Kegiatan AIPI

Alfitra Salamm Terpilih Sebagai Ketua Umum AIPI

ASindopos.co.id - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Alfitra Salamm resmi terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dalam Kongres AIPI ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, (27/8) dan dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia.

Alfitra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum AIPI dalam kongres yang kesemua anggotanya merupakan sarjana politik se-Indonesia ini. Dengan hasil tersebut, Alfitra kini menggantikan Gubernur Sulawesi Utara, Dr SH Sarundajang sebagai Ketua Umum AIPI sebelumnya.

Organisasi profesi yang pernah dinakhodai oleh Almarhum Dr Alfian, Prof. Nazarudin Samsudin, Prof. Ryaas Rasyid dan telah berdiri sejak tahun 1985 ini secara berkala menerbitkan jurnal Ilmu Politik dan seminar-seminar nasional yang pada umumnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

Dalam sambutannya saat penutupan Kongres AIPI, Alfitra menyatakan siap dan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan organisasi yang sudah baik. Selain itu, pria yang pernah menjabat sebagai Presidium Konsorsium Indonesia untuk Pemberdayaan Daerah itu juga akan lebih banyak memberikan pemikiran untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik lokal. Kedepannya juga akan lebih banyak memberikan pemikiran buat pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Alfitra Salamm.

Alfitra yang saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Squash Indonesia semakin optimis dengan pengurus baru dibawah kepemimpinannya ini akan bekerja lebih baik lagi kedepannya. (rmn)


- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/08/alfitra-salamm-terpilih-sebagai-ketua-umum-aipi.html#sthash.49JHTGIy.dpuf

 

indopos.co.id - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Alfitra Salamm resmi terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dalam Kongres AIPI ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, (27/8) dan dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia. 

Alfitra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum AIPI dalam kongres yang kesemua anggotanya merupakan sarjana politik se-Indonesia ini. Dengan hasil tersebut, Alfitra kini menggantikan Gubernur Sulawesi Utara, Dr SH Sarundajang sebagai Ketua Umum AIPI sebelumnya.

Organisasi profesi yang pernah dinakhodai oleh Almarhum Dr Alfian, Prof. Nazarudin Samsudin, Prof. Ryaas Rasyid dan telah berdiri sejak tahun 1985 ini secara berkala menerbitkan jurnal Ilmu Politik dan seminar-seminar nasional yang pada umumnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

Dalam sambutannya saat penutupan Kongres AIPI, Alfitra menyatakan siap dan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan organisasi yang sudah baik. Selain itu, pria yang pernah menjabat sebagai Presidium Konsorsium Indonesia untuk Pemberdayaan Daerah itu juga akan lebih banyak memberikan pemikiran untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik lokal. Kedepannya juga akan lebih banyak memberikan pemikiran buat pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Alfitra Salamm.

Alfitra yang saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Squash Indonesia semakin optimis dengan pengurus baru dibawah kepemimpinannya ini akan bekerja lebih baik lagi kedepannya. (rmn)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/08/alfitra-salamm-terpilih-sebagai-ketua-umum-aipi.html#sthash.49JHTGIy.dpuf

 

AIPI Gelar Seminar Nasional "Membaca 70 Tahun Indonesia Merdeka"

 

70tahunKBRN, Sulawesi Utara: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI) Kamis (27/8/2015) kemarin di Jakarta, menggelar Kongres AIPI ke IX yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional  (Semnas)  ke XXVI.

 

Seminar Nasional yang berlangsung di ruang Seminar Widya Graha LIPI Lantai 1, mengangkat Tema: "Membaca 70 Tahun Indonesia Merdeka" dan Sub Tema: "Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial", menghadirkan panelis diantaranya Menpolhukam RI, Jend Purn (TNI) Luhut B. Panjaitan, Prof Dr Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jkt) dan Prof Dr Emil Salim,  dipandu moderator Prof Dr Dewi Fortuna Anwar,MA  (Deputi Bidang IPSK LIPI).

 

Ketua Umum PP AIPI DR S.H. Sarundajang Periode 2008-2015 dalam seminar ini menguraikan beberapa pokok pikiran bahwa dalam rentang 70 tahun Indonesia Merdeka, masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi, diantaranya Penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, perlunya peran negara untuk mewujudkan kemakmuran serta keadilan social dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk menjamin hak hidup bagi minoritas agama dan kepercayaan.

 

Lebih jauh dipaparkan Sarundajang, bahwa bangsa ini patut bersyukur karena Indonesia pasca Orde Baru meskipun sempat tercabik – cabik oleh konflik komunal di sejumlah daerah, namun eksisistensi NKRI tetap utuh bahkan prestasi bangsa Indonesia berdemokrasi selama kurun waktu 15 tahun belakangan ini perlu diberikan apresiasi. “Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah mencari solusi atas pelbagai masalah bangsa ini selama kurun waktu 70 tahun,” ungkap Gubernur Sulawesi Utara ini.

 

Oleh karenanya, PP AIPI merasa perlu membahas serta mendiskusikan problema bangsa ini dalam sesi panel tokoh serta makalah utama, dengan menghadirkan para Ilmuwan Politik, Praktisi, Pejabat Politik, maupun mantan Pejabat Politik.

 

Turut hadir pada Seminar ini, Kepala LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof Dr Ir Iskandar Zulkarnaen serta sejumlah cendekiawan nasional seperti Prof Dr Syamsudin Haris, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, Dr Adriana Elisabeth, Dr Nico Haryanto dan Dr Nurlia Nurdin.

Pada kesempatan tersebut, DR SH Sarundajang meluncurkan Buku bertajuk "Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi". (Roy Pessak/AKS)

 

Sumber: http://www.rri.co.id/post/berita/194709/nasional/aipi_gelar_seminar_nasional_membaca_70_tahun_indonesia_merdeka.html

 

SHS Luncurkan Buku di Seminar Nasional AIPI

RB, MANADO – Diakhir masa jabatan sebagai Gubernur Sulut DR SH Sarundajang yang juga Ketua Umum PP AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), Kamis (27/8) kemarin saat menghadiri Seminar Nasional (Semnas) XXVI yang dirangkaikan Kongres IX AIPI, masih menyempatkan meluncurkan Buku bertajuk “Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi” dan juga menjadi pembicara pada diskusi panel Tokoh Demokrasi, Kepemimpinan Politik & Kesejahteraan Rakyat yang digelar di ruang Seminar Widya Graha LIPI Lantai I, Jakarta.

 

Pada kesempatan itu, Gubernur Sarundajang mengatakan, dalam seminar ini menguraikan pokok-pokok pikiran bahwa dalam rentang 70 tahun Indonesia Merdeka, masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi, diantaranya, penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, perlunya peran negara untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk menjamin hak hidup bagi minoritas agama dan kepercayaan.

 

Lebih jauh SH Sarundajang menjelaskan, bangsa ini patut bersyukur karena Indonesia pasca Orde Baru, sempat tercabik oleh konflik komunal di sejumlah daerah, namun eksistensi NKRI tetap utuh. Untuk itu, pada forum ini patut kita memberi apresiasi atas prestasi bangsa Indonesia berdemokrasi selama kurun waktu 15 tahun.

 

Sementara Kepala LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof Dr Ir Iskandar Zulkarnaen dalam sambutannya mengatakan, salah satu tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah mencari solusi atas pelbagai masalah bangsa ini, selama kurun waktu 70 tahun, olehnya Pengurus Pusat AIPI, merasa perlu membahas serta mendiskusikan problema bangsa ini dalam sesi panel tokoh serta makalah utama, dengan menghadirkan para Ilmuwan Politik, Praktisi, Pejabat Politik, maupun mantan Pejabat Politik. (mg-25/har)

Di Seminar Nasional AIPI, Sarundajang Kembali Luncurkan Buku

Manado, detiKawanua.com - Gubernur Sulut, DR. SH. Sarundajang, selaku Ketua Umum PP AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), periode 2008-2015, dalam Seminar Nasional (Semnas)  XXVI dirangkaikan Kongres IX AIPI, berkesempatan meluncurkan Buku bertajuk "Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi" sekaligus menjadi pembicara pada diskusi panel Tokoh Demokrasi, Kepemimpinan Politik & Kesejahteraan Rakyat. Berlangsung di ruang Seminar Widya Graha LIPI Lt 1, Jakarta. Kamis (27/08).

 
Acara diawali pengantar kata oleh Kepala LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof Dr Ir Iskandar Zulkarnaen, selanjutnya oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang, menyempatkan memberi sambutan dimana salah satu tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah mencari solusi atas pelbagai masalah bangsa ini selama kurun waktu 70 tahun, olehnya Pengurus Pusat AIPI, merasa perlu membahas serta mendiskusikan problema bangsa ini dalam sesi panel tokoh serta makalah utama, dengan menghadirkan para Ilmuwan Politik, Praktisi, Pejabat Politik, maupun mantan Pejabat Politik.
 
Agenda Seminar bertema "Membaca 70 tahun Indonesia Merdeka Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial". Selain DR SH Sarundajang, juga menghadirkan panelis diantaranya Menpolhukam RI, Jend Purn (TNI) Luhut B Panjaitan, Prof Dr Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jkt), Prof Dr Emil Salim, dengan moderator Prof Dr Dewi Fortuna Anwar,MA, selaku Deputi bid IPSK LIPI.
 
Sementara itu, DR. SH. Sarundajang, dalam seminar ini menguraikan pokok pokok pikiran bahwa dalam rentang 70 thn Indonesia Merdeka, masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi, diantaranya Penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, perlunya peran negara utk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk menjamin hak hidup bagi minoritas agama dan kepercayaan. 
 
Lebih jauh dipaparkan Sarundajang, bangsa ini patut bersyukur karena Indonesia pasca Orde Baru, sempat tercabik2 oleh konflik komunal di sejumlah daerah, namun eksisistensi NKRI tetap utuh. Untuk itu pd forum ini SH Sarundajang memberi apresiasi atas prestasi bangsa Indonesia berdemokrasi selama kurun waktu 15 tahun.
 
Turut hadir pada Seminar ini sejumlah cendekiawan semisal, Prof Dr Syamsudin Haris, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, Dr Adriana Elisabeth, Dr Ferry Daud Liando, Dr Nico Haryanto, Dr Nurlia Nurdin, Drs Philep M Regar. (*)
 

 

Seminar Nasional XXVI AIPI

“MEMBACA 70 Tahun Indonesia Merdeka:

Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial”

Ruang Seminar Besar, Gdg. Widya Graha LIPI, Lt.1- Jakarta, 27 Agustus 2015

Latar Belakang

Hari kemerdekaan suatu negara hampir selalu disambut dengan suka cita oleh rakyatnya. Namun demikian hari kemerdekaan tak hanya dirayakan sebagai hari pembebasan, melainkan juga dijadikan momentum introspeksi dan evaluasi, yakni untuk mempertanyakan kembali capaian dan prestasi yang sudah diraih, serta momentum mengevaluasi kegagalan mewujudkan sebagian tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, hari kemerdekaan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menganyam kembali harapan baru bagi segenap kolektitas negara-bangsa ke depan.

Introspeksi dan evaluasi serupa sepatutnya dilakukan sehubungan dengan peringatan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-70 pada 2015 ini. Sudah saatnya kita mempertanyakan kembali prestasi yang telah dicapai, apa saja kekurangan dan kegagalan selama rentang waktu 70 tahun itu, tantangan seperti apa yang akan dihadapi ke depan, serta peta jalan baru seperti apa yang lebih menjanjikan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Di satu pihak kita bersyukur, Indonesia pasca-Orde Baru yang sempat dicabik-cabik oleh konflik komunal di sejumlah daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, ternyata masih bisa bertahan sebagai sebuah Republik. Kita juga patut memberi apresiasi atas prestasi berdemokrasi selama lebih dari 15 tahun era reformasi, setelah sebelumnya bangsa kita mengalami periode sistem otoriter yang panjang di bawah rejim Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998).

Namun demikian di pihak lain, tidak sedikit daftar kegagalan dan potret buram bangsa kita dalam rentang usia 70 tahun itu. Dapat disebut misalnya, kegagalan negara menegakkan pemerintahan yang bersih dan mengurangi korupsi secara signifikan, kegagalan negara dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial, serta juga kegagalan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk hak hidup bagi minoritas agama dan kepercayaan. Catatan lain yang tak kalah pentingnya adalah kegamangan pemerintah-pemerintah hasil pemilu era reformasi dalam memastikan posisi dan format peran internasionalnya dalam “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” seperti diamanatkan oleh pembukaan konstitusi.

Pertanyaannya kemudian, apa yang salah? Mengapa salah urus negara dan pemerintahan masih berlangsung terus dan hampir selalu berulang meskipun Indonesia sudah 70 tahun merdeka? Apakah Indonesia, dengan skema negara kesatuan yang berlaku sekarang, masih mampu survive untuk 100 tahun berikutnya? Apakah sistem demokrasi presidensial berbasis multipartai seperti yang berlaku saat ini masih relevan dan menjanjikan dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Apakah pilihan-pilihan kebijakan ekonomi pemerintah benar-benar menjanjikan terwujudnya cita-cita keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial? Tantangan seperti apa yang akan menghadang Indonesia menyongsong masa depannya? Skema dan peta jalan baru seperti apa yang diperlukan untuk membenahinya, sehingga kita masih memiliki harapan bahwa Republik ini masih bisa bertahan sekurang-kurangnya untuk 100 tahun lagi ke depan? Dalam konteks peran internasional, bagaimana Indonesia memandang atau menilai dirinya sendiri, termasuk peran dan kehadirannya secara regional dan global? Apa saja tantangan yang dihadapi sehingga visi dan peta jalan baru yang ditawarkan Indonesia ke depan dalam “ikut melaksanakan ketertiban dunia” dapat diwujudkan sesuai mandat konstitusi?

Sebagai organisasi profesi keilmuan bagi para ahli dan atau sarjana politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), memiliki komitmen yang besar untuk turut memikirkan dan mencarikan solusi atas berbagai persoalan bangsa tersebut. Bertolak dari pertanyaan-pertanyaan di atas, Pengurus Pusat AIPI memandang perlu untuk membahas dan mendiskusikan berbagai persoalan di atas dalam suatu seminar nasional yang tidak hanya menghadirkan ilmuwan politik, melainkan juga para praktisi, pejabat politik, dan mantan pejabat publik.

 

Tema dan Tujuan Seminar

 

Sehubungan dengan itu, Pengurus Pusat AIPI merencanakan untuk menyelenggarakan Seminar Nasional XXVI AIPI dengan tema “Membaca 70 Tahun Indonesia Merdeka:TantanganMenuju Negara DemokrasiBerkeadilan Sosial”. Penyelenggaraan Seminar Nasional XXVI AIPI tersebut akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Kongres IX AIPI.

Seminar Nasional XXVI AIPI ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengevaluasi perjalanan Republik Indonesia di usia ke-70 tahun, melainkan juga dalam rangka mengidentifikasi akar masalah di balik berbagai kegagalan bangsa, serta mencoba merumuskan tantangan serta peta jalan baru sebagai solusi ke depan. Secara spesifik, Seminar Nasional XXVI AIPI hendak menjawab dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sekaligus sebagai tujuan seminar:

  1. Mengapa Indonesia masih bisa survive hingga usia ke-70 saat ini? Apakah Indonesia masih akansurvive 100 tahun mendatang? Pertanyaan-pertanyaan ini dilatarbelakangi antara lain konflik komunal yang melanda bangsa ini di satu pihak, dan realitas salah urus negara dan pemerintahan yang berlangsung terus kendati sistem demokrasi sudah dijemput melalui reformasi 1998 di lain pihak. Fenomena korupsi, supremasi hukum yang acapkali kalah oleh supremasi kekuasaan, dan masih cukup besarnya ancaman terhadap pluralism, menjadikan pertanyaan tersebut relevan dibahas di dalam seminar.
  2. Apa saja tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan konsep negara kesatuan? Konsep serta skema desentralisasi dan otonomi daerah seperti apa yang lebih menjanjikan terwujudnya cita-cita keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di satu pihak, dan keutuhan bangsa di lain pihak? Pertanyaan-pertanyaan ini antara lain lahir dari praktik desentralisasi dan otonomi daerah yang cenderung mengkavling-kavling daerah ketimbang meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat di daerah.
  3. Apakah sistem demokrasi presidensial masih relevan dan menjanjikan? Pertanyaan ini tak hanya lahir dari realitas sistem demokrasi presidensial yang cenderung terperangkap ke dalam praktik parlementer, tetapi juga dilatari oleh inkonsistensi dan ambivalensi politisi parpol dalam mendukung efektifitas
  4. Apa dan bagaimana Indonesia memandang posisi dan peran internasionalnya ke depan? Pertanyaan ini muncul dari realitas posisi dan peran internasional Indonesia yang cenderung tidak jelas, padahal mandat konstitusi tentang keniscayaan peran global, dan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif, sangat jelas.

Format Seminar dan Topik-topik Utama

 

Seminar Nasional XXVI AIPI akan dilaksanakan dengan format yang agak berbeda dengan seminar-seminar sebelumnya. Seminar Nasional hanya terdiri atas Sesi Panel Tokoh dan Sesi Makalah Utama. Sesi Panel Tokoh akan menghadirkan para tokoh politik, pemerintahan dan tokoh masyarakat yang diundang oleh PP AIPI. Sedangkan Sesi Makalah Utama akan menghadirkan presentasi makalah-makalah dari para ahli politik yang diminta oleh Panitia Seminar Nasional XXVI AIPI.

Topik Panel Tokoh: ”Demokrasi, Kepemimpinan Politik, dan Kesejahteraan Rakyat”.

Topik-topik Makalah

  1. Mengapa Indonesia masih bisa survive hingga usia ke-70 saat ini? Apakah Indonesia masih bisa survive 100 tahun mendatang?
  2. Apa saja tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan konsep negara kesatuan?
  3. Apakah sistem demokrasi presidensial masih relevan dan menjanjikan?
  4. Apa dan bagaimana Indonesia memandang posisi dan peran internasionalnya ke depan?

 

Makalah dan Pembicara

Makalah-makalah dalam Seminar Nasional XXVI AIPI akan disajikan oleh para ahli, tokoh politik dan pemerintahan yang diundang oleh panitia yang dibentuk oleh PP AIPI. Makalah diharapkan dapat diterima panitia seminar paling lambat tanggal24Agustus 2015. Makalah ditulis dalam kertas A4 dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5. Jumlah halaman 15-20 lembar lengkap dengan referensi dan daftar pustaka. Makalah dikirimkan melalui email di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Informasi lebih lanjut dapatmenghubungi Prayogo (HP 0819 3249 3334).

 

Peserta

Seminar Nasional XXVI AIPI di Jakarta akan diikuti oleh para ahli ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, dan ilmu administrasi negara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, para praktisi politik di pemerintahan, para anggota dan pengurus AIPI, mahasiswa, serta para peminat lain yang mendaftarkan diri ke panitia seminar.

 

Waktu dan Pelaksanaan

Seminar Nasional XXVI AIPI akan diselenggarakan pada tanggal 27-28 Agustus 2015 diRuang Seminar Besar, Gdg. Widya Graha LIPI, Lt.1, Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta,

 

Penyelenggara

Seminar Nasional XXVI AIPI diselenggarakan oleh Panitia Seminar yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat AIPI.

SUSUNAN ACARA SEMINAR NASIONAL XXVI AIPI

“Membaca 70 Tahun Indonesia Merdeka:Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial”

Ruang Seminar Besar, Gdg. Widya Graha LIPI, Lt.1- Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015

Hari/Tanggal

Waktu

Acara

Kamis, 27 Agustus 2015

08.30 - 08.55

Registrasi dan kopi pagi

08.55 - 09.15

Pembukaan:

- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

- Sambutan

Dr. S.H Sarundajang (Ketua Umum AIPI)

-  Pembacaan Doa

09.15-10.00

Keynote speech

Tujuh Puluh Tahun Indonesia Merdeka:

Tantangan Menuju Negara Demokrasi Berkeadilan Sosial

-          Presiden RI, Ir. Joko Widodo *

10.00-12.00

Panel Tokoh

Demokrasi, Kepemimpinan Politik dan Kesejahteraan Rakyat

  1. Jenderal TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan
  2. AzyumardiAzra
  3. Anies Baswedan, Ph.D*
  4. Basuki Tjahaja Purnama,

Moderator: Dewi Fortuna Anwar

12.00-13.00

Istirahat/makan siang

13.00-14.30

Apakah Indonesia masihbisasurvive100 tahunmendatang?Apasajatantangan yang dihadapibangsa Indonesiadalammempertahankankonsepnegarakesatuan?

  1. Nico Harjanto, Ph.D

Moderator: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

14.30-16.00

Apakah sistem demokrasi presidensial masih relevan dan menjanjikan?

  1. SaldiIsra,

Moderator: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

16.00 – 17.00

Apadanbagaimana Indonesia memandangposisidanperaninternasionalnyakedepan?

  1. Retno L.P. Marsudi *

Moderator: Dr. Adriana Elisabeth

*) dalam konfirmasi

Kecurangan Pemilu 2014 Lebih Rawan

Kepala Daerah Potensi Terlibat


curang pemiluMANADO –  Kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 masih diragukan. Rasa sangsi terhadap hasil Pemilu yang akan digelar pada 9 April didasarkan pada potensi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang tak bisa dicegat penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panwaslu. “Tidak bisa dipungkiri seorang penguasa jika memiliki ikatan langsung dengan caleg misalnya ikatan keluarga pasti akan all out mendukung caleg tersebut baik dukungan yang sesuai aturan ataupun sampai menggunakan  kekuasaannya,” ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Dr Tommy Sumakul di diskusi yang difasilitasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Manado di Hotel Gran Puri Manado, Rabu kemarin.

 

Mantan Ketua Panwaslu Sulut ini di hadapan peserta focus group discusion (FGD) yang digagas AIPI Manado, Bawaslu Sulut dan Manado Post mencium gelagat lain. Dia mensinyalir ada potensi lain kecurangan dari penyelenggara Pemilu.  ‘’Potensi lainnya juga bahwa kecurangan bisa datang dari penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu dan Panwas karena perlu ditegaskan penyelenggara bukanlah malaikat, apalagi dengan kondisi saudara atau kerabat mereka adalah caleg. Para penyelenggara juga harus menjaga integeritasnya,” tegas Sumakul.

 

Diskusi yang dipandu Sekretaris AIPI Manado Dr Ferry Liando didampingi Pemred Manado Post Marlon Sumaraw mengingatkan diskusi dengan topik Potensi Permasalahan Pemilu 2014 ini untuk mencari potensi masalah serta menemukan solusinya. “Jangan nanti setelah terjadi baru menyibukkan diri,  diskusi ini akan dibuat follow up nya,” ujar Liando.

 

Sejumlah stake holders yang diundang angkat bicara. Di antarnya Ketua KPU Sulut Yessi Momongan, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Panwaslu Sulut H Runtunuwu, Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, akademisi Fakultas Hukum Unsrat Toar Palilingan, Kamajaya Alkatuuk. Mereka cukup kompeten membahas tentang potensi permasalahan yang nmungkin terjadi di pemilu 2014 ini. “Selain money politics, beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi misalnya penyalahgunaan masa tenang, dimana saat masa tenang partai politik justru semakin aktif mengerahkan kekuatan yang dimiliki,” kata mantan anggota KPU Sulut Rivai Poli.

 

Diskusi yang  juga dihadiri oleh mahasiswa yang mewakili pemilih pemula dan kaum muda ini mengalir dan terkadang panas. Anggota DPRD Sulut yang juga calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar Victor Mailangkay menyentil tentang kualitas  calon anggota legislatif.  Dia memulai dengan penentuan bakal calon legislatif. Di mata Victor ada tiga hal yang dibutuhkan, pertama  kulaitas dari caleg itu sendri, kemudian integritas dan loyalitas terhadap parpol, yang terakhir elektabilitas.

 

Victor mengaku sekarang ini rata-rata Parpol menekankan tentang elektabilitas seseorang dan elektabilitas itu identik dengan money politics. ‘’Makin banyak kekuatan materi Caleg maka semakin besar elektabilitasnya, karena itu dua faktor lain jadi tidak perlu lagi,” ujar Mailangkay. “Harapan saya untuk merubah hal tersebut, Indonesia seharusnya membangun sebuah lembaga independen yang memiliki sertifikat untuk melakukan fit and proper test terhadap bakal calon yang akan duduk di kursi dewan. Dengan begitu kualitas dari Caleg tersebut bisa diakui,” tambahnya.

 

Ketua Ombudsman Sulut Helda Tirajoh menegaskan bahwa Ombudsman bisa ikut terlibat mengawasi terhadap semua yang berkepentingan. Termasuk mengawasi KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu. “Ombudsman memiliki hak dan kewenangan untuk itu,”  beber Tirajoh.

 

Yurni Sendouw akademisi yang menjabat sebagai KPU di Minsel menambahkan bahwa potensi kecurangan bisa juga terjadi di pemerintahan. “Dalam hal penertiban atribut, Kesbang bisa menjadi alat kecurangan titipan dari pemerintah,” paparnya. “Selain itu, saksi juga harus diedukasi agar jangan hanya menjaga Parpol yang menugaskan mereka namun harus melihat dari sudut pandang Parpol lain. Saksi harus pro aktif, selesai perhitungan harus meminta C1 yang telah diisi,” bebernya.

 

H Runtunuwu mengatakan  bahwa penurunan atribut yang melanggar itu seharusnya dilakukan oleh Bawaslu jangan dilakukan pemerintah, agar tidak timbul kecurigaan. “Disarankan juga untuk KPPS yang telah beberapa kali menjabat agar diberikan penghargaan. “KPPS harus diberi penghargaan karena tidak semua mau menjadi KPPS banyak yang takut akan resikonya,” paparnya.

 

Ketua KPU Sulut Yessi Momongan angkat bicara. “Saya tegaskan untuk saksi itu adalah utusan dari partai politik dan untuk DPD itu utusan calon,” tegasnya. “Terkait pemilih pemula, KPU merencanakan banyak sosialisasi dan program-program kampanye untuk menjelaskan tentang Pemilu tahun ini. Sedangkan untuk Golput, tarket kita di Pemilu kali ini bisa diikuti oleh   85 persen pemilih,” tukasnya.

 

Rivai juga menyentil soal money politics. “Beberapa potensi permasalahan yang mungkin terjadi saat pemilu April mendatang yang paling besar adalah  money politics,” ujar akademisi yang kompeten, Rivai Poli. Dalam diskusi tersebut hadir juga Franky R, Yuddi Robot Emanuel Meliala, Elisabeth Lihiang, Donald Monintja, Johny Suah dan Syamsurijal  Musa.(***)

 

Sumber: http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=8877:kecurangan-pemilu-2014-lebih-rawan&catid=1:berita-utama&Itemid=50