Kegiatan AIPI

AIPI Audiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X

Bertempat di Gedung Wilis Kantor Gubernur Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta (20/3), Pengurus Pusat AIPI yang diwakili oleh Ketua Umum PP AIPI, Dr. Alfitra Salamm dan Dr. Sri Nuryanti (Wakil Sekjen), beserta dengan Dekan FISIPOL UGM Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, Ketua PC AIPI Yogyakarta Dr. Dafri Agussalim, MA dan Bambang Eka Cahya, M.Si melakukan audiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Pertemuan di mulai jam 11. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa point salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X bersedia untuk membuka acara Seminar Nasional XXVII AIPI, pada tanggal 27 April 2017 di Yogyakarta. 

 

audiensi1

 

audiensi2

 

audiensi3

Diskusi “Proyeksi Pelaksanaan Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta”

diskusi7marFoto: Dokumentasi Sekretariat PP AIPI

Pilgub DKI Jakarta putaran pertama telah berlangsung dan menghasilkan dua pasang calon yang akan kembali bertarung dalam putaran kedua: Paslon Basuki-Djarot dan Paslon Anies-Sandi. Apa saja kemudian pembelajaran yang perlu dipetik dari putaran pertama agar penyelenggaraan pilkada putaran kedua semakin baik? Dan bagaimana pula prediksi peta politik pada putaran kedua? Hal inilah yang kemudian menjadi pokok bahasan dalam diskusi Perspektif Jakarta yang diselenggarakan oleh Populi Center, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) pada 7 Maret 2017.

 

Ibu Dahlia Umar, komisioner KPUD DKI Jakarta, menyatakan terdapat tiga persoalan pokok yang menjadi perhatian KPUD pada putaran pertama, yaitu pengelolaan logistik, kualitas petugas TPS, dan persoalan DPT. Terkait pengelolaan logistik, KPUD mendapatkan laporan bahwa di beberapa tempat jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah DPT. KPUD telah melaksanakan evaluasi dan menemukan persoalan pada proses loading surat suara di KPU Kota yang telalu besar, sehingga menimbulkan kesalahan distribusi. Selanjutnya, terdapat pula keluhan terhadap petugas TPS yang tidak memiliki interpretasi yang sama dengan KPU. Contohnya, terdapat beberapa TPS yang tidak melayani pemilih yang sudah antre sebelum penutupan pk.13.00. Padahal seharusnya mereka tetap dilayani, yang tidak dilayani adalah mereka yang datang setelah pk.13.00. Terakhir, terkait dengan DPT, KPUD mengakui bahwa di dalam prosesnya mereka masih menghadapi beberapa kesulitan pengumpulan data, terutama di pemukiman elit dan apartment. Untuk menghindari hal serupa dan menyempurnakan data pemilih pada putaran kedua, KPUD akan membuka tempat pendaftaran pemilih di lokasi-lokasi strategis seperti panti, apartment, dan lapas dari 22 -28 Maret 2017.
 
Senada dengan itu, Bapak Usep S. Ahyar dari Populi Center kembali menyoroti persoalan DPT yang menurutnya merupakan persoalan lama. Dari pengalaman pemilu 2012 saja, masih banyak ditemukan fenomena ghost voter. Hal ini diperkirakan terjadi juga pada Pilgub putaran pertama. Oleh karena itu beliau menghimbau agar masyarakat perlu aktif untuk mengecek namanya pada DPT. Sementara dari segi substansi, beliau menyatakan Pilgub DKI kental diwarnai oleh politisasi identitas yang sayagnya berkembang menjadi tekanan politik di masyarakat.
 
Selanjutnya, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pengurus Pusat AIPI & Peneliti P2P LIPI) juga mencatat beberapa persoalan lain yang penting diperhatikan oleh KPUD. Pertama, terdapat gejala kampanye politik yang terlalu panjang akan membuat bangsa Indonesia terpecah dan tidak efektif-nya kerja pemerintah Daerah. Sehingga penting untuk mempertimbangkan kembali rentang waktu kampanye untuk Pilkada, ataupun rencana kampanye pada putaran kedua. Kedua, KPUD dan Bawaslu juga perlu jeli untuk memberikan peringatan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kampanye. Peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu November-Desember 2016 telah memberikan pshycological effect bagi warga Jakarta. Banyak warga yang menjadi takut untuk menyuarakan pilihan mereka. Ketiga, adalah terkait pembagian kartu C6 oleh RT RW, dimana ada beberapa kasus RT RW yang tidak netral. Lebih jauh, penggunaan KTP untuk memilih juga perlu diperiksa dengan baik. Dalam konteks itu, maka penting untuk menempatkan Pilgub DKI ini sebagai pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Tantangan penyelenggaraan Pilgub memang lebih sulit daripada penyelenggaraan Pemilu Nasional karena terdapat kedekatan geografis, primordial dan kedekatan politik. Oleh karena itu, peting bagi Bawaslu dan KPUD untuk melakukan tupoksinya secara baik.
 
Dari berbagai catatan tersebut, Ibu Dahlia Umar kembali menanggapi bahwa memang terdapat kecurigaan masyarakat terhadap netralitas pimpinan KPUD di media sosial. Meski demikian, beliau menjelaskan bahwa sikap pimpinan KPUD secara pribadi tidak mewakili sikap lembaga. Terkait dengan kasus C6, sejauh ini baru ditemukan satu kasus saja, dimana C6 digunakan oleh anaknya. Sementara terkait dengan waktu kampanye, memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau melarang kampanye pada putaran kedua. Meski demikian, KPUD berpandangan untuk tetap perlu mengatur jadwal kampanye untuk putaran kedua karena dua hal. Pertama, pada pengalaman pilgub 2012, para paslon tetap melakukan kampanye walaupun tidak ada jadwal resmi dari KPUD. Dalihnya, mereka memenuhi undangan dari warga. Kedua, kampanye diperlukan untuk menghindari potensi Golput dari pemilih paslon yang kalah pada putaran pertama. Sehingga KPUD memandang masyarakat tetap perlu mendapatkan informasi yang memadai dari para paslon secara langsung.  Sementara terkait dengan ketentuan kampanye, pada putaran kedua ini KPUD berharap agar paslon fokus pada penajaman visi dan misi. Sehingga metode kampanye akan serupa dengan putaran pertama, kecuali penggunaan alat peraga kampanye dan rapat umum yang dipandang tidak signifikan untuk penajaman visi misi.
 
Diskusi kemudian semakin terfokus kepada persoalan DPT. Pada putaran kedua, tentu akan ada pemilih tambahan, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun sebelum 19 April 2017. Terkait dengan itu, Ibu Dahlia menjelaskan kalaupun yang bersangkutan belum mempunyai KTP mereka dapat menggunakan Kartu Keluarga. Patokan utama KPUD adalah Kartu Keluarga (KK). Persoalan yang muncul adalah apabila di dalam KK, anggota keluarganya terdaftar pada TPS yang berbeda, seperti yang banyak terjadi pada TPS yang dipindahkan, misalnya di pemukiman tentara. Dalam konteks itu, KPUD berharap agr masyarakat yang telah terdaftar dalam DPS melaporkan apabila TPS-nya terlalu jauh dari rumah.
 
diskusi7mar2Diskusi Populi Center-AIPI-P2Politik LIPIPeneliti senior P2P, Moch. Nurhasim kemudian menambahkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemilu masih banyak yang perlu dievaluasi. Pertama, terkait konsentrasi banyak pihak terhadap Pilkada Jakarta yang mengakibatkan banyak Pilkada di daerah lain yang luput dari perhatian. Kedua, terkait dengan inkonsistensi. Seharusnya setiap pemilu perlu ada TPS yang tetap. Tanpanya, akan sulit melakukan evaluasi terhadap DPT ataupun penyelenggaraan pemilu. Selain itu adalah penyelenggara pemilu yang sifatnya ad-hoc. Dalam hal ini KPU perlu bertanggungjawab penuh terhadap seluruh penyelenggaraan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih dan pembekalan bagi petugas TPS. Ibu Sri Yanuarti, peneliti senior P2P, lebih jauh juga menekankan mengenai pentingnya basis pemilu pada TPS. Peningkatan jumlah TPS pada dasarnya akan berdampak dengan jarak rumah dengan TPS, yang akhirnya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, penyelarasan data KPU dengan Dukcapil juga masih masih menyimpan persoalan perbedaan prosedur, dimana KPU harus meminta langsung data dari Kemendagri. Beliau juga mengkritisi proses bimtek yang umumnya hanya melibatkan 2-3 orang, dimana hal ini dapat berdampak kepada perbedaan penafsiran petugas. Selanjutnya, KPUD juga penting untuk membuat strategi pendidikan pemilih yang tidak hanya berdasarkan usia tetapi juga tingkat pendidikan. Peneliti P2P, Diandra Mengko, kemudian juga mempertanyakan mengenai perpindahan TPS di kompleks TNI dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi pemilih.
 
Komisioner KPUD, Ibu Dahlia, kembali menanggapi bahwa jumlah TPS memang terus berubah-ubah karena terdapat perbedaan peraturan batas jumlah pemilih di setiap TPS dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres. Memang diperlukan suatu penyederhanaan untuk penyelenggaraan Pilkada agar dapat menghindari kemungkinan TPS yang jauh dari rumah warga. Terkait bimtek, memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Saat ini terdapat peraturan baru yang membatasi petugas KPPS hanya dua periode, sehingga regenerasi juga perlu dilakukan. Namun karena bimtek dilakukan kepada tiga orang, maka masih seringkali terjadi salah pensafsiran. Sementara terkait pemindahan TPS di kompleks TNI, KPUD baru diberitahukan satu hari sebelum pemilihan oleh Panglima Kodam tanpa alasan yang diberitahukan kepada kami. Namun untungnya tingkat partisipasinya tetap tinggi. Kami berharap hal serupa tidak terjadi di putaran kedua.
 
Memasuki topik selanjutnya, Nona Evita, MA selaku moderator menanyakan kepadaBapak Usep terkait prediksi peta pemilih pada putaran kedua. Beliau menyatakan bahwa suara yang diperoleh oleh paslon 1 akan berpengaruh pada putaran kedua. Hal ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu para pendukung partai yang akan mengalihkan pilihannya sesuai dengan pilihan partai dan pemilih yang mendukung karena faktor agama. Tetapi penting untuk diktirisi bahwa pemilihan atas paslon tertentu akan dipengaruhi oleh banyak faktor dan bukan faktor tunggal. Dari penelitian yang dilakukan, faktor tekanan politik dan sentimen SARA juga mempengaruhi rasionalitas pemilih. Kami melihat bahwa peta dukungan ini masih menunggu dukungan resmi partai. Partai juga akan memperhitungkan dukungan dengan melihat juga proyeksi politik 2019. Jadi, pada dasarnya kedua paslon masih memiliki peluang yang sama, terutama mengingat perbedaan suaranya yang tidak terlalu tinggi. Kampanye penajaman visi misi ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menanyakan program paslon secara lebih rinci. Oleh karena itu, pertarungan antar paslon akan semakin keras. Kampanye hitam juga perlu diwaspadai. Kondisi ini akan susah dikendalikan, terutama di masa media sosial.
 
Sementara Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti tidak yakin bahwa Partai Demokrat akan memilih satu paslon saja. Kita juga perlu melihat PPP dan PKB yang masih tarik ulur karena ada pembelahan di tingkat bawah. Dari hasil survei kemarin oleh median, masih terdapat 14% undecided voters. Namun yang lebih penting dari itu adalah KPUD perlu waspada dengan pertarungan narasi-narasi yang tidak masuk akal. Lebih jauh, Ibu Sri Yanuarti menambahkan bahwa beliau tidak yakin bahwa masyarakat Jakarta akan termakan oleh narasi-narasi yang tidak masuk akal. Kebanyakan pertarungan narasi yang tidak masuk akal itu berasal dari warga di luar jakarta. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini menjadi gambaran pertarungan Pilpres 2019.
 
Peneliti P2P, Aisah Putri Budiarti, kemudian mempertanyakan kategori rasionalitas, mengingat ada sekelompok pihak yang memandang kerja petahana baik tetapi tetap tidak mau memilih karena hal-hal lain. Hal ini mengantarkan kepada nuansaunpredictable dalam Pilgub DKI Jakarta sebagaimana yang dinyatakan oleh Moch. Nurhasim. Sehingga dalam hal ini, menjadi pertanyaan bagaimana kemudian metode survei multisage random yang dilakukan banyak lembaga survei mampu sepenuhnya menggambarkan kondisi di Jakarta.
 
 
Menanggapi hal tersebut, Bapak Usep menyatakan bahwa margin erorr dari metode survei multisage random sesungguhnya akan jauh lebih besar. Apabila menginginkanmargin erorr yang kecil, lebih cocok digunakan metode simple random, namun persoalan ketersediaan data tidak memungkinkan dilakukannya metode ini. Lebih jauh, beliau menambahkan bahwa faktor rasionalitas tidak menjadi hal utama dalam Pilgub Jakarta. Pengaruh faktor-faktor lainnya juga akan memiliki andil yang besar. Tapi yang penting diwaspadai adalah politisasi isu SARA di tingkat bawah. Berbagai penelitian sebelumnya memang telah mengindikasikan adanya sentimen keagamaan jauh sebelum dilangsungkannya pilgub, tetapi karena tidak ada agen yang membangun sentimen tersebut maka itu tidak menjadi apa-apa. Setelah Pilgub putaran pertama, hal ini semakin terbangun, dan perlu diwaspadai bahwa hal ini dapat memunculkan kebencian di masyarakat. Terakhir, Bapak Ikrar Nusa Bhakti juga kembali menekankan bahwa masih terbuka kemungkinan faktor-faktor lain di luar program digunakan oleh para paslon, utamanya apabila mereka tidak mampu bersaing secara program.*** (dmm)

 

Rapat Koordinasi Persiapan Seminar AIPI

 

Pada 23 Februari 2017, AIPI mengadakan rapat koordinasi untuk persiapan seminar nasional dan pembahasan jurnal AIPI. Terkait dengan persiapan seminar nasional, lokasi acara dirubah ke Yogyakarta. Acara yang akan dilaksakan pada 27-28 April ini, rencananya akan dilakukan atas kerjasama AIPI – FISIPOL UGM – KAGAMA. Acara ini akan menerima naskah dari publik (call for paper) terkait dengan “Pemilu Serentak 2019”. Adapun tenggat waktu penerimaan abstrak sampai 24 Maret 2017, pengumuman naskah yang lolos seleksi pada 31 Maret 2017, dan penerimaan naskah utuh pada 14 April 2017.

Sementara terkait dengan jurnal, Jurnal Ilmu Politik Vol. 22, No.1, tahun 2017 sudah dalam tahap akhir proses penerbitan (dummy). Namun untuk rencana pembuatan e-journal, infrastruktur masih akan disiapkan terlebih dahulu. (dmm)

 

rapat 23 feb 17Foto: Dok. Sekretariat AIPI

 

Call for Papers Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

 

call for papers

SEMINAR NASIONAL XXVII

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

 Pemilu Serentak 2019

 

Yogyakarta, 27-28 April 2017

 

Latar Belakang

Pemilu serentak (concurrent election) secara terminologi berbeda dengan pemilu serempak, atau dalam bahasa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai pemilu bareng-bareng, pemilu lima kotak. Pemilu serentak bukanlah pemilu borongan, sebab pemilu serentak memiliki paling tidak dua tujuan besar, pertama memperkuat sistem presidensiil, dan kedua memperkuat basis politik presiden terpilih akibat kombinasi rumit sistem proporsional terbuka dengan sistem multipartai dan presiden/wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, skema pemilihan presiden/wakil presiden setelah pemilu legislatif dianggap sebagai salah satu penyebab “lemahnya” presiden terpilih, karena dukungannya yang “rendah” di parlemen.

Pemilu serentak 2019 diharapkan dapat menjawab dua tujuan tersebut. Melalui efek ekor jas (coattail effect) dan kecerdasan politik (political efficacy) sebagaimana tertuang dalam argumentasi Keputusan MK. Pemilu serentak meniscayakan adanya hubungan kausalitas atau efek ekor kuda (coattail effect) apabila pemilu presiden/wakil presiden dibersamakan waktunya dengan pemilu legislatif. Harapannya ada efek kecerdasan politik (political efficacy) di mana pemilih yang memilih calon presiden/wakil presiden diharapkan juga akan memilih calon legislatif yang diusung oleh partai.

Efek ekor kuda itulah yang menjadi salah satu kekuatan dari pemilu serentak sehingga diharapkan presiden terpilih mendapatkan dukungan maksimal di parlemen akibat meningkatnya perolehan kursi partai politik. Walaupun asumsinya seperti itu, memang tidak ada jaminan tidak akan terjadi perpecahan suara (split vote) antara pemilih yang memilih calon presiden/wakil presiden dengan memilih calon anggota legislatif.

Peluang itu merupakan salah satu kekuatan dari pemilu serentak. Karena Presiden terpilih diasumsikan juga akan didukung oleh partai pemenang pemilu di parlemen.Tantangannya, apakah desain pemilu serentak 2019 sebagaimana dimaksud oleh Putusan MK dapat menimbulkan efek ekor jas pada satu sisi, dan di sisi lain dapat memunculkan presiden terpilih yang kuat? Faktor-faktor apa yang perlu diperjelas agar kerangka kerja pemilu serentak dapat menghasilkan sistem presidensiil yang kuat dalam arti pemerintahan yang dibangun bisa bekerja (governable) dan memiliki dukungan politik yang kuat di parlemen? Desain sistem pemilu serentak seperti yang dapat memaksimalkan keunggulan dan kekuatan pemilu serentak seperti yang dipraktikkan oleh sebagian besar (21) negara di dunia? Bagaimana menata ulang Undang-Undang yang berkaitan dengan Sistem Pemilu, Pemilu Presiden/Wakil Presiden secara langsung, dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dapat memaksimalkan kekuatan dari pemilu serentak 2019?

 

Tujuan :

  1. Mendiskusikan peluang, tantangan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019;
  2. Mendiskusikan alternatif solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019;
  3. Mendiskusikan dan merumuskan rekomendasi Desain Pemilu Serentak 2019 dan Perubahan UU Politik yang ideal.

 

Format Seminar Nasional

Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik (AIPI) ke XXVIIdilaksanakan satu setengah hari. Pada hari pertama, akan menampilkan Keynote Speech, Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya seminar akan dilanjutkan dengan pembicara utama, dan presentasi secara paralel makalah sumbangan. Setengah hari pada hari kedua akan dilakukan pembahasan komisi persidangan untuk menyusun rekomendasi Desain Pemilu Serentak 2019 dan Perubahan UU Politik yang akan diserahkan kepada Presiden dan Pimpinan DPR.

            Panitia menerima abstrak makalah sumbangan maksimal 300 kata paling lambat 24 Maret 2017. Tema-tema makalah sumbangan diharapkan dapat menjawab sejumlah tantangan Pemilu Serentak 2019 yang telah disinggung pada urgensi. Abstrak yang diterima akan diumumkan pada 31 Maret 2017. Makalah yang telah lolos seleksi dikirmkan ke panitia paling lambat tanggal 14 April 2017. Dengan ketentuan minimal 15 dan maksimal 25 halaman 1,5 spasi, font size 12 dan ditulis dengan jenis font Times New Roman. Serta diikirimkan ke alamat email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Waktu dan tempat pelaksanaan

Hari/Tanggal             : Kamis-Jumat, 27-28 April 2017

Pukul                          : 07.30 s.d. 16.30 WITA (hari pertama)

                                      07.30 s.d. 11.45 WITA (hari kedua)

Tempat                       : Yogyakarta.

Perspektif Jakarta Diskusi “Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat” Populi Center – AIPI – P2P LIPI

 

diskusi-aipi1Foto: Sekretariat PP AIPISeminggu lalu, untuk pertama kalinya warga Jakarta menyaksikan ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernurnya tampil bersamaan dalam debat kandidat yang diadakan oleh KPUD DKI Jakarta. Hal ini mengundang banyak respon dari masyarakat baik dari sisi performa maupun visi, misi dan program yang ditawarkan oleh paslon. Namun bagaimanakah dampak debat kandidat ini mempengaruhi tingkat eletabilitas paslon? Serta program manakah yang paling realistis dan dibutuhkan oleh masyarakat Ibu Kota Jakarta?

 

Untuk membahasnya, Populi Center – AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) – P2P (Pusat Penelitian Politik-LIPI) mengadakan diskusi “Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat” yang diadakan pada Kamis, 19 Januari 2017. Acara ini menghadirkan para pakar sebagai narasumber seperti: Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si (Peneliti Senior LIPI dan Dewan Pembina AIPI); Hikmat Budiman (Sosiolog Ketua Yayasan Interseksi); Usep S. Ahyar (Direktur Popule Center).

 

Dipandu oleh Nona Evita, MA, diskusi ini dibuka dengan pembahasan mengenai pengaruh debat terhadap elektabilitas masing-masing paslon.

 

Prof. Dr. Syamsuddin Haris melihat bahwa debat ini penting dalam tiga hal: sebagai upaya untuk meyakinkan swing voters, memastikan para pendukungnya tetap konsisten mendukung, dan sebagai momen untuk menunjukkan kelebihan masing-masing dibandingkan paslon lain. Sayangnya di dalam debat kali ini, paslon penantang belum berhasil memanfaatkan momen debat untuk menawarkan kebijakan alternatif, selain yang sudah dilakukan oleh petahana.

 

Sementara Hikmat Budiman mengkritisi format dari debat yang dipandangnya terlalu formal dan terlalu banyak batasan. Misalnya, mereka sepakat untuk tidak menyinggung profesi masing-masing calon. Padahal ini penting sebagai track-record, terlebih di UU hanya mengatur tidak boleh ada unsur SARA. KPUD harusnya tidak perlu banyak khawatir terhadap materi debat. Apabila ada pertentangan pendapat, tentu ini wajar dan biarkan masyarakat yang menilai. Lebih jauh beliau juga mengkritisi banyaknya momen yang tidak digunakan paslon untuk menjelaskan program. Dalam hal itu, Ketua Umum AIPI, Dr. Alfitra Salam kemudian mengusulkan agar format debat dievaluasi dengan melihat pengalaman negara-negara lain, misalnya dibuat debat antar gubernur saja, dan baru kemudian wakil gubernur.

 

Senada dengan itu Usep S. Ahyar juga menyayangkandebat kemarin belum dapat digunakan sebagai forum resmi untuk menangkal seluruh isu hoax atau negative campaign. Seharusnya debat bukan hanya menjadi kepentingan memendangkan pilkada, tetapi juga sebagai pendidikan politik. Sementara terkait pengaruh debat terhadap elektabilitas paslon, ia menambahkan bahwa hal ini terkait dengan tiga hal: perilaku pemilih, substansi dan penampilan. Dari ketiga indikator tersebut, debat pertama KPUD kemarin lebih banyak menguntungkan paslon nomor dua dan paslon nomor tiga, karena cukup dapat mengelaborasi program-programnya.

 

diskusi-aipi2Diskusi AIPI (Sumber foto: Sekretariat PP AIPI)Lebih jauh, diskusi kemudian berlanjut kepada seberapa besar pengaruh kasus hukum terhadap elektabilitas paslon. Prof. Dr. Syamsuddin Haris memandang bahwa untuk paslon nomor dua, elektabilitasnya turun bukan karena ditetapkan sebagai tersangka tetapi karena materi tuduhannya yang terkait dengan penodaan agama. Begitu pula dengan dugaan kasus dana bantuan sosial dan pembangunan mesjid yang menjerat salah satu paslon nomor urut satu. Apabila benar terbukti, maka dalam konteks pilkada hal ini akan menguntungkan para pesaingnya. Lebih jauh beliau juga menjelaskan bahwa atensi terhadap pilkada Jakarta begitu besar dengan terlibatnya aktor-aktor besar seperti Prabowo, Megawati dan SBY di balik masing-masing paslon. Atensi yang begitu besar ini seolah meniadakan 100 pilkada lainnya. Padahal atensi juga dibutuhkan pada pilkada-pilkada lain seperti Aceh, Banten, Papua dll karena terkait dengan dinamika kondisi lokal masing-masing daerah.

 

Sementara terkait dengan perilaku pemilih, Hikmat Budiman menyatakan bahwa debat terakhir masih akan menjadi momen yang mempengaruhi pilihan masyarakat, walaupun akan ada banyak juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Tantangannya justru terletak pada format debat yang perlu dirancang untuk tidak menjadi ajang saling serang apalagi mempermasalahkan pernyataan dalam debat sebagai salah satu bentuk penistaan. Waktu yang cukup bagi paslon untuk menjelaskan menjadi pokok yang penting. Oleh karena itu, KPUD perlu juga memikirkan agar waktu debat jangan dibatasi oleh iklan. Terkait dengan itu Prof. Dr. Syamsuddin Haris memandang apabila ada iklan pun, seharunsya yang terkait dengan Pilkada, yaitu seperti mengajak untuk memilih dan lain sebagainya.

 

Usep S. Ahyar juga menekankan mengenai pentingnya pengaturan format debat yang benar-benar dapat mengelaborasi program yang ditawarkan oleh para paslon, sehingga dapat terlihat perbedaan solusi yang ditawarkan antara satu dengan lainnya. Lebih jauh, terkait dengan kasus hukum, ia menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa perilaku pemilih lebih banyak dipengaruhi oleh kasus korupsi daripada kasus hukum. Memang elektabilitas paslon nomor dua turun setelah adanya dugaan kasus hukum, tapi kalau dilihat dari loyal voters-nya, jumlahnya tidak berkurang.

 

Selanjutnya, Hikmat Budiman berharap agar orientasi debat nantinya akan lebih detil dan fokus pada substansi dan program yang ditawarkan. Substansi ini nantinya perlu dikaitkan dengan isu-isu utama kehidupan orang Jakarta yang perlu dieksplorasi secara detil oleh Tim Panelis. Selain itu, penting juga untuk ditekankan bagaimana mengoperasikan konsep konsep besar dan abstrak yang ditawarkan oleh paslon. Bagaimana rencana para paslon untuk menterjemahkannya ke dalam APBD, dan lain sebagainya. Misalnya, bagaimana kemudian rencana pembangunan moral diejawantahkan. Dalam hal ini maka pemilihan panelis menjadi kunci utama.Usep S. Ahyarjuga kembali menekankan bahwa di dalam konsep besar, ketiga paslon akan memiliki pandangan yang serupa, namun yang membedakan adalah menterjemahkannya atau mengoperasikannya. Oleh karena itu, penting untuk lebih detil.

 

Pada sesi terkahir, para narasumber diminta untuk memberikan pandangan terkait siapakah yang layak didaulat sebagai pemenang di debat pertama. Ketiga narasumber memandang bahwa paslon nomor dua memiliki keunggulan dalam program yang diusulkan dan bahasa yang digunakan. Paslon nomor urut tiga memiliki keunggulan di substansi terkait dengan pendidikan. Sementara untuk paslon nomor urut satu kiranya masih perlu mengelaborasi lebih detil mengenai program-program yang ditawarkannya. (dmm)

 

Populi: Pergeseran Pendukung Pascadebat Pilgub DKI Hanya 10 Persen

republikaREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, mengatakan, para loyal voters Pilkada DKI Jakarta tidak akan banyak terpengaruh performa tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub pascadebat putaran pertama. Perubahan loyal voters diperkirakan masih berada di kisaran 10 persen.

 

Berdasarkan survei Populi Center pada pertengahan Desember 2016, persentase loyal voters ketiga kandidat berada di atas 50 persen. Pasangan calon (paslon) Agus Yudhoyono-Sylviana Murni tercatat memiliki loyal voters sebanyak 63,9 persen. Paslon pejawat Ahok-Djarot Syaiful Hidayat mendapat dukungan 77,6 persen suara loyal voters dan paslon Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki loyal voters sebesar 72,7 persen.

 

"Loyal voters yang terpengaruh pascadebat diperkirakan hanya 10 persen saja. Artinya, ada sekitar 10 persen dari para pemilih loyal itu yang berpindah halauan dari satu paslon ke paslon lainnya," ujar Usep usai Diskusi bertajuk 'Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat' di Gedung LIPI, Kamis (19/1).

 

Minimnya pergerakan loyal voters, kata dia, disebabkan belum maksimalnya performa ketiga paslon dalam debat putaran pertama. Isu-isu yang dikupas dalam debat belum spesifik menyasar permasalahan substansial di Jakarta. "Program dan solusi yang ditawarkan pun belum sepenuhnya realistis dan aplikatif untuk diterapkan di Jakarta," ujar Usep.

 

Populi Center pun mencatat beberapa evaluasi paparan tiga paslon saat debat putaran pertama. Usep mengungkapkan, paslon Agus Yudhoyono-Sylviana Murni belum memiliki program yang spesifik. Paslon Ahok-Djarot dinilai masih harus memaparkan berbagai kebijakan mereka yang sebelumnya menimbulkan kontroversi. Kebijakan yang dimaksud salah satunya terkait penggusuran. Sementara itu, palson Anies-Sandiaga masih memiliki tantangan apakah program yang mereka tawarkan dapat diterapkan di Jakarta.

 

Sementara itu, peneliti politik dari LIPI, Syamsudin Haris, menilai Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno gagal memanfaatkan momentum debat periode pertama. Performa dan pemaparan program kedua dua paslon tersebut dinilai kurang meyakinkan.Sebagai paslon penantang pejawat, kata Haris, kedua pihak seharusnya mampu menampilkan paparan konkret dan aplikatif.

 

Namun, yang terjadi justru program keduanya masih mengambang. "Performa paslon pejawat sebetulnya tidak terlalu unggul, hanya memang sudah memiliki hasil program. Sementara itu kedua paslon lain masih terkesan membuat counter atas kebijakan paslon pejawat. Bukan melakukan terobosan," katanya.

 

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/01/19/ok0t2o354-populi-pergeseran-pendukung-pascadebat-pilgub-dki-hanya-10-persen