Kegiatan AIPI

Rapat Koordinasi Persiapan Seminar AIPI

 

Pada 23 Februari 2017, AIPI mengadakan rapat koordinasi untuk persiapan seminar nasional dan pembahasan jurnal AIPI. Terkait dengan persiapan seminar nasional, lokasi acara dirubah ke Yogyakarta. Acara yang akan dilaksakan pada 27-28 April ini, rencananya akan dilakukan atas kerjasama AIPI – FISIPOL UGM – KAGAMA. Acara ini akan menerima naskah dari publik (call for paper) terkait dengan “Pemilu Serentak 2019”. Adapun tenggat waktu penerimaan abstrak sampai 24 Maret 2017, pengumuman naskah yang lolos seleksi pada 31 Maret 2017, dan penerimaan naskah utuh pada 14 April 2017.

Sementara terkait dengan jurnal, Jurnal Ilmu Politik Vol. 22, No.1, tahun 2017 sudah dalam tahap akhir proses penerbitan (dummy). Namun untuk rencana pembuatan e-journal, infrastruktur masih akan disiapkan terlebih dahulu. (dmm)

 

rapat 23 feb 17Foto: Dok. Sekretariat AIPI

 

Call for Papers Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

 

call for papers

SEMINAR NASIONAL XXVII

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

 Pemilu Serentak 2019

 

Yogyakarta, 27-28 April 2017

 

Latar Belakang

Pemilu serentak (concurrent election) secara terminologi berbeda dengan pemilu serempak, atau dalam bahasa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai pemilu bareng-bareng, pemilu lima kotak. Pemilu serentak bukanlah pemilu borongan, sebab pemilu serentak memiliki paling tidak dua tujuan besar, pertama memperkuat sistem presidensiil, dan kedua memperkuat basis politik presiden terpilih akibat kombinasi rumit sistem proporsional terbuka dengan sistem multipartai dan presiden/wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, skema pemilihan presiden/wakil presiden setelah pemilu legislatif dianggap sebagai salah satu penyebab “lemahnya” presiden terpilih, karena dukungannya yang “rendah” di parlemen.

Pemilu serentak 2019 diharapkan dapat menjawab dua tujuan tersebut. Melalui efek ekor jas (coattail effect) dan kecerdasan politik (political efficacy) sebagaimana tertuang dalam argumentasi Keputusan MK. Pemilu serentak meniscayakan adanya hubungan kausalitas atau efek ekor kuda (coattail effect) apabila pemilu presiden/wakil presiden dibersamakan waktunya dengan pemilu legislatif. Harapannya ada efek kecerdasan politik (political efficacy) di mana pemilih yang memilih calon presiden/wakil presiden diharapkan juga akan memilih calon legislatif yang diusung oleh partai.

Efek ekor kuda itulah yang menjadi salah satu kekuatan dari pemilu serentak sehingga diharapkan presiden terpilih mendapatkan dukungan maksimal di parlemen akibat meningkatnya perolehan kursi partai politik. Walaupun asumsinya seperti itu, memang tidak ada jaminan tidak akan terjadi perpecahan suara (split vote) antara pemilih yang memilih calon presiden/wakil presiden dengan memilih calon anggota legislatif.

Peluang itu merupakan salah satu kekuatan dari pemilu serentak. Karena Presiden terpilih diasumsikan juga akan didukung oleh partai pemenang pemilu di parlemen.Tantangannya, apakah desain pemilu serentak 2019 sebagaimana dimaksud oleh Putusan MK dapat menimbulkan efek ekor jas pada satu sisi, dan di sisi lain dapat memunculkan presiden terpilih yang kuat? Faktor-faktor apa yang perlu diperjelas agar kerangka kerja pemilu serentak dapat menghasilkan sistem presidensiil yang kuat dalam arti pemerintahan yang dibangun bisa bekerja (governable) dan memiliki dukungan politik yang kuat di parlemen? Desain sistem pemilu serentak seperti yang dapat memaksimalkan keunggulan dan kekuatan pemilu serentak seperti yang dipraktikkan oleh sebagian besar (21) negara di dunia? Bagaimana menata ulang Undang-Undang yang berkaitan dengan Sistem Pemilu, Pemilu Presiden/Wakil Presiden secara langsung, dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dapat memaksimalkan kekuatan dari pemilu serentak 2019?

 

Tujuan :

  1. Mendiskusikan peluang, tantangan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019;
  2. Mendiskusikan alternatif solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019;
  3. Mendiskusikan dan merumuskan rekomendasi Desain Pemilu Serentak 2019 dan Perubahan UU Politik yang ideal.

 

Format Seminar Nasional

Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik (AIPI) ke XXVIIdilaksanakan satu setengah hari. Pada hari pertama, akan menampilkan Keynote Speech, Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya seminar akan dilanjutkan dengan pembicara utama, dan presentasi secara paralel makalah sumbangan. Setengah hari pada hari kedua akan dilakukan pembahasan komisi persidangan untuk menyusun rekomendasi Desain Pemilu Serentak 2019 dan Perubahan UU Politik yang akan diserahkan kepada Presiden dan Pimpinan DPR.

            Panitia menerima abstrak makalah sumbangan maksimal 300 kata paling lambat 24 Maret 2017. Tema-tema makalah sumbangan diharapkan dapat menjawab sejumlah tantangan Pemilu Serentak 2019 yang telah disinggung pada urgensi. Abstrak yang diterima akan diumumkan pada 31 Maret 2017. Makalah yang telah lolos seleksi dikirmkan ke panitia paling lambat tanggal 14 April 2017. Dengan ketentuan minimal 15 dan maksimal 25 halaman 1,5 spasi, font size 12 dan ditulis dengan jenis font Times New Roman. Serta diikirimkan ke alamat email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Waktu dan tempat pelaksanaan

Hari/Tanggal             : Kamis-Jumat, 27-28 April 2017

Pukul                          : 07.30 s.d. 16.30 WITA (hari pertama)

                                      07.30 s.d. 11.45 WITA (hari kedua)

Tempat                       : Yogyakarta.

Perspektif Jakarta Diskusi “Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat” Populi Center – AIPI – P2P LIPI

 

diskusi-aipi1Foto: Sekretariat PP AIPISeminggu lalu, untuk pertama kalinya warga Jakarta menyaksikan ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernurnya tampil bersamaan dalam debat kandidat yang diadakan oleh KPUD DKI Jakarta. Hal ini mengundang banyak respon dari masyarakat baik dari sisi performa maupun visi, misi dan program yang ditawarkan oleh paslon. Namun bagaimanakah dampak debat kandidat ini mempengaruhi tingkat eletabilitas paslon? Serta program manakah yang paling realistis dan dibutuhkan oleh masyarakat Ibu Kota Jakarta?

 

Untuk membahasnya, Populi Center – AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) – P2P (Pusat Penelitian Politik-LIPI) mengadakan diskusi “Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat” yang diadakan pada Kamis, 19 Januari 2017. Acara ini menghadirkan para pakar sebagai narasumber seperti: Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si (Peneliti Senior LIPI dan Dewan Pembina AIPI); Hikmat Budiman (Sosiolog Ketua Yayasan Interseksi); Usep S. Ahyar (Direktur Popule Center).

 

Dipandu oleh Nona Evita, MA, diskusi ini dibuka dengan pembahasan mengenai pengaruh debat terhadap elektabilitas masing-masing paslon.

 

Prof. Dr. Syamsuddin Haris melihat bahwa debat ini penting dalam tiga hal: sebagai upaya untuk meyakinkan swing voters, memastikan para pendukungnya tetap konsisten mendukung, dan sebagai momen untuk menunjukkan kelebihan masing-masing dibandingkan paslon lain. Sayangnya di dalam debat kali ini, paslon penantang belum berhasil memanfaatkan momen debat untuk menawarkan kebijakan alternatif, selain yang sudah dilakukan oleh petahana.

 

Sementara Hikmat Budiman mengkritisi format dari debat yang dipandangnya terlalu formal dan terlalu banyak batasan. Misalnya, mereka sepakat untuk tidak menyinggung profesi masing-masing calon. Padahal ini penting sebagai track-record, terlebih di UU hanya mengatur tidak boleh ada unsur SARA. KPUD harusnya tidak perlu banyak khawatir terhadap materi debat. Apabila ada pertentangan pendapat, tentu ini wajar dan biarkan masyarakat yang menilai. Lebih jauh beliau juga mengkritisi banyaknya momen yang tidak digunakan paslon untuk menjelaskan program. Dalam hal itu, Ketua Umum AIPI, Dr. Alfitra Salam kemudian mengusulkan agar format debat dievaluasi dengan melihat pengalaman negara-negara lain, misalnya dibuat debat antar gubernur saja, dan baru kemudian wakil gubernur.

 

Senada dengan itu Usep S. Ahyar juga menyayangkandebat kemarin belum dapat digunakan sebagai forum resmi untuk menangkal seluruh isu hoax atau negative campaign. Seharusnya debat bukan hanya menjadi kepentingan memendangkan pilkada, tetapi juga sebagai pendidikan politik. Sementara terkait pengaruh debat terhadap elektabilitas paslon, ia menambahkan bahwa hal ini terkait dengan tiga hal: perilaku pemilih, substansi dan penampilan. Dari ketiga indikator tersebut, debat pertama KPUD kemarin lebih banyak menguntungkan paslon nomor dua dan paslon nomor tiga, karena cukup dapat mengelaborasi program-programnya.

 

diskusi-aipi2Diskusi AIPI (Sumber foto: Sekretariat PP AIPI)Lebih jauh, diskusi kemudian berlanjut kepada seberapa besar pengaruh kasus hukum terhadap elektabilitas paslon. Prof. Dr. Syamsuddin Haris memandang bahwa untuk paslon nomor dua, elektabilitasnya turun bukan karena ditetapkan sebagai tersangka tetapi karena materi tuduhannya yang terkait dengan penodaan agama. Begitu pula dengan dugaan kasus dana bantuan sosial dan pembangunan mesjid yang menjerat salah satu paslon nomor urut satu. Apabila benar terbukti, maka dalam konteks pilkada hal ini akan menguntungkan para pesaingnya. Lebih jauh beliau juga menjelaskan bahwa atensi terhadap pilkada Jakarta begitu besar dengan terlibatnya aktor-aktor besar seperti Prabowo, Megawati dan SBY di balik masing-masing paslon. Atensi yang begitu besar ini seolah meniadakan 100 pilkada lainnya. Padahal atensi juga dibutuhkan pada pilkada-pilkada lain seperti Aceh, Banten, Papua dll karena terkait dengan dinamika kondisi lokal masing-masing daerah.

 

Sementara terkait dengan perilaku pemilih, Hikmat Budiman menyatakan bahwa debat terakhir masih akan menjadi momen yang mempengaruhi pilihan masyarakat, walaupun akan ada banyak juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Tantangannya justru terletak pada format debat yang perlu dirancang untuk tidak menjadi ajang saling serang apalagi mempermasalahkan pernyataan dalam debat sebagai salah satu bentuk penistaan. Waktu yang cukup bagi paslon untuk menjelaskan menjadi pokok yang penting. Oleh karena itu, KPUD perlu juga memikirkan agar waktu debat jangan dibatasi oleh iklan. Terkait dengan itu Prof. Dr. Syamsuddin Haris memandang apabila ada iklan pun, seharunsya yang terkait dengan Pilkada, yaitu seperti mengajak untuk memilih dan lain sebagainya.

 

Usep S. Ahyar juga menekankan mengenai pentingnya pengaturan format debat yang benar-benar dapat mengelaborasi program yang ditawarkan oleh para paslon, sehingga dapat terlihat perbedaan solusi yang ditawarkan antara satu dengan lainnya. Lebih jauh, terkait dengan kasus hukum, ia menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa perilaku pemilih lebih banyak dipengaruhi oleh kasus korupsi daripada kasus hukum. Memang elektabilitas paslon nomor dua turun setelah adanya dugaan kasus hukum, tapi kalau dilihat dari loyal voters-nya, jumlahnya tidak berkurang.

 

Selanjutnya, Hikmat Budiman berharap agar orientasi debat nantinya akan lebih detil dan fokus pada substansi dan program yang ditawarkan. Substansi ini nantinya perlu dikaitkan dengan isu-isu utama kehidupan orang Jakarta yang perlu dieksplorasi secara detil oleh Tim Panelis. Selain itu, penting juga untuk ditekankan bagaimana mengoperasikan konsep konsep besar dan abstrak yang ditawarkan oleh paslon. Bagaimana rencana para paslon untuk menterjemahkannya ke dalam APBD, dan lain sebagainya. Misalnya, bagaimana kemudian rencana pembangunan moral diejawantahkan. Dalam hal ini maka pemilihan panelis menjadi kunci utama.Usep S. Ahyarjuga kembali menekankan bahwa di dalam konsep besar, ketiga paslon akan memiliki pandangan yang serupa, namun yang membedakan adalah menterjemahkannya atau mengoperasikannya. Oleh karena itu, penting untuk lebih detil.

 

Pada sesi terkahir, para narasumber diminta untuk memberikan pandangan terkait siapakah yang layak didaulat sebagai pemenang di debat pertama. Ketiga narasumber memandang bahwa paslon nomor dua memiliki keunggulan dalam program yang diusulkan dan bahasa yang digunakan. Paslon nomor urut tiga memiliki keunggulan di substansi terkait dengan pendidikan. Sementara untuk paslon nomor urut satu kiranya masih perlu mengelaborasi lebih detil mengenai program-program yang ditawarkannya. (dmm)

 

Populi: Pergeseran Pendukung Pascadebat Pilgub DKI Hanya 10 Persen

republikaREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, mengatakan, para loyal voters Pilkada DKI Jakarta tidak akan banyak terpengaruh performa tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub pascadebat putaran pertama. Perubahan loyal voters diperkirakan masih berada di kisaran 10 persen.

 

Berdasarkan survei Populi Center pada pertengahan Desember 2016, persentase loyal voters ketiga kandidat berada di atas 50 persen. Pasangan calon (paslon) Agus Yudhoyono-Sylviana Murni tercatat memiliki loyal voters sebanyak 63,9 persen. Paslon pejawat Ahok-Djarot Syaiful Hidayat mendapat dukungan 77,6 persen suara loyal voters dan paslon Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki loyal voters sebesar 72,7 persen.

 

"Loyal voters yang terpengaruh pascadebat diperkirakan hanya 10 persen saja. Artinya, ada sekitar 10 persen dari para pemilih loyal itu yang berpindah halauan dari satu paslon ke paslon lainnya," ujar Usep usai Diskusi bertajuk 'Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat' di Gedung LIPI, Kamis (19/1).

 

Minimnya pergerakan loyal voters, kata dia, disebabkan belum maksimalnya performa ketiga paslon dalam debat putaran pertama. Isu-isu yang dikupas dalam debat belum spesifik menyasar permasalahan substansial di Jakarta. "Program dan solusi yang ditawarkan pun belum sepenuhnya realistis dan aplikatif untuk diterapkan di Jakarta," ujar Usep.

 

Populi Center pun mencatat beberapa evaluasi paparan tiga paslon saat debat putaran pertama. Usep mengungkapkan, paslon Agus Yudhoyono-Sylviana Murni belum memiliki program yang spesifik. Paslon Ahok-Djarot dinilai masih harus memaparkan berbagai kebijakan mereka yang sebelumnya menimbulkan kontroversi. Kebijakan yang dimaksud salah satunya terkait penggusuran. Sementara itu, palson Anies-Sandiaga masih memiliki tantangan apakah program yang mereka tawarkan dapat diterapkan di Jakarta.

 

Sementara itu, peneliti politik dari LIPI, Syamsudin Haris, menilai Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno gagal memanfaatkan momentum debat periode pertama. Performa dan pemaparan program kedua dua paslon tersebut dinilai kurang meyakinkan.Sebagai paslon penantang pejawat, kata Haris, kedua pihak seharusnya mampu menampilkan paparan konkret dan aplikatif.

 

Namun, yang terjadi justru program keduanya masih mengambang. "Performa paslon pejawat sebetulnya tidak terlalu unggul, hanya memang sudah memiliki hasil program. Sementara itu kedua paslon lain masih terkesan membuat counter atas kebijakan paslon pejawat. Bukan melakukan terobosan," katanya.

 

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/01/19/ok0t2o354-populi-pergeseran-pendukung-pascadebat-pilgub-dki-hanya-10-persen

Program Soeharto Bahkan Membangun Manusia Seutuhnya, Bentuknya Seperti Apa? Hanya Sebatas Jargon

INFONAWACITA.COM – Sejumlah pengamat politik menilai konten debat kandidat pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Jumat (13/1) pekan lalu masih sebatas jargon teoritis dan belum mengekplorasi visi serta misi kandidat hingga pada tataran praxis.

 

Padahal debat kandidat menjadi ajang bagi ketiga kandidat pasangan calon Gubernur DKI Jakarta memperebutkan swing voters (pemilih mengambang) sebanyak 30 persen.

Direktur Populi Center, Usep S Ahyar mengatakan dari survei yang pernah mereka lakukan di Jakarta, swing voters didominasi oleh pemilih rasional. Karena itu, kata Usep, visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon haruslah realistis dan bisa menghubungkan antara visi misi dengan program kerja yang konkret.

 

“Harus disadari swing voters itu pemilih rasional, maka disini pasangan calon  harus mampu memperlihatkan solusi yang baik, harus bisa menjelaskan hubungan antara visi misi dengan program kerja dan sebagainya,” kata Usep dalam diskusi bertajuk “Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat” di Gedung Widya Graha LIPI, Kamis (19/1).

 

Hal senada diungkapkan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris yang menilai penampilan Anies Baswedan dalam debat tersebut cukup memukau, namun cenderung teoritis dalam menerjemahkan visi dan misinya.

 

Haris mencontohkan program yang sering diungkapkan Anies, yakni pembangunan manusia dan meningkatkan kebahagian manusia Jakarta, tapi tidak diberi contoh yang konkret seperti apa.

 

“Teori itu tidak cukup. Di komunitas terdidik butuh penjelasan, pembangunan manusia seperti apa. Presiden Soeharto bahkan programnya menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, tapi bentuknya seperti apa berhenti sebagai jargon saja,” kata Haris.

Menurut Haris, seharusnya para penantang petahana harus bertolak dari program yang sudah dilakukan petahana. Pasangan nomor urut 1 dan 3, kata Haris, harus bisa menawarkan sesuatu yang bisa dilakukan ketimbang apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur petahana.

 

“Ketiga pasangan calon harus memanfaatkan sisa debat untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukan agar Jakarta lebih baik dan kedua penantang petahana harus bisa menunjukkan program yang lebih baik ketimbang apa yang sudah dilakukan petahana,” kata Haris.

 

Sementara, Sosiolog Hikmat Budiman menyarankan KPUD fokus mengangkat satu tema permasalahan Jakarta untuk digali lebih dalam dikaitkan dengan program yang realistis dan rasional dari masing-masing pasangan calon.

 

Garis besarnya, kata Hikmat, poin dalam debat tersebut dapat menjelaskan bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep besar yang masih abstrak bisa diterjemahkan kedalam alokasi anggaran dalam APBD.

 

“Subtansi debat putaran kedua mestinya berorientasi pada isu-isu utama dalam kehidupan warga Jakarta. yang dieksplorasi dan dibahas secara detail dan harus kelihatan itu bisa dilakukan,” kata Hikmat menjelaskan. (DS/AK)

 

Sumber: http://www.infonawacita.com/program-soeharto-bahkan-membangun-manusia-seutuhnya-bentuknya-seperti-apa-hanya-sebatas-jargon/

Agus-Sylvi dan Anies-Sandi Dinilai Gagal Manfaatkan Momentum Debat

 kompasSumber foto: KOMPAS.com /KRISTIANTO PURNOMOJAKARTA, KOMPAS.com

 

- Pengamat politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Syamsuddin Haris menilai, pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno gagal memanfaatkan momentum debat pertama Pilkada DKI pada Jumat (13/1/2017).

 

Haris menuturkan, Agus-Sylvi dan Anies-Sandi gagal menyampaikan kebijakan alternatif dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

 

"Dua pasangan calon penantang, saya menilai gagal memanfaatkan momen debat kandidat untuk menambahkan kegiatan alternatif bagi warga Jakarta selain yang ditunjukkan petahana," ujar Haris.

 

Dia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertajuk "Dinamika Pilgub Pasca-Debat Kandidat" di Gedung Widya Graha LIPI, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

 

Menurut Haris, Agus-Sylvi dan Anies-Sandi seharusnya mampu menawarkan program-progran yang tidak dijalankan Ahok-Djarot selama memimpin Jakarta. Sebab, debat penting untuk menarik pemilih yang belum menentukan pilihan pertama (undecided voters).

 

"Hasil-hasil survei menunjukkan masih begitu tingginya pemilih yang belum menentukan pilihan. Itu mendekati 20 persen, cukup banyak walau angka ini tidak sama di setiap lembaga survei," kata dia.

 

Selain itu, debat penting untuk memastikan pemilih yang telah mendukung mereka tidak berpindah mendukung dan memilih kandidat lain. Debat juga merupakan momen untuk menunjukkan kelebihan pasangan calon dibandingkan penantang mereka.

 

Karena Agus-Sylvi dan Anies-Sandi gagal memanfaatkan momentum tersebut, Haris menilai Ahok-Djarot memenangkan debat pertama itu.

 

"Pemenang debat pertama, soal agenda kebijakan yang menang paslon dua (Ahok-Djarot). Soal penampilan lebih fasih nomor satu (Agus-Sylvi)," ucap Haris.

Anies-Sandi juga dinilai cukup baik dalam memutuskan hal yang penting bagi masa depan Jakarta.

 

Debat Pilkada DKI 2017 masih akan dilangsungkan dua kali lagi. Debat kedua akan digelar pada 27 Januari dan debat ketiga pada 10 Februari 2017.

 

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/19/16261021/agus-sylvi.dan.anies-sandi.dinilai.gagal.manfaatkan.momentum.debat