Kegiatan AIPI

Penundaan Pilkada Akibat Hukum tidak Tegas

 

titiDirektur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan penundaan pilkada serentak di lima daerah akibat kerangka hukum yang tidak tegas dan jelas terkait sengketa di daerah-daerah tersebut.

 

"Proses sengketa pencalonan berkepanjangan akibat kerangka hukum kita tidak menyediakan desain penyelesaian sengketa yang tegas dan jelas serta memisahkan kewenangan antar instansi yang terlibat dengan spesifik," kata Titi di Jakarta, Rabu (16/12).

 

Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi media akhir tahun dengan tema "Evaluasi Politik dan Demokrasi 2015: Menuju Keseimbangan Baru?" yang diadakan Populi Center bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

 

Titi menyatakan proses berkepanjangan terkait sengketa di beberapa daerah itu akibat terlalu banyak "tangan-tangan" yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

"Saya lihat kewenangan para instutisi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa saling tumpang tindih satu sama lain," kata Titi.

 

Pada pilkada serentak kali ini, dari 269 daerah, KPU akhirnya menunda 5 daerah yang tengah bermasalah dengan hukum terkait dengan gugatan para calon yang sebelumnya dianulir oleh KPU.

 

Kelima daerah tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun dan Kota Manado.

 

KPU berharap kelima daerah tersebut dapat segera memperoleh keputusan hukum yang mengikat sehingga pilkada tetap dapat dilaksanakan pada Desember 2015.

 

Dari 264 pilkada, 8 di antaranya merupakan pemilihan tingkat provinsi, sedangkan sisanya pemilihan bupati dan wali kota.

 

Terdapat juga tiga daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon, yakni Tasikmalaya, Blitar dan Timor Tengah Utara. (Ant)

 

Sumber: http://m.elshinta.com/news/38263/2015/12/16/penundaan-pilkada-akibat-hukum-tidak-tegas

 

Sambutan Ketum PP AIPI acara Pelantikan PP AIPI Periode 2015-2019

 

SAMBUTAN KETUA UMUM PP AIPI

PADA ACARA PELANTIKAN KEPENGURUSAN BARU PP AIPI

PERIODE 2015-2019

Hotel Century Park, Jakarta, 11 November 2015

 

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua

 

Ibu, Bapak, rekan-rekan semua, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan dengan spirit kejuangan yang tinggi.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Alfitra Salaam selaku Ketua Umum PP AIPI terpilih hasil Kongres AIPI ke-9 di Jakarta pada Agustus 2015 yang lalu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, rekan semua dalam acara pelantikan Pengurus Pusat AIPI 2015-2019. Saya sangat paham, di tengah kesibukan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, hadirin semua berkenan menghadiri pelantikan ini yang menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen kita di dalam memajukan ilmu politik serta memberikan kontribusi bagi pembenahan sistem politik, demokrasi, dan pemerintahan.

 

Kehadiran kita semua di sini tentulah punya banyak arti bagi perkembangan ilmu politik di Indonesia. Sebagai insan pelajar, pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu politik, kita semua dihadapkan pada beragam tantangan era peradaban politik yang semakin multidimensional dan multi-aktor. Berbagai jawaban atas tantangan tersebut tentu dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk bisa memantapkan kualitas demokrasi, memajukan kesejahteraan bersama, dan mewujudkan perdamaian dunia. Dengan berkumpul kita menyatukan komitmen luhur untuk menjaga ilmu politik dengan beragam turunan dan disiplin ilmu didalamnya dari penistaan keilmuan dan manipulasi oleh berbagai kepentingan politik, pragmatisme kekuasaan, maupun ambisi sempit para zoon politikon.

 

Rekan-rekan Pengurus yang saya hormati,

Untuk diketahui, hingga saat ini, Pengurus Pusat AIPI sudah mengalami beberapa kali periode kepengurusan. Almarhum Dr. Alfian adalah pendiri sekaligus Ketua Umum PP AIPI yang pertama dengan masa kepengurusan dua periode, yakni dari tahun 1987-1994. Namun sebelum menyelesaikan masa bhakti periode kedua, Pak Alfian dipanggil Yang Maha Kuasa. Ketua Umum PP AIPI berikutnya dipegang oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin yang mengalami dua kali kepengurusan, yakni dari tahun 1997-2003. Setelah periode Pak Alfian dan Pak Nazar, PP AIPI kemudian dipimpin oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, juga mengalami dua kali kepengurusan, dari tahun 2003-2008. Selanjutnya, sejak Kongres VII AIPI di Banjarmasin pada 2008 dan Kongres VII AIPI di Manado 2011, PP AIPI dipimpin oleh Dr. SH. Sarundajang selama dua periode hingga bulan Agustus tahun 2015 ini.

 

Pada Kongres IX AIPI di Jakarta, atas kehendak bulat peserta Kongres saya diberi mandat untuk memimpin AIPI selama empat tahun ke depan. Tambahan kepercayaan ini tidaklah mungkin saya tolak, meski sekarang ini saya sudah mendapat tugas sebagai Sekretaris Kemenpora, karena didalamnya ada tugas mulia untuk berkontribusi bagi pemantapan demokrasi secara keilmuan. Saya merasa terhormat dan tertantang atas kepercayaan rekan-rekan ilmuwan politik semua untuk mengkoordinasikan segenap potensi yang ada di AIPI guna pengembangan ilmu politik yang sudah saya geluti semenjak saya memulai kehidupan akademik sebagai peneliti di LIPI.

 

Rekan-rekan ilmuwan politik,

Perkembangan kehidupan politik bangsa kita yang telah memasuki sistem demokrasi selama lebih dari 16 tahun terakhir, menurut saya, menuntut keterlibatan keluarga besar AIPI secara aktif dan kreatif dalam memikirkan serta mencari solusi berbagai persoalan strategis bangsa kita. Sekarang ini kita telah menuntaskan masa transisi demokrasi, dimana aturan-aturan lama mulai banyak diganti dengan aturan-aturan baru. Selanjutnya kita berproses untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkuat lembaga-lembaga dan budaya demokrasi. Namun, secara jujur harus kita akui, meskipun pemilu dan pilkada yang relatif demokratis telah berlangsung secara rutin sebagai sarana pergantian kekuasaan yang legitimate dan damai, namun kualitas demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkannya belum sesuai dengan harapan kita bersama.

 

Korupsi masih menjadi penyakit demokrasi yang meluas di Indonesia. Ribuan wakil rakyat, kepala daerah, penyelenggara negara, dan kalangan dunia usaha telah terjerat kasus-kasus korupsi. Birokrasi masih perlu reformasi secara mendasar supaya pelayanan publik semakin baik dan efisien. Penegakan hukum sering terkontaminasi kekuatan uang dan kekuasaan sehingga rasa keadilan masih belum tercipta. Intoleransi dan konflik sosial masih mengancam kesatuan bangsa. Politik kekerabatan menjamur yang menyebabkan sulitnya calon-calon pemimpin yang inovatif untuk muncul apalagi memenangkan kontestasi elektoral. Daftar masalah dan ekses negatif masihlah panjang untuk disebutkan satu persatu, dan itu menuntut keterlibatan AIPI untuk turut memformulasikan permasalahan dan mencari solusinya.

 

Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI ditantang untuk menghasilkan desain sistem dan kelembagaan ataupun rekomendasi kebijakan yang obyektif dan memiliki relevansi tinggi secara ilmiah. Itu semua tentunya demi terwujudnya Indonesia baru yang benar-benar nyaman bagi semua unsur bangsa kita dan menjadikan negara besar ini lebih bermartabat dan berdaulat, serta mampu bersaing secara regional dan global. Untuk itulah AIPI diharapkan hadir sebagai bagian dari agen transformasi sosial-politik dengan memberikan kontribusi dalam analisa, formulasi, maupun implementasi berbagai rancang bangun regulasi, kebijakan, dan keputusan politik.

 

Secara keilmuan, AIPI dituntut untuk bisa menyelaraskan dan menyeimbangkan kemajuan ilmu politik dengan demokrasi Indonesia. Ilmu politik yang maju tanpa menghasilkan kehidupan demokrasi yang substansial bukanlah yang kita harapkan. Kita mendambakan AIPI nantinya bisa menjadi ajang untuk memajukan dan mensosialisasikan riset-riset politik yang bermutu supaya demokrasi Indonesia yang sudah banyak kemajuannya bisa menjadi contoh sukses untuk banyak negara lain.

 

AIPI semestinya bisa memfasilitasi pengembangan pengajaran dan kualitas pendidikan ilmu politik di kampus-kampus perguruan tinggi dengan membangun jejaring profesional dengan berbagai asosiasi sejenis di negara-negara lain. Kita juga menginginkan AIPI bisa berkontribusi dalam pendidikan politik kepada masyarakat luas sehingga mereka bisa menjadi warganegara yang efektif dan partisipan politik yang kritis. Selain itu tentunya, segenap anggota AIPI diharapkan senantiasa menjadi mitra kritis pemerintah dalam memajukan demokrasi dan perpolitikan Indonesia ke depan tanpa harus kehilangan jati diri sebagai ilmuwan yang memiliki kebebasan berpendapat dan tanggungjawab keilmuan.

 

Untuk itu guna membahas lebih lanjut apa yang bisa dilakukan oleh AIPI dalam periode kepengurusan 2015-2019 ini serta khususnya untuk tahun mendatang, maka saya undang rekan-rekan Pengurus untuk menghadiri Rapat Pleno perdana PP AIPI 2015-2019 selepas acara pelantikan ini di ruang ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa merumuskan program-program jangka pendek dan menengah supaya keberadaan AIPI semakin bisa dirasakan oleh masyarakat luas pada umumnya dan kalangan ilmuwan dan pelajar politik pada khususnya.

 

Sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya atas nama Pengurus Pusat AIPI 2015-2019 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus AIPI periode lalu yang telah menjalankan tugas dengan baik, segenap pimpinan lembaga dan instansi pemerintahan yang membantu kesekretariatan AIPI selama ini yang masih belum memiliki kantor sendiri, para sahabat AIPI serta rekan-rekan media dan masyarakat sipil yang telah membantu efektivitas kerja AIPI. Melalui kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sinergikan potensi dan kekuatan pikir dan kedalaman nurani kita demi demokrasi Indonesia yang lebih baik bagi semua warganegara.

 

Wassalamu ’Alaikum Wr. Wb.

Ketua Umum PP AIPI 2015-2019,

 

Ttd.

 

Dr. ALFITRA SALAMM, APU

 

Alfitra Salamm Terpilih Sebagai Ketua Umum AIPI

ASindopos.co.id - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Alfitra Salamm resmi terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dalam Kongres AIPI ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, (27/8) dan dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia.

Alfitra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum AIPI dalam kongres yang kesemua anggotanya merupakan sarjana politik se-Indonesia ini. Dengan hasil tersebut, Alfitra kini menggantikan Gubernur Sulawesi Utara, Dr SH Sarundajang sebagai Ketua Umum AIPI sebelumnya.

Organisasi profesi yang pernah dinakhodai oleh Almarhum Dr Alfian, Prof. Nazarudin Samsudin, Prof. Ryaas Rasyid dan telah berdiri sejak tahun 1985 ini secara berkala menerbitkan jurnal Ilmu Politik dan seminar-seminar nasional yang pada umumnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

Dalam sambutannya saat penutupan Kongres AIPI, Alfitra menyatakan siap dan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan organisasi yang sudah baik. Selain itu, pria yang pernah menjabat sebagai Presidium Konsorsium Indonesia untuk Pemberdayaan Daerah itu juga akan lebih banyak memberikan pemikiran untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik lokal. Kedepannya juga akan lebih banyak memberikan pemikiran buat pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Alfitra Salamm.

Alfitra yang saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Squash Indonesia semakin optimis dengan pengurus baru dibawah kepemimpinannya ini akan bekerja lebih baik lagi kedepannya. (rmn)


- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/08/alfitra-salamm-terpilih-sebagai-ketua-umum-aipi.html#sthash.49JHTGIy.dpuf

 

indopos.co.id - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Alfitra Salamm resmi terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dalam Kongres AIPI ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, (27/8) dan dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia. 

Alfitra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum AIPI dalam kongres yang kesemua anggotanya merupakan sarjana politik se-Indonesia ini. Dengan hasil tersebut, Alfitra kini menggantikan Gubernur Sulawesi Utara, Dr SH Sarundajang sebagai Ketua Umum AIPI sebelumnya.

Organisasi profesi yang pernah dinakhodai oleh Almarhum Dr Alfian, Prof. Nazarudin Samsudin, Prof. Ryaas Rasyid dan telah berdiri sejak tahun 1985 ini secara berkala menerbitkan jurnal Ilmu Politik dan seminar-seminar nasional yang pada umumnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

Dalam sambutannya saat penutupan Kongres AIPI, Alfitra menyatakan siap dan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan organisasi yang sudah baik. Selain itu, pria yang pernah menjabat sebagai Presidium Konsorsium Indonesia untuk Pemberdayaan Daerah itu juga akan lebih banyak memberikan pemikiran untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik lokal. Kedepannya juga akan lebih banyak memberikan pemikiran buat pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Alfitra Salamm.

Alfitra yang saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Squash Indonesia semakin optimis dengan pengurus baru dibawah kepemimpinannya ini akan bekerja lebih baik lagi kedepannya. (rmn)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/08/alfitra-salamm-terpilih-sebagai-ketua-umum-aipi.html#sthash.49JHTGIy.dpuf

 

AIPI Gelar Seminar Nasional "Membaca 70 Tahun Indonesia Merdeka"

 

70tahunKBRN, Sulawesi Utara: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI) Kamis (27/8/2015) kemarin di Jakarta, menggelar Kongres AIPI ke IX yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional  (Semnas)  ke XXVI.

 

Seminar Nasional yang berlangsung di ruang Seminar Widya Graha LIPI Lantai 1, mengangkat Tema: "Membaca 70 Tahun Indonesia Merdeka" dan Sub Tema: "Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial", menghadirkan panelis diantaranya Menpolhukam RI, Jend Purn (TNI) Luhut B. Panjaitan, Prof Dr Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jkt) dan Prof Dr Emil Salim,  dipandu moderator Prof Dr Dewi Fortuna Anwar,MA  (Deputi Bidang IPSK LIPI).

 

Ketua Umum PP AIPI DR S.H. Sarundajang Periode 2008-2015 dalam seminar ini menguraikan beberapa pokok pikiran bahwa dalam rentang 70 tahun Indonesia Merdeka, masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi, diantaranya Penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, perlunya peran negara untuk mewujudkan kemakmuran serta keadilan social dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk menjamin hak hidup bagi minoritas agama dan kepercayaan.

 

Lebih jauh dipaparkan Sarundajang, bahwa bangsa ini patut bersyukur karena Indonesia pasca Orde Baru meskipun sempat tercabik – cabik oleh konflik komunal di sejumlah daerah, namun eksisistensi NKRI tetap utuh bahkan prestasi bangsa Indonesia berdemokrasi selama kurun waktu 15 tahun belakangan ini perlu diberikan apresiasi. “Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah mencari solusi atas pelbagai masalah bangsa ini selama kurun waktu 70 tahun,” ungkap Gubernur Sulawesi Utara ini.

 

Oleh karenanya, PP AIPI merasa perlu membahas serta mendiskusikan problema bangsa ini dalam sesi panel tokoh serta makalah utama, dengan menghadirkan para Ilmuwan Politik, Praktisi, Pejabat Politik, maupun mantan Pejabat Politik.

 

Turut hadir pada Seminar ini, Kepala LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof Dr Ir Iskandar Zulkarnaen serta sejumlah cendekiawan nasional seperti Prof Dr Syamsudin Haris, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, Dr Adriana Elisabeth, Dr Nico Haryanto dan Dr Nurlia Nurdin.

Pada kesempatan tersebut, DR SH Sarundajang meluncurkan Buku bertajuk "Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi". (Roy Pessak/AKS)

 

Sumber: http://www.rri.co.id/post/berita/194709/nasional/aipi_gelar_seminar_nasional_membaca_70_tahun_indonesia_merdeka.html

 

SHS Luncurkan Buku di Seminar Nasional AIPI

RB, MANADO – Diakhir masa jabatan sebagai Gubernur Sulut DR SH Sarundajang yang juga Ketua Umum PP AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), Kamis (27/8) kemarin saat menghadiri Seminar Nasional (Semnas) XXVI yang dirangkaikan Kongres IX AIPI, masih menyempatkan meluncurkan Buku bertajuk “Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi” dan juga menjadi pembicara pada diskusi panel Tokoh Demokrasi, Kepemimpinan Politik & Kesejahteraan Rakyat yang digelar di ruang Seminar Widya Graha LIPI Lantai I, Jakarta.

 

Pada kesempatan itu, Gubernur Sarundajang mengatakan, dalam seminar ini menguraikan pokok-pokok pikiran bahwa dalam rentang 70 tahun Indonesia Merdeka, masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi, diantaranya, penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, perlunya peran negara untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk menjamin hak hidup bagi minoritas agama dan kepercayaan.

 

Lebih jauh SH Sarundajang menjelaskan, bangsa ini patut bersyukur karena Indonesia pasca Orde Baru, sempat tercabik oleh konflik komunal di sejumlah daerah, namun eksistensi NKRI tetap utuh. Untuk itu, pada forum ini patut kita memberi apresiasi atas prestasi bangsa Indonesia berdemokrasi selama kurun waktu 15 tahun.

 

Sementara Kepala LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof Dr Ir Iskandar Zulkarnaen dalam sambutannya mengatakan, salah satu tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah mencari solusi atas pelbagai masalah bangsa ini, selama kurun waktu 70 tahun, olehnya Pengurus Pusat AIPI, merasa perlu membahas serta mendiskusikan problema bangsa ini dalam sesi panel tokoh serta makalah utama, dengan menghadirkan para Ilmuwan Politik, Praktisi, Pejabat Politik, maupun mantan Pejabat Politik. (mg-25/har)

Di Seminar Nasional AIPI, Sarundajang Kembali Luncurkan Buku

Manado, detiKawanua.com - Gubernur Sulut, DR. SH. Sarundajang, selaku Ketua Umum PP AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), periode 2008-2015, dalam Seminar Nasional (Semnas)  XXVI dirangkaikan Kongres IX AIPI, berkesempatan meluncurkan Buku bertajuk "Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi" sekaligus menjadi pembicara pada diskusi panel Tokoh Demokrasi, Kepemimpinan Politik & Kesejahteraan Rakyat. Berlangsung di ruang Seminar Widya Graha LIPI Lt 1, Jakarta. Kamis (27/08).

 
Acara diawali pengantar kata oleh Kepala LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof Dr Ir Iskandar Zulkarnaen, selanjutnya oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang, menyempatkan memberi sambutan dimana salah satu tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah mencari solusi atas pelbagai masalah bangsa ini selama kurun waktu 70 tahun, olehnya Pengurus Pusat AIPI, merasa perlu membahas serta mendiskusikan problema bangsa ini dalam sesi panel tokoh serta makalah utama, dengan menghadirkan para Ilmuwan Politik, Praktisi, Pejabat Politik, maupun mantan Pejabat Politik.
 
Agenda Seminar bertema "Membaca 70 tahun Indonesia Merdeka Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial". Selain DR SH Sarundajang, juga menghadirkan panelis diantaranya Menpolhukam RI, Jend Purn (TNI) Luhut B Panjaitan, Prof Dr Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jkt), Prof Dr Emil Salim, dengan moderator Prof Dr Dewi Fortuna Anwar,MA, selaku Deputi bid IPSK LIPI.
 
Sementara itu, DR. SH. Sarundajang, dalam seminar ini menguraikan pokok pokok pikiran bahwa dalam rentang 70 thn Indonesia Merdeka, masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi, diantaranya Penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, perlunya peran negara utk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk menjamin hak hidup bagi minoritas agama dan kepercayaan. 
 
Lebih jauh dipaparkan Sarundajang, bangsa ini patut bersyukur karena Indonesia pasca Orde Baru, sempat tercabik2 oleh konflik komunal di sejumlah daerah, namun eksisistensi NKRI tetap utuh. Untuk itu pd forum ini SH Sarundajang memberi apresiasi atas prestasi bangsa Indonesia berdemokrasi selama kurun waktu 15 tahun.
 
Turut hadir pada Seminar ini sejumlah cendekiawan semisal, Prof Dr Syamsudin Haris, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, Dr Adriana Elisabeth, Dr Ferry Daud Liando, Dr Nico Haryanto, Dr Nurlia Nurdin, Drs Philep M Regar. (*)