Kegiatan AIPI

Seminar terkait Formulasi Pemilu Serentak 2017, Ferry Liando Terpilih Jadi Tim Perumus

DR-Ferry-Daud-Liando-menjadi-salah-satu-tim-perumus-Foto-Ist

 

MANADO – Melalui Seminar tentang “Pemilu Serentak 2019’’, yang diselenggarakan Asosiasi Ilmi Politik Indonesia (AIPI) selama  hari, yakni tanggal 26-28 April 2017 di PolGov FISIP Universitas Gadja Mada (UGM) Yogyakarta. AIPI menghasilkan rumusan Seminar sebagai berikut:

Adapun pokok-pokok pikiran Seminar rumusannya adalah sebagai berikut :

SEMINAR NASIONAL XXVII AIPI

“PEMILU SERENTAK 2019”

FISIPOL – UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017

Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan tema: “Pemilu Serentak 2019” dilaksanakan di FISIPOL-UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017. Seminar dihadiri sekitar 150 orang peserta yang terdiri atas para ilmuan politik anggota AIPI, Pengurus Pusat dan Cabang AIPI, mahasiswa, dan beberapa politisi di Indonesia. Didahului oleh pidato pengantar Ketua Umum PP AIPI Dr. H. Alfitra Salamm, APU dan Wakil Dekan FISIPOL-UGM Dr. Wawan Masudi, seminar selanjutnya dibuka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebelum pembahasan pemakalah utama dan pilihan, seminar diawali oleh dua orang keynote speakers, yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Assidiqie.

Wakil Dekan FISIPOL UGM menekankan bahwa capaian demokrasi di Indonesia telah diakui oleh sejumlah negara-negara sahabat. Namun demikian tak dapat dipungkiri masih adanya sejumlah persoalan berkaitan dengan kondisi demokrasi kita saat ini, seperti praktik politik uang, budaya parokial, dan sejumlah persoalan lainnya. Hal yang sama juga disinggung oleh Sri Sultan dalam sambutannya, bahwa praktik demokrasi masih diwarnai oleh kuatnya nilai-nilai identitas.

Gubernur DIY juga mengingatkan budaya politik yang pernah disampaikan pada Seminar Nasional II AIPI, 20 tahun yang lalu, bahwa budaya politik dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dengan situasi sekarang, karena seorang pemimpin pada dasarnya adalah melayani, abdi masyarakat. Kepemimpinan adalah tanggungjawab, keteladaan, dan penderitaan. Kepemimpinan bukanlah konteks popularitas, karena pada dasarnya pemimpin bukanlah penguasa, tetapi seorang yang berani menderita dalam melayani masyarakat, abdi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu perlu dirancang secara jangka panjang, tidak setiap lima tahun dilakukan perubahan. Pilihan terhadap sistem pemilu proporsional, apakah terbuka atau tertutup, merupakan isu krusial di antara 13 isu krusial Pemilu Serentak 2019. Selain sistem pemilu, isu penambahan kursi bagi sejumlah daerah, karena harga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, juga isu parliamentary threshold, dan calon tunggal presiden. Isu krusial lain juga berkaitan dengan apakah yang dimaksud keserentakan pemilu itu harus sama ataukah bisa beda waktu 1 atau 3 hari.

Dalam nafas yang hampir senada, dalam menyongsong Pemilu Serentak 2019, Prof. Jimly Assidiqie mengingatkan pentingnya pencegahan persoalan etika dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dari pengalaman selama ini, sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari penyelenggara pemilu, tetapi lebih banyak dari peserta pemilu, yaitu partai politik dan kandididat.

Selama satu setengah hari, Seminar Nasional XXVII AIPI telah membahas isu-isu krusial yang berhubungan dengan tema Pemilu Serentak 2019. Isu-isu tersebut adalah: Desain Pemilu Serentak 2019, Isu-isu krusial dalam UU Pemilu Serentak 2019; Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019; Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019; dan Sistem Pengawasan dalam Pemilu Serentak 2019. Selain lima isu tersebut, juga dibahas sejumlah isu lain yang berasal dari 15 makalah pilihan, yaitu Ambang Batas dan Legitimasi Peserta Pemilu Serentak.

Dampak Ambang Batas Presidensial; Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy; Gagasan Desain Aturan Pemilu Serentak; Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Serentak; Efektivitas dan Coattail Effect Pemilu Serentak; Penyelesaian Pidana Pemilu, Demokratisasi Pemilu Serentak, dan Tantangan Pemilu Serentak 2019.

Dari pembahasan para peserta Seminar Nasional XXVII AIPI di FISIPOL-UGM Yogyakarta pada 27 April 2017 dapat direkomendasikan beberapa hal berikut:

  1. Perlu konsistensi dan koherensi antara sistem presidensial dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu. Tujuan pemilu salah satunya adalah mengefektifkan sistem presidensial, maka kebutuhan ideal ke depan adalah sistem pemilu serentak yang terpisah antara sistem pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal. Dengan demikian akan lahir sistem presidensiil yang efektif sekaligus diperkuat oleh sistem kepartaian yang stabil. Konsekuensi logisnya diperlukan perubahan-perubahan dalam formula besaran daerah pemilih dan teknik penghitungan kursi.
  2. Pemilu lima (5) kotak tetap dijalankan, resikonya kita tidak mendapatkan insentif dari gagasan keserentakan pemilu, kecuali sekedar insentif waktu dan dana. Harusnya ada efek bagi pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, dengan pemilu 5 kotak, kualitas pemilu justru akan mengalami kemunduran, apalagi jika sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Pemilu lima (5) kotak juga tidak akan berdampak secara signifikan pada sistem presidensial, walau oleh perancang RUU Pemilu memang tidak diarahkan ke sana. Namun, sebuah perubahan UU Pemilu perlu didorong untuk mencapai tujuan minimal dalam memperkuat sistem presidensial melalui terwujudnya sistem kepartaian moderat dengan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen sebagai penopang pemerintahan. Kekuatan mayoritas ini akan memudahkan bekerjanya sistem presidensial.
  3. Terhadap isu presidential threshold, dalam Seminar Nasional XXVII AIPI ditekankan bahwa dalam pemilu serentak – ambang batas presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak lagi relevan dengan prinsip keserentakan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, makna ambang batas presiden tidak perlu diatur dalam UU Pemilu Serentak karena justru bertentangan dengan prinsip kerentakan pemilu presiden dan legislatif. Sebaliknya, parliamentary threshold yang signifikan (antara 7-10 persen) akan mendorong lahirnya sistem kepartaian sederhana.
  4. Diperlukan pengaturan model koalisi yang relatif longgar khususnya pada Pemilu Presiden putaran pertama. UU Pemilu Serentak 2019 sebaiknya mengatur mekanisme dan tata cara pembentukan koalisi sebelum pemilu serentak dilakukan atau minimal pada tahap setelah ditetapkan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya pada putaran kedua [apabila tidak ada calon yang mencapai batas minimal syarat mayoritas 50% + 1], partai-partai yang calonnya kalah dapat bergabung dengan koalisi partai yang telah ada. Bentuk koalisi pada putaran kedua ini merupakan bentuk koalisi yang dipermanenkan untuk satu periode pemerintahan.
  5. Proses kandidasi calon presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilu pendahuluan sebagai salah satu cara agar partai politik melibatkan banyak pihak (publik) dalam proses penentuan calon presiden dan wakil presiden.
  6. Perlunya kejelasan rumusan hukum yang menjadi pegangan bagi penyelenggara pemilu serentak 2019 dalam bentuk Undang-Undang. Kejeleasan ini khususnya yang mengatur mengenai district magnitude (besaran daerah pemilihan), alokasi kursi yang disesuaikan dengan proporsionalitas pemilih, keadilan pemilu, prinsip pemilu tanpa kekerasan, dan independensi penyelenggara pemilu.
  7. Dalam rangka menjaga representasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Serentak 2019, RUU Pemilu Serentak sebelum diundangkan sebaiknya mengatur kewajiban dan keharusan bagi partai untuk menetapkan representasi keterwakilan perempuan, baik pada saat penyusunan calon anggota legislatif, maupun dalam kepengurusan partai politik.
  8. Dalam rangka memperbaiki kualitas hasil pemilu, khususnya kualitas calon anggota perwakilan rakyat, perlu adanya kewajiban bagi partai untuk melakukan proses kandidasi yang demokratis di internal partai secara terbuka yang melibatkan publik dan/atau anggota partai politik.
  9. Tata kelola pemilu, sangat tergantung pada pilihan sistem pemilu dan pengertian (maksud) pemilu serentak. Sistem pemilu akan berhubungan dengan disain surat suara (ballot vote). Dari sisi penyelenggara pemilu, sistem tertutup lebih memudahkan aspek tata kelola pemilu. Dengan 2.453 daerah pemilihan, sehingga disain surat suara akan sangat menentukan. Pengertian pemilu serentak, sebagai pemilu untuk memilih 5 suara (5 kotak suara) ataukah dipisah menjadi pemilu nasional dan pemiluh daerah dengan jeda waktu. Keserentakan ini perlu diperjelas, apakah serentak pencoblosan, atau serentak periode waktunya.

Selain itu, perlu pengaturan tentang kodifikasi daftar pemilih antara pemilu serentak 2019 dengan pilkada serentak, khususnya perpindahan warga untuk memilih berdasarkan NIK yang single, atau tidak diubah. Dalam UU Pemilu Serentak 2019 juga perlu ada sinkronisasi tentang siapa yang menentukan penduduk, warga negara, dan pemilih, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran. Tata kelola pemilu juga ditentukan oleh masa jabatan KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatannya akan berakhir pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 belum selesai.

  1. Dalam hal pengawasan, sistem keadilan pemilu belum sempurna, karena hanya didesain dalam dua sistem yaitu sistem pencegahan dan electoral dispute. Tetapi, belum ada alternative dispute solution sebagai landasaran keadilan pemilu. Padahal keserentakan pemilu akan banyak kasus pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu. UU Pemilu Serentak 2019 perlu memberi paying hukum model penyelesaikan sengketa dalam kerangka dispute resolution. Payung hukum ini sekaligus melindungi Bawaslu dalam menjalankan tugas, dan dapat menyelesaikan kasus-kasus yang kecil-kecil melalui negosiasi, mediasi dan arbitrer.
  2. Berkaitan dengan penyelesaian kasus politik uang, masih ada masalah pengaturan yang tidak konsisten khususunya pada RUU Pemilu Pasal 497 yang mengatur bahwa politik uang hanya pada subjek hukum yang terbatas (bukan setiap orang). Inkonsistensi lain ada kemungkinan politik uang diperbolehkan pada hari pemungutan suara. Sengketa Pemilu perlu dilakukan oleh sebuah lembaga (Sentra Penegakan Hukum Pemilu) dengan kewenangan yang jelas, termasuk kewenangan untuk menyita barang bukti yang selama ini tidak dimiliki. Pelanggaran dana kampanye idealnya tidak dibatasi oleh waktu, tetapi memiliki jangka waktu yang lebih panjang kurang lebih 2 tahun.
  3. Diperlukan pengaturan etika penyelenggaraan pemilu 2019. Keberadaan lembaga penegak etik penyelenggaraan pemilu 2019 ini perlu diperkuat. Penguatan lembaga penegakan etik perlu diiringi oleh pembenahan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU), karena apabila komisioner terkena kasus etik akan digantikan menurut sistem daftar tunggu. Masalahnya, orang yang ada dalam daftar tunggu belum tentu jauh lebih baik dari yang akan digantikan.
  4. Perlu melakukan antisipasi persoalan etika, karena sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari etika penyelenggara pemilu, tetapi bersumber dari peserta (partai dan kandidat). Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang, bukan hanya mengatur tentang penyelenggara pemilu, tetapi yang diperlukan adalah UU Penyelenggaraan Pemilu. Minimal ada enam aturan etika penyelenggaraan pemilu yang diperlukan, yaitu: (a) integritas calon atau kandidat dalam penyelenggaraan pemilu; (b) sikap percaya terhadap penyelenggara, (c) sikap taat asas bahwa calon tidak melakukan judicial review, (d) larangan hubungan pribadi antara calon dengan penyelenggara, bila ada hubungan perlu dideklarasikan kepada publik, (f) Standar etik mencakup aturan suap kepada pemilih, dan (g) etika hubungan antarcalon—di mana calon tidak perlu mengurusi calon yang menjadi lawan politiknya.

Demikian rumusan hasil Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

FISIPOL-UGM, Yogyakarta, 28 April 2017

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

Seminar dihadiri Mendagri tersebut juga dihadiri, ketua DKPP, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dr. S.H Sarundajang,  anggota KPU Hasyim Ashari, Prof Dr Ikrar Nusa bakti, Prof Dr Syamsudin Haris dan ketua umum AIPI Dr Alfitra Salam.

Kegiatan selama 3 hari ini memilih tim perumus nasional terhadap pokok-pokok pikiran hasil Seminar nasional yaitu, Nur Hasyim dari pusat penelitian politik LIPI, Ferry Daud Liando dari Ilmu Politik FISIP Unsrat dan Mada Sukmajati dari PolGov Fisip UGM  selaku tuan rumah. (*/Amas)

Sumber: http://www.suluttoday.com/2017/04/30/seminar-terkait-formulasi-pemilu-serentak-2017-ferry-liando-terpilih-jadi-tim-perumus/

 

Seminar Nasional XXVII AIPI, Pemilu Serentak 2019

 

Yogyakarta, kpu.go.id Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menjadi tuan rumah Seminar Nasional XXVII AIPI pada tanggal 27-28 April 2017 dengan tema “Pemilu Serentak 2019”. Kegiatan yang diprakarsai Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menghadirkan tidak hanya tokoh-tokoh nasional yang telah diketahui sebagai pakar Pemilu tanah air sebagai pembicara tetapi juga pemakalah sumbangan yang lolos dari seleksi Call For Papers yang diselenggarakan AIPI sebelumnya yaitu 24 Maret-14 April 2017. 

Seminar yang dihadiri peserta dari berbagai kalangan mahasiswa, penyelenggara pemilu, pemerhati pemilu, dosen, pengamat politik, peneliti maupun kalangan umum ini dibuka dengan sambutan dari Ketua umum pengurus Pusat AIPI, Alfitra Salamm, dilanjutkan perwakilan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas’udi, dan resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowo X.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahyo Kumolo sebagai Keynote Speech mengawali pembahasan Pemilu Serentak 2019 dan dilanjutkan oleh Ketua DKPP RI Jimly Asshididiqie,. 

Selanjutnya sesi utama seminar dipandu Sinyo Harry Sarundajang dengan narasumber yang terdiri dari Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, membahas “Kesiapan penyelenggara pemilu dalam Pemilu Serentak 2019” yang menawarkan makna keserentakan tersebut pada dua fase pembagian pemilu yang dinilai efisien yaitu Pemilu Nasional tiga kotak (Presiden, DPR, DPD)  dan pemilu lokal atau daerah empat kotak (gubernur, walikota/bupati, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten). Pendapat itu mendapat dukungan dari  Dewan Pengawas Pengurus Pusat AIPI, Syamsuddin Haris yang mengusung sub tema bahasan “Desain Pemilu Serentak 2019”.

Ketua Pansus RUU Pemilu, H.M. Lukman Edy, mengemukakan “Isu-isu krusial dalam UU Pemilu Serentak 2019” yang tampak lebih fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, seperti diantaranya pembatasan jumlah, perubahan status, dan masa kerja komisioner KPU Kabupaten/Kota. 

 
Sementara itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bambang Eka CW, yang mewakili pengurus AIPI Yogyakarta sekaligus mantan Bawaslu RI menekankan pembahasan pada “Sistem pengawasan dalam pemilu serentak 2019” yang menawarkan tambahan metode alternative dispute resolution sebagai ruang keadilan yang pantas dibuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang diduga akan membebani penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Negosiasi, mediasi ataupun arbitrasi sebagai metode penyelesaian sengketa pemilu memerlukan payung hukum untuk dapat diaplikasikan Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan pemilu disamping metode preventif dan electoral dispute yang telah ada.

Kemudian, Komisioner DKPP Nur Hidayat Sardini, melengkapi diskusi dengan “Potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam pemilu serentak 2019”.

Sesi paralel memaparkan 15 makalah sumbangan yang lolos seleksi AIPI, yaitu:

  1. Adek Risma Dedees (Direktur Riset Mahija Institute). “Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy)”.
  2. Dody Nur Andriyan, SH, MH, Dosen Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto, “Gagasan Desain Aturan Pemilu Serentak dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensial Multipartai dalam Bingkai Ketatanegaraan Republik Indonesia.”
  3. Audra Jovani, Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UKI, “Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Zipper System pada Pemilu 2019.”
  4. Ratnia Solihah dan Siti Witianti, Dosen Ilmu Politik FISIP UNPAD, “Peluang, Tantangan, dan Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik.”
  5. Triono, Dosen FISIP Universitas Mergou Pak Tulang Bawang Lampung, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.”
  6. Pardiyanto, “Demokratisasi Politik Menuju Demokrasi Konsolidatif.”
  7. Asrinaldi A, Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, “Coattail Effect dalam Pemilu Serentak, Mungkinkah?: Tinjauan Terhadap Ketidakparalelan Pilihan Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Indonesia.
  8. Abdul Kadir Jaelani, Orin Gusta Andini, Mahasiswa Program Magister Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, “Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Era Pemilu Serentak 2019.”
  9. Arya Budi, Research Fellow Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, “Pengarusutamaan Pencalonan Presiden dalam Pentahapan Pemilu Serentak 2019.”
  10. Dr. Daud Liando Ferry, SIP, M.Si, Koordinator Pengelola Program Pendidikan Magister Tta Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado, “Ambang Batas dan Legitimasi Politik Peserta Pemilu Serentak 2019.”
  11. Muhammad Hidayanto, Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan FISIPOL UGM, “Menakar Derajat Efektivitas Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensil.”
  12. Sri Zul Chairiyah, Anggota AIPI Cabang Padang, “Sistem Pemilu dan Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.”
  13. Natasha Hassan Attamimi, Centre for Innovation Policy and Governance, “Dampak Presidential Threshold terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilu 2019: Studi Genealogis atas Ideologi dari Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.”
  14. Santi Chovarida, Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, “Legitimasi Pemilu dan Invalid Voter dalam Pemilu Legislatif 2014.”
  15. Drs. Suwondo, MA, “Tantangan Pemilu Serentak 2019 dan Kartelisasi Partai Politik.” (Mardiana)

Sumber:http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/6002/Seminar-Nasional-XXVII-AIPI-Pemilu-Serentak-2019

 

Arahan Mendagri di Seminar Nasional XXVII AIPI di UGM

 

Mendagri-seminar-yogyaSumber foto: RRIYogyakarta – Dalam acara Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pengarahannya terkait dengan pemilu serentak.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah bersama dengan DPR melakukan pembahasan RUU Pemilu untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Menurutnya, selama 71 tahun Indonesia merdeka, memang diperlukan seuah komitmen untuk membangun sistem yang kuat.

Ia menjelaskan bahwa sebuah sistem yang kuat maka akan mampu menciptakan dan melahirkan para pemimpin yang juga kuat. Dalam artian, sistem pemilu yang dibangun semata-mata untuk menyerap aspirasi masyarakat serta elemen-elemen demokrasi.

“Kesepakatan yang sama-sama kita bangun yakni memperkuat sistem pemilu presidensial yang multipartai, sistem kuat akan melahirkan orang kuat,” ungkap Mendagri Tjahjo di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) kemarin, Kamis (27/4/2017).

Karenanya, Mendagri berharap agar nantinya pada pemilu serentak tahun 2019 ada peran dari perguruan tinggi dalam mewujudkan sistem pemilu yang jujur, bersih dan adil.

“Saya kira, seminar ini akan memperkaya masukan dari semua pihak pengamat untuk penyempurnaan yang baik,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan kalau seorang pemimpin memang memiliki tanggung jawab dan sikap batin yang merakyat. Hal ini karena seorang pemimpin adalah seorang pembuat kebijakan yang seharusnya bisa menjadi teladan.

“Pemimpin sejati harus sela berkorban tanpa memikirkan apa yang akan di dapat dari pelayanan yang diberikan,” ungkapnya. (KEMENDAGRI)

Sumber: http://www.tjahjokumolo.com/2017/04/arahan-mendagri-di-seminar-nasional-xxvii-aipi-di-ugm/

 

Peserta Lolos Abstrak Call for Paper Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) XXVII Yogyakarta, 27-28 April 2017

Terima kasih kepada para partisipan yang telah mengirimkan abstraknya untuk Seminar Nasional AIPI ke-27. Panitia telah melakukan seleksi buta (blind review) terhadap 79 abstrak yang masuk, dengan masing-masing abstrak direview oleh tiga orang reviewer dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Abstrak sesuai dengan topik seminar nasional
  2. Topik abstrak memuat kebaruan (novelty) dari penelitian/tulisan yang sudah banyak dilakukan sebelumnya
  3. Memuat permasalahan, tujuan, dan argumentasi kenapa hal tersebut penting untuk dibahas secara jelas dan singkat

Berdasarkan kriteria di atas, berikut adalah daftar 18 abstrak dengan nilai tertinggi plus 5 abstrak cadangan.

18 (DELAPAN BELAS) NAMA DAN JUDUL ABSTRAK PESERTA YANG LOLOS (URUTAN SECARA ACAK)

No

Nama/Afiliasi

Judul

1

Adek Risma Dedees

Direktur Riset Mahija Institute

Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy

2

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.

Dosen Hukum Tata Negaradan Peneliti Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Daerah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Gagasan Desan Aturan Pemilu Serentak dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensial Multipartai dalam Bingkai Ketatanegaraan Republik Indonesia

3

Audra Jovani             

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Zipper System pada Pemilu 2019

4

Ratnia Solihah, Siti Witianti     Dosen Ilmu Politik FISIP UNPAD

Peluang, Tantangan, dan Upaya Mewjudukan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik

5

Arya Budi                  

Research Fellow, Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada

Pengarusutamaan Pencalonan Presiden dalam Pentahapan Pemilu Serentak 2019

6

Triono            

Dosen Tetap FISIP Universitas Megou Pak Tulang Bawang Lampung

Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019

7

Bambang Sudarmono           

Menata Ulang Konsepsi Pemilu di TPS Luar Negeri

8

Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si

Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI

Dilema Desain Pemilu Serentak 2019 dalam Memperkuat Sistem Presidensia

9

Asrinaldi A    

Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas

"Coattail Effect Dalam Pemilu Serentak, Mungkinkah?: Tinjauan Terhadap Ketidakparalelan Pilihan Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Indonesia

10

Luthfi Widagdo Eddyono      

Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK)

Original Intent Konstitusionalitas Pemilu Serentak

11

Abdul Kadir Jaelani, Orin Gusta Andini

Mahasiwa Program Magister,  Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada &Mahasiswi Program Magister, Jurusan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin

Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Era Pemilu Serentak 2019   

12

Natasha Hassan Attamimi    

Centre for Innovation Policy and Governance

Dampak Presidential Threshold terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilu 2019: Studi

Genealogis atas Ideologi dari Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

13

Dr.Suwondo, MA

FISIP UNILA

Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dan Kartelisasi Partai Politik

14

Santi Chovarida        

Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga

Legitimasi Pemilu dan Invalid Votes dalam Pemilu Legislatif 2014

15

Yulianti Muthmainnah                      

Dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta

Semarak Pemilukada, “Status FB”, dan Menguatnya Politik Identitas

16

Sri Zul Chairiyah      

Anggota AIPI Cabang Padang

Sistem Pemilu dan  Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

17

Muhammad Hidayanto                     

Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan FISIPOL UGM

Menakar Derajat Efektivitas Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensil

18

Dr. Daud Liando Ferry, S.IP., M.Si

Koordinator Pengelola Program Pendidikan Magister Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado

Ambang Batas dan Legitimasi Politik Peserta Pemilu Serentak 2019  "

 

5 (LIMA) PESERTA CADANGAN YANG LOLOS ABSTRA (URUTAN SECARA ACAK):

No

Nama/Afiliasi

Judul

1

Rizkika Lhena Darwin & Ismar Ramadani

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry, Manajer Survei The Aceh Institute

Potret Pilkada Aceh 2017: Inkonsistensi Partai Politik dan Proyeksi Pemilu Serentak 2019 

2

Ari Darmastuti

FISIP Unila     

Kekuatan Partai Politik dan Hambatan Penguatan Sistim Presidensiil di Indonesia        

3

Pardiyanto     

Demokratisasi politik Menuju Demokrasi Konsolidatif    

4

Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H          

FH UMY

Mewujudkan Stabilitas Pemerintahan   dengan    “Coattail Effect” Melalui Pemilu Serentak 2019

5

Rahmat Muhajir Nugroho

Dosen/Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Pemilu Serentak Tahun 2019 Tanpa

Presidential Threshold

 

Kami ucapkan selamat kepada 18 peserta yang abstraknya telah lolos seleksi dan berkesempatan untuk mempresentasikannya dalam Seminar Nasional AIPI dan akomodasi (tiket dan penginapan akan ditanggung panitia). Adapun 5 peserta yang masuk cadangan akan menggantikan posisi 18 orang di atas jika mereka tidak mengirimkan makalah lengkapnya tepat waktu, atau naskah lengkapnya akan menjadi prioritas untuk dimuat dalam Jurnal Politik AIPI Vol.22 No.2 Tahun 2017 dan Vol. 23 No.1 Tahun 2018.

Seluruh peserta yang abstraknya lolos (utama dan cadangan) wajib mengirimkan naskah lengkap kepada panitia melalui alamat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. paling lambat Jumat, 14 April 2017 pukul 12.00 WIB.

 

 

AIPI Audiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X

Bertempat di Gedung Wilis Kantor Gubernur Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta (20/3), Pengurus Pusat AIPI yang diwakili oleh Ketua Umum PP AIPI, Dr. Alfitra Salamm dan Dr. Sri Nuryanti (Wakil Sekjen), beserta dengan Dekan FISIPOL UGM Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, Ketua PC AIPI Yogyakarta Dr. Dafri Agussalim, MA dan Bambang Eka Cahya, M.Si melakukan audiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Pertemuan di mulai jam 11. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa point salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X bersedia untuk membuka acara Seminar Nasional XXVII AIPI, pada tanggal 27 April 2017 di Yogyakarta. 

 

audiensi1

 

audiensi2

 

audiensi3

Diskusi “Proyeksi Pelaksanaan Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta”

diskusi7marFoto: Dokumentasi Sekretariat PP AIPI

Pilgub DKI Jakarta putaran pertama telah berlangsung dan menghasilkan dua pasang calon yang akan kembali bertarung dalam putaran kedua: Paslon Basuki-Djarot dan Paslon Anies-Sandi. Apa saja kemudian pembelajaran yang perlu dipetik dari putaran pertama agar penyelenggaraan pilkada putaran kedua semakin baik? Dan bagaimana pula prediksi peta politik pada putaran kedua? Hal inilah yang kemudian menjadi pokok bahasan dalam diskusi Perspektif Jakarta yang diselenggarakan oleh Populi Center, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) pada 7 Maret 2017.

 

Ibu Dahlia Umar, komisioner KPUD DKI Jakarta, menyatakan terdapat tiga persoalan pokok yang menjadi perhatian KPUD pada putaran pertama, yaitu pengelolaan logistik, kualitas petugas TPS, dan persoalan DPT. Terkait pengelolaan logistik, KPUD mendapatkan laporan bahwa di beberapa tempat jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah DPT. KPUD telah melaksanakan evaluasi dan menemukan persoalan pada proses loading surat suara di KPU Kota yang telalu besar, sehingga menimbulkan kesalahan distribusi. Selanjutnya, terdapat pula keluhan terhadap petugas TPS yang tidak memiliki interpretasi yang sama dengan KPU. Contohnya, terdapat beberapa TPS yang tidak melayani pemilih yang sudah antre sebelum penutupan pk.13.00. Padahal seharusnya mereka tetap dilayani, yang tidak dilayani adalah mereka yang datang setelah pk.13.00. Terakhir, terkait dengan DPT, KPUD mengakui bahwa di dalam prosesnya mereka masih menghadapi beberapa kesulitan pengumpulan data, terutama di pemukiman elit dan apartment. Untuk menghindari hal serupa dan menyempurnakan data pemilih pada putaran kedua, KPUD akan membuka tempat pendaftaran pemilih di lokasi-lokasi strategis seperti panti, apartment, dan lapas dari 22 -28 Maret 2017.
 
Senada dengan itu, Bapak Usep S. Ahyar dari Populi Center kembali menyoroti persoalan DPT yang menurutnya merupakan persoalan lama. Dari pengalaman pemilu 2012 saja, masih banyak ditemukan fenomena ghost voter. Hal ini diperkirakan terjadi juga pada Pilgub putaran pertama. Oleh karena itu beliau menghimbau agar masyarakat perlu aktif untuk mengecek namanya pada DPT. Sementara dari segi substansi, beliau menyatakan Pilgub DKI kental diwarnai oleh politisasi identitas yang sayagnya berkembang menjadi tekanan politik di masyarakat.
 
Selanjutnya, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pengurus Pusat AIPI & Peneliti P2P LIPI) juga mencatat beberapa persoalan lain yang penting diperhatikan oleh KPUD. Pertama, terdapat gejala kampanye politik yang terlalu panjang akan membuat bangsa Indonesia terpecah dan tidak efektif-nya kerja pemerintah Daerah. Sehingga penting untuk mempertimbangkan kembali rentang waktu kampanye untuk Pilkada, ataupun rencana kampanye pada putaran kedua. Kedua, KPUD dan Bawaslu juga perlu jeli untuk memberikan peringatan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kampanye. Peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu November-Desember 2016 telah memberikan pshycological effect bagi warga Jakarta. Banyak warga yang menjadi takut untuk menyuarakan pilihan mereka. Ketiga, adalah terkait pembagian kartu C6 oleh RT RW, dimana ada beberapa kasus RT RW yang tidak netral. Lebih jauh, penggunaan KTP untuk memilih juga perlu diperiksa dengan baik. Dalam konteks itu, maka penting untuk menempatkan Pilgub DKI ini sebagai pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Tantangan penyelenggaraan Pilgub memang lebih sulit daripada penyelenggaraan Pemilu Nasional karena terdapat kedekatan geografis, primordial dan kedekatan politik. Oleh karena itu, peting bagi Bawaslu dan KPUD untuk melakukan tupoksinya secara baik.
 
Dari berbagai catatan tersebut, Ibu Dahlia Umar kembali menanggapi bahwa memang terdapat kecurigaan masyarakat terhadap netralitas pimpinan KPUD di media sosial. Meski demikian, beliau menjelaskan bahwa sikap pimpinan KPUD secara pribadi tidak mewakili sikap lembaga. Terkait dengan kasus C6, sejauh ini baru ditemukan satu kasus saja, dimana C6 digunakan oleh anaknya. Sementara terkait dengan waktu kampanye, memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau melarang kampanye pada putaran kedua. Meski demikian, KPUD berpandangan untuk tetap perlu mengatur jadwal kampanye untuk putaran kedua karena dua hal. Pertama, pada pengalaman pilgub 2012, para paslon tetap melakukan kampanye walaupun tidak ada jadwal resmi dari KPUD. Dalihnya, mereka memenuhi undangan dari warga. Kedua, kampanye diperlukan untuk menghindari potensi Golput dari pemilih paslon yang kalah pada putaran pertama. Sehingga KPUD memandang masyarakat tetap perlu mendapatkan informasi yang memadai dari para paslon secara langsung.  Sementara terkait dengan ketentuan kampanye, pada putaran kedua ini KPUD berharap agar paslon fokus pada penajaman visi dan misi. Sehingga metode kampanye akan serupa dengan putaran pertama, kecuali penggunaan alat peraga kampanye dan rapat umum yang dipandang tidak signifikan untuk penajaman visi misi.
 
Diskusi kemudian semakin terfokus kepada persoalan DPT. Pada putaran kedua, tentu akan ada pemilih tambahan, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun sebelum 19 April 2017. Terkait dengan itu, Ibu Dahlia menjelaskan kalaupun yang bersangkutan belum mempunyai KTP mereka dapat menggunakan Kartu Keluarga. Patokan utama KPUD adalah Kartu Keluarga (KK). Persoalan yang muncul adalah apabila di dalam KK, anggota keluarganya terdaftar pada TPS yang berbeda, seperti yang banyak terjadi pada TPS yang dipindahkan, misalnya di pemukiman tentara. Dalam konteks itu, KPUD berharap agr masyarakat yang telah terdaftar dalam DPS melaporkan apabila TPS-nya terlalu jauh dari rumah.
 
diskusi7mar2Diskusi Populi Center-AIPI-P2Politik LIPIPeneliti senior P2P, Moch. Nurhasim kemudian menambahkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemilu masih banyak yang perlu dievaluasi. Pertama, terkait konsentrasi banyak pihak terhadap Pilkada Jakarta yang mengakibatkan banyak Pilkada di daerah lain yang luput dari perhatian. Kedua, terkait dengan inkonsistensi. Seharusnya setiap pemilu perlu ada TPS yang tetap. Tanpanya, akan sulit melakukan evaluasi terhadap DPT ataupun penyelenggaraan pemilu. Selain itu adalah penyelenggara pemilu yang sifatnya ad-hoc. Dalam hal ini KPU perlu bertanggungjawab penuh terhadap seluruh penyelenggaraan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih dan pembekalan bagi petugas TPS. Ibu Sri Yanuarti, peneliti senior P2P, lebih jauh juga menekankan mengenai pentingnya basis pemilu pada TPS. Peningkatan jumlah TPS pada dasarnya akan berdampak dengan jarak rumah dengan TPS, yang akhirnya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, penyelarasan data KPU dengan Dukcapil juga masih masih menyimpan persoalan perbedaan prosedur, dimana KPU harus meminta langsung data dari Kemendagri. Beliau juga mengkritisi proses bimtek yang umumnya hanya melibatkan 2-3 orang, dimana hal ini dapat berdampak kepada perbedaan penafsiran petugas. Selanjutnya, KPUD juga penting untuk membuat strategi pendidikan pemilih yang tidak hanya berdasarkan usia tetapi juga tingkat pendidikan. Peneliti P2P, Diandra Mengko, kemudian juga mempertanyakan mengenai perpindahan TPS di kompleks TNI dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi pemilih.
 
Komisioner KPUD, Ibu Dahlia, kembali menanggapi bahwa jumlah TPS memang terus berubah-ubah karena terdapat perbedaan peraturan batas jumlah pemilih di setiap TPS dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres. Memang diperlukan suatu penyederhanaan untuk penyelenggaraan Pilkada agar dapat menghindari kemungkinan TPS yang jauh dari rumah warga. Terkait bimtek, memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Saat ini terdapat peraturan baru yang membatasi petugas KPPS hanya dua periode, sehingga regenerasi juga perlu dilakukan. Namun karena bimtek dilakukan kepada tiga orang, maka masih seringkali terjadi salah pensafsiran. Sementara terkait pemindahan TPS di kompleks TNI, KPUD baru diberitahukan satu hari sebelum pemilihan oleh Panglima Kodam tanpa alasan yang diberitahukan kepada kami. Namun untungnya tingkat partisipasinya tetap tinggi. Kami berharap hal serupa tidak terjadi di putaran kedua.
 
Memasuki topik selanjutnya, Nona Evita, MA selaku moderator menanyakan kepadaBapak Usep terkait prediksi peta pemilih pada putaran kedua. Beliau menyatakan bahwa suara yang diperoleh oleh paslon 1 akan berpengaruh pada putaran kedua. Hal ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu para pendukung partai yang akan mengalihkan pilihannya sesuai dengan pilihan partai dan pemilih yang mendukung karena faktor agama. Tetapi penting untuk diktirisi bahwa pemilihan atas paslon tertentu akan dipengaruhi oleh banyak faktor dan bukan faktor tunggal. Dari penelitian yang dilakukan, faktor tekanan politik dan sentimen SARA juga mempengaruhi rasionalitas pemilih. Kami melihat bahwa peta dukungan ini masih menunggu dukungan resmi partai. Partai juga akan memperhitungkan dukungan dengan melihat juga proyeksi politik 2019. Jadi, pada dasarnya kedua paslon masih memiliki peluang yang sama, terutama mengingat perbedaan suaranya yang tidak terlalu tinggi. Kampanye penajaman visi misi ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menanyakan program paslon secara lebih rinci. Oleh karena itu, pertarungan antar paslon akan semakin keras. Kampanye hitam juga perlu diwaspadai. Kondisi ini akan susah dikendalikan, terutama di masa media sosial.
 
Sementara Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti tidak yakin bahwa Partai Demokrat akan memilih satu paslon saja. Kita juga perlu melihat PPP dan PKB yang masih tarik ulur karena ada pembelahan di tingkat bawah. Dari hasil survei kemarin oleh median, masih terdapat 14% undecided voters. Namun yang lebih penting dari itu adalah KPUD perlu waspada dengan pertarungan narasi-narasi yang tidak masuk akal. Lebih jauh, Ibu Sri Yanuarti menambahkan bahwa beliau tidak yakin bahwa masyarakat Jakarta akan termakan oleh narasi-narasi yang tidak masuk akal. Kebanyakan pertarungan narasi yang tidak masuk akal itu berasal dari warga di luar jakarta. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini menjadi gambaran pertarungan Pilpres 2019.
 
Peneliti P2P, Aisah Putri Budiarti, kemudian mempertanyakan kategori rasionalitas, mengingat ada sekelompok pihak yang memandang kerja petahana baik tetapi tetap tidak mau memilih karena hal-hal lain. Hal ini mengantarkan kepada nuansaunpredictable dalam Pilgub DKI Jakarta sebagaimana yang dinyatakan oleh Moch. Nurhasim. Sehingga dalam hal ini, menjadi pertanyaan bagaimana kemudian metode survei multisage random yang dilakukan banyak lembaga survei mampu sepenuhnya menggambarkan kondisi di Jakarta.
 
 
Menanggapi hal tersebut, Bapak Usep menyatakan bahwa margin erorr dari metode survei multisage random sesungguhnya akan jauh lebih besar. Apabila menginginkanmargin erorr yang kecil, lebih cocok digunakan metode simple random, namun persoalan ketersediaan data tidak memungkinkan dilakukannya metode ini. Lebih jauh, beliau menambahkan bahwa faktor rasionalitas tidak menjadi hal utama dalam Pilgub Jakarta. Pengaruh faktor-faktor lainnya juga akan memiliki andil yang besar. Tapi yang penting diwaspadai adalah politisasi isu SARA di tingkat bawah. Berbagai penelitian sebelumnya memang telah mengindikasikan adanya sentimen keagamaan jauh sebelum dilangsungkannya pilgub, tetapi karena tidak ada agen yang membangun sentimen tersebut maka itu tidak menjadi apa-apa. Setelah Pilgub putaran pertama, hal ini semakin terbangun, dan perlu diwaspadai bahwa hal ini dapat memunculkan kebencian di masyarakat. Terakhir, Bapak Ikrar Nusa Bhakti juga kembali menekankan bahwa masih terbuka kemungkinan faktor-faktor lain di luar program digunakan oleh para paslon, utamanya apabila mereka tidak mampu bersaing secara program.*** (dmm)