Kegiatan AIPI

Butuh Perda Pemukiman dan Rehabilitasi DAS

Dari Diskusi AIPI-Manado Post


Editor: Idham Malewa ; Peliput: Didit Sjamsuri ; Photographer: Semmy


MANADO— Penyebab terjadi bencana alam  banjir dan longsor  di Manado buah dari kebijakan tidak pro lingkungan. Pembiaran pemerintah merusak lingkungan hutan dan aliran sepanjang sungai akibat kerusakan hulu. Perspektif politik ini diulas dalam diskusi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado  bersama Manado Post di Kampus Fakultas Teknik (Fatek) Universitas Sam Ratulangi, Rabu (5/2). 

 

Selama dua jam AIPI-Manado Post bersama para pakar, politisi, akademisi dan aktivis lingkungan. Sekretaris AIPI sekaligus moderator Dr Fery Liando  menyentil adanya defisit politik dari aktor-aktor di daerah. Keserakahan terhadap kekuasaan menyebabkan para oknum melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Banyak politisi berselingkuh dengan pemilik modal, guna menutupi biaya politik Pemilu dan Pilkada. Setelah jadi pengusaha menuntut kompensasi. “Hal ini telah menjadikan Pemilukada bukan lagi pertarungan antar parpol, tetapi pertarungan antar pemilik modal.

 

Kompensasinya jika calonnya menang maka pemilik modal akan menguasai lahan-lahan pertambangan, hutan property dan mall,” ujar Liando saat diskusi kemarin. Dosen Fatek Unsrat Dr Veronica Kumulur dengan vocal memandang, diskusi ini untuk mendorong pemerintah dalam menetapkan Perda (Peraturan Daerah) tentang larangan mendirikan bangunan di daerah bantaran sungai. Harus ada Perda yang mengatur, izin pendirian bangunan di DAS. “ketika Masyarakat menempati daerah bantaran sungai, tidak ada hukum yang dilanggar, karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

 

Jika Perda ini bisa direalisasikan saya menjamin 15 tahun kedepan, kerusakan lingkungan dapat di minimalisir. Solusi untuk saat ini yaitu dengan melakukan pengerukan sungai untuk mengelurakan sedimentasi, pelebaran sungai,” jelas Kumulur.Liando melihat kendala regulasi karena motif balas jasa ekonomi. “Motifnya adalah untuk mendapatkan fee (keuntungan), Akibatnya dari ekplorasi lahan lingkungan dari para pengusaha sehingga lahan-lahan serapan air berkurang,” jelas dosen Fisip Unsrat ini. Liando menyentil kepala daerah yang tidak konsisiten dalam menegakkan Perda (Peraturan Daerah). Misalnya Perda sudah melarang mendirikan bangunan di DAS (Daerah Aliran Sungai).

 

Tapi pembangunan rumah di bantaran sungai terus meningkat. “Tidak adanya teguran apalagi sanksi tegas dari pemerintah merupakan mengisyaratkan, adanya ketakutan dari Kepala daerah akan kehilangan popularitas dan elektabilitas pada Pemilukada berikutnya,” tutur Liando.Akademisi Fakultas Ekonomi Unsrat Dr Vicky Masinambow melihat fakta di lapangan seluruh sungai di Kota Manado sudah masuk dalam area pemukiman.

 

Maka policy (kebijakan) mungkin dengan mengembangkan konsep mitigasi dan adaptasi di wilayah-wilayah rawan bencana. Sebagai contoh harus ada pembentukan kanal-kanal baru. “Sebagai orang ekonomi, pembentukan kanal baru ini, harus memikirkan biaya yang lebih murah. Apakah pembuatan kanal dengan membongkar wilayah pemukiman kumuh, atau membongkar sekalian dengan pemukiman yang permanen,” jelas Masinambow.

 

Masinambow juga menambahkan, RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) sebagai payung harus digunakan secara hati-hati. Karena di beberapa kota besar di dunia, sungai besar yang mengalir di kota bannyak dibuat multi fungsi. “Seperti di Fukuoka Jepang, sungai menjadi tempat rekreasi bagi para warga,” tutur Masinambow.Dr Lucky Longdong melihat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini belum memiliki payung hukum yang pasti, terkait dengan ruang atau wilayah.

 

Pembangunan Sulawesi Utara  saat ini belum mengacu pada RTRW. “Menurut saya saat ini kita membangun diatas dasar yang rapuh. Khusus untuk legalitas RTRW. Hal ini disebabkan UU (Undang-Undang) RTRW nomor 6 tahun 2006 dengan PP (Peraturan Pemerintah) tahun 2007, yang seharusnya RTRW provinsi diterbitkan paling lambat setahun setelah UU dan PP ini diterbitkan. Tapi yang terjadi adalah RTRW Provinsi baru disahkan pada Januari 2014,” jelas Longdong.

 

Pengamat politik dan hokum Judie Turambi menyentil persoalan poltik lingkungan yang salah. Dia sepakat bahwa  factor penyebab adalah pembiaran pemukiman di sepanjang DAS. Pemerintah harus tegas demi menjaga keberlangsungan jangka panjang. ‘’Harus ada tindakan yang nyata dan tegas sesuai peruntukan,’’ katanya. Anggota Dekot Manado Stella Pakaja ikut mengomentari bencana alam di Manado bukan semata-mata factor alam. Ada peran manusia yang sangat vital. Dia pun yang ikut jadi korban bencana mengingatkan solusi saat ini adalah harus ada pemikiran sinergis. Semua pemerintah dari hulu hingga hilir aliran sungai duduk bersama. ‘’Harus  duduk bersama empat daerah mulai Manado, Minut, Tomohon sampai Minahasa,’’ sarannya.

 

Dr Wieske Rotinsulu memberikan solusi dengan merehabilitasi daerah-daerah hulu sungai. Menurutnya konsep-konsep tentang rehabilitasi hulu sungai sampai saat ini belum berhasil. “Rehabilitasi yang saat ini berlangsung di daerah-daerah bukan memperbanyak hutan. Tapi kenyataannya hutan semakin berkurang,” jelas Rotinsulu.

 

Mungkin Solusi jangka panjang saat ini dengan menaikkan Danau Tondano setinggi 1 meter, lewat pembuatan kanal di sisi-sisi danau, serta pengerukan guna mengeluarkan sedimentasi. “Jika Danau Tondano memiliki luas 400 meter persegi, maka air tambahan yang dapat di tamping kira-kira 40.000 meter kubik,” jelas Prof Mitchel Kumayas.Ketua Komisi 1 Deprov Sulut Jhon Dumais setuju dengan policy pemerintah membatasi pemukiman dan pengurangan area hutan. Harus ada keberanian.

 

Pemerintah kabupaten dan kota serta Pemprov Sulut berjalan seiring. Hanny Joost Pajow  tokoh pemuda Sulut ini mengatakan, harus ada tindakan dan policy yang jelas dari pemerintah.. “Banjir di Kota Manado merupakan banjir  kiriman, jadi harusnya bisa diprediksikan. Harus ada koordinasi dari pihak pengirim banjir dan penerima. Agar warga bisa mengetahui dengan cepat dan bisa menghindar jika ada bencana banjir, jelas Pajow.Lebih lanjut Pajow mengatakan, pemerintah harus menghentikan ijin mendirikan bangunan di DAS. “Jika hal tersebut bisa di jalankan oleh pemerintah, maka paling tidak sudah mengurangi dempak kerusakan lingkungan, serta mengantisipasi bencana bajir,” tutur Pajow.

 

Diskusi yang ikut disaksikan Pemred Manado Post Marlon Sumaraw memberi kesimpulan peraturan tentang RTRW harus segera ditebitkan, hentikan reklamasi pantai, serta rehabilitasi daerah hulu sungai harus sesegera mungkin dijalankan. Namun semua itu harus dudukung oleh masyarakat. Agar ke depan bencana serta dampak kerusakan lingkungan bisa di minimalisir.(*)

 

Sumber: http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=8589:butuh-perda-pemukiman-dan-rehabilitasi-das&catid=1:berita-utama&Itemid=50

Seminar Nasional XXV AIPI

garudakursiPengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) akan menyelenggarakan Seminar Nasional XXV AIPI pada tanggal 19 Februari 2014, Pkl. 08.00 – 16.15 WIB, di Auditorium LIPI Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta, dengan tema “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca-Pemilu 2014”. 
 
Sebanyak 10 pembicara akan presentasi dalam seminar ini. Para pembicara yang hadir adalah para ahli yang diundang oleh panitia. Untuk seminar kali ini panitia tidak mengadakan sesi makalah sumbangan. Susunan acara dan nama-nama pembicara dalam seminar, silakan lihat di bawah.
 

Sehubungan dengan itu kami mengundang Pengurus Cabang AIPI se-Indonesia, Anggota AIPI, kalangan akademisi dan pemerhati politik, anggota DPR/DPRD, anggota DPD, politisi partai politik, LSM, wartawan, dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain untuk menghadiri Seminar Nasional XXV AIPI. Bagi Ibu/Bapak yang ingin hadir, diharapkan terlebih dahulu melakukan registrasi kepada panitia seminar melalui email: pp_aipi<at>yahoo.com/pp.aipi<at>gmail.com dan atau sms ke Prayogo: HP. 0819 3249 3334. Seminar ini untuk umum (gratis).

Jakarta, 07 Februari 2014


Hormat kami,
Ketua Umum PP AIPI

Ttd.

Dr. S.H. Sarundajang


Ketua Panitia Seminar

Ttd.

Dr. Nico Harjanto


Informasi lebih lanjut; Prayogo (021-522 4480/0819 3249 3334)

 

 

 

Term of Reference (ToR)

SEMINAR NASIONAL XXV AIPI

 

INDONESIA DAN TANTANGAN POLITIK PASCA-PEMILU 2014

 

Demokrasi Indonesia akan mengalami ujian kematangan yang substansial pada tahun 2014 ini karena seluruh warganegara yang memiliki hak pilih akan berkesempatan untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden baru. Dengan adanya ketentuan konstitusional mengenai pembatasan periode kepresidenan, maka incumbent saat ini tidak akan bisa untuk berkompetisi lagi. Karena itu, pemilihan presiden menjadi momentum suksesi politik demokratik yang diharapkan dapat melahirkan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kehendak rakyat. Melalui pembaruan kepemimpinan nasional tersebut, diharapkan pula muncul beragam gagasan, program, dan metode pembangunan baru yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar bangsa seperti kemiskinan, ketertinggalan, rendahnya kecerdasan, hingga langkanya lapangan kerja formal.

 

Pemilu 2014 menjadi sangat penting karena demokrasi Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan sejarah yang sangat menentukan masa depan negara-bangsa kita yang relatif masih bertumbuh dan berevolusi politiknya. Sejak reformasi yang berhasil menurunkan rejim otoritarian di tahun 1988, demokrasi hadir pada tataran kelembagaan dan elektoral yang sangat progresif. Berbagai lembaga negara dan quasi-state maupun auxiliary state institutions dibentuk untuk mendukung demokrasi dan jalannya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ada lebih dari 110 lembaga negara non-struktural dan non-kementerian yang kesemuanya dibiayai anggaran negara, selain lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dari sisi kontestasi elektoral, pemilihan presiden dan kepala daerah langsung telah dijalankan sejak 2004 dan 2005 dan pemilihan legislatif juga semakin bersifat individual karena diterapkannya prinsip suara terbanyak dalam penentuan kursi di daftar caleg untuk masing-masing partai peserta pemilu. Akibatnya, ledakan euforia elektoral terjadi dengan akibat mulai dari munculnya puluhan partai politik hingga ribuan pemburu kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang banyak di antaranya bertarung secara Machiavellian demi sekedar menang, berkuasa, dan berakhir di penjara.

 

Seiring dengan eksplosi demokrasi itu, muncul pula berbagai paradoks dan ekses yang mengancam tidak saja nilai-nilai universalitas dan legitimasi demokrasi, tapi juga keutuhan negara-bangsa Indonesia. Demi kemenangan elektoral, pragmatisme politik dan money politics menjadi panglima bagi para zoon politikon, sehingga politik yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi seperti fairness, equality, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi semakin langka. Di sisi lain, penetrasi kekuatan politik di aparatur negara juga semakin menampakkan efek buruknya bagi birokrasi yang seharusnya professional, netral, imparsial, dan melayani. Birokrasi menjadi arena politisasi untuk kepentingan-kepentingan sempit para office holders di pusat maupun daerah. Hal ini tentu menyumbang pada semakin parahnya problematika sosial-politik yang terjadi sehingga tidak mengherankan di tengah berbagai peluang dan potensi yang ada, kemajuan kemakmuran rakyat Indonesia tidak bisa optimal, dan bahkan tidak bisa semakin adil karena melebarnya jurang kesenjangan ekonomi.

 

Karena Pemilu 2014 akan melahirkan pemimpin baru, dan bahkan mungkin rejim pemerintahan baru, maka perlu adanya pembahasan yang mendalam mengenai hal-hal mendasar terkait kekuasaan baru yang terbentuk nantinya. Apa prioritas kerja yang harus dipilih? Apa yang akan dicapai dalam periode kekuasaan ini? Apa yang mestinya dipercepat untuk mengubah berbagai tantangan dan kendala menjadi kesempatan untuk maju? Apa grand design pemerintahan baru dalam konteks pemajuan kepentingan politik nasional di tengah agenda politik regional/ internasional? Bagaimana pemerintahan baru nanti harus mengantisipasi perubahan-perubahan eksternal dan terlebih lagi dinamika sosial sebagai akibat dari seringnya negara tidak hadir di masyarakat?

 

Untuk itu, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) memandang perlu diadakannya Seminar Nasional XXV yang bertema “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca-Pemilu 2014”, untuk menggali perspektif dan jawaban terhadap persoalan-persoalan besar yang akan dihadapi pemimpin baru Indonesia pasca pemilu 2014.

 

Seminar akan dihadiri oleh Pengurus Cabang AIPI se-Indonesia, Anggota AIPI, kalangan akademisi dan pemerhati politik, anggota DPR/DPRD, anggota DPD, politisi partai politik, LSM, wartawan, dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain.

 

Pelaksanaan seminar nasional ini akan diadakan pada:

 

            Hari/tanggal              : Rabu, 19 Februari 2014

            Waktu                         : Jam 08.00 – 16.15 WIB

            Tempat                       : Auditorium LIPI, Lt. 2

                                                  Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav. 10 Jakarta Selatan

 

 

Susunan Acara Seminar Nasional XXV AIPI

 

 Waktu

Acara

08.00-09.00

Registrasi

09.00-09.15

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

09.15-09.30

Pembukaan:

Ketua Umum PP AIPI, Dr. S.H. Sarundajang

09.30-11.00

Tantangan politik dan keamanan

09.30-09.50

Sub tema: Tantangan Domestik

Pembicara: Dr. J. Kristiadi

09.50-10.10

Sub tema: Tantangan lingkungan Strategis ASEAN

dan Asia Pasifik.

Pembicara: Dr. Adriana Elisabeth

10.10-11.00

Diskusi

Moderator:  Irine H. Gayatri, S.Sos., MA

11.00-12.30

Tantangan Reformasi kelembagaan

11.00-11.20

Sub Tema: Sistem Politik dan Pemerintahan

Pembicara: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

11.20-11.40

Sub tema: Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Integrasi Nasional

Pembicara: Bpk. Rijel Samaloisa (Wakil Bupati Mentawai)

11.40-12.30

Diskusi

Moderator: Dr. Nurliah Nurdin

12.30-13.30

Isoma

13.30-14.00

Tantangan kedaulatan ekonomi di tengah arus globalisasi

Pembicara: Dr. Hendri Saparini

14.00-14.30

Diskusi

Moderator: Drs. M. Ichsan Loulembah

14.30-15.30

Tantangan kepemimpinan politik yang baru

 

Pembicara: 

1.      Dr. Nico Harjanto

2.      Nurul Arifin, M.Si

3.      Dr. Bima Arya

4.      Basuki Tjahaja Purnama, MM*

5.      Dr. H. M. Jusuf Kalla*

15.30-16.00

Diskusi

Moderator: Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA

16.00-16.15

Penutupan: Ketua Umum PP AIPI/Sekjen PP AIPI

 

*) dalam konfirmasi

 

 

 

Acara

08.00-09.00

Registrasi

09.00-09.15

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

09.15-09.30

Pembukaan:

Ketua Umum PP AIPI, Dr. S.H. Sarundajang

09.30-11.00

Tantangan politik dan keamanan

09.30-09.50

Sub tema: Tantangan Domestik

Pembicara: Dr. J. Kristiadi

09.50-10.10

Sub tema: Tantangan lingkungan Strategis ASEAN

dan Asia Pasifik.

Pembicara: Dr. Adriana Elisabeth

10.10-11.00

Diskusi

Moderator:  Irine H. Gayatri, S.Sos., MA

11.00-12.30

Tantangan Reformasi kelembagaan

11.00-11.20

Sub Tema: Sistem Politik dan Pemerintahan

Pembicara: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

11.20-11.40

Sub tema: Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Integrasi Nasional

Pembicara: Abdullah Azwar Anas, M.Si*

11.40-12.30

Diskusi

Moderator: Dr. Nurliah Nurdin

12.30-13.30

Isoma

13.30-14.00

Tantangan kedaulatan ekonomi di tengah arus globalisasi

Pembicara: Dr. Hendri Saparini

14.00-14.30

Diskusi

Moderator: Drs. M. Ichsan Loulembah

14.30-15.30

Tantangan kepemimpinan politik yang baru

 

Pembicara: 

1.      Dr. Nico Harjanto

2.      Nurul Arifin, M.Si

3.      Dr. Bima Arya

4.      Basuki Tjahaja Purnama, MM*

5.      Dr. H. M. Jusuf Kalla*

15.30-16.00

Diskusi

Moderator: Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA

16.00-16.15

Penutupan: Ketua Umum PP AIPI/Sekjen PP AIPI

Annas wins quick count in gubernatorial poll runoff

A quick count conducted by the Indonesian Political Science Association (AIPI) at Riau University (Unri) has found candidate pair Annas Maamun and Arsyadjuliandi Rachman the winners of the second round in the Riau gubernatorial election, which was held on Wednesday.

 

AIPI data showed that the candidate pair, nominated by a coalition of the Golkar Party, Prosperous Justice Party (PKS) and the National Awakening Party (PKB), garnered 30.69 percent of the ballots. The pair prevailed in eight of Riau’s 12 regencies, namely Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Meranti Islands, Indragiri Hulu and Indragiri Hilir.

 

Their rivals, Herman Abdullah and his running mate, Agus Widayat, only managed to collect 22.34 percent of the vote. Support for them mostly came from Pekanbaru city and Kampar regency. In Dumai city and Kuantan Sengingi regency, both pairs secured an equal number of votes.

 

AIPI quick-count team head Hasanuddin said the result proved that the democratic process in Riau had improved.

 

“The political machine has beaten [a platform] based on culture. Herman relied on the Kampar culture; that’s why he only won the most votes in neighboring Kampar and Pekanbaru. Whereas Annas, in contrast, really maximized his position as head of the Golkar Party faction in Riau’s Regional Representatives’ Council (DPD) to mobilize party members to win the election in the respective regions,” Hasanuddin said.

 

He pointed out that despite winning the quick count, Annas’ victory could only be guaranteed after the Riau General Elections Commission (KPUD) completed its manual vote count.“The quick count is just an estimate to meet people’s anticipation while waiting for the official result from the KPUD. This is also part of our responsibility as academics in serving the needs of the community,” he added.

 

According to Hasanuddin, the quick count was based on data gathered from 741 polling stations, or 6 percent of the regency’s total 11,669 polling stations. The number of voters stood at 319,621 people, or 8 percent of the 4 million eligible voters, based on the fixed voters’ list.“The number does not cover all areas, as coastal areas were hard to reach, but the samples cover all the 163 districts in Riau,” he said.

 

He gave his assurances that the quick count was independent and valid, with a trust level of 99 percent and a sampling error of 2 percent.Preliminary results also showed that the number of abstainers reached 46.97 percent.“People have become apathetic, as they feel none of the candidates can be trusted. This has presumably resulted from the last two governors being convicted on corruption charges,” he said.

 

In response to the quick-count result, Annas expressed his gratitude to the people of Riau who supported him.Separately, Herman vowed he would resume the various programs he promoted during his campaign, even if the Riau KPUD did declare his defeat. Riau’s interim Governor, Djohermansyah Djohan, expressed his appreciation for the peaceful and orderly way in which the election was conducted. He also called on both candidate pairs to wait for the official vote count conducted by the Riau KPUD.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/28/annas-wins-quick-count-gubernatorial-poll-runoff.html

2 Juta Warga tak Ikut Memilih dalam Putaran Kedua Pilkada Riau

kertas suaraTRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Persentase partisipasi warga Provinsi Riau dalam putaran kedua pemilihan kepala daerah (pilkada), yang berlangsung Rabu (27/11/2013), ternyata menurun dibandingkan putaran pertama.

 

Hal itu, diungkapkan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Riau. AIPI merilis, partisipasi dalam putaran kedua pilkada menurun menjadi sekitar 53,03 persen dari jumlah total pemilih 4.000.459 jiwa.

 

"Angka partisipasi pemilih pada Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau putaran pertama lalu sebesar 61,31 persen, sedangkan pada putaran kedua hanya 53,03 persen. Jadi, ada penurunan dari data yang kami survei," ujar Ketua AIPI Riau Hasanuddin di Pekanbaru, Kamis (28/11/2013).

 

Ia mengatakan, angka itu menunjukan terjadi penurunan sebesar 8,28 persen kalau dibandingkan dengan putaran pertama Pilgub Riau yang pemungutan suaranya dilakukan pada 4 September lalu.

 

Pemilih yang aktif menggunakan hak pilihnya dalam putaran kedua hanya 46,97 persen atau sekitar 1.879.015 jiwa dari jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) 4.000.459 jiwa.

 

Kondisi itu, kata dia, tejadi di 12 kabupaten/kota di Riau, seperti Kampar yang menggunakan hak pilih 45,21 persen, Indragiri Hulu 69,03 persen, Bengkalis 51,19 persen, dan Indragiri Hilir 47,35 persen.

 

Kemudian Kabupaten Pelalawan 49,19 persen, Rokan Hulu 25,63 persen, Rokan Hilir 28,89 persen, Siak 61,65 persen, Kuantan Singingi 45,10 persen, Kepulauan Meranti 42,40 persen, Kota Pekanbaru 48,00 persen, dan Kota Dumai 54,33 persen.

"Berbagai alasan diungkapkan warga yang tidak memilih, antara lain belum memiliki kartu tanda penduduk di Kota Pekanbaru, karena sebelumnya mereka berada di Kabupaten Bengkalis. Kemudian ada yang apatis, tidak ada waktu untuk memberikan suara, dan lain-lain," katanya.

 

Hasil Pilgubri 2013, Pilkada Riau Putaran Kedua

Annas MaamunAnnas MaamunPekanbaru, Riau — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau putaran kedua telah usai. Berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) yang dilakukan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Riau, pasangan Calon Gubernur Riau Annas Maamun – Arsyadjuliandi Rachman memenangi Pilkada Riau putaran kedua.

 

Hasil akhir Quick Count Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Riau, pasangan Annas Maamun – Arsyadjuliandi Rachman dengan jargon AMAN mengungguli pasangan nomor urut 1, Herman Abdullah – Agus Widayat (HEBAT).

Pasangan AMAN berhasil mengumpulkan suara sejumlah 30,69%, sedangkan pasangan HEBAT cuma mencapai angka 22,34%.

 

Data yang dikumpulkan AIPI Riau berasal dari 741 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 163 kecamatan di Riau. Adapun jumlah sampelnya sebanyak 6%, setara dengan 319.612 pemilih.

 

Berikut hasil akhir penghitungan cepat yang dilakukan AIPI Riau:

 

Pasangan AMAN

  • Kampar 5405 atau 12,99%,
  • Inhu 4227 atau 19,63%,
  • Bengkalis 8153 atau 31,96%,
  • Inhil 12411 atau 32,32%,
  • Pelalawan 5098 atau 31,98%,
  • Rohul 12240 atau 53,61%,
  • Rohil 21329 atau 66,52%,
  • Siak 5765 atau 20,59%,
  • Kuansing 5205 atau 27,11%,
  • Meranti 3441 atau 38,79%,
  • Pekanbaru 10949 atau 22,05%,
  • Dumai 3856 atau 24,10%,
  • dengan jumlah 98079 atau 30,69%.

 

Pasangan HEBAT

  • Kampar 17388 atau 41,80%,
  • Inhu 2441 atau 11,34%,
  • Bengkalis 4298 atau 16,85%,
  • Inhil 7807 atau 20,33%.
  • Pelalawan 3002 atau 18,83%,
  • Rohul 4741 atau 20,76%,
  • Rohil 1471 atau 4,59%,
  • Siak 4973 atau 17,76%,
  • Kuansing 5336 atau 27,79%,
  • Meranti 1669 atau 18,81%,
  • Pekanbaru 14836 atau 29,87%,
  • Dumai 3451 atau 21,57%,
  • dengan jumlah 71413 atau 22,34%.

 

Ada hal yang menarik pada Pilkada Riau putaran kedua ini, angka Golput mencapai 46,97% berikut rinciannya:

  • Kampar 18809 / 45,21%,
  • Inhu 14865 / 69,03%,
  • Bengkalis 13059 / 51,19%,
  • Inhil 18184 / 47,35%,
  • Pelalawan 7841 / 49,19%,
  • Rohul 5851 / 25,63%,
  • Rohil 9264 / 28,89%,
  • Siak 17264 / 61,65%,
  • Kuansing 8659 / 45,10%,
  • Meranti 3761 / 42,40%,
  • Pekanbaru 23.880 / 48,00%,
  • Dumai 8.692 / 54,33%.
  • Sehingga jika ditotal akan mencapai 150.129 / 46,97%.

 

Pada Pilkada Riau putaran kedua ini tak hanya AIPI Riau yang melakukan hitung cepat, namun juga dilakukan Indobarometer.

Berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) yang dilakukan Indobarometer bekerjasama dengan Metro TV juga menyatakan bawah pasangan AMAN menang pada putaran kedua Pilkada Riau 2013 ini. Tak hanya itu Indobarometer juga memastikan Annas Maamun terpilih menjadi Gubernur Riau lima tahun kedepan.***

 

Sumber: http://www.pekanbaru.co/16787/hasil-pilgubri-2013-pilkada-riau-putaran-kedua/#.UptrV_uT6Vo

Hasil Akhir Quick Count AIPI Riau: Annas-Andi Menang

pilgub riauPEKANBARU - Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Riau memastikan pasangan Annas-Andi memenangkan Pemilihan Umum Gubernur Riau (Pilgubri) putaran kedua. Dengan perolehan suara mencapai 30,69 persen, Annas Maamun dipastikan akan duduk sebagai Gubernur Riau dan Andi Rahman wakilnya.
 
Hal itu berdasarkan hasil survey yang dilakukan AIPI Riau dengan menerjunkan 183 surveyor. Dimana, satu kecamatan ada satu orang surveyor. Untuk keakuratan sendiri, kata Hasanuddin, mencapai 99 persen, error 1 persen. Adapaun metode yang digunakan yakni sampel acak termodifikasi.
 
"Suara yang masuk dari seluruh surveyor sudah 100 persen. Dengan demikian, bisa dipastikan Annas-Andi duduk sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013-2018 mendatang," jelas Ketua Pelaksana sekaligus Ketua AIPI Riau Hasanuddin saat penutupan Quick Count seperti dilansir GoRiau.com.
 
Sementara itu, pasangan Herman-Agus hanya mampu memperoleh suara sebesar 22,34 persen. Kemenangan diperoleh pasangan ini di tiga kabupaten kota, yakni Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sedangkan untuk Kabupaten Kuantan Singingi, kedua pasangan calon memperoleh suara sama-sama 50 persen.
 
Sedangkan Golput masih unggul dalam Pilgubri putaran kedua, sebesar 47 persen. "Kalau demikian, angka Golput di Riau cukup tinggi," ucap Hasanuddin.(rep03)