Kegiatan AIPI

Seminar Nasional, Penerbitan Jurnal dan Diskusi Media

rapat aipi-1Bertempat di Ruang Rapat Besar Lt.11, Gedung Widya Graha LIPI. Pengurus Pusat AIPI melakukan rapat untuk membahas kegiatan akhir tahun serta rencana seminar nasional AIPI. Hadir dalam di rapat antara lain: Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Dr. Alfitra Salam, Irine H. Gayatri, MA, Dr. Nico Harjanto, Diandra Megaputri Mengko, M.Si.(Han), Sri Nuryanti, MA, Dra. Sri Yanuarti, Dr. Ninok Leksono, Dian Aulia, SH, Khanisa, S.IP., MA, Faudzan Farhana, SH, Drs. Hamdan Basyar, M.Si, Sarah N. Siregar, S.IP., M.Si, Dra. Hargyaning Tyas, Dr. Diana Fawzia AS, MA, Bambang Eka Cahya, M.Si, Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si,Nona Evita, MA,
Dimas Ramadhan, M.Si, Sandy Nur Ikhfal Raharjo, S.IP., M.Han, serta Prayogo, S.Kom.

rapat aipi-2rapat aipi-2Pertama rapat membahas soal seminar nasional. Yang rencananya akan dilaksanakan di Bali, sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2017. Dengan tema Pemilu Serentak 2019: Peluang dan Tantangan. Selain mengundang langsung narasumber yang berkompeten di bidangnya, seminar kali ini akan kembali mengundang pemakalah dari luar, baik itu dari kalangan akademisi, dosen, dan anggota AIPI sendiri.

Kedua, membahas soal jurnal. Saat ini sudah ada tujuh naskah yang dalam proses editing terakhir. Di rencanakan akhir tahun ini Jurnal Ilmu Politik AIPI akan diterbitkan. Terkait publikasi jurnal, seluruh anggota dan Pengurus Cabang AIPI jika ada tulisan bisa mengirimkan ke sekretariat PP AIPI.

Agenda terakhir yang di bahas dalam rapat adalah Diskusi Media dan Political Outlook AIPI. Yang direncanakan diselenggarakan tanggal 15 Desember 2016, di Jakarta. Dengan pembicara: Isu Luar Negeri: Dewi Fortuna Anwar, Edy Prasetiono. Isu Dalam Negeri: Doddy Ambardi, Ikrar Nusa Bhakti, Ali Munhanif dan Ninok Leksono. (pra)

Jargon “Awak Droe” Cuma Haba Jameun

 

ACEHJURNAL.COM, JAKARTA – Diskusi publik yang dilaksanakan oleh Asosiasi Ilmu Politik indonesia (AIPI) yang mengambil tema “Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal” di Auditorium Utama LIPI, Lt.2 Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016 telah selesai.

 

Diskusi tersebut menghadirkan enam pemateri yang expert di bidangnya, seperti Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono (Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Aceh Periode 2002-2003) dengan mengambil judul “Aspek Polkam dalam Penyelenggaraan MoU Helsinki dan Pilkada Aceh”, Juha Christensen (Direktur PACTA Finland) “Evaluasi Pelaksanaan MoU Helsinki, DDR dan KKR”, Wahyudi Djafar, SH (Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM, ELSAM) “Update Pelaksanaan MoU Helsinki, KKR dan Proyeksi Pilkada 2017”, Ridwan Hadi, SH (Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh 2013-2018) “Persiapan Pelaksanaan Pilkada Aceh”, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Iskandar Hasan, S.H., M.H.* (Kapolda Aceh Periode 2010-2012) “Keamanan dan Ketertiban dalam Pilkada Aceh” dan Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem)
“Ulasan Terhadap Pilkada Aceh dari Sudut Pandang Non Pemerintah”.

 

Rangkuman diskusi tersebut seperti kami kutip dari Facebook Saiful Mahdi adalah penggunaan jargon-jargon etnonasionalisme dalam Pilkada tak lebih dari kepentingan sesaat elit mantan GAM untuk meraih suara rakyat alias tak lebih dari jargon dan janji kosong. Kenapa? Karena perjuangan ideologis GAM setelah HT tak ada lagi yang melanjutkan. Ideologi itu bahkan paling lemah di partai lokal yang berkuasa seperti yang terlihat pada kinerjanya selama ini. Jadi? Jangan percaya lagi kalau ada usaha menggiring pada semangat ke-Aceh-an yang semu-semu itu!.

 

Dari rangkuman tersebut mengatakan jargon-jargon yang selama ini diagungkan oleh salah satu partai lokal sudah tidak sesuai lagi dengan konstek kekinian, karena akar masalah sekarang adalah kesejahteraan bagi masyarakat yang jauh dari harapan.

Disamping itu, masyarakat sudah apatis dengan istilah “Awak Droe”. Dikarenakan, istilah-istilah tersebut hanya didengungkan saat pilkada saja dan setelah itu menguap begitu saja. Jadi jargon tersebut hanya kepentingan partai lokal saja dan bukan untuk kemaslahatan rakyat Aceh.

 

Diskusi tersebut diawali dengan makan siang bersama pukul 12.00 Wib dan berakhir 16.30 Wib dengan moderatornya Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos, MA. (JR7)

 

Sumber: http://acehjurnal.com/2016/10/13/jargon-awak-droe-cuma-haba-jameun/

 

Bambang Darmono Sarankan KIP Aceh Larang Pengunaan Isu Merdeka

 

pic1Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, menyarankan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk mengeluarkan ketentuan terkait larangan pengunaan isu merdeka pada kampanye terutama jelang Pilkada 2017.

 

“sebagaimana ketentuan KPU DKI tentang larangan isu sara dan penistaan agama selama kampanye.Ketentuan ini bisa diadopsi KIP Aceh, terkait larangan isu merdeka”saran Bambang Darmono, pada Diskusi Publik”Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal” di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis(13/10)

 

Menurut mantan Pangkoops itu, pada masyarakat level atas hampir semua memahami isu merdeka bukan isu yang penting untuk kontestasi Pilkada, akan tetapi pada level grass root isu ini berjalan cukup kencang dan sangat laku dipasarkan,”isu-isu inilah yang dapat memicu kekerasaan menjelang Pilkada 2017 di Aceh,”ujar Bambang sebagai pemateri pertama pada diskusi yang di fasilitasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Pada situasi ini kata Bambang, aparat keamanan tidak boleh lengah untuk bersikap dan bertindak tegas,”aparat keamanan khususnya Polri tidak ragu-ragu menegakan hukum,”tegasnya.

 

Dari aspek keamanan, isu merdeka memiliki implikasi yang tidak sederhana dilapangan, masih banyak para mantan kombatan GAM memanfaatkan untuk kepentingan tertentu dalam percaturan politik praktis.Hal tersebut ekses dari tidak tuntasnya pembubaran organisasi GAM,”artinya bara api yang masih ada merupakan ekses dari tidak dibubarkannya organisasi GAM secara formal.,”jelas Bambang.

 

Sambungnya, isu ini adalah residu yang akan terus eksis di Aceh, serta membayangi proses dinamika masyarakat Aceh,”ini perspektif, dinamika sektor keamanan tentu akan terus ada dan tidak mengherankan senjata ilegal secara diam-diam masih ada di lapangan,”kata Bambang yang mengaku sebagai aktor pada pusaran persoalan Aceh.

 

Selain Bambang Darmono, pada diskusi publik itu AIPI juga menghadirkan nara sumber lainnya;Juha Cristensen (Direktur PACTA Finland);Wahyudi Djafar(Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM, ELSAM);Ridwan Hadi, SH(Ketua KIP Aceh);Irjen Pol (Purn) Drs Iskandar Hasan SH, MH (Kapolda Aceh 2010-2012) dan Titi Angraini(Direktur Eksekutif Perludem).(red)

 

Sumber: http://acehsumatra.co.id/2016/10/14/bambang-darmono-sarankan-kip-aceh-larang-pengunaan-isu-merdeka/

Pilkada Belum Hasilkan Pemimpin Bertanggung Jawab

shBisnis.com, JAKARTA --  Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris menyatakan penyelenggaraan Pilkada dari tahun ke tahun belum sepenuhnya menghasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas masa depan bangsa ini.

 

"Memang ada Jokowi, Ahok, Risma dan juga yang lainnya, tetapi persentasenya masih cukup kecil, masih sedikit dibanding kebutuhan kita untuk menghasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas masa depan bangsa ini," kata Syamsuddin di Jakarta, Rabu (16/12/2015).

 

Hal tersebut, ia sampaikan dalam diskusi media akhir tahun dengan tema "Evaluasi Politik dan Demokrasi 2015: Menuju Keseimbangan Baru?" yang diadakan Populi Center bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

 

Menurutnya, memang betul Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu-pemilu yang semakin baik sejak 1999.

 

"Bahkan sejak 2004 dan 2005 kita melaksanakan pemilu langsung untuk presiden dan pilkada langsung untuk kepala daerah, tetapi itu belum mengubah secara mendasar politik bangsa kita. Dalam pengertian bahwa belum menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab," tuturnya.

 

Ia berpendapat bahwa salah satu faktor utamanya adalah bangsa kita terlalu menganut sistem otoriter hampir empat dekade mulai dari 1958 sampai 1998. "Nah sistem otoriter ini tidak hanya membunuh potensi kepemimpinan dari semua golongan dan kelompok masyarakat, tetapi juga mewariskan saling curiga di antara bangsa kita yang sampai saat ini masih melembaga. Kelompok satu curiga atas yang lainnya," ucap dia.

 

Sebanyak 264 pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada Rabu (9/12) dilaporkan berjalan aman dan lancar.

 

Pilkada serentak tersebut merupakan sejarah terbesar dalam penyelenggaraan demokrasi tingkat lokal di Indonesia. Jumlah pilkada itu sekitar 50 persen lebih jumlah daerah. Sisanya direncanakan akan dilakukan pilkada pada 2017 dan 2018.

 

Sumber: http://kabar24.bisnis.com/read/20151217/356/502602/pilkada-belum-hasilkan-pemimpin-bertanggung-jawab

Penundaan Pilkada Akibat Hukum tidak Tegas

 

titiDirektur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan penundaan pilkada serentak di lima daerah akibat kerangka hukum yang tidak tegas dan jelas terkait sengketa di daerah-daerah tersebut.

 

"Proses sengketa pencalonan berkepanjangan akibat kerangka hukum kita tidak menyediakan desain penyelesaian sengketa yang tegas dan jelas serta memisahkan kewenangan antar instansi yang terlibat dengan spesifik," kata Titi di Jakarta, Rabu (16/12).

 

Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi media akhir tahun dengan tema "Evaluasi Politik dan Demokrasi 2015: Menuju Keseimbangan Baru?" yang diadakan Populi Center bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

 

Titi menyatakan proses berkepanjangan terkait sengketa di beberapa daerah itu akibat terlalu banyak "tangan-tangan" yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

"Saya lihat kewenangan para instutisi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa saling tumpang tindih satu sama lain," kata Titi.

 

Pada pilkada serentak kali ini, dari 269 daerah, KPU akhirnya menunda 5 daerah yang tengah bermasalah dengan hukum terkait dengan gugatan para calon yang sebelumnya dianulir oleh KPU.

 

Kelima daerah tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun dan Kota Manado.

 

KPU berharap kelima daerah tersebut dapat segera memperoleh keputusan hukum yang mengikat sehingga pilkada tetap dapat dilaksanakan pada Desember 2015.

 

Dari 264 pilkada, 8 di antaranya merupakan pemilihan tingkat provinsi, sedangkan sisanya pemilihan bupati dan wali kota.

 

Terdapat juga tiga daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon, yakni Tasikmalaya, Blitar dan Timor Tengah Utara. (Ant)

 

Sumber: http://m.elshinta.com/news/38263/2015/12/16/penundaan-pilkada-akibat-hukum-tidak-tegas

 

Sambutan Ketum PP AIPI acara Pelantikan PP AIPI Periode 2015-2019

 

SAMBUTAN KETUA UMUM PP AIPI

PADA ACARA PELANTIKAN KEPENGURUSAN BARU PP AIPI

PERIODE 2015-2019

Hotel Century Park, Jakarta, 11 November 2015

 

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua

 

Ibu, Bapak, rekan-rekan semua, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan dengan spirit kejuangan yang tinggi.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Alfitra Salaam selaku Ketua Umum PP AIPI terpilih hasil Kongres AIPI ke-9 di Jakarta pada Agustus 2015 yang lalu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, rekan semua dalam acara pelantikan Pengurus Pusat AIPI 2015-2019. Saya sangat paham, di tengah kesibukan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, hadirin semua berkenan menghadiri pelantikan ini yang menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen kita di dalam memajukan ilmu politik serta memberikan kontribusi bagi pembenahan sistem politik, demokrasi, dan pemerintahan.

 

Kehadiran kita semua di sini tentulah punya banyak arti bagi perkembangan ilmu politik di Indonesia. Sebagai insan pelajar, pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu politik, kita semua dihadapkan pada beragam tantangan era peradaban politik yang semakin multidimensional dan multi-aktor. Berbagai jawaban atas tantangan tersebut tentu dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk bisa memantapkan kualitas demokrasi, memajukan kesejahteraan bersama, dan mewujudkan perdamaian dunia. Dengan berkumpul kita menyatukan komitmen luhur untuk menjaga ilmu politik dengan beragam turunan dan disiplin ilmu didalamnya dari penistaan keilmuan dan manipulasi oleh berbagai kepentingan politik, pragmatisme kekuasaan, maupun ambisi sempit para zoon politikon.

 

Rekan-rekan Pengurus yang saya hormati,

Untuk diketahui, hingga saat ini, Pengurus Pusat AIPI sudah mengalami beberapa kali periode kepengurusan. Almarhum Dr. Alfian adalah pendiri sekaligus Ketua Umum PP AIPI yang pertama dengan masa kepengurusan dua periode, yakni dari tahun 1987-1994. Namun sebelum menyelesaikan masa bhakti periode kedua, Pak Alfian dipanggil Yang Maha Kuasa. Ketua Umum PP AIPI berikutnya dipegang oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin yang mengalami dua kali kepengurusan, yakni dari tahun 1997-2003. Setelah periode Pak Alfian dan Pak Nazar, PP AIPI kemudian dipimpin oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, juga mengalami dua kali kepengurusan, dari tahun 2003-2008. Selanjutnya, sejak Kongres VII AIPI di Banjarmasin pada 2008 dan Kongres VII AIPI di Manado 2011, PP AIPI dipimpin oleh Dr. SH. Sarundajang selama dua periode hingga bulan Agustus tahun 2015 ini.

 

Pada Kongres IX AIPI di Jakarta, atas kehendak bulat peserta Kongres saya diberi mandat untuk memimpin AIPI selama empat tahun ke depan. Tambahan kepercayaan ini tidaklah mungkin saya tolak, meski sekarang ini saya sudah mendapat tugas sebagai Sekretaris Kemenpora, karena didalamnya ada tugas mulia untuk berkontribusi bagi pemantapan demokrasi secara keilmuan. Saya merasa terhormat dan tertantang atas kepercayaan rekan-rekan ilmuwan politik semua untuk mengkoordinasikan segenap potensi yang ada di AIPI guna pengembangan ilmu politik yang sudah saya geluti semenjak saya memulai kehidupan akademik sebagai peneliti di LIPI.

 

Rekan-rekan ilmuwan politik,

Perkembangan kehidupan politik bangsa kita yang telah memasuki sistem demokrasi selama lebih dari 16 tahun terakhir, menurut saya, menuntut keterlibatan keluarga besar AIPI secara aktif dan kreatif dalam memikirkan serta mencari solusi berbagai persoalan strategis bangsa kita. Sekarang ini kita telah menuntaskan masa transisi demokrasi, dimana aturan-aturan lama mulai banyak diganti dengan aturan-aturan baru. Selanjutnya kita berproses untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkuat lembaga-lembaga dan budaya demokrasi. Namun, secara jujur harus kita akui, meskipun pemilu dan pilkada yang relatif demokratis telah berlangsung secara rutin sebagai sarana pergantian kekuasaan yang legitimate dan damai, namun kualitas demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkannya belum sesuai dengan harapan kita bersama.

 

Korupsi masih menjadi penyakit demokrasi yang meluas di Indonesia. Ribuan wakil rakyat, kepala daerah, penyelenggara negara, dan kalangan dunia usaha telah terjerat kasus-kasus korupsi. Birokrasi masih perlu reformasi secara mendasar supaya pelayanan publik semakin baik dan efisien. Penegakan hukum sering terkontaminasi kekuatan uang dan kekuasaan sehingga rasa keadilan masih belum tercipta. Intoleransi dan konflik sosial masih mengancam kesatuan bangsa. Politik kekerabatan menjamur yang menyebabkan sulitnya calon-calon pemimpin yang inovatif untuk muncul apalagi memenangkan kontestasi elektoral. Daftar masalah dan ekses negatif masihlah panjang untuk disebutkan satu persatu, dan itu menuntut keterlibatan AIPI untuk turut memformulasikan permasalahan dan mencari solusinya.

 

Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI ditantang untuk menghasilkan desain sistem dan kelembagaan ataupun rekomendasi kebijakan yang obyektif dan memiliki relevansi tinggi secara ilmiah. Itu semua tentunya demi terwujudnya Indonesia baru yang benar-benar nyaman bagi semua unsur bangsa kita dan menjadikan negara besar ini lebih bermartabat dan berdaulat, serta mampu bersaing secara regional dan global. Untuk itulah AIPI diharapkan hadir sebagai bagian dari agen transformasi sosial-politik dengan memberikan kontribusi dalam analisa, formulasi, maupun implementasi berbagai rancang bangun regulasi, kebijakan, dan keputusan politik.

 

Secara keilmuan, AIPI dituntut untuk bisa menyelaraskan dan menyeimbangkan kemajuan ilmu politik dengan demokrasi Indonesia. Ilmu politik yang maju tanpa menghasilkan kehidupan demokrasi yang substansial bukanlah yang kita harapkan. Kita mendambakan AIPI nantinya bisa menjadi ajang untuk memajukan dan mensosialisasikan riset-riset politik yang bermutu supaya demokrasi Indonesia yang sudah banyak kemajuannya bisa menjadi contoh sukses untuk banyak negara lain.

 

AIPI semestinya bisa memfasilitasi pengembangan pengajaran dan kualitas pendidikan ilmu politik di kampus-kampus perguruan tinggi dengan membangun jejaring profesional dengan berbagai asosiasi sejenis di negara-negara lain. Kita juga menginginkan AIPI bisa berkontribusi dalam pendidikan politik kepada masyarakat luas sehingga mereka bisa menjadi warganegara yang efektif dan partisipan politik yang kritis. Selain itu tentunya, segenap anggota AIPI diharapkan senantiasa menjadi mitra kritis pemerintah dalam memajukan demokrasi dan perpolitikan Indonesia ke depan tanpa harus kehilangan jati diri sebagai ilmuwan yang memiliki kebebasan berpendapat dan tanggungjawab keilmuan.

 

Untuk itu guna membahas lebih lanjut apa yang bisa dilakukan oleh AIPI dalam periode kepengurusan 2015-2019 ini serta khususnya untuk tahun mendatang, maka saya undang rekan-rekan Pengurus untuk menghadiri Rapat Pleno perdana PP AIPI 2015-2019 selepas acara pelantikan ini di ruang ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa merumuskan program-program jangka pendek dan menengah supaya keberadaan AIPI semakin bisa dirasakan oleh masyarakat luas pada umumnya dan kalangan ilmuwan dan pelajar politik pada khususnya.

 

Sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya atas nama Pengurus Pusat AIPI 2015-2019 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus AIPI periode lalu yang telah menjalankan tugas dengan baik, segenap pimpinan lembaga dan instansi pemerintahan yang membantu kesekretariatan AIPI selama ini yang masih belum memiliki kantor sendiri, para sahabat AIPI serta rekan-rekan media dan masyarakat sipil yang telah membantu efektivitas kerja AIPI. Melalui kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sinergikan potensi dan kekuatan pikir dan kedalaman nurani kita demi demokrasi Indonesia yang lebih baik bagi semua warganegara.

 

Wassalamu ’Alaikum Wr. Wb.

Ketua Umum PP AIPI 2015-2019,

 

Ttd.

 

Dr. ALFITRA SALAMM, APU