Kegiatan AIPI

Laporan Pelaksanaan Acara Pelantikan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PA AIPI) Semarang Periode 2018-2022 dan Seminar Nasional “Membaca Pilkada 2018”

Deskripsi dan Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini bernama Pelantikan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC AIPI) Semarang periode 2018-2022 dan Seminar Nasional “Membaca Pilkada 2018”. Acara ini diselenggarakan di Hotel Santika Premier, Semarang, pada hari Selasa, 27 Februari 2018 pukul 09.00-16.00 WIB. Acara dilaksanakan dengan diawali pelantikan PC AIPI Semarang periode 2018-2022. Pengurus yang hadir kurang lebih sebanyak 39 orang. 

Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan pembukaan Seminar Nasional dengan tema “Membaca Pilkada 2018”. Acara ini terbagi ke dalam dua sesi. Adapun pada sesi pertama, diskusi dimoderatori oleh Bapak Yuwanto, PhD. Pembicaranya adalah:

  1. Dr. H. Wisnu Suhardono, S.E., M.Si. (akademisi)
  2. Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. (akademisi)
  3. Dr. Ir. H. Sri Puryono karto Soedarno, M.P. (Sekretaris Daerah Propinsi Jateng) 

Sedangkan pada sesi kedua, diskusi dilanjutkan setelah Ishoma, dengam dimoderatori oleh Ibu Dra. Fitriyah, M.A. Pembicara pada sesi kedua ini antara lain: 

  1. Airlangga Pribadi Kusman, PhD. (Dosen Unair)
  2. Drs. Muhammad Adnan, M.A. (akademisi)
  3. Prof. Dr. Syamsuddin Haris (akademisi) 

Acara berjalan dengan lancar dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 150 orang. Pengurus yang dilantik sekitar 39 orang. Sertifikat peserta dibagi setelah acara selesai.

 

IMG-20180227-WA0035

 

IMG-20180227-WA0020

 

IMG-20180227-WA0025

Nur Hidayat Sardini pimpin AIPI Semarang

 

NHSDok: DKPP RISemarang (Antaranews Jateng) - Mantan Ketua Bawaslu RI Nur Hidayat Sardini dilantik sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang untuk periode 2018-2022.

Pelantikan pengurus AIPI Semarang di Semarang, Selasa, dipimpin langsung oleh Ketua Umum AIPI Alfitra Salam.

Usai dilantik, Sardini mengatakan kepengurusan baru ini kembali aktif setelah sempat vakum selama beberapa waktu.

"Di Semarang sudah lama `off` agak lama. Pengukuhan pengurus baru ini bersamaan momentumnya dengan pilkada serentak," katanya.

Menurut dia, AIPI beranggotakan sejumlah akademisi, peneliti, hingga praktisi politik.

Ia mengajak seluruh praktisi ilmu politik dari berbagai perguruan tinggi di Semarang untuk bergabung.

Ia juga mengajak para anggota AIPI untuk turut berperan serta dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

Ia mengharapkan masukan kepada para penyelenggaran pemilu untuk memberi porsi lebih pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada.

antarajatengSementara itu, kepengurusan AIPI Semarang diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Ilmu dipimpin oleh Laila Khalid Alfirdaus. Sementara Bidang Publikasi diketuai Teguh Hadi Prayitno, mahasiswa S3 Undip yang juga seorang jurnalis.

Mantan Ketua KPU Jawa Tengah Fitriyah dipercaya untuk memimpin Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

Adapun Bidang Advokasi dan Pengabdian Masyarakat diketuai oleh Puji Astuti, dosen Fisip Undip.

 

Dosen Fisip Undip Terpilih Jadi Ketua Umum AIPI Cabang Semarang

 

semarangTRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia segera dilaksanakan. Diharapkan Pilkada berlangsung dengan lancar, aman dan berkualitas.

Hal itu disampaikan oleh Peneliti LIPI Dr. Alfitra Salam saat memberi sambutan dalam Seminar Nasional Membaca Pilkada 2018.

"Evaluasi terhadap proses pelaksanaan pilkada harus terus dilakukan, agar pilkada semakin berkualitas" tegas Alfitra.

Seminar juga menampilkan pembicara lain, diantaranya Prof. Syamsudin Haris yang mengambil tema "Polkada 2018 dan Peluang Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam". Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D yang mengambil tema "Fenomena Populisme dalam Pilkada"

Sebelum pelaksanaan seminar dilaksanakan pelantikan pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Semarang  di Hotel Santika Semarang, (27/2/2018).

Pengurus AIPI Semarang periode 2018-2022 dikukuhkan oleh Dr. Alfitra Salam Ketua PP AIPI.

Terpilih sebagai Ketua Umum adalah Dr. Nur Hidayat Sardini dosenFisip Undip yang juga mantan ketua Bawaslu Pusat.

Pengurus yang duduk di organisasi tempat bernaungnya para sarjana ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu sosial, praktisi politik, serta peminat di bidang politik ini, berasal dari berbagai profesi.

Seperti dosen FISIP di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Semarang, politisi, mahasiswa S3 Doktor Ilmu Sosial, jurnalis dan sebagainya.

Kepengurusan AIPI dilengkapi dengan bidang-bidang, antara lain Bidang Pengkajian dan Pengembangan Ilmu dengan ketua Dr. Laila Khalid Alfirdaus, MPP dosen FISIP Undip yang membawahi Subbidang Diskusi Rutin dan Berkala, Subbidang Diseminasi Pemikiran Politik, Subbidang Penelitian, Subbidang Kurikulum dan Ilmu Politik, Subbidang Penelitian.

Bidang Publikasi diketuai oleh Teguh Hadi Prayitno MM, M.Hum, Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Sosial Undip yang juga jurnalis, yang membawahi Subbidang Jurnal Ilmiah, Subbidang Penerbitan Buku, Subbidang Sosial Media, Subbidang Kehumasan. Bidang Advokasi dan Pengabdian Masyarakat diketuai oleh Drs. Puji Astuti, M.Si, dosen FISIP Undip yang membawahi Subbidang Pengabdian Masyaarakat, Subbidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga diketuai oleh Dra. Fitriyah, MA, dosen FISIP Undip yang juga mantan Ketua KPUD Jawa Tengah, yang membawahi Subbidang Kerjasama, Subidang Hubungan Antar Lembaga. Bidang Organiasai diketuai oleh Moch Aris Munandar S.Sos, MM dosen Unnes yang membawahi Subbidang Keanggotaan, dan Subbidang Pengawasan.(*)

Sumber: http://jateng.tribunnews.com/2018/02/27/dosen-fisip-undip-terpilih-jadi-ketua-umum-aipi-cabang-semarang

 

 

Diskusi Akhir Tahun AIPI Cabang Palu

foto diskusi aipi palu(Foto: AIPI Cab. Palu)

Di penguhujung akhir tahun 2017, AIPI Cabang Palu, Sulawesi Tengah menggelar diskusi akhir tahun dengan topik “Prospek Tahun Politik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia”. Topik ini dipilih karena berkaitan dengan pilkada serentak yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah antara lain Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali. Selain itu, tema diskusi juga membahas isu-isu terkini seperti pilpres, politik identitas, politik lokal dalam pusaran media lokal hingga etnisitas dalam rekruitmen elit politik.


Dr. Slamet Riadi, M.Si selaku Ketua AIPI Cabang Palu dalam pengantar diskusi awal menjelaskan bahwa tahun 2018 pilkada serentak akan terjadi dibeberapa wilayah Indonesia. “Tahun 2018 akan banyak dilaksanakan pilkada serentak termasuk tiga wilayah di Sulteng antara lain Donggala, Parimo (Parigi Moutong) dan Morowali. Tahun depan juga akan melihat perspektif demokrasi pada level lokal,” ujar Slamet.


Selaku moderator, Dr. M. Nur Alamsyah, M.Si juga mengingatkan bahwa tema diskusi ini akan mencoba membahas topik yang lain seputar demokratisasi khususnya di Sulawesi Tengah. “Saya pikir banyak isu-isu yang bisa diangkat dalam topik ini dan berharap teman-teman bisa mengekplorasi hal tersebut,” imbuh Alamsyah.


Hal yang sama juga ditambahkan oleh Ketua KPU Sulawesi Tengah, Sahran raden, S.Ag., M.Ag yang bersedia hadir untuk memberikan deksripsi peta politik dan situasi terkini demokrasi di Sulteng. “Tahun depan banyak kegiatan yang akan dilakukan termasuk persiapan menjelang pileg dan pilpres. Persiapan ini antara lain tentang penataan dapil dan wacana pembentukan satgas antisipasi kampanye hitam,” kata Sahran. Ia menambahkan karena pelaksanaan pileg dan pilpres tidak akan terasa sudah hampir menuju pelaksanaannya.


Diskusi ini digelar di Restoran Kampung Nelayan (30/12/2017) dengan mengundang berbagai elemen yang terkait. Hadir dalam diskusi tersebut Ketua AIPI Cabang Palu, Dr. Slamet Riadi, M.Si, Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden, S.Ag., M.Ag, dan beberapa staf edukasi FISIP Universitas Tadulako antara lain: Dr. Irfan Mufti, M.Si, Dr. Intam Kurnia, M.Si, Dr. H. Sasterio, M.Si, Dra. Nurhamni, M.Si, Dr. Achmad Herman, M.Si, Muh. Arif, S.IP., M.Si serta beberapa mahasiswa FISIP UNTAD. (ACHER, red.)

 

Rilis Diskusi Akhir Tahun Evaluasi Pemerintah tahun 2017 dan Political Outlook 2018

 

diskusi20-1Dok: Yudha/Populi CenterMelanjutkan tradisi pada tahun-tahun sebelumnya, Populi Center bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) kembali menyelenggarakan refleksi akhir tahun, pada Rabu 20 Desember 2017, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara diawali dengan sambutan oleh Dr. Sri Nuryanti selaku Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI, dan dilanjutkan dengan paparan narasumber yang membahas seputar berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2017, mulai dari capaian 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, merebaknya sentimen politik berbasis SARA di masyarakat, hingga tantangan yang patut menjadi perhatian oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil di tahun 2018.


Narasumber pertama Nona Evita dari Populi Center membeberkan hasil riset di akhir tahun 2017, dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK mendekati 80 persen. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat tersebut berbanding lurus terhadap dua hal. Pertama ialah tingkat keterpilihan dalam simulasi pemilihan presiden, dimana Jokowi masih menempati urutan teratas dibanding nama-nama lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat dukungan terhadap partai-partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Nasdem dan Hanura. “Meski pun begitu, beberapa partai diluar koalisi pendukung pemerintah juga mengalami kenaikan elektablitas. Oleh karena itu, partai pendukung pemerintah terutama PDIP, tidak boleh lengah apabila ingin kembali memenangi pemilu 2019” ujarnya.


Narasumber lain Prof.Dr Mochtar Pabottingi juga mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang dinilainya konsisten menghadirkan peran negara, baik dengan terjun ke tengah masyarakat mau pun dengan cara membangun daerah pinggiran dan perbatasan yang selama ini terkesan terabaikan. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang tidak kunjung terselesaikan merupakan ancaman terhadap konsep Nawacita yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Di sisi lain, merebaknya sikap intoleransi dan praktek politisasi agama, merupakan hal yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. “Bahkan keinginan untuk mengganti sistem kenegaraan menguat di masyarakat. Hal ini merupakan ancaman karena sikap dan praktek seperti itu dapat dianggap menyerang langsung konstitusi. Dalam konteks inilah saya secara pribadi mendukung keluarnya Perppu Ormas,” kata Peneliti Senior LIPI tersebut.


Terkait soal kondisi masyarakat, Sosiolog Neng Dara Affiah menyatakan adanya polarisasi khususnya di internal umat islam saat ini. Indikasi dari polarisasi tersebut dapat dilihat dari diperebutkannya ormas keagamaan oleh kekuatan-kekuatan politik. Selain itu, terdapat pula pergeseran makna dan sosok ulama. Tokoh-tokoh yang semula dianggap sebagai ulama panutan bagi umat islam seperti Quraish Shihab, Gus Mus, dan beberapa nama lainnya, justru tidak mendapat tempat yang cukup di publik, digantikan oleh tokoh-tokoh ulama yang mulai menonjol kepentingan praktisnya. “Meski pun begitu, geliat kelompok muslim yang pro terhadap kebhinekaan juga mulai menguat, termasuk di kalangan perempuan”.


diskusi20-2Dok: Yudha/Populi CenterBagi anggota DPR RI Arief Wibowo, kegaduhan yang saat ini dirasakan telah dimulai sejak awal kepemimpinan Jokowi-JK. Menurutnya situasi demikian dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa menyikapi hasil pemilu 2014 secara lapang dada. Terkait evaluasi terhadap pemerintah, anggota Fraksi PDIP mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya yaitu kesenjangan antara masyarakat yang miskin dan kaya, indeks rasio gini yang mengkhawatirkan, banyaknya konflik agraria yang masih belum terselesaikan, serta potensi macetnya reformasi birokrasi imbas diterapkannya mekanisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu ia juga menyatakan bahwa dinamika politik di tahun 2018 akan diawali dengan pembahasan Perppu Ormas dan UU MD3. “Dua hal ini akan menentukan solid atau tidaknya koalisi pendukung pemerintah,” tegasnya.


Dalam hal momentum pilkada serentak 2018, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan beberapa hal tantangan yang dihadapi. Pertama ialah syarat kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat sebagai pemilih. Berdasarkan data yang didapatkan KPU, di tahun 2017 terdapat sekitar tujuh juta orang yang belum melakukan rekam sidik jari, karena blangko yang terbatas dan lain hal. Dengan demikian ancaman adanya penduduk yang tidak memiliki hak pilih cukup besar pada pilkada mendatang. “Ini tantangan yang sifatnya non-elektoral. Padahal kalau kita coba urai masalah ini, persoalan kepemilikan KTP elektronik merupakan wilayahnya Kemendagri. Bagi kami, seseorang dapat sah menjadi pemilih apabila ia mampu membuktikan identitas sebagai penduduk setempat, baik dengan KTP mau pun surat keterangan. Dalam pilkada serentak 2017, persoalan ini banyak muncul di berbagai tempat,” terangnya. Tantangan yang kedua ialah sempitnya masa persiapan, terutama jika berbicara persiapan pemilu 2019. Berdasarkan UU, disebutkan bahwa tahapan persiapan ialah 20 bulan sebelum pemilu dimulai. Ini lebih pendek bila dibandingkan persiapan pemilu tahun 2014 yaitu 24 bulan.


Sementara dibidang politik Internasional, Peneliti Senior LIPI Adriana Elisabeth mencatat beberapa hal yang perlu diapresiasi. Diantaranya ialah sikap ASEAN terhadap masalah Laut Cina Selatan yang diinisiasi oleh Indonesia, dalam rangka menjaga stabilitas kawasan diantara anggota didalamnya, serta menghidupkan kembali pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) yang sempat terhenti beberapa periode. Kedua hal yang diinisiasi Pemerintah Indonesia tersebut direspon secara positif dikalangan internasional, dan menunjukkan kuatnya visi kemaritiman RI. Kemudian yang tidak kalah penting ialah komitmen dukungan Pemerintah RI terhadap Palestina. Menurutnya, pemerintah perlu lebih mengkampanyekan bahwa persoalan di Palestina ialah isu kemanusiaan yang bersifat universal. Ada pun hal yang masih menjadi tantangan di tahun 2018 ialah persoalan kedaulatan hubungannya dengan gerakan separatis yang didukung oleh beberapa negara pasifik selatan, jaringan narkoba lintas negara, perdagangan manusia dan senjata, serta ancaman terorisme yang didukung oleh organisasi trans nasional.


Acara kemudian ditutup dengan pembagian kenang-kenangan dan foto bersama serta ramah tamah antara narasumber, undangan, serta jajaran pengurus AIPI dan Populi Center. (DR) ***

diskusi20-3Dok: Yudha/Populi Center

Punya Elektabilitas Tinggi, Politik SARA Diprediksi Masih Akan Hantui Jokowi

 

4INFONAWACITA.COM – Politik SARA diprediksi masih akan menghantui Pilpres 2019 nanti. Padahal saat ini, elektabilitas Presiden Joko Widodo berada di angka tertinggi. Hal itu terlihat dari masih masifnya aksi politik identitas hingga saat ini.

Peneliti lembaga riset Populi Center, Nona Evita menjelaskannya dalam diskusi pada Rabu (20/12). Diskusi itu bertajuk “Evaluasi Pemerintah Tahun 2017 dan Political Outlook 2018”.

Nona menuturkan, jika berdasarkan hasil riset Populi Center beberapa waktu lalu, grafik menunjukkan tingginya kepuasaan masyarakat. Khususnya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2017 ini.

 

Seperti diketahui, kata Nona, tahun 2017 sendiri arah kebijakan Presiden Jokowi memang pemerataan. Dimana sebelumnya pada 2015 merupakan peletakan fondasi pembangunan. Lalu percepatan pembangunan di 2016.

Maka tidak heran jika pemerataan yang memiliki 4 aspek yang dua di antaranya ialah pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sudah mulai dirasakan masyarakat. Hal ini pun dibuktikan dari data yang dimiliki Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyebut adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 0,22 persen dari Maret 2016 hingga Maret 2017.

Data KSP ini juga, kata Nona, berbanding lurus dengan hasil riset Populi Center. Dimana menyebut hampir 70 persen masyarakat merasa perekonomiannya lebih baik dibanding tahun 2016.

“Dari angka data kami, hampir 70 persen masyarakat merasa kondisi perekonomian lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” papar Nona.

Berkaca dari Pilkada DKI Jakarta

Meski demikian, kata Nona, Indonesia harus berkaca dari Pilgub DKI Jakarta. Menurut Nona, pada satu sisi, kepuasan masyarakat sangat tinggi atas kerja dan kinerja dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tapi kemudian, nyatanya, ketika dimainkan politik identitas, angka tinggi itu justru berbanding terbalik dengan tingkat keterpilihan dari mantan Gubernur DKI Jakarta.

“Nah ini juga yang harus diantisipasi. Nantinya tren politik ini akan terus dimainkan hingga Pilkada 2018. Bahkan Pilpres 2019 karena hingga saat ini masih ada aksi-aksi yang memunculkan simbol ke-kita-an,” kata Nona dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu. (DS/zh)

Sumber: https://infonawacita.com/punya-elektabilitas-tinggi-politik-sara-diprediksi-masih-akan-hantui-jokowi/