Kegiatan AIPI

Akademisi Kritik Debat Pilkada DKI Pertama

2sumber foto: http://static.republika.co.idVIVA.co.id - Debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dianggap kurang maksimal. Padahal, debat kandidat ini penting, bukan hanya untuk penyelenggara dan kandidat saja, melainkan juga masyarakat DKI Jakarta.

 

"Debat kandidat penting, sebab hasil lembaga survei menunjukkan masih tingginya pemilih yang belum menentukan pilihan. Itu mendekati 20 persen, cukup banyak walau angka ini tidak sama di setiap lembaga survei," kata Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Syamsuddin Haris, dalam diskusi dengan tema Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis 19 Januari 2017.

 

Menurut Haris, bagi pasangan calon, debat berguna untuk memastikan pendukungnya tetap konsisten dan tidak berpindah ke pasangan lain. Selain itu, debat juga untuk menarik masyarakat yang belum menentukan pilihan.

 

Sementara itu, sosiolog sekaligus Ketua Yayasan Interseksi, Hikmat Budiman melihat debat kandidat putaran pertama yang diselenggarakan KPUD DKI Jakarta terlalu kaku. Sehingga, hal-hal yang substansi dan upaya klarifikasi para kandidat atas berbagai isu negatif tidak tersampaikan dengan baik.

 

"Saya heran, kenapa tidak boleh disinggung. Padahal, itu berkaitan dengan track record," ujarnya.

 

Hikmat melihat debat putaran pertama ini tidak fair. Ia mencontohkan, petahana pasti disinggung soal profesinya sebagai gubernur. Selain konsep kampung yang menjadi guyonan di media sosial hingga anggaran Rp1 miliar untuk tiap RW.

 

"Ini yang gagal dilakukan. Banyak kesempatan terbuang, padahal debat ini untuk menjelaskan hal itu," ujarnya.

 

Direktur Populi Center, Usep S Ahyar menjelaskan, minimal ada tiga hal yang menentukan sukses tidaknya sebuah debat. Substansi, penampilan dan prilaku pemilih.

"Kalau pemilihnya loyal voters itu, justru malah menutup objektivitasnya. Jadi, bagi loyal voters sebagus apapun debat jadi ledekan. Apalagi, yang patut diledek, itu pasti jadi bahan ledekan," katanya.

 

Para pembicara sepakat, KPU DKI untuk lebih dalam menggali substansi masalah DKI Jakarta yang akan dijawab dengan jela oleh para kandidat. Selain itu, KPU DKI juga diminta memilih panelis yang lebih memahami konteks Jakarta.

 

"KPUD jangan hanya sekadar menunaikan tugas saja dengan melaksanakan kewajiban menyelenggarakan debat kandidat," kata Hikmat. (asp)

 

Sumber: http://metro.news.viva.co.id/news/read/872797-akademisi-kritik-debat-pilkada-dki-pertama

Debat Terakhir Akan Menjadi Penentu Pilihan Undecided Voters

Jakarta - Sosiolog sekaligus Ketua Yayasan Interseksi Hikmat Budiman mengatakan debat kandidat Pilkada DKI Jakarta putaran akhir akan paling memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan. Melalui debat pertama, pemilih masih menimbang visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur.

 

"Debat terakhir yang menentukan swing voters maupun undecided voters karena orang masih wait and see," kata Hikmat Budiman.

 

Hal ini disampaikan dalam diskusi Perspektif Jakarta dengan topik "Dinamika Pilgub PascaDebat Kandidat" di Gedung Widya Graha LIPI lantai 5, Jl. Jendral Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).

 

Menurut Hikmat, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi undecided voters, antara lain kondisi cagub atau cawagub saat ini. Seperti cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjalani persidangan kasus dugaan penistaan agama.

 

Serta cawagub nomor satu Sylviana Murni yang akan dipanggil Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kwarda Gerakan Pramuka 2014 dan 2015.

 

"Akan ada banyak faktor yang berpengaruh pada keputusan pemilih, kecuali loyal voters," kata Hikmat.

 

KPUD DKI Jakarta rencananya akan melangsungkan debat ketiga pada 10 Februari 2017. Setelah debat terakhir itulah, undecided voters akan menentukan pilihan atau tidak memilih.

 

"Debat terakhir undecided yang memutuskan memilih atau golput," tutur Hikmat.

 

Mimi Kartika/FMB

 

BeritaSatu.com

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/aktual/410192-debat-terakhir-akan-menjadi-penentu-pilihan-undecided-voters.html

Paslon Penantang Ahok-Djarot Dinilai Gagal Tunjukkan Kelebihan

 

berita satu(Foto: BeritaSatu Photo/Bayu Marhaenjati)Jakarta - Debat putaran pertama Pilkada DKI Jakarta telah diselenggarakan pada 13 Januari 2017 kemarin.

 

Mencermati debat tersebut, peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan, pasangan calon (paslon) nomor 1 dan 3 dinilai gagal mengambil momentum untuk menunjukkan kelebihan dibanding petahana atau paslon nomor 2.

 

"Dua paslon penantang yaitu paslon 1 dan 2 gagal memanfaatkan momen debat kandidat itu untuk menawarkan program alternatif selain program petahana yang sudah jelas," kata Syamsuddin Haris dalam diskusi Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).

 

Menurut Haris, kedua paslon tidak menawarkan program-program yang tidak mampu atau belum berhasil oleh paslon petahana. Sebaliknya, paslon petahana justru memanfaatkan debat pertama untuk menunjukkan keberhasilannya selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

 

"Jadi, saya melihat justru debat kandidat pertama itu dimanfaatkan petahana untuk menunjukkan kelebihannya selama ini," kata dia.

 

Selain itu, Syamsuddin Haris menyoalkan adanya iklan komersil dalam penayangan debat resmi yang diselenggarakan KPUD DKI Jakarta.

 

"Debat dua dan tiga kalau pun ada iklan harus iklan pilkada bukan iklan komersil, KPUD bisa menegosiasikan pada televisi-televisi swasta itu, sehingga debat publik bisa lebih maksimal," ucap Haris.

 

 

Mimi Kartika/FER

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/aktualitas/410215-paslon-penantang-ahokdjarot-dinilai-gagal-tunjukkan-kelebihan.html

 

Panelis Debat Pilgub DKI Disarankan Terlibat dalam Tanya-Jawab

iimages1Jakarta - KPUD DKI Jakarta pekan depan akan menggelar debat pemilihan gubernur (pilgub) putaran kedua. Ketua Yayasan Interseksi Hikmat Budiman mengusulkan agar tema debat dibatasi satu tema.

 

"Debat dibatasi satu tema, itu yang bisa digali dalam sekali. Kalau ini kan mengawang semua. Kalau visi-misi nggak usah diperdebatkan, P4 zaman dulu. Itu bisa di-download di website masing-masing calon," ujar Hikmat dalam diskusi 'Perspektif Jakarta Dinamika Pilgub Pasca-Debat Kandidat' di gedung Widya Graha LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

 

Hikmat juga menyebut penayangan debat itu sebaiknya diperpanjang durasinya. Dia juga menyinggung soal hadirnya iklan yang dinilai tidak nyambung dengan acara tersebut.

 

"Kena tirani iklan misalnya. Hal yang template tidak perlu, misal kali (sungai) dibahas sampai detail. Alexis juga bisa, sehingga durasi dua jam atau empat jam cukup belum punya gambaran tahu apa yang mau dikerjakan, bukan hanya berkata-kata," tegas dia.

 

Hikmat menyebut nama panelis wajib diumumkan sejak awal untuk mencegah kecurigaan terhadap KPUD. Dia juga berharap panelis bisa berpartisipasi dalam tanya-jawab debat sehingga bisa memantik suasana lebih hidup.

 

"Sebetulnya yang lebih bebas itu, walaupun diikat topi, panelis. Makanya kalau debatnya menggunakan panelis, pasti lebih hidup, lebih bisa dibuka apa yang disampaikan paslon di balik gagasannya mengenai A, B, C. Jadi KPUD musti membenahi format debat Pilkada Jakarta tahap kedua dan ketiga," beber dia.

 

Sementara itu, Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Prof Dr Syamsuddin Haris berpendapat panelis debat harus diumumkan sejak awal. Dia juga berpendapat panelis harus nonpartisan sehingga tidak ada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon tertentu.

 

"Panelis mesti nonpartisan, tidak berpihak kepada pasangan calon. Jangan sampai panelis itu pendukung salah satu paslon. Yang ketiga adalah bagaimana supaya calon panelis itu bisa menjaga independesinya dalam melaksanakan fungsi sebagai panelis," kata dia.

 

Jadwal debat selanjutnya akan digelar pada 27 Januari dan 10 Februari 2017. Debat yang diselenggarakan oleh KPU DKI ini harus diikuti seluruh pasangan cagub-cawagub.

 

Seusai debat publik, Pilgub DKI akan memasuki masa tenang dan pembersihan alat peraga mulai 12 sampai 14 Februari 2017. Pemungutan dan penghitungan suara akan berlangsung pada 15 Februari 2017 dan rekapitulasi suara mulai 16 sampai 27 Februari 2017. (ams/imk)

 

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3400528/panelis-debat-pilgub-dki-disarankan-terlibat-dalam-tanya-jawab

Rapat Pengurus Pusat AIPI, Kamis 12 Januari 2016

ASKetua Umum AIPI, Dr. Alfitra SalammPada Kamis 12 Januari 2017, Pengurus Pusat AIPI mengadakan rapat di Gedung Widya Graha LIPI. Rapat ini dihadiri oleh Dr. Alfitra Salam; Prof. Dr. Syamsuddin Haris; Dra. Sri Yanuarti; Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti; Dra. Hargyaning Tyas; Nanto Sriyanto, MA; Drs. Hamdan Basyar, M,Si; Irine H. Gayatri, MA; Nona Evita, MA; Diandra Megaputri Mengko, M.Han; Dian Aulia, SH; Sarah N. Siregar, S.IP., M.Si; Prayogo, S.Kom; Sandy Nur Ikhfal Raharjo, S.IP., M.Han; dan Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc.

Ketua Umum PP AIPI Periode 2015-2019, Dr. Alfitra Salam, membuka rapat ini dengan menyampaikan laporan perkembangan terkini dari sekretariat AIPI. Dinyatakan bahwa dari 25 PC AIPI, sudah terdapat 4 PC yang sudah melakukan Musyawarah Daerah (Musda). Kedua adalah terkait revitalisasi website. Website AIPI diharapkan dapat segera menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PC. Ketiga adalah terkait Jurnal AIPI, yang dapat diakses secara online pada akhir Januari 2017. Untuk kepentingan penerbitan Jurnal AIPI edisi selanjutnya, diharapkan pada anggota AIPI maupun masyarakat luas untuk mengirimkan naskahnya. Keempat, terkait dengan Seminar Nasional AIPI. Seminar ini akan bertajuk “Pemilu Serentak 2019”, dan direncanakan untuk diselenggarakan di Bali pada 27-28 April 2017. Call for Paper seminar akan di umumkan/disebarluaskan akhir minggu ini. (dmm)

rapat 1212017Rapat Pengurus Pusat AIPI, 12 Januari 2017

 

Ketua Umum PP AIPI Periode 2015-2019, Dr. Alfitra Salam, membuka rapat ini dengan menyampaikan laporan perkembangan terkini dari sekretariat AIPI. Dinyatakan bahwa dari 25 PC AIPI, sudah terdapat 4 PC yang sudah melakukan Musyawarah Daerah (Musda). Kedua adalah terkait revitalisasi website. Website AIPI diharapkan dapat segera menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PC. Ketiga adalah terkait Jurnal AIPI, yang dapat diakses secara online pada akhir Januari 2017. Untuk kepentingan penerbitan Jurnal AIPI edisi selanjutnya, diharapkan pada anggota AIPI maupun masyarakat luas untuk mengirimkan naskahnya. Keempat, terkait dengan Seminar Nasional AIPI. Seminar ini akan bertajuk “Pemilu Serentak 2019”, dan direncanakan untuk diselenggarakan di Bali pada 27-28 April 2017.

Janji kampanye Donald Trump dinilai bahayakan kondisi Indonesia 2017

aipipolitical2017Foto: Yudha KurniawanMerdeka.com - Peneliti sosial Dewi Fortuna Anwar memprediksi kondisi dalam negeri pada tahun 2017 mengalami ketidakpastian. Hal itu diakibatkan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump hingga saat ini belum menentukan kebijakannya. Kebijakan Amerika Serikat dinilai sangat mempengaruhi kondisi Tanah Air.

 

"Saya melihat, 2017 Indonesia dalam kondisi ketidakpastian. Faktor pertama karena kebijakan Trump masih kita tunggu-tunggu," kata Dewi dalam sebuah diskusi di Dieng Room, Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Soebroto, Kamis, (15/12).

 

Mantan Wakil Ketua Ilmu Sosial dan Humaniora di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini berharap, kebijakan yang akan dikeluarkan Donal Trump tidak sejalan dengan janji kampanyenya. Seperti diketahui, beberapa janji kampanye Donald Trump cenderung berbau rasis.

 

"Tapi kalau betul-betul dia jalankan janji kampanye maka akan bermasalah dengan kita di Indonesia," kata Dewi.

 

Tak hanya pengaruh kebijakan pemerintah Amerika Serikat, Dewi menyebut konflik Arab Saudi dan Iran sedikitnya berdampak pada kondisi Tanah Air pada tahun 2017. Kendati tidak berdampak secara signifikan namun mempengaruhi psikologis masyarakat yang cenderung membenci kelompok Syiah dari Iran.

 

"Konflik Arab Saudi dan Iran seharusnya kita jangan ikut mewarnai. Apalagi Presiden Jokowi baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran guna bangun kerja sama ekonomi, semoga tidak ada produser lain yang menduga kunjungan Jokowi ini akan membawa jalan masuk Syiah," jelas Dewi.

 

Hal lain, lanjut dia, keberadaan kelompok ISIS yang terus melebarkan sayapnya di beberapa negara tetangga. Gerakan ISIS diperkirakan mengganggu keharmonisan di Tanah Air.

 

"ISIS ini sudah ada di Filipina, Thailand, dan Rakhine State (Myanmar). Khilafah (dasar gerakan ISIS) itu akan mendapat darah segar, berkembang jadi terorisme. Indonesia juga rawan," pungkasnya.

 

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/janji-kampanye-donal-trump-dinilai-bahayakan-kondisi-indonesia-2017.html