Kegiatan AIPI

Seminar Nasional XXVI AIPI

“MEMBACA 70 Tahun Indonesia Merdeka:

Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial”

Ruang Seminar Besar, Gdg. Widya Graha LIPI, Lt.1- Jakarta, 27 Agustus 2015

Latar Belakang

Hari kemerdekaan suatu negara hampir selalu disambut dengan suka cita oleh rakyatnya. Namun demikian hari kemerdekaan tak hanya dirayakan sebagai hari pembebasan, melainkan juga dijadikan momentum introspeksi dan evaluasi, yakni untuk mempertanyakan kembali capaian dan prestasi yang sudah diraih, serta momentum mengevaluasi kegagalan mewujudkan sebagian tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, hari kemerdekaan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menganyam kembali harapan baru bagi segenap kolektitas negara-bangsa ke depan.

Introspeksi dan evaluasi serupa sepatutnya dilakukan sehubungan dengan peringatan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-70 pada 2015 ini. Sudah saatnya kita mempertanyakan kembali prestasi yang telah dicapai, apa saja kekurangan dan kegagalan selama rentang waktu 70 tahun itu, tantangan seperti apa yang akan dihadapi ke depan, serta peta jalan baru seperti apa yang lebih menjanjikan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Di satu pihak kita bersyukur, Indonesia pasca-Orde Baru yang sempat dicabik-cabik oleh konflik komunal di sejumlah daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, ternyata masih bisa bertahan sebagai sebuah Republik. Kita juga patut memberi apresiasi atas prestasi berdemokrasi selama lebih dari 15 tahun era reformasi, setelah sebelumnya bangsa kita mengalami periode sistem otoriter yang panjang di bawah rejim Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998).

Namun demikian di pihak lain, tidak sedikit daftar kegagalan dan potret buram bangsa kita dalam rentang usia 70 tahun itu. Dapat disebut misalnya, kegagalan negara menegakkan pemerintahan yang bersih dan mengurangi korupsi secara signifikan, kegagalan negara dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, serta juga kegagalan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk hak hidup bagi minoritas agama dan kepercayaan. Catatan lain yang tak kalah pentingnya adalah kegamangan pemerintah-pemerintah hasil pemilu era reformasi dalam memastikan posisi dan format peran internasionalnya dalam “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” seperti diamanatkan oleh pembukaan konstitusi.

Pertanyaannya kemudian, apa yang salah? Mengapa salah urus negara dan pemerintahan masih berlangsung terus dan hampir selalu berulang meskipun Indonesia sudah 70 tahun merdeka? Apakah Indonesia, dengan skema negara kesatuan yang berlaku sekarang, masih mampu survive untuk 100 tahun berikutnya? Apakah sistem demokrasi presidensial berbasis multipartai seperti yang berlaku saat ini masih relevan dan menjanjikan dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Apakah pilihan-pilihan kebijakan ekonomi pemerintah benar-benar menjanjikan terwujudnya cita-cita keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial? Tantangan seperti apa yang akan menghadang Indonesia menyongsong masa depannya? Skema dan peta jalan baru seperti apa yang diperlukan untuk membenahinya, sehingga kita masih memiliki harapan bahwa Republik ini masih bisa bertahan sekurang-kurangnya untuk 100 tahun lagi ke depan? Dalam konteks peran internasional, bagaimana Indonesia memandang atau menilai dirinya sendiri, termasuk peran dan kehadirannya secara regional dan global? Apa saja tantangan yang dihadapi sehingga visi dan peta jalan baru yang ditawarkan Indonesia ke depan dalam “ikut melaksanakan ketertiban dunia” dapat diwujudkan sesuai mandat konstitusi?

Sebagai organisasi profesi keilmuan bagi para ahli dan atau sarjana politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), memiliki komitmen yang besar untuk turut memikirkan dan mencarikan solusi atas berbagai persoalan bangsa tersebut. Bertolak dari pertanyaan-pertanyaan di atas, Pengurus Pusat AIPI memandang perlu untuk membahas dan mendiskusikan berbagai persoalan di atas dalam suatu seminar nasional yang tidak hanya menghadirkan ilmuwan politik, melainkan juga para praktisi, pejabat politik, dan mantan pejabat publik.

 

Tema dan Tujuan Seminar

 

Sehubungan dengan itu, Pengurus Pusat AIPI merencanakan untuk menyelenggarakan Seminar Nasional XXVI AIPI dengan tema “Membaca 70 Tahun Indonesia Merdeka:TantanganMenuju Negara DemokrasiBerkeadilan Sosial”. Penyelenggaraan Seminar Nasional XXVI AIPI tersebut akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Kongres IX AIPI.

Seminar Nasional XXVI AIPI ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengevaluasi perjalanan Republik Indonesia di usia ke-70 tahun, melainkan juga dalam rangka mengidentifikasi akar masalah di balik berbagai kegagalan bangsa, serta mencoba merumuskan tantangan serta peta jalan baru sebagai solusi ke depan. Secara spesifik, Seminar Nasional XXVI AIPI hendak menjawab dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sekaligus sebagai tujuan seminar:

  1. Mengapa Indonesia masih bisa survive hingga usia ke-70 saat ini? Apakah Indonesia masih akansurvive 100 tahun mendatang? Pertanyaan-pertanyaan ini dilatarbelakangi antara lain konflik komunal yang melanda bangsa ini di satu pihak, dan realitas salah urus negara dan pemerintahan yang berlangsung terus kendati sistem demokrasi sudah dijemput melalui reformasi 1998 di lain pihak. Fenomena korupsi, supremasi hukum yang acapkali kalah oleh supremasi kekuasaan, dan masih cukup besarnya ancaman terhadap pluralism, menjadikan pertanyaan tersebut relevan dibahas di dalam seminar.
  2. Apa saja tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan konsep negara kesatuan? Konsep serta skema desentralisasi dan otonomi daerah seperti apa yang lebih menjanjikan terwujudnya cita-cita keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di satu pihak, dan keutuhan bangsa di lain pihak? Pertanyaan-pertanyaan ini antara lain lahir dari praktik desentralisasi dan otonomi daerah yang cenderung mengkavling-kavling daerah ketimbang meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat di daerah.
  3. Apakah sistem demokrasi presidensial masih relevan dan menjanjikan? Pertanyaan ini tak hanya lahir dari realitas sistem demokrasi presidensial yang cenderung terperangkap ke dalam praktik parlementer, tetapi juga dilatari oleh inkonsistensi dan ambivalensi politisi parpol dalam mendukung efektifitas
  4. Apa dan bagaimana Indonesia memandang posisi dan peran internasionalnya ke depan? Pertanyaan ini muncul dari realitas posisi dan peran internasional Indonesia yang cenderung tidak jelas, padahal mandat konstitusi tentang keniscayaan peran global, dan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif, sangat jelas.

Format Seminar dan Topik-topik Utama

 

Seminar Nasional XXVI AIPI akan dilaksanakan dengan format yang agak berbeda dengan seminar-seminar sebelumnya. Seminar Nasional hanya terdiri atas Sesi Panel Tokoh dan Sesi Makalah Utama. Sesi Panel Tokoh akan menghadirkan para tokoh politik, pemerintahan dan tokoh masyarakat yang diundang oleh PP AIPI. Sedangkan Sesi Makalah Utama akan menghadirkan presentasi makalah-makalah dari para ahli politik yang diminta oleh Panitia Seminar Nasional XXVI AIPI.

Topik Panel Tokoh: ”Demokrasi, Kepemimpinan Politik, dan Kesejahteraan Rakyat”.

Topik-topik Makalah

  1. Mengapa Indonesia masih bisa survive hingga usia ke-70 saat ini? Apakah Indonesia masih bisa survive 100 tahun mendatang?
  2. Apa saja tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan konsep negara kesatuan?
  3. Apakah sistem demokrasi presidensial masih relevan dan menjanjikan?
  4. Apa dan bagaimana Indonesia memandang posisi dan peran internasionalnya ke depan?

 

Makalah dan Pembicara

Makalah-makalah dalam Seminar Nasional XXVI AIPI akan disajikan oleh para ahli, tokoh politik dan pemerintahan yang diundang oleh panitia yang dibentuk oleh PP AIPI. Makalah diharapkan dapat diterima panitia seminar paling lambat tanggal24Agustus 2015. Makalah ditulis dalam kertas A4 dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5. Jumlah halaman 15-20 lembar lengkap dengan referensi dan daftar pustaka. Makalah dikirimkan melalui email di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Informasi lebih lanjut dapatmenghubungi Prayogo (HP 0819 3249 3334).

 

Peserta

Seminar Nasional XXVI AIPI di Jakarta akan diikuti oleh para ahli ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, dan ilmu administrasi negara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, para praktisi politik di pemerintahan, para anggota dan pengurus AIPI, mahasiswa, serta para peminat lain yang mendaftarkan diri ke panitia seminar.

 

Waktu dan Pelaksanaan

Seminar Nasional XXVI AIPI akan diselenggarakan pada tanggal 27-28 Agustus 2015 diRuang Seminar Besar, Gdg. Widya Graha LIPI, Lt.1, Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta,

 

Penyelenggara

Seminar Nasional XXVI AIPI diselenggarakan oleh Panitia Seminar yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat AIPI.

SUSUNAN ACARA SEMINAR NASIONAL XXVI AIPI

“Membaca 70 Tahun Indonesia Merdeka:Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial”

Ruang Seminar Besar, Gdg. Widya Graha LIPI, Lt.1- Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015

Hari/Tanggal

Waktu

Acara

Kamis, 27 Agustus 2015

08.30 - 08.55

Registrasi dan kopi pagi

08.55 - 09.15

Pembukaan:

- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

- Sambutan

Dr. S.H Sarundajang (Ketua Umum AIPI)

-  Pembacaan Doa

09.15-10.00

Keynote speech

Tujuh Puluh Tahun Indonesia Merdeka:

Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial

-          Presiden RI, Ir. Joko Widodo *

10.00-12.00

Panel Tokoh

Demokrasi, Kepemimpinan Politik dan Kesejahteraan Rakyat

  1. Jenderal TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan
  2. AzyumardiAzra
  3. Anies Baswedan, Ph.D*
  4. Basuki Tjahaja Purnama,

Moderator: Dewi Fortuna Anwar

12.00-13.00

Istirahat/makan siang

13.00-14.30

Apakah Indonesia masihbisasurvive100 tahunmendatang?Apasajatantangan yang dihadapibangsa Indonesiadalammempertahankankonsepnegarakesatuan?

  1. Nico Harjanto, Ph.D

Moderator: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

14.30-16.00

Apakah sistem demokrasi presidensial masih relevan dan menjanjikan?

  1. SaldiIsra,

Moderator: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

16.00 – 17.00

Apadanbagaimana Indonesia memandangposisidanperaninternasionalnyakedepan?

  1. Retno L.P. Marsudi *

Moderator: Dr. Adriana Elisabeth

*) dalam konfirmasi

Kecurangan Pemilu 2014 Lebih Rawan

Kepala Daerah Potensi Terlibat


curang pemiluMANADO –  Kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 masih diragukan. Rasa sangsi terhadap hasil Pemilu yang akan digelar pada 9 April didasarkan pada potensi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang tak bisa dicegat penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panwaslu. “Tidak bisa dipungkiri seorang penguasa jika memiliki ikatan langsung dengan caleg misalnya ikatan keluarga pasti akan all out mendukung caleg tersebut baik dukungan yang sesuai aturan ataupun sampai menggunakan  kekuasaannya,” ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Dr Tommy Sumakul di diskusi yang difasilitasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Manado di Hotel Gran Puri Manado, Rabu kemarin.

 

Mantan Ketua Panwaslu Sulut ini di hadapan peserta focus group discusion (FGD) yang digagas AIPI Manado, Bawaslu Sulut dan Manado Post mencium gelagat lain. Dia mensinyalir ada potensi lain kecurangan dari penyelenggara Pemilu.  ‘’Potensi lainnya juga bahwa kecurangan bisa datang dari penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu dan Panwas karena perlu ditegaskan penyelenggara bukanlah malaikat, apalagi dengan kondisi saudara atau kerabat mereka adalah caleg. Para penyelenggara juga harus menjaga integeritasnya,” tegas Sumakul.

 

Diskusi yang dipandu Sekretaris AIPI Manado Dr Ferry Liando didampingi Pemred Manado Post Marlon Sumaraw mengingatkan diskusi dengan topik Potensi Permasalahan Pemilu 2014 ini untuk mencari potensi masalah serta menemukan solusinya. “Jangan nanti setelah terjadi baru menyibukkan diri,  diskusi ini akan dibuat follow up nya,” ujar Liando.

 

Sejumlah stake holders yang diundang angkat bicara. Di antarnya Ketua KPU Sulut Yessi Momongan, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Panwaslu Sulut H Runtunuwu, Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, akademisi Fakultas Hukum Unsrat Toar Palilingan, Kamajaya Alkatuuk. Mereka cukup kompeten membahas tentang potensi permasalahan yang nmungkin terjadi di pemilu 2014 ini. “Selain money politics, beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi misalnya penyalahgunaan masa tenang, dimana saat masa tenang partai politik justru semakin aktif mengerahkan kekuatan yang dimiliki,” kata mantan anggota KPU Sulut Rivai Poli.

 

Diskusi yang  juga dihadiri oleh mahasiswa yang mewakili pemilih pemula dan kaum muda ini mengalir dan terkadang panas. Anggota DPRD Sulut yang juga calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar Victor Mailangkay menyentil tentang kualitas  calon anggota legislatif.  Dia memulai dengan penentuan bakal calon legislatif. Di mata Victor ada tiga hal yang dibutuhkan, pertama  kulaitas dari caleg itu sendri, kemudian integritas dan loyalitas terhadap parpol, yang terakhir elektabilitas.

 

Victor mengaku sekarang ini rata-rata Parpol menekankan tentang elektabilitas seseorang dan elektabilitas itu identik dengan money politics. ‘’Makin banyak kekuatan materi Caleg maka semakin besar elektabilitasnya, karena itu dua faktor lain jadi tidak perlu lagi,” ujar Mailangkay. “Harapan saya untuk merubah hal tersebut, Indonesia seharusnya membangun sebuah lembaga independen yang memiliki sertifikat untuk melakukan fit and proper test terhadap bakal calon yang akan duduk di kursi dewan. Dengan begitu kualitas dari Caleg tersebut bisa diakui,” tambahnya.

 

Ketua Ombudsman Sulut Helda Tirajoh menegaskan bahwa Ombudsman bisa ikut terlibat mengawasi terhadap semua yang berkepentingan. Termasuk mengawasi KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu. “Ombudsman memiliki hak dan kewenangan untuk itu,”  beber Tirajoh.

 

Yurni Sendouw akademisi yang menjabat sebagai KPU di Minsel menambahkan bahwa potensi kecurangan bisa juga terjadi di pemerintahan. “Dalam hal penertiban atribut, Kesbang bisa menjadi alat kecurangan titipan dari pemerintah,” paparnya. “Selain itu, saksi juga harus diedukasi agar jangan hanya menjaga Parpol yang menugaskan mereka namun harus melihat dari sudut pandang Parpol lain. Saksi harus pro aktif, selesai perhitungan harus meminta C1 yang telah diisi,” bebernya.

 

H Runtunuwu mengatakan  bahwa penurunan atribut yang melanggar itu seharusnya dilakukan oleh Bawaslu jangan dilakukan pemerintah, agar tidak timbul kecurigaan. “Disarankan juga untuk KPPS yang telah beberapa kali menjabat agar diberikan penghargaan. “KPPS harus diberi penghargaan karena tidak semua mau menjadi KPPS banyak yang takut akan resikonya,” paparnya.

 

Ketua KPU Sulut Yessi Momongan angkat bicara. “Saya tegaskan untuk saksi itu adalah utusan dari partai politik dan untuk DPD itu utusan calon,” tegasnya. “Terkait pemilih pemula, KPU merencanakan banyak sosialisasi dan program-program kampanye untuk menjelaskan tentang Pemilu tahun ini. Sedangkan untuk Golput, tarket kita di Pemilu kali ini bisa diikuti oleh   85 persen pemilih,” tukasnya.

 

Rivai juga menyentil soal money politics. “Beberapa potensi permasalahan yang mungkin terjadi saat pemilu April mendatang yang paling besar adalah  money politics,” ujar akademisi yang kompeten, Rivai Poli. Dalam diskusi tersebut hadir juga Franky R, Yuddi Robot Emanuel Meliala, Elisabeth Lihiang, Donald Monintja, Johny Suah dan Syamsurijal  Musa.(***)

 

Sumber: http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=8877:kecurangan-pemilu-2014-lebih-rawan&catid=1:berita-utama&Itemid=50

Pemilu di Sulut Rentan Intervensi Kepala Daerah

Parpol-peserta-PemiluManado – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) cabang Manado, Rabu (19/02/2010), mengadakan Roundtable Discussion di Hotel Gran Puri. Diskusi dengan topik POTENSI PERMASALAHAN PEMILU 2014 menghadirkan Ketua KPU Sulut, Ketua Bawaslu Sulut, Akademisi, Panwaslu, Parpol, Caleg dan Mahasiswa.

 

 

Pengamat politik sekaligus akademisi Unsrat Ferry Liando, salah-satu pembicara pada diskusi itu mengatakan, setidaknya ada 25 potensi masalah yang mengancam Pemilu 2014 di Sulawesi Utara. Beberapa ancaman pemilu yang terungkap salah-satunya money politic yang menurutnya masih akan dominan.

 

“Politik uang masih dominan, selanjutnya akan terjadi intimidasi caleg terhadap pemilih. Intervensi kepala daerah dari pengurus parpol terhadap penyelenggara pemilu dari PNS seperti sekretaris KPU, PPK, PPS dan KPPS. Profesinalisme dan netralitas KPPS, PPS dan PPK diragukan,” tutur Liando.

 

Akademisi Unsrat yang selalu memberikan pandangan segar terhadap perpolitikan daerah dan nasional ini juga menilai partai politik lebih mengutamakan caleg pemilik modal ketimbang kapasitas caleg bersangkutan. Persaingan sengit caleg satu parpol juga tak terelakkan.

 

“Akan terjadi kanibalisme caleg sesama parpol. Terbatasnya jumlah personil Bawaslu menyebabkan pelanggaran tak bisa dicegah. Akan ada kampanye-kampanye diluar jadwal. Masa tenang akan tetap dimanfaatkan caleg untuk mendapatkan suara. Juga mobilisasi pemilih di Lapas dan rumah-sakit,” urai Liando. (jerryliando)

 

Sumber: http://beritamanado.com/pemilu-di-sulut-rentan-intervensi-kepala-daerah/

 

Konsolidasi Asosiasi Keilmuan: Pengurus PC-AIPI Bali Bertemu Dr. S.H. Sarundajang

KONSOLIDASI ASOSIASI KEILMUAN: PENGURUS PC-AIPI BALI BERTEMU DR. S.H. SARUNDAJANG  

 

AIPI BaliFoto: http://www.warmadewa.ac.idKetua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP-AIPI) Dr. S.H. Sarundajang, 18/2  mengadakan pertemuan konsolidasi dengan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC-AIPI) Bali. Hadir dalam pertemuan yang diadakan di Hotel Aston itu, Ketua PC-AIPI Bali Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si., Drs. I Made Suantina, M.Si., Drs. I Gede Janamijaya, M.Si., Dra. Diah Rukmawati, Dra. Ketut Sri Swatiningsih, M.Si., M.Pd, Drs. I Ketut Jika, dan tokoh masyarakat Minahasa di Bali yang juga Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Benyamin Thomas Sanger, SH.,MH.

 

Dalam kesempatan itu Dr. S.H. Sarundajang mengingatkan kembali peranan AIPI untuk ikut memberikan kontribusi dan andil bagi pembangunan politik dan pemerintahan di tanah air. Menurutnya, AIPI semestinya bisa menjadi wadah bagi masyarakat intelektual yang berkompeten dan kredibel dalam mencermati perubahan politik dari sisi keilmuan sehingga asosiasi ini akan semakin diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat.

 

Ketua PC-AIPI Bali Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si yang juga Kepala LPM Universitas Warmadewa menyampaikan dari tataran keilmuan PC-AIPI Bali  mendorong pengembangan ilmu politik/ ilmu pemerintahan,  ilmu hubungan internasional dan ilmu administrasi negara melalui kajian-kajian ilmiah, baik yang dilakukan dengan riset/ kajian sendiri atau bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi yang memiliki tiga bidang keilmuan tersebut. Beberapa hasil riset/ kajian ilmiah itu sudah diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Politik PC-AIPI Bali “Sarathi”.  PC-AIPI Bali menyatakan keinginan untuk menyelenggarakan Seminar Nasional XXVI AIPI sebagai rangkaian dari Seminar Nasional XXV PP-AIPI bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) 19/2 di Jakarta yang  mengambil tema “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca-Pemilu 2014”.

 

Ketua Umum PP-AIPI yang juga salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat mengapresiasi Jurnal Ilmu Politik PC-AIPI Bali “Sarathi”. Ia berjanji akan menyampaikan keinginan PC-AIPI Bali untuk mengadakan seminar nasional itu dalam pertemuan rutin PP-AIPI. Dalam akhir pertemuan diingatkan, disamping bergerak dalam tataran keilmuan, PC-AIPI Bali juga mesti ikut memberikan pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran politik rakyat, serta memberikan sumbangan pemikiran guna menata kehidupan politik yang lebih baik dan demokratis. Tujuannya untuk memenuhi karakter tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis bagi para pengambil kebijakan publik di tingkat lokal, baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota (wgs).

 

sumber: http://www.warmadewa.ac.id/index.php/baca-berita/14/Konsolidasi-Asosiasi-Keilmuan:-Pengurus-PCminAIPI-Bali-Bertemu-Dr.-S.H.-Sarundajang

Pengamat: Dicari, Pemimpin yang Mampu Wujudkan Kedaulatan Ekonomi

 

sawahFoto: http://kangen-ndeso.blogspot.comJakarta - Pengamat ekonomi Econit Hendri Saparini, menilai, untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sekedar menitikberatkan pada figur. Namun, harus diisi oleh pemimpin yang memiliki paradigma ekonomi dan strategi.

 

Pemimpin ke depannya juga tidak sekedar memiliki sifat baik (jujur, rajin). Tetapi jelas memiliki visi dan garis ideologi ekonominya, yakni ekonomi konstitusi UUD 1945 dan mampu mewujudkannya dalam strategi pembangunan yang komprehensif.

 

“Kedaulatan ekonomi mestinya bukan pilihan. Sekarang, Indonesia mau atau tidak berdaulat secara ekonomi. Kalau berbicara tentang kedaulatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, maka perlu strategi komprehensif dari seorang pemimpin untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan strategis yang pro terhadap konsumen dan produsen,” kata Hendri dalam seminar nasional XXV AIPI “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca Pemilu 2014”, Rabu (19/2).

 

Dijelaskan, saat ini perlu peran negara yang efektif dengan paradigma yang jelas dan tegas terhadap tekanan asing untuk melemahkan sektor pertanian. Kalau mau berbicara kedaulatan, tidak sekedar ada tidaknya pasal yang mengakomodir. Namun, instrument kebijakan seperti apa yang harus dilakukan untuk menjalankan semua itu.

 

“Pemimpin harus memiliki kemampuan membaca masalah ekonomi dengan benar dan jujur, serta mampu dan mau memformulasikan masalah dan mencari solusi dengan referensi konstitusi UUD 45, Pemimpin juga harus mau dan mampu memilih strategi untuk memaksimalkan peluang di era globalisasi dan liberalisasi untuk membela kepentingan nasional,”ucap Hendri.

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/167114-pengamat-dicari-pemimpin-yang-mampu-wujudkan-kedaulatan-ekonomi.html

 

Sampaikan ‘Keynote Speech’ pada Seminar Nasional XXV AIPI, Sarundajang: Pemilu 2014 Adalah Momentum Perubahan!

Sarundajang Keynote SpeakerManado - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan arti penting bagi keberlangsungan demokrasi di negara berdaulat dimanapun, termasuk di Republik Indonesia. Pemilu juga adalah sebuah proses politik dalam membentuk suatu tatanan pemerintahan yang dilandasi demokrasi, untuk itu, tahun 2014 ini bagi Bangsa Indonesia disebut juga sebagai ‘Tahun Politik’. Begitu pentingnya Pemilu 2014 bagi kehidupan demokrasi di negara ini, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terhadap suksesnya ajang tersebut. Asosiasi dimana bergabungnya para pemikir-pemikir dan pelaku-pelaku politik di Indonesia ini pun memiliki tradisi ilmiah dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terhadap berbagai permasalahan menyangkut perpolitikan bahkan di bidang pengelolaan administrasi pemerintahan.

 

Mendasari hal-hal tersebut, AIPI pun menggelar sebuah kegiatan yang dikemas dalam bentuk Seminar Nasional dengan tema: “Indonesia dan Tantangan Pasca Pemilu 2014” yang dilaksanakan pada Kamis (19/2) bertempat di auditorium gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto Jakarta.


Tampil sebagai pembicara utama (keynote speeker), Ketua Umum AIPI DR. Sinyo Harry Sarundajang yang juga adalah Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sambutan yang disampaikan Sarundajang, ada beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi yang perlu kemudian menurutnya perlu mendapat pemahaman yang benar tentang pelaksanaan pemilu itu sendiri. Menurutnya, Pemilu 2014 pada prinsipnya harus terlaksana secara Aman, Tertib, Lancar dan Adil. Asas-asas tersebut harus menjadi pegangan dari seluruh komponen yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut sehingga hasil dari pemilu tersebut juga dapat berkualitas.

 

Pokok pikiran lain yang ditekankan SHS adalah bahwa Pemilu adalah bukan sebagai arena ‘Cirkulasi Kekuasaan’, melainkan sebuah proses penting yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan suatu sistem yang baik dalam tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia. “Pemilu 2014 adalah momentum untuk perubahan! Perubahan yang dimaksudkan yaitu perubahan kearah yang lebih baik yang berlandaskan asas-asas demokrasi sehingga pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera”, kata Sarundajang.

 

Hal tersebut memang menurutnya bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, dan oleh karena itu maka AIPI sebagai organisasi yang berkompeten untuk memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Dikatakannya pula bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis terhadap hal demokrasi, namun juga diungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu tersbut justru menjadi hal yang paling krusial. “Kita juga memiliki sebuah kewajiban moral untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar bagi masyarakat tentang pemilu ini sehingga peranserta masyarakat dalam proses demokrasi dapat maksimal. Sebisa mungkin masyarakat agar jangan ‘golput’” tandas Sarundajang.


Peserta yang hadir dalam seminar tersebut adalah dari kalangan akademisi, peneliti, pejabat-pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah yang tergabung dalam AIPI masing-masing daerah serta mahasiswa dan kalangan pers. Tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut selain Sarundajang yakni DR. J. Kristiadi (akademisi/pengamat politik) yang mengangkat topik: Tantangan Domestik, DR. Adriana Elisabeth (peneliti LIPI) yang mengangkat topic: Tantangan Lingkungan Strategis ASEAN dan Asia Pasifik, Prof. DR. Syamsudin Harris (akademisi/Sekjen AIPI) yang mengangkat topic: Sistem Politik dan Pemerintahan, dan DR. Hendra Saparini (Intelektual/pengamat politik) yang mengangkat topic: Kedaulatan ekonomi di Tengah Arus Globalisasi. Dalam sesi kedua membahas tentang kepemimpinan Politik yang baru dan menampilkan pembicara-pembicara: DR. Nico Harjanto, Nurul Ariffin, MSi, Dr. Bima Arya. Hadir pula tokoh pelopor otonomi daerah yang juga adalah mantan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Negara Otonomi Daerah Prof. DR. Ryaas Rasyid. Rasyid yang juga adalah juga mantan ketua Umum AIPI memberikan beberapa pemikiran penting terhadap pemilu 2014. “Permasalahan-permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan pemilu itu judtru yang harus kita antisipasi bersama supaya tidak terjadi.

 

Hal itu sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, oleh karena itu pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran penting dalam upaya menekan agar hal tersebut tidak terjadi”, tandas Rasyid.(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE,MSi)

 

http://radiotrendyfm.com/index.php/manado/151-pemilu-juga-adalah-sebuah-proses-politik-dalam-membentuk-suatu-tatanan-pemerintahan