Kegiatan AIPI

Pemilu di Sulut Rentan Intervensi Kepala Daerah

Parpol-peserta-PemiluManado – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) cabang Manado, Rabu (19/02/2010), mengadakan Roundtable Discussion di Hotel Gran Puri. Diskusi dengan topik POTENSI PERMASALAHAN PEMILU 2014 menghadirkan Ketua KPU Sulut, Ketua Bawaslu Sulut, Akademisi, Panwaslu, Parpol, Caleg dan Mahasiswa.

 

 

Pengamat politik sekaligus akademisi Unsrat Ferry Liando, salah-satu pembicara pada diskusi itu mengatakan, setidaknya ada 25 potensi masalah yang mengancam Pemilu 2014 di Sulawesi Utara. Beberapa ancaman pemilu yang terungkap salah-satunya money politic yang menurutnya masih akan dominan.

 

“Politik uang masih dominan, selanjutnya akan terjadi intimidasi caleg terhadap pemilih. Intervensi kepala daerah dari pengurus parpol terhadap penyelenggara pemilu dari PNS seperti sekretaris KPU, PPK, PPS dan KPPS. Profesinalisme dan netralitas KPPS, PPS dan PPK diragukan,” tutur Liando.

 

Akademisi Unsrat yang selalu memberikan pandangan segar terhadap perpolitikan daerah dan nasional ini juga menilai partai politik lebih mengutamakan caleg pemilik modal ketimbang kapasitas caleg bersangkutan. Persaingan sengit caleg satu parpol juga tak terelakkan.

 

“Akan terjadi kanibalisme caleg sesama parpol. Terbatasnya jumlah personil Bawaslu menyebabkan pelanggaran tak bisa dicegah. Akan ada kampanye-kampanye diluar jadwal. Masa tenang akan tetap dimanfaatkan caleg untuk mendapatkan suara. Juga mobilisasi pemilih di Lapas dan rumah-sakit,” urai Liando. (jerryliando)

 

Sumber: http://beritamanado.com/pemilu-di-sulut-rentan-intervensi-kepala-daerah/

 

Konsolidasi Asosiasi Keilmuan: Pengurus PC-AIPI Bali Bertemu Dr. S.H. Sarundajang

KONSOLIDASI ASOSIASI KEILMUAN: PENGURUS PC-AIPI BALI BERTEMU DR. S.H. SARUNDAJANG  

 

AIPI BaliFoto: http://www.warmadewa.ac.idKetua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP-AIPI) Dr. S.H. Sarundajang, 18/2  mengadakan pertemuan konsolidasi dengan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC-AIPI) Bali. Hadir dalam pertemuan yang diadakan di Hotel Aston itu, Ketua PC-AIPI Bali Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si., Drs. I Made Suantina, M.Si., Drs. I Gede Janamijaya, M.Si., Dra. Diah Rukmawati, Dra. Ketut Sri Swatiningsih, M.Si., M.Pd, Drs. I Ketut Jika, dan tokoh masyarakat Minahasa di Bali yang juga Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Benyamin Thomas Sanger, SH.,MH.

 

Dalam kesempatan itu Dr. S.H. Sarundajang mengingatkan kembali peranan AIPI untuk ikut memberikan kontribusi dan andil bagi pembangunan politik dan pemerintahan di tanah air. Menurutnya, AIPI semestinya bisa menjadi wadah bagi masyarakat intelektual yang berkompeten dan kredibel dalam mencermati perubahan politik dari sisi keilmuan sehingga asosiasi ini akan semakin diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat.

 

Ketua PC-AIPI Bali Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si yang juga Kepala LPM Universitas Warmadewa menyampaikan dari tataran keilmuan PC-AIPI Bali  mendorong pengembangan ilmu politik/ ilmu pemerintahan,  ilmu hubungan internasional dan ilmu administrasi negara melalui kajian-kajian ilmiah, baik yang dilakukan dengan riset/ kajian sendiri atau bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi yang memiliki tiga bidang keilmuan tersebut. Beberapa hasil riset/ kajian ilmiah itu sudah diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Politik PC-AIPI Bali “Sarathi”.  PC-AIPI Bali menyatakan keinginan untuk menyelenggarakan Seminar Nasional XXVI AIPI sebagai rangkaian dari Seminar Nasional XXV PP-AIPI bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) 19/2 di Jakarta yang  mengambil tema “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca-Pemilu 2014”.

 

Ketua Umum PP-AIPI yang juga salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat mengapresiasi Jurnal Ilmu Politik PC-AIPI Bali “Sarathi”. Ia berjanji akan menyampaikan keinginan PC-AIPI Bali untuk mengadakan seminar nasional itu dalam pertemuan rutin PP-AIPI. Dalam akhir pertemuan diingatkan, disamping bergerak dalam tataran keilmuan, PC-AIPI Bali juga mesti ikut memberikan pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran politik rakyat, serta memberikan sumbangan pemikiran guna menata kehidupan politik yang lebih baik dan demokratis. Tujuannya untuk memenuhi karakter tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis bagi para pengambil kebijakan publik di tingkat lokal, baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota (wgs).

 

sumber: http://www.warmadewa.ac.id/index.php/baca-berita/14/Konsolidasi-Asosiasi-Keilmuan:-Pengurus-PCminAIPI-Bali-Bertemu-Dr.-S.H.-Sarundajang

Pengamat: Dicari, Pemimpin yang Mampu Wujudkan Kedaulatan Ekonomi

 

sawahFoto: http://kangen-ndeso.blogspot.comJakarta - Pengamat ekonomi Econit Hendri Saparini, menilai, untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sekedar menitikberatkan pada figur. Namun, harus diisi oleh pemimpin yang memiliki paradigma ekonomi dan strategi.

 

Pemimpin ke depannya juga tidak sekedar memiliki sifat baik (jujur, rajin). Tetapi jelas memiliki visi dan garis ideologi ekonominya, yakni ekonomi konstitusi UUD 1945 dan mampu mewujudkannya dalam strategi pembangunan yang komprehensif.

 

“Kedaulatan ekonomi mestinya bukan pilihan. Sekarang, Indonesia mau atau tidak berdaulat secara ekonomi. Kalau berbicara tentang kedaulatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, maka perlu strategi komprehensif dari seorang pemimpin untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan strategis yang pro terhadap konsumen dan produsen,” kata Hendri dalam seminar nasional XXV AIPI “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca Pemilu 2014”, Rabu (19/2).

 

Dijelaskan, saat ini perlu peran negara yang efektif dengan paradigma yang jelas dan tegas terhadap tekanan asing untuk melemahkan sektor pertanian. Kalau mau berbicara kedaulatan, tidak sekedar ada tidaknya pasal yang mengakomodir. Namun, instrument kebijakan seperti apa yang harus dilakukan untuk menjalankan semua itu.

 

“Pemimpin harus memiliki kemampuan membaca masalah ekonomi dengan benar dan jujur, serta mampu dan mau memformulasikan masalah dan mencari solusi dengan referensi konstitusi UUD 45, Pemimpin juga harus mau dan mampu memilih strategi untuk memaksimalkan peluang di era globalisasi dan liberalisasi untuk membela kepentingan nasional,”ucap Hendri.

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/167114-pengamat-dicari-pemimpin-yang-mampu-wujudkan-kedaulatan-ekonomi.html

 

Sampaikan ‘Keynote Speech’ pada Seminar Nasional XXV AIPI, Sarundajang: Pemilu 2014 Adalah Momentum Perubahan!

Sarundajang Keynote SpeakerManado - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan arti penting bagi keberlangsungan demokrasi di negara berdaulat dimanapun, termasuk di Republik Indonesia. Pemilu juga adalah sebuah proses politik dalam membentuk suatu tatanan pemerintahan yang dilandasi demokrasi, untuk itu, tahun 2014 ini bagi Bangsa Indonesia disebut juga sebagai ‘Tahun Politik’. Begitu pentingnya Pemilu 2014 bagi kehidupan demokrasi di negara ini, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terhadap suksesnya ajang tersebut. Asosiasi dimana bergabungnya para pemikir-pemikir dan pelaku-pelaku politik di Indonesia ini pun memiliki tradisi ilmiah dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terhadap berbagai permasalahan menyangkut perpolitikan bahkan di bidang pengelolaan administrasi pemerintahan.

 

Mendasari hal-hal tersebut, AIPI pun menggelar sebuah kegiatan yang dikemas dalam bentuk Seminar Nasional dengan tema: “Indonesia dan Tantangan Pasca Pemilu 2014” yang dilaksanakan pada Kamis (19/2) bertempat di auditorium gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto Jakarta.


Tampil sebagai pembicara utama (keynote speeker), Ketua Umum AIPI DR. Sinyo Harry Sarundajang yang juga adalah Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sambutan yang disampaikan Sarundajang, ada beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi yang perlu kemudian menurutnya perlu mendapat pemahaman yang benar tentang pelaksanaan pemilu itu sendiri. Menurutnya, Pemilu 2014 pada prinsipnya harus terlaksana secara Aman, Tertib, Lancar dan Adil. Asas-asas tersebut harus menjadi pegangan dari seluruh komponen yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut sehingga hasil dari pemilu tersebut juga dapat berkualitas.

 

Pokok pikiran lain yang ditekankan SHS adalah bahwa Pemilu adalah bukan sebagai arena ‘Cirkulasi Kekuasaan’, melainkan sebuah proses penting yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan suatu sistem yang baik dalam tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia. “Pemilu 2014 adalah momentum untuk perubahan! Perubahan yang dimaksudkan yaitu perubahan kearah yang lebih baik yang berlandaskan asas-asas demokrasi sehingga pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera”, kata Sarundajang.

 

Hal tersebut memang menurutnya bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, dan oleh karena itu maka AIPI sebagai organisasi yang berkompeten untuk memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Dikatakannya pula bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis terhadap hal demokrasi, namun juga diungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu tersbut justru menjadi hal yang paling krusial. “Kita juga memiliki sebuah kewajiban moral untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar bagi masyarakat tentang pemilu ini sehingga peranserta masyarakat dalam proses demokrasi dapat maksimal. Sebisa mungkin masyarakat agar jangan ‘golput’” tandas Sarundajang.


Peserta yang hadir dalam seminar tersebut adalah dari kalangan akademisi, peneliti, pejabat-pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah yang tergabung dalam AIPI masing-masing daerah serta mahasiswa dan kalangan pers. Tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut selain Sarundajang yakni DR. J. Kristiadi (akademisi/pengamat politik) yang mengangkat topik: Tantangan Domestik, DR. Adriana Elisabeth (peneliti LIPI) yang mengangkat topic: Tantangan Lingkungan Strategis ASEAN dan Asia Pasifik, Prof. DR. Syamsudin Harris (akademisi/Sekjen AIPI) yang mengangkat topic: Sistem Politik dan Pemerintahan, dan DR. Hendra Saparini (Intelektual/pengamat politik) yang mengangkat topic: Kedaulatan ekonomi di Tengah Arus Globalisasi. Dalam sesi kedua membahas tentang kepemimpinan Politik yang baru dan menampilkan pembicara-pembicara: DR. Nico Harjanto, Nurul Ariffin, MSi, Dr. Bima Arya. Hadir pula tokoh pelopor otonomi daerah yang juga adalah mantan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Negara Otonomi Daerah Prof. DR. Ryaas Rasyid. Rasyid yang juga adalah juga mantan ketua Umum AIPI memberikan beberapa pemikiran penting terhadap pemilu 2014. “Permasalahan-permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan pemilu itu judtru yang harus kita antisipasi bersama supaya tidak terjadi.

 

Hal itu sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, oleh karena itu pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran penting dalam upaya menekan agar hal tersebut tidak terjadi”, tandas Rasyid.(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE,MSi)

 

http://radiotrendyfm.com/index.php/manado/151-pemilu-juga-adalah-sebuah-proses-politik-dalam-membentuk-suatu-tatanan-pemerintahan

 

Butuh Perda Pemukiman dan Rehabilitasi DAS

Dari Diskusi AIPI-Manado Post


Editor: Idham Malewa ; Peliput: Didit Sjamsuri ; Photographer: Semmy


MANADO— Penyebab terjadi bencana alam  banjir dan longsor  di Manado buah dari kebijakan tidak pro lingkungan. Pembiaran pemerintah merusak lingkungan hutan dan aliran sepanjang sungai akibat kerusakan hulu. Perspektif politik ini diulas dalam diskusi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado  bersama Manado Post di Kampus Fakultas Teknik (Fatek) Universitas Sam Ratulangi, Rabu (5/2). 

 

Selama dua jam AIPI-Manado Post bersama para pakar, politisi, akademisi dan aktivis lingkungan. Sekretaris AIPI sekaligus moderator Dr Fery Liando  menyentil adanya defisit politik dari aktor-aktor di daerah. Keserakahan terhadap kekuasaan menyebabkan para oknum melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Banyak politisi berselingkuh dengan pemilik modal, guna menutupi biaya politik Pemilu dan Pilkada. Setelah jadi pengusaha menuntut kompensasi. “Hal ini telah menjadikan Pemilukada bukan lagi pertarungan antar parpol, tetapi pertarungan antar pemilik modal.

 

Kompensasinya jika calonnya menang maka pemilik modal akan menguasai lahan-lahan pertambangan, hutan property dan mall,” ujar Liando saat diskusi kemarin. Dosen Fatek Unsrat Dr Veronica Kumulur dengan vocal memandang, diskusi ini untuk mendorong pemerintah dalam menetapkan Perda (Peraturan Daerah) tentang larangan mendirikan bangunan di daerah bantaran sungai. Harus ada Perda yang mengatur, izin pendirian bangunan di DAS. “ketika Masyarakat menempati daerah bantaran sungai, tidak ada hukum yang dilanggar, karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

 

Jika Perda ini bisa direalisasikan saya menjamin 15 tahun kedepan, kerusakan lingkungan dapat di minimalisir. Solusi untuk saat ini yaitu dengan melakukan pengerukan sungai untuk mengelurakan sedimentasi, pelebaran sungai,” jelas Kumulur.Liando melihat kendala regulasi karena motif balas jasa ekonomi. “Motifnya adalah untuk mendapatkan fee (keuntungan), Akibatnya dari ekplorasi lahan lingkungan dari para pengusaha sehingga lahan-lahan serapan air berkurang,” jelas dosen Fisip Unsrat ini. Liando menyentil kepala daerah yang tidak konsisiten dalam menegakkan Perda (Peraturan Daerah). Misalnya Perda sudah melarang mendirikan bangunan di DAS (Daerah Aliran Sungai).

 

Tapi pembangunan rumah di bantaran sungai terus meningkat. “Tidak adanya teguran apalagi sanksi tegas dari pemerintah merupakan mengisyaratkan, adanya ketakutan dari Kepala daerah akan kehilangan popularitas dan elektabilitas pada Pemilukada berikutnya,” tutur Liando.Akademisi Fakultas Ekonomi Unsrat Dr Vicky Masinambow melihat fakta di lapangan seluruh sungai di Kota Manado sudah masuk dalam area pemukiman.

 

Maka policy (kebijakan) mungkin dengan mengembangkan konsep mitigasi dan adaptasi di wilayah-wilayah rawan bencana. Sebagai contoh harus ada pembentukan kanal-kanal baru. “Sebagai orang ekonomi, pembentukan kanal baru ini, harus memikirkan biaya yang lebih murah. Apakah pembuatan kanal dengan membongkar wilayah pemukiman kumuh, atau membongkar sekalian dengan pemukiman yang permanen,” jelas Masinambow.

 

Masinambow juga menambahkan, RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) sebagai payung harus digunakan secara hati-hati. Karena di beberapa kota besar di dunia, sungai besar yang mengalir di kota bannyak dibuat multi fungsi. “Seperti di Fukuoka Jepang, sungai menjadi tempat rekreasi bagi para warga,” tutur Masinambow.Dr Lucky Longdong melihat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini belum memiliki payung hukum yang pasti, terkait dengan ruang atau wilayah.

 

Pembangunan Sulawesi Utara  saat ini belum mengacu pada RTRW. “Menurut saya saat ini kita membangun diatas dasar yang rapuh. Khusus untuk legalitas RTRW. Hal ini disebabkan UU (Undang-Undang) RTRW nomor 6 tahun 2006 dengan PP (Peraturan Pemerintah) tahun 2007, yang seharusnya RTRW provinsi diterbitkan paling lambat setahun setelah UU dan PP ini diterbitkan. Tapi yang terjadi adalah RTRW Provinsi baru disahkan pada Januari 2014,” jelas Longdong.

 

Pengamat politik dan hokum Judie Turambi menyentil persoalan poltik lingkungan yang salah. Dia sepakat bahwa  factor penyebab adalah pembiaran pemukiman di sepanjang DAS. Pemerintah harus tegas demi menjaga keberlangsungan jangka panjang. ‘’Harus ada tindakan yang nyata dan tegas sesuai peruntukan,’’ katanya. Anggota Dekot Manado Stella Pakaja ikut mengomentari bencana alam di Manado bukan semata-mata factor alam. Ada peran manusia yang sangat vital. Dia pun yang ikut jadi korban bencana mengingatkan solusi saat ini adalah harus ada pemikiran sinergis. Semua pemerintah dari hulu hingga hilir aliran sungai duduk bersama. ‘’Harus  duduk bersama empat daerah mulai Manado, Minut, Tomohon sampai Minahasa,’’ sarannya.

 

Dr Wieske Rotinsulu memberikan solusi dengan merehabilitasi daerah-daerah hulu sungai. Menurutnya konsep-konsep tentang rehabilitasi hulu sungai sampai saat ini belum berhasil. “Rehabilitasi yang saat ini berlangsung di daerah-daerah bukan memperbanyak hutan. Tapi kenyataannya hutan semakin berkurang,” jelas Rotinsulu.

 

Mungkin Solusi jangka panjang saat ini dengan menaikkan Danau Tondano setinggi 1 meter, lewat pembuatan kanal di sisi-sisi danau, serta pengerukan guna mengeluarkan sedimentasi. “Jika Danau Tondano memiliki luas 400 meter persegi, maka air tambahan yang dapat di tamping kira-kira 40.000 meter kubik,” jelas Prof Mitchel Kumayas.Ketua Komisi 1 Deprov Sulut Jhon Dumais setuju dengan policy pemerintah membatasi pemukiman dan pengurangan area hutan. Harus ada keberanian.

 

Pemerintah kabupaten dan kota serta Pemprov Sulut berjalan seiring. Hanny Joost Pajow  tokoh pemuda Sulut ini mengatakan, harus ada tindakan dan policy yang jelas dari pemerintah.. “Banjir di Kota Manado merupakan banjir  kiriman, jadi harusnya bisa diprediksikan. Harus ada koordinasi dari pihak pengirim banjir dan penerima. Agar warga bisa mengetahui dengan cepat dan bisa menghindar jika ada bencana banjir, jelas Pajow.Lebih lanjut Pajow mengatakan, pemerintah harus menghentikan ijin mendirikan bangunan di DAS. “Jika hal tersebut bisa di jalankan oleh pemerintah, maka paling tidak sudah mengurangi dempak kerusakan lingkungan, serta mengantisipasi bencana bajir,” tutur Pajow.

 

Diskusi yang ikut disaksikan Pemred Manado Post Marlon Sumaraw memberi kesimpulan peraturan tentang RTRW harus segera ditebitkan, hentikan reklamasi pantai, serta rehabilitasi daerah hulu sungai harus sesegera mungkin dijalankan. Namun semua itu harus dudukung oleh masyarakat. Agar ke depan bencana serta dampak kerusakan lingkungan bisa di minimalisir.(*)

 

Sumber: http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=8589:butuh-perda-pemukiman-dan-rehabilitasi-das&catid=1:berita-utama&Itemid=50

Seminar Nasional XXV AIPI

garudakursiPengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) akan menyelenggarakan Seminar Nasional XXV AIPI pada tanggal 19 Februari 2014, Pkl. 08.00 – 16.15 WIB, di Auditorium LIPI Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta, dengan tema “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca-Pemilu 2014”. 
 
Sebanyak 10 pembicara akan presentasi dalam seminar ini. Para pembicara yang hadir adalah para ahli yang diundang oleh panitia. Untuk seminar kali ini panitia tidak mengadakan sesi makalah sumbangan. Susunan acara dan nama-nama pembicara dalam seminar, silakan lihat di bawah.
 

Sehubungan dengan itu kami mengundang Pengurus Cabang AIPI se-Indonesia, Anggota AIPI, kalangan akademisi dan pemerhati politik, anggota DPR/DPRD, anggota DPD, politisi partai politik, LSM, wartawan, dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain untuk menghadiri Seminar Nasional XXV AIPI. Bagi Ibu/Bapak yang ingin hadir, diharapkan terlebih dahulu melakukan registrasi kepada panitia seminar melalui email: pp_aipi<at>yahoo.com/pp.aipi<at>gmail.com dan atau sms ke Prayogo: HP. 0819 3249 3334. Seminar ini untuk umum (gratis).

Jakarta, 07 Februari 2014


Hormat kami,
Ketua Umum PP AIPI

Ttd.

Dr. S.H. Sarundajang


Ketua Panitia Seminar

Ttd.

Dr. Nico Harjanto


Informasi lebih lanjut; Prayogo (021-522 4480/0819 3249 3334)

 

 

 

Term of Reference (ToR)

SEMINAR NASIONAL XXV AIPI

 

INDONESIA DAN TANTANGAN POLITIK PASCA-PEMILU 2014

 

Demokrasi Indonesia akan mengalami ujian kematangan yang substansial pada tahun 2014 ini karena seluruh warganegara yang memiliki hak pilih akan berkesempatan untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden baru. Dengan adanya ketentuan konstitusional mengenai pembatasan periode kepresidenan, maka incumbent saat ini tidak akan bisa untuk berkompetisi lagi. Karena itu, pemilihan presiden menjadi momentum suksesi politik demokratik yang diharapkan dapat melahirkan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kehendak rakyat. Melalui pembaruan kepemimpinan nasional tersebut, diharapkan pula muncul beragam gagasan, program, dan metode pembangunan baru yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar bangsa seperti kemiskinan, ketertinggalan, rendahnya kecerdasan, hingga langkanya lapangan kerja formal.

 

Pemilu 2014 menjadi sangat penting karena demokrasi Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan sejarah yang sangat menentukan masa depan negara-bangsa kita yang relatif masih bertumbuh dan berevolusi politiknya. Sejak reformasi yang berhasil menurunkan rejim otoritarian di tahun 1988, demokrasi hadir pada tataran kelembagaan dan elektoral yang sangat progresif. Berbagai lembaga negara dan quasi-state maupun auxiliary state institutions dibentuk untuk mendukung demokrasi dan jalannya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ada lebih dari 110 lembaga negara non-struktural dan non-kementerian yang kesemuanya dibiayai anggaran negara, selain lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dari sisi kontestasi elektoral, pemilihan presiden dan kepala daerah langsung telah dijalankan sejak 2004 dan 2005 dan pemilihan legislatif juga semakin bersifat individual karena diterapkannya prinsip suara terbanyak dalam penentuan kursi di daftar caleg untuk masing-masing partai peserta pemilu. Akibatnya, ledakan euforia elektoral terjadi dengan akibat mulai dari munculnya puluhan partai politik hingga ribuan pemburu kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang banyak di antaranya bertarung secara Machiavellian demi sekedar menang, berkuasa, dan berakhir di penjara.

 

Seiring dengan eksplosi demokrasi itu, muncul pula berbagai paradoks dan ekses yang mengancam tidak saja nilai-nilai universalitas dan legitimasi demokrasi, tapi juga keutuhan negara-bangsa Indonesia. Demi kemenangan elektoral, pragmatisme politik dan money politics menjadi panglima bagi para zoon politikon, sehingga politik yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi seperti fairness, equality, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi semakin langka. Di sisi lain, penetrasi kekuatan politik di aparatur negara juga semakin menampakkan efek buruknya bagi birokrasi yang seharusnya professional, netral, imparsial, dan melayani. Birokrasi menjadi arena politisasi untuk kepentingan-kepentingan sempit para office holders di pusat maupun daerah. Hal ini tentu menyumbang pada semakin parahnya problematika sosial-politik yang terjadi sehingga tidak mengherankan di tengah berbagai peluang dan potensi yang ada, kemajuan kemakmuran rakyat Indonesia tidak bisa optimal, dan bahkan tidak bisa semakin adil karena melebarnya jurang kesenjangan ekonomi.

 

Karena Pemilu 2014 akan melahirkan pemimpin baru, dan bahkan mungkin rejim pemerintahan baru, maka perlu adanya pembahasan yang mendalam mengenai hal-hal mendasar terkait kekuasaan baru yang terbentuk nantinya. Apa prioritas kerja yang harus dipilih? Apa yang akan dicapai dalam periode kekuasaan ini? Apa yang mestinya dipercepat untuk mengubah berbagai tantangan dan kendala menjadi kesempatan untuk maju? Apa grand design pemerintahan baru dalam konteks pemajuan kepentingan politik nasional di tengah agenda politik regional/ internasional? Bagaimana pemerintahan baru nanti harus mengantisipasi perubahan-perubahan eksternal dan terlebih lagi dinamika sosial sebagai akibat dari seringnya negara tidak hadir di masyarakat?

 

Untuk itu, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) memandang perlu diadakannya Seminar Nasional XXV yang bertema “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca-Pemilu 2014”, untuk menggali perspektif dan jawaban terhadap persoalan-persoalan besar yang akan dihadapi pemimpin baru Indonesia pasca pemilu 2014.

 

Seminar akan dihadiri oleh Pengurus Cabang AIPI se-Indonesia, Anggota AIPI, kalangan akademisi dan pemerhati politik, anggota DPR/DPRD, anggota DPD, politisi partai politik, LSM, wartawan, dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain.

 

Pelaksanaan seminar nasional ini akan diadakan pada:

 

            Hari/tanggal              : Rabu, 19 Februari 2014

            Waktu                         : Jam 08.00 – 16.15 WIB

            Tempat                       : Auditorium LIPI, Lt. 2

                                                  Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav. 10 Jakarta Selatan

 

 

Susunan Acara Seminar Nasional XXV AIPI

 

 Waktu

Acara

08.00-09.00

Registrasi

09.00-09.15

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

09.15-09.30

Pembukaan:

Ketua Umum PP AIPI, Dr. S.H. Sarundajang

09.30-11.00

Tantangan politik dan keamanan

09.30-09.50

Sub tema: Tantangan Domestik

Pembicara: Dr. J. Kristiadi

09.50-10.10

Sub tema: Tantangan lingkungan Strategis ASEAN

dan Asia Pasifik.

Pembicara: Dr. Adriana Elisabeth

10.10-11.00

Diskusi

Moderator:  Irine H. Gayatri, S.Sos., MA

11.00-12.30

Tantangan Reformasi kelembagaan

11.00-11.20

Sub Tema: Sistem Politik dan Pemerintahan

Pembicara: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

11.20-11.40

Sub tema: Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Integrasi Nasional

Pembicara: Bpk. Rijel Samaloisa (Wakil Bupati Mentawai)

11.40-12.30

Diskusi

Moderator: Dr. Nurliah Nurdin

12.30-13.30

Isoma

13.30-14.00

Tantangan kedaulatan ekonomi di tengah arus globalisasi

Pembicara: Dr. Hendri Saparini

14.00-14.30

Diskusi

Moderator: Drs. M. Ichsan Loulembah

14.30-15.30

Tantangan kepemimpinan politik yang baru

 

Pembicara: 

1.      Dr. Nico Harjanto

2.      Nurul Arifin, M.Si

3.      Dr. Bima Arya

4.      Basuki Tjahaja Purnama, MM*

5.      Dr. H. M. Jusuf Kalla*

15.30-16.00

Diskusi

Moderator: Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA

16.00-16.15

Penutupan: Ketua Umum PP AIPI/Sekjen PP AIPI

 

*) dalam konfirmasi

 

 

 

Acara

08.00-09.00

Registrasi

09.00-09.15

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

09.15-09.30

Pembukaan:

Ketua Umum PP AIPI, Dr. S.H. Sarundajang

09.30-11.00

Tantangan politik dan keamanan

09.30-09.50

Sub tema: Tantangan Domestik

Pembicara: Dr. J. Kristiadi

09.50-10.10

Sub tema: Tantangan lingkungan Strategis ASEAN

dan Asia Pasifik.

Pembicara: Dr. Adriana Elisabeth

10.10-11.00

Diskusi

Moderator:  Irine H. Gayatri, S.Sos., MA

11.00-12.30

Tantangan Reformasi kelembagaan

11.00-11.20

Sub Tema: Sistem Politik dan Pemerintahan

Pembicara: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

11.20-11.40

Sub tema: Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Integrasi Nasional

Pembicara: Abdullah Azwar Anas, M.Si*

11.40-12.30

Diskusi

Moderator: Dr. Nurliah Nurdin

12.30-13.30

Isoma

13.30-14.00

Tantangan kedaulatan ekonomi di tengah arus globalisasi

Pembicara: Dr. Hendri Saparini

14.00-14.30

Diskusi

Moderator: Drs. M. Ichsan Loulembah

14.30-15.30

Tantangan kepemimpinan politik yang baru

 

Pembicara: 

1.      Dr. Nico Harjanto

2.      Nurul Arifin, M.Si

3.      Dr. Bima Arya

4.      Basuki Tjahaja Purnama, MM*

5.      Dr. H. M. Jusuf Kalla*

15.30-16.00

Diskusi

Moderator: Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA

16.00-16.15

Penutupan: Ketua Umum PP AIPI/Sekjen PP AIPI