Kegiatan AIPI

Mendagri Heran Anggaran Pilkada Serentak Malah Membengkak

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai menjadi keynote speaker Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Ruang Seminar Timur Pascasarjana Fisipol UGM, Kamis (27/04/2017).(Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma)Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai menjadi keynote speaker Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Ruang Seminar Timur Pascasarjana Fisipol UGM, Kamis (27/04/2017).(Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma)

 

Yogyakarta, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa harapannya untuk menghemat anggaran dengan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pupus. Menurut Tjahjo, justru anggaran untuk Pilkada serentak membengkak.

 

"Dengan segala mohon maaf, bayangan saya waktu saya menjadi menteri pertama, Pilkada Serentak 2015 itu akan hemat. Mohon maaf ternyata lebih membengkak hampir 200 persen," tegas Tjahjo usai menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Ruang Seminar Timur Pascasarjana FISIPOL UGM, Kamis (27/4/2017).

 

Tjahjo menjelaskan, anggaran pembelian logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 5 tahun meningkat. Selain itu, jika sebelumnya kendaraan operasional bisa meminjam milik Pemda, sekarang membeli mobil.

 

"Jadi efisiensinya tidak ada. Tahun 2017 juga sama, masih membengkak," ujarnya.

  

Pemerintah, lanjutnya, ingin pelaksanaan Pilkada serentak dapat lebih efisien. Meskipun dia mengaku, ukuran suksesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai hanya dengan uang.

Menurut Tjahjo, biaya politik memang besar. Dia mencontohkan, ada tokoh yang harus mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah untuk maju menjadi anggota DPR.

 

"Tapi yang terpenting partisipasi masyarakat meningkat. Tidak ada politik uang, ada jaminan untuk kebebasan menyampaikan pendapat, sikap dan ada etika," tuturnya.

Bagi pemerintah, lanjut Tjahjo, Pilkada serentak diharapkan dapat membangun hubungan baik tata kelola antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Kalau enggak, repot lho. Janji kampanye seorang presiden begitu jadi menjadi rencana jangka pendek dan jangka panjang. Janji gubernur jadi program skala prioritas provinsi, janji wali kota/bupati sama, sekarang tinggal bagaimana menyelaraskan," pungkasnya.

 

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2017/04/27/19523731/mendagri.heran.anggaran.pilkada.serentak.malah.membengkak

 

Pemilu Serentak 2019; Momentum Sangat Penting Bagi KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu

 

123Sumber foto: kpu-pontianakkota.go.id

 

Yogyakarta, kpu.go.id - Hasyim Asy'ari, Nur Hidayat Sardini, Syamsudin Haris, H.M. Lukman Edy dan Bambang Eka menjadi narasumber dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM, AIPI, dan DKPP, Kamis-Jumat, 27-28 April 2017. Seminar Nasional XXVII AIPI yang bertajuk Pemilu Serentak 2019 ini merupakan momentum yang sangat penting bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Seminar nasional yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Ketua DKPP Jimly Asshidqie sebagaikeynote speech, dihadiri sekitar seratus orang penyelenggara pemilu, anggota DPR, akademisi dan masyarakat yang peduli demokrasi di Yogyakarta dan sekitarnya.

Dalam kesempatan ini Hasyim menyampaikan, akan banyak permasalahan yang dihadapi KPU dalam pemilu serentak yang akan datang, adalah kepastian sistem pemilu, anggaran pemilu, tahapan pemilu yang tumpang tindih dengan pilkada serentak 2018 dan DPT. Permasalahan kecil yang terjadi dalam sistem pemilu terbuka misalnya, dan banyaknya desain surat suara yang harus dibuat untuk 2.453 daerah pemilihan (dapil). Belum lagi anggaran Pemilihan Umum yang sangat besar dimana 70 persen diantaranya merupakan biaya penyelanggara pemilu.

Hasyim dan beberapa pemateri juga mendesak agar DPR dan Pansus RUU Pemilu untuk segera menyelesaikan RUU Pemilu. Yang selanjutnya disampaikan oleh ketua Pansus RUU Pemilu H. M. Lukman Edy, agar masyarakat dan penyelenggara bersabar, yakin bahwa RUU akan segera rampung. Hal penting lain yang akan diusulkan Pansus adalah kesetaraan antara KPU dan Bawaslu agar KPU Kabupaten/Kota menjadi adhoc.

Peserta seminar juga akan mendapat jamuan makan malam bersama Sri Sultan HB X di Bangsal Sri Manganti komplek Kraton Yogyakarta Hadiningrat dan akan ditutup esok hari tanggal 28 April 2017.

 

Sumber: https://kpu-pontianakkota.go.id/~kpuponti/index.php/516-pemilu-serentak-2019-momentum-sangat-penting-bagi-kpu-sebagai-penyelenggara-pemilu

 

Seminar terkait Formulasi Pemilu Serentak 2017, Ferry Liando Terpilih Jadi Tim Perumus

DR-Ferry-Daud-Liando-menjadi-salah-satu-tim-perumus-Foto-Ist

 

MANADO – Melalui Seminar tentang “Pemilu Serentak 2019’’, yang diselenggarakan Asosiasi Ilmi Politik Indonesia (AIPI) selama  hari, yakni tanggal 26-28 April 2017 di PolGov FISIP Universitas Gadja Mada (UGM) Yogyakarta. AIPI menghasilkan rumusan Seminar sebagai berikut:

Adapun pokok-pokok pikiran Seminar rumusannya adalah sebagai berikut :

SEMINAR NASIONAL XXVII AIPI

“PEMILU SERENTAK 2019”

FISIPOL – UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017

Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan tema: “Pemilu Serentak 2019” dilaksanakan di FISIPOL-UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017. Seminar dihadiri sekitar 150 orang peserta yang terdiri atas para ilmuan politik anggota AIPI, Pengurus Pusat dan Cabang AIPI, mahasiswa, dan beberapa politisi di Indonesia. Didahului oleh pidato pengantar Ketua Umum PP AIPI Dr. H. Alfitra Salamm, APU dan Wakil Dekan FISIPOL-UGM Dr. Wawan Masudi, seminar selanjutnya dibuka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebelum pembahasan pemakalah utama dan pilihan, seminar diawali oleh dua orang keynote speakers, yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Assidiqie.

Wakil Dekan FISIPOL UGM menekankan bahwa capaian demokrasi di Indonesia telah diakui oleh sejumlah negara-negara sahabat. Namun demikian tak dapat dipungkiri masih adanya sejumlah persoalan berkaitan dengan kondisi demokrasi kita saat ini, seperti praktik politik uang, budaya parokial, dan sejumlah persoalan lainnya. Hal yang sama juga disinggung oleh Sri Sultan dalam sambutannya, bahwa praktik demokrasi masih diwarnai oleh kuatnya nilai-nilai identitas.

Gubernur DIY juga mengingatkan budaya politik yang pernah disampaikan pada Seminar Nasional II AIPI, 20 tahun yang lalu, bahwa budaya politik dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dengan situasi sekarang, karena seorang pemimpin pada dasarnya adalah melayani, abdi masyarakat. Kepemimpinan adalah tanggungjawab, keteladaan, dan penderitaan. Kepemimpinan bukanlah konteks popularitas, karena pada dasarnya pemimpin bukanlah penguasa, tetapi seorang yang berani menderita dalam melayani masyarakat, abdi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu perlu dirancang secara jangka panjang, tidak setiap lima tahun dilakukan perubahan. Pilihan terhadap sistem pemilu proporsional, apakah terbuka atau tertutup, merupakan isu krusial di antara 13 isu krusial Pemilu Serentak 2019. Selain sistem pemilu, isu penambahan kursi bagi sejumlah daerah, karena harga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, juga isu parliamentary threshold, dan calon tunggal presiden. Isu krusial lain juga berkaitan dengan apakah yang dimaksud keserentakan pemilu itu harus sama ataukah bisa beda waktu 1 atau 3 hari.

Dalam nafas yang hampir senada, dalam menyongsong Pemilu Serentak 2019, Prof. Jimly Assidiqie mengingatkan pentingnya pencegahan persoalan etika dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dari pengalaman selama ini, sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari penyelenggara pemilu, tetapi lebih banyak dari peserta pemilu, yaitu partai politik dan kandididat.

Selama satu setengah hari, Seminar Nasional XXVII AIPI telah membahas isu-isu krusial yang berhubungan dengan tema Pemilu Serentak 2019. Isu-isu tersebut adalah: Desain Pemilu Serentak 2019, Isu-isu krusial dalam UU Pemilu Serentak 2019; Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019; Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019; dan Sistem Pengawasan dalam Pemilu Serentak 2019. Selain lima isu tersebut, juga dibahas sejumlah isu lain yang berasal dari 15 makalah pilihan, yaitu Ambang Batas dan Legitimasi Peserta Pemilu Serentak.

Dampak Ambang Batas Presidensial; Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy; Gagasan Desain Aturan Pemilu Serentak; Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Serentak; Efektivitas dan Coattail Effect Pemilu Serentak; Penyelesaian Pidana Pemilu, Demokratisasi Pemilu Serentak, dan Tantangan Pemilu Serentak 2019.

Dari pembahasan para peserta Seminar Nasional XXVII AIPI di FISIPOL-UGM Yogyakarta pada 27 April 2017 dapat direkomendasikan beberapa hal berikut:

  1. Perlu konsistensi dan koherensi antara sistem presidensial dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu. Tujuan pemilu salah satunya adalah mengefektifkan sistem presidensial, maka kebutuhan ideal ke depan adalah sistem pemilu serentak yang terpisah antara sistem pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal. Dengan demikian akan lahir sistem presidensiil yang efektif sekaligus diperkuat oleh sistem kepartaian yang stabil. Konsekuensi logisnya diperlukan perubahan-perubahan dalam formula besaran daerah pemilih dan teknik penghitungan kursi.
  2. Pemilu lima (5) kotak tetap dijalankan, resikonya kita tidak mendapatkan insentif dari gagasan keserentakan pemilu, kecuali sekedar insentif waktu dan dana. Harusnya ada efek bagi pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, dengan pemilu 5 kotak, kualitas pemilu justru akan mengalami kemunduran, apalagi jika sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Pemilu lima (5) kotak juga tidak akan berdampak secara signifikan pada sistem presidensial, walau oleh perancang RUU Pemilu memang tidak diarahkan ke sana. Namun, sebuah perubahan UU Pemilu perlu didorong untuk mencapai tujuan minimal dalam memperkuat sistem presidensial melalui terwujudnya sistem kepartaian moderat dengan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen sebagai penopang pemerintahan. Kekuatan mayoritas ini akan memudahkan bekerjanya sistem presidensial.
  3. Terhadap isu presidential threshold, dalam Seminar Nasional XXVII AIPI ditekankan bahwa dalam pemilu serentak – ambang batas presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak lagi relevan dengan prinsip keserentakan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, makna ambang batas presiden tidak perlu diatur dalam UU Pemilu Serentak karena justru bertentangan dengan prinsip kerentakan pemilu presiden dan legislatif. Sebaliknya, parliamentary threshold yang signifikan (antara 7-10 persen) akan mendorong lahirnya sistem kepartaian sederhana.
  4. Diperlukan pengaturan model koalisi yang relatif longgar khususnya pada Pemilu Presiden putaran pertama. UU Pemilu Serentak 2019 sebaiknya mengatur mekanisme dan tata cara pembentukan koalisi sebelum pemilu serentak dilakukan atau minimal pada tahap setelah ditetapkan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya pada putaran kedua [apabila tidak ada calon yang mencapai batas minimal syarat mayoritas 50% + 1], partai-partai yang calonnya kalah dapat bergabung dengan koalisi partai yang telah ada. Bentuk koalisi pada putaran kedua ini merupakan bentuk koalisi yang dipermanenkan untuk satu periode pemerintahan.
  5. Proses kandidasi calon presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilu pendahuluan sebagai salah satu cara agar partai politik melibatkan banyak pihak (publik) dalam proses penentuan calon presiden dan wakil presiden.
  6. Perlunya kejelasan rumusan hukum yang menjadi pegangan bagi penyelenggara pemilu serentak 2019 dalam bentuk Undang-Undang. Kejeleasan ini khususnya yang mengatur mengenai district magnitude (besaran daerah pemilihan), alokasi kursi yang disesuaikan dengan proporsionalitas pemilih, keadilan pemilu, prinsip pemilu tanpa kekerasan, dan independensi penyelenggara pemilu.
  7. Dalam rangka menjaga representasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Serentak 2019, RUU Pemilu Serentak sebelum diundangkan sebaiknya mengatur kewajiban dan keharusan bagi partai untuk menetapkan representasi keterwakilan perempuan, baik pada saat penyusunan calon anggota legislatif, maupun dalam kepengurusan partai politik.
  8. Dalam rangka memperbaiki kualitas hasil pemilu, khususnya kualitas calon anggota perwakilan rakyat, perlu adanya kewajiban bagi partai untuk melakukan proses kandidasi yang demokratis di internal partai secara terbuka yang melibatkan publik dan/atau anggota partai politik.
  9. Tata kelola pemilu, sangat tergantung pada pilihan sistem pemilu dan pengertian (maksud) pemilu serentak. Sistem pemilu akan berhubungan dengan disain surat suara (ballot vote). Dari sisi penyelenggara pemilu, sistem tertutup lebih memudahkan aspek tata kelola pemilu. Dengan 2.453 daerah pemilihan, sehingga disain surat suara akan sangat menentukan. Pengertian pemilu serentak, sebagai pemilu untuk memilih 5 suara (5 kotak suara) ataukah dipisah menjadi pemilu nasional dan pemiluh daerah dengan jeda waktu. Keserentakan ini perlu diperjelas, apakah serentak pencoblosan, atau serentak periode waktunya.

Selain itu, perlu pengaturan tentang kodifikasi daftar pemilih antara pemilu serentak 2019 dengan pilkada serentak, khususnya perpindahan warga untuk memilih berdasarkan NIK yang single, atau tidak diubah. Dalam UU Pemilu Serentak 2019 juga perlu ada sinkronisasi tentang siapa yang menentukan penduduk, warga negara, dan pemilih, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran. Tata kelola pemilu juga ditentukan oleh masa jabatan KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatannya akan berakhir pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 belum selesai.

  1. Dalam hal pengawasan, sistem keadilan pemilu belum sempurna, karena hanya didesain dalam dua sistem yaitu sistem pencegahan dan electoral dispute. Tetapi, belum ada alternative dispute solution sebagai landasaran keadilan pemilu. Padahal keserentakan pemilu akan banyak kasus pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu. UU Pemilu Serentak 2019 perlu memberi paying hukum model penyelesaikan sengketa dalam kerangka dispute resolution. Payung hukum ini sekaligus melindungi Bawaslu dalam menjalankan tugas, dan dapat menyelesaikan kasus-kasus yang kecil-kecil melalui negosiasi, mediasi dan arbitrer.
  2. Berkaitan dengan penyelesaian kasus politik uang, masih ada masalah pengaturan yang tidak konsisten khususunya pada RUU Pemilu Pasal 497 yang mengatur bahwa politik uang hanya pada subjek hukum yang terbatas (bukan setiap orang). Inkonsistensi lain ada kemungkinan politik uang diperbolehkan pada hari pemungutan suara. Sengketa Pemilu perlu dilakukan oleh sebuah lembaga (Sentra Penegakan Hukum Pemilu) dengan kewenangan yang jelas, termasuk kewenangan untuk menyita barang bukti yang selama ini tidak dimiliki. Pelanggaran dana kampanye idealnya tidak dibatasi oleh waktu, tetapi memiliki jangka waktu yang lebih panjang kurang lebih 2 tahun.
  3. Diperlukan pengaturan etika penyelenggaraan pemilu 2019. Keberadaan lembaga penegak etik penyelenggaraan pemilu 2019 ini perlu diperkuat. Penguatan lembaga penegakan etik perlu diiringi oleh pembenahan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU), karena apabila komisioner terkena kasus etik akan digantikan menurut sistem daftar tunggu. Masalahnya, orang yang ada dalam daftar tunggu belum tentu jauh lebih baik dari yang akan digantikan.
  4. Perlu melakukan antisipasi persoalan etika, karena sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari etika penyelenggara pemilu, tetapi bersumber dari peserta (partai dan kandidat). Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang, bukan hanya mengatur tentang penyelenggara pemilu, tetapi yang diperlukan adalah UU Penyelenggaraan Pemilu. Minimal ada enam aturan etika penyelenggaraan pemilu yang diperlukan, yaitu: (a) integritas calon atau kandidat dalam penyelenggaraan pemilu; (b) sikap percaya terhadap penyelenggara, (c) sikap taat asas bahwa calon tidak melakukan judicial review, (d) larangan hubungan pribadi antara calon dengan penyelenggara, bila ada hubungan perlu dideklarasikan kepada publik, (f) Standar etik mencakup aturan suap kepada pemilih, dan (g) etika hubungan antarcalon—di mana calon tidak perlu mengurusi calon yang menjadi lawan politiknya.

Demikian rumusan hasil Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

FISIPOL-UGM, Yogyakarta, 28 April 2017

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

Seminar dihadiri Mendagri tersebut juga dihadiri, ketua DKPP, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dr. S.H Sarundajang,  anggota KPU Hasyim Ashari, Prof Dr Ikrar Nusa bakti, Prof Dr Syamsudin Haris dan ketua umum AIPI Dr Alfitra Salam.

Kegiatan selama 3 hari ini memilih tim perumus nasional terhadap pokok-pokok pikiran hasil Seminar nasional yaitu, Nur Hasyim dari pusat penelitian politik LIPI, Ferry Daud Liando dari Ilmu Politik FISIP Unsrat dan Mada Sukmajati dari PolGov Fisip UGM  selaku tuan rumah. (*/Amas)

Sumber: http://www.suluttoday.com/2017/04/30/seminar-terkait-formulasi-pemilu-serentak-2017-ferry-liando-terpilih-jadi-tim-perumus/

 

Seminar Nasional XXVII AIPI, Pemilu Serentak 2019

 

Yogyakarta, kpu.go.id Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menjadi tuan rumah Seminar Nasional XXVII AIPI pada tanggal 27-28 April 2017 dengan tema “Pemilu Serentak 2019”. Kegiatan yang diprakarsai Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menghadirkan tidak hanya tokoh-tokoh nasional yang telah diketahui sebagai pakar Pemilu tanah air sebagai pembicara tetapi juga pemakalah sumbangan yang lolos dari seleksi Call For Papers yang diselenggarakan AIPI sebelumnya yaitu 24 Maret-14 April 2017. 

Seminar yang dihadiri peserta dari berbagai kalangan mahasiswa, penyelenggara pemilu, pemerhati pemilu, dosen, pengamat politik, peneliti maupun kalangan umum ini dibuka dengan sambutan dari Ketua umum pengurus Pusat AIPI, Alfitra Salamm, dilanjutkan perwakilan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas’udi, dan resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowo X.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahyo Kumolo sebagai Keynote Speech mengawali pembahasan Pemilu Serentak 2019 dan dilanjutkan oleh Ketua DKPP RI Jimly Asshididiqie,. 

Selanjutnya sesi utama seminar dipandu Sinyo Harry Sarundajang dengan narasumber yang terdiri dari Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, membahas “Kesiapan penyelenggara pemilu dalam Pemilu Serentak 2019” yang menawarkan makna keserentakan tersebut pada dua fase pembagian pemilu yang dinilai efisien yaitu Pemilu Nasional tiga kotak (Presiden, DPR, DPD)  dan pemilu lokal atau daerah empat kotak (gubernur, walikota/bupati, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten). Pendapat itu mendapat dukungan dari  Dewan Pengawas Pengurus Pusat AIPI, Syamsuddin Haris yang mengusung sub tema bahasan “Desain Pemilu Serentak 2019”.

Ketua Pansus RUU Pemilu, H.M. Lukman Edy, mengemukakan “Isu-isu krusial dalam UU Pemilu Serentak 2019” yang tampak lebih fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, seperti diantaranya pembatasan jumlah, perubahan status, dan masa kerja komisioner KPU Kabupaten/Kota. 

 
Sementara itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bambang Eka CW, yang mewakili pengurus AIPI Yogyakarta sekaligus mantan Bawaslu RI menekankan pembahasan pada “Sistem pengawasan dalam pemilu serentak 2019” yang menawarkan tambahan metode alternative dispute resolution sebagai ruang keadilan yang pantas dibuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang diduga akan membebani penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Negosiasi, mediasi ataupun arbitrasi sebagai metode penyelesaian sengketa pemilu memerlukan payung hukum untuk dapat diaplikasikan Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan pemilu disamping metode preventif dan electoral dispute yang telah ada.

Kemudian, Komisioner DKPP Nur Hidayat Sardini, melengkapi diskusi dengan “Potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam pemilu serentak 2019”.

Sesi paralel memaparkan 15 makalah sumbangan yang lolos seleksi AIPI, yaitu:

  1. Adek Risma Dedees (Direktur Riset Mahija Institute). “Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy)”.
  2. Dody Nur Andriyan, SH, MH, Dosen Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto, “Gagasan Desain Aturan Pemilu Serentak dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensial Multipartai dalam Bingkai Ketatanegaraan Republik Indonesia.”
  3. Audra Jovani, Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UKI, “Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Zipper System pada Pemilu 2019.”
  4. Ratnia Solihah dan Siti Witianti, Dosen Ilmu Politik FISIP UNPAD, “Peluang, Tantangan, dan Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik.”
  5. Triono, Dosen FISIP Universitas Mergou Pak Tulang Bawang Lampung, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.”
  6. Pardiyanto, “Demokratisasi Politik Menuju Demokrasi Konsolidatif.”
  7. Asrinaldi A, Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, “Coattail Effect dalam Pemilu Serentak, Mungkinkah?: Tinjauan Terhadap Ketidakparalelan Pilihan Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Indonesia.
  8. Abdul Kadir Jaelani, Orin Gusta Andini, Mahasiswa Program Magister Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, “Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Era Pemilu Serentak 2019.”
  9. Arya Budi, Research Fellow Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, “Pengarusutamaan Pencalonan Presiden dalam Pentahapan Pemilu Serentak 2019.”
  10. Dr. Daud Liando Ferry, SIP, M.Si, Koordinator Pengelola Program Pendidikan Magister Tta Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado, “Ambang Batas dan Legitimasi Politik Peserta Pemilu Serentak 2019.”
  11. Muhammad Hidayanto, Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan FISIPOL UGM, “Menakar Derajat Efektivitas Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensil.”
  12. Sri Zul Chairiyah, Anggota AIPI Cabang Padang, “Sistem Pemilu dan Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.”
  13. Natasha Hassan Attamimi, Centre for Innovation Policy and Governance, “Dampak Presidential Threshold terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilu 2019: Studi Genealogis atas Ideologi dari Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.”
  14. Santi Chovarida, Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, “Legitimasi Pemilu dan Invalid Voter dalam Pemilu Legislatif 2014.”
  15. Drs. Suwondo, MA, “Tantangan Pemilu Serentak 2019 dan Kartelisasi Partai Politik.” (Mardiana)

Sumber:http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/6002/Seminar-Nasional-XXVII-AIPI-Pemilu-Serentak-2019

 

Arahan Mendagri di Seminar Nasional XXVII AIPI di UGM

 

Mendagri-seminar-yogyaSumber foto: RRIYogyakarta – Dalam acara Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pengarahannya terkait dengan pemilu serentak.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah bersama dengan DPR melakukan pembahasan RUU Pemilu untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Menurutnya, selama 71 tahun Indonesia merdeka, memang diperlukan seuah komitmen untuk membangun sistem yang kuat.

Ia menjelaskan bahwa sebuah sistem yang kuat maka akan mampu menciptakan dan melahirkan para pemimpin yang juga kuat. Dalam artian, sistem pemilu yang dibangun semata-mata untuk menyerap aspirasi masyarakat serta elemen-elemen demokrasi.

“Kesepakatan yang sama-sama kita bangun yakni memperkuat sistem pemilu presidensial yang multipartai, sistem kuat akan melahirkan orang kuat,” ungkap Mendagri Tjahjo di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) kemarin, Kamis (27/4/2017).

Karenanya, Mendagri berharap agar nantinya pada pemilu serentak tahun 2019 ada peran dari perguruan tinggi dalam mewujudkan sistem pemilu yang jujur, bersih dan adil.

“Saya kira, seminar ini akan memperkaya masukan dari semua pihak pengamat untuk penyempurnaan yang baik,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan kalau seorang pemimpin memang memiliki tanggung jawab dan sikap batin yang merakyat. Hal ini karena seorang pemimpin adalah seorang pembuat kebijakan yang seharusnya bisa menjadi teladan.

“Pemimpin sejati harus sela berkorban tanpa memikirkan apa yang akan di dapat dari pelayanan yang diberikan,” ungkapnya. (KEMENDAGRI)

Sumber: http://www.tjahjokumolo.com/2017/04/arahan-mendagri-di-seminar-nasional-xxvii-aipi-di-ugm/

 

Peserta Lolos Abstrak Call for Paper Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) XXVII Yogyakarta, 27-28 April 2017

Terima kasih kepada para partisipan yang telah mengirimkan abstraknya untuk Seminar Nasional AIPI ke-27. Panitia telah melakukan seleksi buta (blind review) terhadap 79 abstrak yang masuk, dengan masing-masing abstrak direview oleh tiga orang reviewer dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Abstrak sesuai dengan topik seminar nasional
  2. Topik abstrak memuat kebaruan (novelty) dari penelitian/tulisan yang sudah banyak dilakukan sebelumnya
  3. Memuat permasalahan, tujuan, dan argumentasi kenapa hal tersebut penting untuk dibahas secara jelas dan singkat

Berdasarkan kriteria di atas, berikut adalah daftar 18 abstrak dengan nilai tertinggi plus 5 abstrak cadangan.

18 (DELAPAN BELAS) NAMA DAN JUDUL ABSTRAK PESERTA YANG LOLOS (URUTAN SECARA ACAK)

No

Nama/Afiliasi

Judul

1

Adek Risma Dedees

Direktur Riset Mahija Institute

Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy

2

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.

Dosen Hukum Tata Negaradan Peneliti Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Daerah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Gagasan Desan Aturan Pemilu Serentak dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensial Multipartai dalam Bingkai Ketatanegaraan Republik Indonesia

3

Audra Jovani             

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Zipper System pada Pemilu 2019

4

Ratnia Solihah, Siti Witianti     Dosen Ilmu Politik FISIP UNPAD

Peluang, Tantangan, dan Upaya Mewjudukan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik

5

Arya Budi                  

Research Fellow, Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada

Pengarusutamaan Pencalonan Presiden dalam Pentahapan Pemilu Serentak 2019

6

Triono            

Dosen Tetap FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang Lampung

Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019

7

Bambang Sudarmono           

Menata Ulang Konsepsi Pemilu di TPS Luar Negeri

8

Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si

Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI

Dilema Desain Pemilu Serentak 2019 dalam Memperkuat Sistem Presidensia

9

Asrinaldi A    

Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas

"Coattail Effect Dalam Pemilu Serentak, Mungkinkah?: Tinjauan Terhadap Ketidakparalelan Pilihan Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Indonesia

10

Luthfi Widagdo Eddyono      

Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK)

Original Intent Konstitusionalitas Pemilu Serentak

11

Abdul Kadir Jaelani, Orin Gusta Andini

Mahasiwa Program Magister,  Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada &Mahasiswi Program Magister, Jurusan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin

Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Era Pemilu Serentak 2019   

12

Natasha Hassan Attamimi    

Centre for Innovation Policy and Governance

Dampak Presidential Threshold terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilu 2019: Studi

Genealogis atas Ideologi dari Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

13

Dr.Suwondo, MA

FISIP UNILA

Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dan Kartelisasi Partai Politik

14

Santi Chovarida        

Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga

Legitimasi Pemilu dan Invalid Votes dalam Pemilu Legislatif 2014

15

Yulianti Muthmainnah                      

Dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta

Semarak Pemilukada, “Status FB”, dan Menguatnya Politik Identitas

16

Sri Zul Chairiyah      

Anggota AIPI Cabang Padang

Sistem Pemilu dan  Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

17

Muhammad Hidayanto                     

Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan FISIPOL UGM

Menakar Derajat Efektivitas Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensil

18

Dr. Daud Liando Ferry, S.IP., M.Si

Koordinator Pengelola Program Pendidikan Magister Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado

Ambang Batas dan Legitimasi Politik Peserta Pemilu Serentak 2019  "

 

5 (LIMA) PESERTA CADANGAN YANG LOLOS ABSTRA (URUTAN SECARA ACAK):

No

Nama/Afiliasi

Judul

1

Rizkika Lhena Darwin & Ismar Ramadani

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry, Manajer Survei The Aceh Institute

Potret Pilkada Aceh 2017: Inkonsistensi Partai Politik dan Proyeksi Pemilu Serentak 2019 

2

Ari Darmastuti

FISIP Unila     

Kekuatan Partai Politik dan Hambatan Penguatan Sistim Presidensiil di Indonesia        

3

Pardiyanto     

Demokratisasi politik Menuju Demokrasi Konsolidatif    

4

Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H          

FH UMY

Mewujudkan Stabilitas Pemerintahan   dengan    “Coattail Effect” Melalui Pemilu Serentak 2019

5

Rahmat Muhajir Nugroho

Dosen/Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Pemilu Serentak Tahun 2019 Tanpa

Presidential Threshold

 

Kami ucapkan selamat kepada 18 peserta yang abstraknya telah lolos seleksi dan berkesempatan untuk mempresentasikannya dalam Seminar Nasional AIPI dan akomodasi (tiket dan penginapan akan ditanggung panitia). Adapun 5 peserta yang masuk cadangan akan menggantikan posisi 18 orang di atas jika mereka tidak mengirimkan makalah lengkapnya tepat waktu, atau naskah lengkapnya akan menjadi prioritas untuk dimuat dalam Jurnal Politik AIPI Vol.22 No.2 Tahun 2017 dan Vol. 23 No.1 Tahun 2018.

Seluruh peserta yang abstraknya lolos (utama dan cadangan) wajib mengirimkan naskah lengkap kepada panitia melalui alamat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. paling lambat Jumat, 14 April 2017 pukul 12.00 WIB.