Kegiatan AIPI

Rapat Pengurus Pusat AIPI, Kamis 12 Januari 2016

ASKetua Umum AIPI, Dr. Alfitra SalammPada Kamis 12 Januari 2017, Pengurus Pusat AIPI mengadakan rapat di Gedung Widya Graha LIPI. Rapat ini dihadiri oleh Dr. Alfitra Salam; Prof. Dr. Syamsuddin Haris; Dra. Sri Yanuarti; Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti; Dra. Hargyaning Tyas; Nanto Sriyanto, MA; Drs. Hamdan Basyar, M,Si; Irine H. Gayatri, MA; Nona Evita, MA; Diandra Megaputri Mengko, M.Han; Dian Aulia, SH; Sarah N. Siregar, S.IP., M.Si; Prayogo, S.Kom; Sandy Nur Ikhfal Raharjo, S.IP., M.Han; dan Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc.

Ketua Umum PP AIPI Periode 2015-2019, Dr. Alfitra Salam, membuka rapat ini dengan menyampaikan laporan perkembangan terkini dari sekretariat AIPI. Dinyatakan bahwa dari 25 PC AIPI, sudah terdapat 4 PC yang sudah melakukan Musyawarah Daerah (Musda). Kedua adalah terkait revitalisasi website. Website AIPI diharapkan dapat segera menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PC. Ketiga adalah terkait Jurnal AIPI, yang dapat diakses secara online pada akhir Januari 2017. Untuk kepentingan penerbitan Jurnal AIPI edisi selanjutnya, diharapkan pada anggota AIPI maupun masyarakat luas untuk mengirimkan naskahnya. Keempat, terkait dengan Seminar Nasional AIPI. Seminar ini akan bertajuk “Pemilu Serentak 2019”, dan direncanakan untuk diselenggarakan di Bali pada 27-28 April 2017. Call for Paper seminar akan di umumkan/disebarluaskan akhir minggu ini. (dmm)

rapat 1212017Rapat Pengurus Pusat AIPI, 12 Januari 2017

 

Ketua Umum PP AIPI Periode 2015-2019, Dr. Alfitra Salam, membuka rapat ini dengan menyampaikan laporan perkembangan terkini dari sekretariat AIPI. Dinyatakan bahwa dari 25 PC AIPI, sudah terdapat 4 PC yang sudah melakukan Musyawarah Daerah (Musda). Kedua adalah terkait revitalisasi website. Website AIPI diharapkan dapat segera menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PC. Ketiga adalah terkait Jurnal AIPI, yang dapat diakses secara online pada akhir Januari 2017. Untuk kepentingan penerbitan Jurnal AIPI edisi selanjutnya, diharapkan pada anggota AIPI maupun masyarakat luas untuk mengirimkan naskahnya. Keempat, terkait dengan Seminar Nasional AIPI. Seminar ini akan bertajuk “Pemilu Serentak 2019”, dan direncanakan untuk diselenggarakan di Bali pada 27-28 April 2017.

Janji kampanye Donald Trump dinilai bahayakan kondisi Indonesia 2017

aipipolitical2017Foto: Yudha KurniawanMerdeka.com - Peneliti sosial Dewi Fortuna Anwar memprediksi kondisi dalam negeri pada tahun 2017 mengalami ketidakpastian. Hal itu diakibatkan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump hingga saat ini belum menentukan kebijakannya. Kebijakan Amerika Serikat dinilai sangat mempengaruhi kondisi Tanah Air.

 

"Saya melihat, 2017 Indonesia dalam kondisi ketidakpastian. Faktor pertama karena kebijakan Trump masih kita tunggu-tunggu," kata Dewi dalam sebuah diskusi di Dieng Room, Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Soebroto, Kamis, (15/12).

 

Mantan Wakil Ketua Ilmu Sosial dan Humaniora di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini berharap, kebijakan yang akan dikeluarkan Donal Trump tidak sejalan dengan janji kampanyenya. Seperti diketahui, beberapa janji kampanye Donald Trump cenderung berbau rasis.

 

"Tapi kalau betul-betul dia jalankan janji kampanye maka akan bermasalah dengan kita di Indonesia," kata Dewi.

 

Tak hanya pengaruh kebijakan pemerintah Amerika Serikat, Dewi menyebut konflik Arab Saudi dan Iran sedikitnya berdampak pada kondisi Tanah Air pada tahun 2017. Kendati tidak berdampak secara signifikan namun mempengaruhi psikologis masyarakat yang cenderung membenci kelompok Syiah dari Iran.

 

"Konflik Arab Saudi dan Iran seharusnya kita jangan ikut mewarnai. Apalagi Presiden Jokowi baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran guna bangun kerja sama ekonomi, semoga tidak ada produser lain yang menduga kunjungan Jokowi ini akan membawa jalan masuk Syiah," jelas Dewi.

 

Hal lain, lanjut dia, keberadaan kelompok ISIS yang terus melebarkan sayapnya di beberapa negara tetangga. Gerakan ISIS diperkirakan mengganggu keharmonisan di Tanah Air.

 

"ISIS ini sudah ada di Filipina, Thailand, dan Rakhine State (Myanmar). Khilafah (dasar gerakan ISIS) itu akan mendapat darah segar, berkembang jadi terorisme. Indonesia juga rawan," pungkasnya.

 

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/janji-kampanye-donal-trump-dinilai-bahayakan-kondisi-indonesia-2017.html

Seminar Nasional, Penerbitan Jurnal dan Diskusi Media

rapat aipi-1Bertempat di Ruang Rapat Besar Lt.11, Gedung Widya Graha LIPI. Pengurus Pusat AIPI melakukan rapat untuk membahas kegiatan akhir tahun serta rencana seminar nasional AIPI. Hadir dalam di rapat antara lain: Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Dr. Alfitra Salam, Irine H. Gayatri, MA, Dr. Nico Harjanto, Diandra Megaputri Mengko, M.Si.(Han), Sri Nuryanti, MA, Dra. Sri Yanuarti, Dr. Ninok Leksono, Dian Aulia, SH, Khanisa, S.IP., MA, Faudzan Farhana, SH, Drs. Hamdan Basyar, M.Si, Sarah N. Siregar, S.IP., M.Si, Dra. Hargyaning Tyas, Dr. Diana Fawzia AS, MA, Bambang Eka Cahya, M.Si, Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si,Nona Evita, MA,
Dimas Ramadhan, M.Si, Sandy Nur Ikhfal Raharjo, S.IP., M.Han, serta Prayogo, S.Kom.

rapat aipi-2rapat aipi-2Pertama rapat membahas soal seminar nasional. Yang rencananya akan dilaksanakan di Bali, sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2017. Dengan tema Pemilu Serentak 2019: Peluang dan Tantangan. Selain mengundang langsung narasumber yang berkompeten di bidangnya, seminar kali ini akan kembali mengundang pemakalah dari luar, baik itu dari kalangan akademisi, dosen, dan anggota AIPI sendiri.

Kedua, membahas soal jurnal. Saat ini sudah ada tujuh naskah yang dalam proses editing terakhir. Di rencanakan akhir tahun ini Jurnal Ilmu Politik AIPI akan diterbitkan. Terkait publikasi jurnal, seluruh anggota dan Pengurus Cabang AIPI jika ada tulisan bisa mengirimkan ke sekretariat PP AIPI.

Agenda terakhir yang di bahas dalam rapat adalah Diskusi Media dan Political Outlook AIPI. Yang direncanakan diselenggarakan tanggal 15 Desember 2016, di Jakarta. Dengan pembicara: Isu Luar Negeri: Dewi Fortuna Anwar, Edy Prasetiono. Isu Dalam Negeri: Doddy Ambardi, Ikrar Nusa Bhakti, Ali Munhanif dan Ninok Leksono. (pra)

Jargon “Awak Droe” Cuma Haba Jameun

 

ACEHJURNAL.COM, JAKARTA – Diskusi publik yang dilaksanakan oleh Asosiasi Ilmu Politik indonesia (AIPI) yang mengambil tema “Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal” di Auditorium Utama LIPI, Lt.2 Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016 telah selesai.

 

Diskusi tersebut menghadirkan enam pemateri yang expert di bidangnya, seperti Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono (Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Aceh Periode 2002-2003) dengan mengambil judul “Aspek Polkam dalam Penyelenggaraan MoU Helsinki dan Pilkada Aceh”, Juha Christensen (Direktur PACTA Finland) “Evaluasi Pelaksanaan MoU Helsinki, DDR dan KKR”, Wahyudi Djafar, SH (Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM, ELSAM) “Update Pelaksanaan MoU Helsinki, KKR dan Proyeksi Pilkada 2017”, Ridwan Hadi, SH (Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh 2013-2018) “Persiapan Pelaksanaan Pilkada Aceh”, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Iskandar Hasan, S.H., M.H.* (Kapolda Aceh Periode 2010-2012) “Keamanan dan Ketertiban dalam Pilkada Aceh” dan Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem)
“Ulasan Terhadap Pilkada Aceh dari Sudut Pandang Non Pemerintah”.

 

Rangkuman diskusi tersebut seperti kami kutip dari Facebook Saiful Mahdi adalah penggunaan jargon-jargon etnonasionalisme dalam Pilkada tak lebih dari kepentingan sesaat elit mantan GAM untuk meraih suara rakyat alias tak lebih dari jargon dan janji kosong. Kenapa? Karena perjuangan ideologis GAM setelah HT tak ada lagi yang melanjutkan. Ideologi itu bahkan paling lemah di partai lokal yang berkuasa seperti yang terlihat pada kinerjanya selama ini. Jadi? Jangan percaya lagi kalau ada usaha menggiring pada semangat ke-Aceh-an yang semu-semu itu!.

 

Dari rangkuman tersebut mengatakan jargon-jargon yang selama ini diagungkan oleh salah satu partai lokal sudah tidak sesuai lagi dengan konstek kekinian, karena akar masalah sekarang adalah kesejahteraan bagi masyarakat yang jauh dari harapan.

Disamping itu, masyarakat sudah apatis dengan istilah “Awak Droe”. Dikarenakan, istilah-istilah tersebut hanya didengungkan saat pilkada saja dan setelah itu menguap begitu saja. Jadi jargon tersebut hanya kepentingan partai lokal saja dan bukan untuk kemaslahatan rakyat Aceh.

 

Diskusi tersebut diawali dengan makan siang bersama pukul 12.00 Wib dan berakhir 16.30 Wib dengan moderatornya Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos, MA. (JR7)

 

Sumber: http://acehjurnal.com/2016/10/13/jargon-awak-droe-cuma-haba-jameun/

 

Bambang Darmono Sarankan KIP Aceh Larang Pengunaan Isu Merdeka

 

pic1Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, menyarankan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk mengeluarkan ketentuan terkait larangan pengunaan isu merdeka pada kampanye terutama jelang Pilkada 2017.

 

“sebagaimana ketentuan KPU DKI tentang larangan isu sara dan penistaan agama selama kampanye.Ketentuan ini bisa diadopsi KIP Aceh, terkait larangan isu merdeka”saran Bambang Darmono, pada Diskusi Publik”Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal” di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis(13/10)

 

Menurut mantan Pangkoops itu, pada masyarakat level atas hampir semua memahami isu merdeka bukan isu yang penting untuk kontestasi Pilkada, akan tetapi pada level grass root isu ini berjalan cukup kencang dan sangat laku dipasarkan,”isu-isu inilah yang dapat memicu kekerasaan menjelang Pilkada 2017 di Aceh,”ujar Bambang sebagai pemateri pertama pada diskusi yang di fasilitasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Pada situasi ini kata Bambang, aparat keamanan tidak boleh lengah untuk bersikap dan bertindak tegas,”aparat keamanan khususnya Polri tidak ragu-ragu menegakan hukum,”tegasnya.

 

Dari aspek keamanan, isu merdeka memiliki implikasi yang tidak sederhana dilapangan, masih banyak para mantan kombatan GAM memanfaatkan untuk kepentingan tertentu dalam percaturan politik praktis.Hal tersebut ekses dari tidak tuntasnya pembubaran organisasi GAM,”artinya bara api yang masih ada merupakan ekses dari tidak dibubarkannya organisasi GAM secara formal.,”jelas Bambang.

 

Sambungnya, isu ini adalah residu yang akan terus eksis di Aceh, serta membayangi proses dinamika masyarakat Aceh,”ini perspektif, dinamika sektor keamanan tentu akan terus ada dan tidak mengherankan senjata ilegal secara diam-diam masih ada di lapangan,”kata Bambang yang mengaku sebagai aktor pada pusaran persoalan Aceh.

 

Selain Bambang Darmono, pada diskusi publik itu AIPI juga menghadirkan nara sumber lainnya;Juha Cristensen (Direktur PACTA Finland);Wahyudi Djafar(Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM, ELSAM);Ridwan Hadi, SH(Ketua KIP Aceh);Irjen Pol (Purn) Drs Iskandar Hasan SH, MH (Kapolda Aceh 2010-2012) dan Titi Angraini(Direktur Eksekutif Perludem).(red)

 

Sumber: http://acehsumatra.co.id/2016/10/14/bambang-darmono-sarankan-kip-aceh-larang-pengunaan-isu-merdeka/

Pilkada Belum Hasilkan Pemimpin Bertanggung Jawab

shBisnis.com, JAKARTA --  Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris menyatakan penyelenggaraan Pilkada dari tahun ke tahun belum sepenuhnya menghasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas masa depan bangsa ini.

 

"Memang ada Jokowi, Ahok, Risma dan juga yang lainnya, tetapi persentasenya masih cukup kecil, masih sedikit dibanding kebutuhan kita untuk menghasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas masa depan bangsa ini," kata Syamsuddin di Jakarta, Rabu (16/12/2015).

 

Hal tersebut, ia sampaikan dalam diskusi media akhir tahun dengan tema "Evaluasi Politik dan Demokrasi 2015: Menuju Keseimbangan Baru?" yang diadakan Populi Center bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

 

Menurutnya, memang betul Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu-pemilu yang semakin baik sejak 1999.

 

"Bahkan sejak 2004 dan 2005 kita melaksanakan pemilu langsung untuk presiden dan pilkada langsung untuk kepala daerah, tetapi itu belum mengubah secara mendasar politik bangsa kita. Dalam pengertian bahwa belum menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab," tuturnya.

 

Ia berpendapat bahwa salah satu faktor utamanya adalah bangsa kita terlalu menganut sistem otoriter hampir empat dekade mulai dari 1958 sampai 1998. "Nah sistem otoriter ini tidak hanya membunuh potensi kepemimpinan dari semua golongan dan kelompok masyarakat, tetapi juga mewariskan saling curiga di antara bangsa kita yang sampai saat ini masih melembaga. Kelompok satu curiga atas yang lainnya," ucap dia.

 

Sebanyak 264 pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada Rabu (9/12) dilaporkan berjalan aman dan lancar.

 

Pilkada serentak tersebut merupakan sejarah terbesar dalam penyelenggaraan demokrasi tingkat lokal di Indonesia. Jumlah pilkada itu sekitar 50 persen lebih jumlah daerah. Sisanya direncanakan akan dilakukan pilkada pada 2017 dan 2018.

 

Sumber: http://kabar24.bisnis.com/read/20151217/356/502602/pilkada-belum-hasilkan-pemimpin-bertanggung-jawab