periode pemerintahan, sebagai bagian untuk mendorong terwujudnya tradisi politik antara yang memerintah dan yang oposisi.
    3. Dalam rangka memperbaiki kualitas hasil pemilu, khususnya kualitas calon anggota perwakilan rakyat, perlu adanya kewajiban bagi partai untuk melakukan proses kandidasi yang demokratis di internal partai secara terbuka yang melibatkan publik dan/atau anggota partai politik. Transparansi dan keterbukaan proses kandidasi calon-calon anggota legislatif diharapkan dapat melahirkan calon-calon wakil rakyat yang berkualitas.
    4. Dalam rangka menjaga representasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Serentak 2019, RUU Pemilu Serentak sebaiknya mengatur kewajiban dan keharusan bagi partai untuk menetapkan representasi keterwakilan perempuan, sekurang-kurangnya minimal 30 persen, baik pada saat penyusunan calon anggota legislatifmaupun dalam kepengurusan partai politik.
  1. Perselisihan Pemilu
    1. RUU Pemilu Serentak 2019 perlu mengatur secara jelas posisi saksi. Apabila saksidibiayai oleh negara maka tanggungjawabnya kepada Badan Pengawas Pemilu dan bukan kepada partai politik atau pemerintah.
    2. Sistem keadilan pemilu belum sempurna, karena hanya didesain dalam dua sistem yaitu sistem pencegahan dan electoral dispute. Tetapi, belum ada alternative dispute solution sebagai landasan keadilan pemilu. Padahal, keserentakan pemilu berpotensi meningkatnya pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu. Untuk efektivitas alternatif penyelesaian sengketa, RUU Pemilu Serentak 2019 perlu memberi payung hukum model penyelesaikan sengketa dalam kerangka dispute resolution. Payung hukum ini sekaligus melindungi Bawaslu dalam menjalankan tugas, dan dapat menyelesaikan kasus-kasus yang kecil-kecil melalui negosiasi, mediasi dan arbitrer. Sementara kasus-kasus yang berat diselesaikan melalui peradilan khusus pemilu .
    3. Berkaitan dengan penyelesaian kasus politik uang, masih ada masalah pengaturan yang tidak konsisten khususunya  yang mengatur bahwa politik uang hanya pada subjek hukum yang terbatas (bukan setiap orang). Inkonsistensi lain ada kemungkinan politik uang diperbolehkan pada hari pemungutan suara. Sengketa Pemilu perlu dilakukan oleh sebuah lembaga (Sentra Penegakan Hukum Pemilu) dengan kewenangan yang jelas, termasuk kewenangan untuk menyita barang bukti yang selama ini tidak dimiliki. Pelanggaran dana kampanye idealnya tidak dibatasi oleh waktu, tetapi memiliki jangka waktu kadaluwarsa yang lebih panjang (kurang lebih 2 tahun).
  2. Pengaturan Etika Penyelenggaraan Pemilu
    1. Diperlukan pengaturan etika penyelenggaraan pemilu 2019, pemilu untuk selamanya. Keberadaan lembaga penegak etik penyelenggaraan pemilu 2019 ini perlu an etik perlu diiringi oleh pembenahan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU), karena apabila komisioner terkena kasus etik akan digantikan menurut sistem daftar tunggu. Masalahnya, orang yang ada dalam daftar tunggu belum tentu jauh lebih baik dari yang akan digantikan.
    2. Perlu melakukan antisipasi persoalan etika, karena sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari etika penyelenggara pemilu, tetapi bersumber dari peserta (partai dan kandidat). Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang, bukan hanya mengatur tentang penyelenggara pemilu, tetapi yang diperlukan adalah UU Penyelenggaraan Pemilu. Minimal ada enam aturan etika penyelenggaraan pemilu yang diperlukan, yaitu: (a) integritas calon atau kandidat dalam penyelenggaraan pemilu; (b) sikap percaya terhadap penyelenggara, (c) sikap taat asas bahwa calon tidak melakukan judicial review, (d) larangan hubungan pribadi antara calon dengan penyelenggara, bila ada hubungan perlu dideklarasikan kepada publik, (f) Standar etik mencakup aturan suap kepada pemilih, dan (g) etika hubungan antarcalon—di mana calon tidak perlu mengurusi calon yang menjadi lawan politiknya.
  3. Bentuk Kertas Suara

Desain kertas suara memiliki hubungan yang erat dalam pemilu serentak. Kertas suara (ballot vote) semaksimal mungkin didesain dan disesuaikan dengan tujuan coattail effect yang merupakan salah satu kelebihan pemilu serentak. Idealnya, kertas suara hanya satu lembar agar efek ekor jas dapat terjadi pada pemilu serentak. Sebaliknya, apabila kertas suara yang digunakan terpisah-pisah antara kertas suara calon presiden-wakil presiden dengan legislatif (DPR dan DPD) potensi splite vote akan tinggi.

  1. Penyelenggara dan Pengawas Pemilu
    1. Permanen dan ad hoc untuk KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Menyetujui formula Komisi II DPR bahwa untuk anggota KPU dan Bawaslu Pusat serta Provinsi adalah permanen, sementara untuk kabupaten/kota adalah ad hoc.
    2. Khusus untuk penyelenggara ad hoc pada tingkat PPK, PPS dan KPPS perlu ada penambahan pengaturan berkaitan dengan: (1) pembatasan maksimal dua kali sebagai ketua dan/atau anggota PPK, PPS dan KPPS dengan tujuan untuk memutus mata rantai kecurangan dalam pemilu; (2) batasan umur (minimal 25 tahun) perlu disesuaikan dengan hak politik calon untuk dipilih yaitu minimal 21 tahun; (3) rekomendasi pemerintah dalam penentuan penyelengara pemilu ad hoc tidak diperlukan.
    3. Untuk menghindari kesimpangsiuran data pemilih, UU Pemilu Serentak 2019 perlu meletakkan dasar sinkronisasi antara data pemilih, data kependudukan dan warga negara melalui menentukan siapa yang memiliki tanggungjawab terhadap data penduduk, warga negara, dan pemilih, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran.
    4. Perlu pengaturan masa jabatan KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatannya akan berakhir pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 belum selesai. Perubahan masa jabatan diharapkan dapat menghindari faktor ketidaksiapan penyelenggara pemilu.
    5. Perlunya UU Pemilu mengatur mengenai penguatan sekretariat KPU dan Bawaslu sebagai ujung tombak dalam perbaikan tata kelola pemilu dan dalam rangka menopang tugas-tugas komisioner.
    6. Rekrutmen Komisioner KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota

ü  Tim seleksi yang independen dan terpercaya.

ü  Masa bhakti jabatan KPUD perlu ditinjau ulang disesuaikan dengan tahapan pemilu agar tidak mengganggu proses dan tahapan pemilu.

Demikian rumusan hasil Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Yogyakarta, 28 April 2017

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

 

Mendagri Bicara Kemungkinan Penggunaan e-Voting dalam Pemilu

 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, pengunaan sistem elektronik atau e-Voting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, memungkinkan untuk dilakukan.


"E-Voting memungkinkan untuk dilakukan," ujar Tjahjo Kumolo, usai menjadi keynote speaker Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), di Ruang Seminar Timur Pascasarjana FISIPOL UGM, Kamis (27/04/2017).


Dia menuturkan, dengan e-Voting, ketika penghitungan suara di TPS selesai, hal itu bisa langsung dengan cepat terekam di data KPU Pusat.


Selama ini, kotak suara harus bermalam di kecamatan, dan itu rawan. "KPU inginnya jam ini penghitungan suara di TPS selesai, dalam detik yang sama sudah terekam di KPU pusat," kata Tjahjo Kumolo.


Ia menyebutkan, India telah menggunakan sistem e-Voting dalam pemilu. Sementara, jumlah pemilih di Indonesia lebih sedikit dibandingkan di India.


"India yang miliar saja bisa, kita 178 juta pemilih. Filipina saja jam 3 sore sudah ketahuan siapa presiden terpilihnya," ucapnya.


Tjahjo mengatakan, pada 2018, data kependudukan telah selesai, termasuk usia dewasa yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu.


"Nama, alamat, tinggalnya di mana, RT, RW, desa, kelurahan, kabupaten, kotamadya, provinsi sudah selesai," katanya.


KPU nantinya tinggal melakukan verifikasi ulang data kependudukan, yang mempunyai hak pilih.


Sehingga, jika KPU menggunakan sistem e-Voting dalam pilpres maupun pilkada, semua data sudah siap.


"Nantinya, kalau itu sudah mau e-Voting, siap. Kami menyiapkan data, penyelenggara dan regulasi diserahkan ke KPU, pengawasan kepada Bawaslu, pengamanan kepada Polri dan TNI serta BIN," urainya. (Wijaya Kusuma)

 

Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2017/04/27/mendagri-bicara-kemungkinan-penggunaan-e-voting-dalam-pemilu