Kegiatan AIPI

Seminar Nasional AIPI Cabang Jakarta

aipi jkt(Dok. AIPI Jkt)Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta berkerjasama dgn MPR RI dan FISIP UNIV MUHAMMADIYAH telah menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar dan Seminar Nasional dengan tema: "Transformasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara berdasarkan Empat konsensus Kebangsaan", dengan Pembicara: Ahmad Subadri (Anggota DPD Privinsi Banten), Dr. Sri Yunanto (staf ahli Menko Polhukam), dan Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy (FISIP UMJ / AIPI Jakarta) pada tanggal 22 November 2017 Jam 09.00 sampai dengan 12.30 WIB, dengan mengambil Tempat di Aula Fisipol UMJ, Cirendeu Ciputat.


Dalam sambutannya Ketua AIPI Cabang Jakarta, Dr. Mohammad Noer, menegaskan bahwa AIPI sebagai bagian dari mensyaratkat merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi terutama pada generasi muda tentang pentingnya memahami dan menghayati kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Konsesus Kebangsaan. Acara tersebut diikuti oleh lebih kurang 150 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabotabek. (mn)

 

Kandouw Dipercaya Pimpinan AIPI Cabang Manado

manado1Swaramanadonews.com, Manado- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE membuka pelaksanaan Seminar Nasional Undang-undang Pemilu Tahun 2017 dan dinamika Politik Sosial yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Jumat (15/09/2017).

Dimana sebelumnya telah dilakukan Pelantikan Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ( AIPI )  Cabang Manado yang dipercayakan kepada Drs Steven Kandouw yang juga adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

 “Atas nama pemerintah Sulawesi Utara kami memberikan apresiasi dengan dipilihnya Wakili Gubernur Drs Steven Kandouw sebagai ketua AIPI cabang Manado” ujar Dondokambey dalam sambutannya.

 “Keputusan apapun yang dilalukan di negara kita bahkan didunia ini itu merupakan keputusan politik, saya pernah membaca ada sebuah tulisan daru seorang penyair dari jerman yang mengatakan bahwa orang yang buta politik itu adalah orang bodoh” tutur Dondokambey pada saat itu.

Ketua AIPI RI Dr. Alfitra Salamm dalam sambutannya juga mengajak segenap pengurus AIPI cabang Manado yang baru terbentuk disamping harus bermitra dengan pemerintah daerah dapat juga melakukan inovasi-inovasi politik yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya Ketua AIPI Cabang Manado Steven Kandouw menyampaikan bahwa harapannya kedepan AIPI dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aspek politik yang ada di Sulawesi Utara.

“Bapak Gubernur ada yang mengatakan politik itu adalah panglima sekalipun dia tidak berpangkat ataupun mempunyai pasukan, harapan saya kedepan AIPI Manado betul-betul memberikan kontribusi yang positiv terhadap segala aspek politik yang ada di Sulawesi Utara, muda-mudahan dalam kepemimpinan kami kedepan mari kita berkontribusi positiv supaya akan kita hasilkan aura-aura positiv bagi masyarakat”

Ini adalah sebagian susunan pengurus AIPI cabang Manado, yang dilantik : Ketua Drs Steven Kandouw, Wakil Ketua, Dr Ferry Daud Liando, Sekretaris Ardiles Mewoh, Bendahara Clay Dondokambey. (Elvis)

Sumber: http://swaramanadonews.com/?p=59087

 

Kandouw Nakodai AIPI Manado

pembukaanSulut -Teropongsulut, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw, Jumat besok (15/09/2017) akan dilantik sebagai ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado.

“Nanti yang akan melantik adalah ketua AIPI Pusat, Dr H Alfitra Salamm. Drs Steven Kandouw selaku ketua AIPI Manado, Wakil Ketua, Dr Ferry Daud Liando, Sekretaris Ardiles Mewoh, Bendahara Clay Dondokambey dan pengurus lainnya. AIPI Manado ini meliputi Provinsi Sulut.

Setelah pelantikan, AIPI Manado akan menggelar seminar nasional yang mengambil tema Undang-undang Pemilu 2017 dan Perspektif Politik Lokal.

“Dalam seminar nasional ini akan tampil sejumlah pembicara ternama antara lain, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua AIPI Pusat, Dr H Alfitra Salamm dan pakar ilmu politik SH Sarundajang,”ujar Dr Ferry Daud Liando yang akan tampil sebagai moderator, kegiatan ini lanjut Liando akan dilaksanakan di Hotel Peninsula.

“Apakah UU pemilu 2017 ini akan memudahkan prosedur pemilu, pelaksanaan yang efektif dan efisien, adil dan melahirkan pemimpin berkualitas nanti akan dikupas dalam seminar. Peserta yang akan hadir dalam seminar ini antara lain akademisi, penyelenggara Pemilu, Pegiat Pemilu, partai politik dan komunitas Pers. Rencanannya seminar ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey,”Pungkas Liando. (SL/Tim)

 

Sumber: http://www.teropongsulut.com/2017/09/14/kandouw-nakodai-aipi-manado/

 

Pengurus AIPI Manado 2017-2022 Dipimpin Kandouw

manado3MANADO—Pengurusan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado periode 2017-2022 akan dilantik hari ini oleh Ketua AIPI Pusat Dr H Alfitra Salamm di Hotel Peninsula Manado. Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, yang diketahui alumnus Fisip Universitas Indonesia (UI) ditunjuk menakodai AIPI Manado.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Salamm dijelaskan, pergantian kepengurusan AIPI Manado terjadi karena periode sebelumnya sudah berakhir. “Usai pelantikan akan dilanjutkan dengan seminar nasional,” beber Salamm.

Diketahui, AIPI adalah organisasi profesi yang ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi politik Indonesia. Khusus AIPI Manado, organisasi ini sangat sering menggelar kegiatan. AIPI juga melakukan pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran politik rakyat akan haknya sebagai warga negara.

AIPI memberikan sumbangan pemikiran tentang tatanan kehidupan politik yang demokratis dan memenuhi karakter good governance kepala para pengambil kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ditambahkan Dr Ferry Liando, seminar nasional hari ini akan tampil sebagai pembicara Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua AIPI Pusat Dr H Alfitra Salamm, dan pakar ilmu politik SH Sarundajang.(gel)

Sumber: http://manadopostonline.com/m/berita/26490/Dipimpin-Kandouw-Ini-Susunan-Pengurus-AIPI-Manado-2017-2022

 

Diskusi AIPI “Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?”

diskusi media(Foto: Prayogo/Sekretariat PP AIPI)RUU Pemilu dan Perppu Ormas tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kebutuhan akan RUU Pemilu sudah kian mendesak, namun pembahasan soal paket isu krusial RUU ini masih saja berlangsung alot di DPR. Sedangkan penerbitan Perppu Ormas telah mengundang berbagai respon pro-kontra di publik. Sebagian pihak memandang hal ini sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa, sementara sebagian lain justru memandang keberadaan Perppu ini akan menciderai demokrasi di Indonesia.

 

Untuk membahasnya, AIPI dan Populi Center mengadakan diskusi yang bertajuk “Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?” di Hotel Atlet Century pada 19 Juli 2017. Sebelum diskusi dimulai, Dr. Alfitra Salam selaku Ketua Umum AIPI memberikan sambutan dan menggunakan kesempatan ini untuk halal-bihalal keluarga besar AIPI, karena diskusi ini merupakan pertemuan pertama dari keluarga besar AIPI pasca melewati Hari Raya Lebaran.

 

Nona Evita M.A. kemudian memandu diskusi dan membaginya ke dalam dua sesi. Sesi pertama difokuskan pada pembahasan RUU Pemilu. Narasumber pertama, Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Peneliti Senior LIPI dan Koordinator Dewan Pengawas PP AIPI) menyampaikan bahwa saat ini keberadaan UU Pemilu sudah sangat mendesak. Idealnya, berdasarkan tahapan-tahapan pemilu, UU Pemilu sudah harus ada 22-24 bulan sebelum dilangsungkannya Pemilu. Namun saat ini kondisinya sudah kurang dari 20 bulan dan perdebatan di DPR nampaknya masih sulit mencari titik temu. Salah satu bahasan yang cukup pelik saat ini adalah terkait dengan presidential treshold, sebagian menghendaki tanpa ambang batas dan sebagian menghendaki ambang batas 20-25%. Namun perlu disadari bahwa mekanisme presidential treshold yang digunakan saat ini, yaitu yang berbasis pada pemilu legislatif sebelumnya, sudah tidak relevan lagi. Sebenarnya terdapat alternatif lain, yaitu presidential treshold yang berbasis pada koalisi peserta pemilu legislatif, dimana partai/koalisi partai yang merupakan 30% dari partai peserta pemilu, atau sebanyak-bayaknnya 60% (untuk menghindari calon tunggal). Beliau juga menekankan bahwa secara substansial, RUU ini tidak memiliki banyak kemajuan karena belum melembagakan persoalan-persoalan pemilihan pendahuluan bagi calon presiden dan pemilihan pendahuluan untuk calon legislatif. Padahal kedua hal ini penting untuk menghindari praktik favoritisme atau munculnya calon yang hanya didasari oleh kemampuan finansial atau popularitas belaka.

 

diskusi media2(Foto: Prayogo/AIPI)Senada dengan itu, Dimas Ramadhan dari Populi Center menegaskan bahwa perbedatan RUU Pemilu yang terjadi di DPR saat ini merupakan perdebatan yang elitis karena hanya berkisar pada parlement treshold dan presidential treshold. Sementara isu yang berkenaan langsung dengan masyarakat tidak dibahas, seperti persoalan pengawasan, penyelenggara, money politics, dan peningkatan pasrtisipasi. Ditenggarai salah satu faktor penyebab pembahasan yang elitis ini adalah faktor para anggota legislatif yang sudah terlalu lama menjabat, hingga ada yang sampai tiga periode. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan di masa depan adalah adanya pembatasan masa jabatan anggota, agar isu-isu kepemiluan yang lebih substansial lebih dapat terelaborasi.

 

Lebih jauh, Prof. Dr. Syamsuddin Haris menyatakan salah satu persoalan penting adalah daerah pemilihan (Dapil) yang terlalu besar. Apabila dapil diperkecil, hal ini akan menekan potensi terjadinya politik transaksional dan memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk lebih mengenal dapil-nya serta bagi masyarakat di dapil untuk lebih mengenal anggota DPR nya. Namun hal ini mendapat banyak pertentangan dari partai politik.

 

Kemudian Ibu Eva Sundari juga mengungkapkan bahwa perubahan UU Pemilu setiap kali menjelang pemilu sebagai praktik yang tidak sehat. Hal ini menimbulkan perdebatan kepentingan partai jangka pendek, seperti bagaimana mereka tetap dapat bertahan dan mendapatkan kursi di DPR. Beliau mengusulkan agar UU Pemilu perlu dirancang untuk jangka 10 tahun mendatang, agar mekanisme yang dibentuk dapat lebih ideal dan fair.

 

Pada sesi kedua, Nona Evita M.A. selaku moderator masuk kepada pembahasan mengenai Perppu Ormas. Anggota Kaukus Pancasila DPR RI, Ibu Eva Sundari mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah serius mengatur segala sektor agar berlandaskan Pancasila. Kecenderungan akhir-akhir ini untuk tidak menggunakan Pancasila di berbagai kebijakan perlu segera kembali diluruskan. Hal ini pula yang kemudian melandasi logika dikeluarkannya Perppu Ormas. Indonesia memiliki perkembangan ekonomi yang luar biasa, jangan sampai perilaku politik-sosial kita yang tidak rasional justru menggerus prestasi tersebut.

 

diskusi5(Foto: Prayogo/AIPI)Selanjutnya, Dr. Ali Muhanif sebagai peneliti senior PPIM UIN menyatakan bahwa keberadaan Perppu ini sebagai respon dari kondisi yang berkembang akhir-akhir ini. Dari survei SMRC, terdapat 9% dari masyarakat Indonesia yang setuju agar Indonesia menjadi negara Islam. Hal ini tentu perlu disikapi agar di masa depan, kita tetap dapat menjadi negara yang berlandaskan pancasila.  Kiranya banyak masyarakat umum yang setuju agar organisasi-organisasi yang berorientasi kekerasan, radikal dan memobilisasi agama untuk kepentingannya ditertibkan. Menurutnya, perppu ini dapat berdampak baik untuk menjaga pancasila.

 

Di dalam kesempatan tanya jawab selanjutnya, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (Peneliti Senior LIPI) mengungkapkan apresiasinya terhadap keseriusan pemerintah untuk menjaga Pancasila. Meski demikian, beliau juga mengingatkan pentingnya untuk melihat dengan jeli  agar substansi Perppu tidak disalahgunakan oleh siapapun yang berkuasa dalam jangka panjang, tidak hanya dalam masa pemeritahannya yang sekarang. Sementara Moch. Nurhasim (Peneliti Senior LIPI) juga mengaskan pentingnya untuk melihat substansi perppu dalam hal pembubaran yang tidak melalui lembaga peradilan, dimana seharusnya pembubaran lebih tepat dilakukan melalui lembaga peradilan. Selain itu, beliau juga menanggapi polemik pada RUU Pemilu dan menegaskan mengenai pentingnya untuk segera melakukan reformasi partai politik.

 

Menanggapi hal itu, Prof. Dr. Syamsuddin Haris mengakui bahwa salah satu lembaga yang belum melakukan reformasi adalah partai politik. Dalam hal itu, LIPI juga terus berupaya mendorong reformasi ini, salah satunya adalah penyusunan kode etik partai politik yang dilakukan bersama-sama dengan KPK. Sementara terkait dengan Perppu Ormas, beliau menyatakan memang keberadaannya penting untuk menjaga empat pilar Pancasila. Namun dalam hal pembubaran oleh eksekutif, baik Prof. Dr. Syamsuddin Haris ataupun Dr. Ali Muhanif, keduanya menyatakan bahwa pembubaran sebaiknya dilakukan melalui lembaga peradilan. (Diandra Megaputri Mengko)

 

Peneliti LIPI: Meski Menuai Kritik, Substansi Perppu Ormas Dibutuhkan

diskusi mediaJAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai bahwa dari aspek hukum terdapat banyak kelemahan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

 

Namun jika dilihat dari aspek subtansi, Perppu tersebut dibutuhkan untuk menangani keberadaan ormas yang diduga memiliki tujuan menghancurkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

 

"Saya pikir, terkait Perppu itu kita bisa memahami, menurut banyak ahli hukum ada masalah di sana. Tetapi secara substansi bagaimanapun kita butuhkan juga. Tantangan kita bukan hanya menyelamatkan demokrasi tetapi juga menyelamatkan eksistensi republik ini," ujar Syamsuddin saat menghadiri diskusi bertajuk Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas? di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Syamsuddin mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menangani keberadaan ormas-ormas radikal. Meski demikian ia mengkritik mekanisme pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan.

 

 

"Kalau saya menangkap suasananya membahayakan. Di situ kita bisa memahami substansi walaupun kita tolak pembubaran ormas melalui menteri. Sebaiknya memang melalui pengadilan," tuturnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN) Jakarta Ali Munhanif memandang bahwa pemerintah telah mengambil langkah politik yang tepat dengan menerbitkan Perppu Ormas.

 

Menurut Ali, saat ini banyak bermunculan ormas radikal dan organisasi yang berorientasi pada aksi kekerasan. Dia pun menyebut semakin banyak masyarakat yang percaya pada konsep khilafah.

 

"Menurut saya secara politik tepat waktu. Dengan banyaknya organisasi yang berorientasi pada radikalisme dan kekerasan, semakin banyak orang percaya pada khilafah," ujar Ali.

 

Ali mengatakan, jika melihat gejolak sosial yang ada saat ini dan hasil berbagai survei, bisa ditafsirkan adanya situasi kegentingan yang memaksa sebagai dasar penerbitan perppu.

 

Adanya aksi teror dan orang-orang yang menyatakan dukungannya terhadap ISIS, kata Ali, merupakan akibat dari maraknya ormas-ormas radikal.

 

Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan ada 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam. Pemerintah pun berhak menafsirkan faktor kegentingan yang memaksa secara sepihak.

 

"Pemerintah berhak menafsirkan faktor genting. Hasil survei SMRC, yakni 9 persen responden setuju khilafah. Memang kecil, tapi dari ukuran jumlah penduduk, maka sekitar 10 sampai 15 juta orang yang berpandangan seperti itu," kata Ali.

 

Kritik terhadap Perppu Ormas

Sebelumnya, kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

 

Dia mencontohkan pasal 59 ayat (4) sebagai salah satu pasal yang bersifat karet. Pada bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

 

Namun, lanjut Yusril, Perppu tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai penafsiran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain penafsiran sebuah paham tanpa melalui pengadilan akan memunculkan tafsir tunggal dari pemerintah.

"Pasal ini karet karena secara singkat mengatur paham seperti apa yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam bagian penjelasan tidak mengatur norma apapun," kata dia.

"Dan penafsiran sebuah ajaran, kalau tidak melalui pengadilan, maka tafsir hanya berasal dari pemerintah. Tafsir anti-Pancasila bisa berbeda antara satu rezim dengan rezim yang lain. Pemerintah bisa semaunya menafsirkan," ucapnya.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/20170201/peneliti-lipi--meski-menuai-kritik-substansi-perppu-ormas-dibutuhkan