Kegiatan AIPI

Rilis Diskusi Akhir Tahun Evaluasi Pemerintah tahun 2017 dan Political Outlook 2018

 

diskusi20-1Dok: Yudha/Populi CenterMelanjutkan tradisi pada tahun-tahun sebelumnya, Populi Center bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) kembali menyelenggarakan refleksi akhir tahun, pada Rabu 20 Desember 2017, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara diawali dengan sambutan oleh Dr. Sri Nuryanti selaku Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI, dan dilanjutkan dengan paparan narasumber yang membahas seputar berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2017, mulai dari capaian 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, merebaknya sentimen politik berbasis SARA di masyarakat, hingga tantangan yang patut menjadi perhatian oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil di tahun 2018.


Narasumber pertama Nona Evita dari Populi Center membeberkan hasil riset di akhir tahun 2017, dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK mendekati 80 persen. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat tersebut berbanding lurus terhadap dua hal. Pertama ialah tingkat keterpilihan dalam simulasi pemilihan presiden, dimana Jokowi masih menempati urutan teratas dibanding nama-nama lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat dukungan terhadap partai-partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Nasdem dan Hanura. “Meski pun begitu, beberapa partai diluar koalisi pendukung pemerintah juga mengalami kenaikan elektablitas. Oleh karena itu, partai pendukung pemerintah terutama PDIP, tidak boleh lengah apabila ingin kembali memenangi pemilu 2019” ujarnya.


Narasumber lain Prof.Dr Mochtar Pabottingi juga mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang dinilainya konsisten menghadirkan peran negara, baik dengan terjun ke tengah masyarakat mau pun dengan cara membangun daerah pinggiran dan perbatasan yang selama ini terkesan terabaikan. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang tidak kunjung terselesaikan merupakan ancaman terhadap konsep Nawacita yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Di sisi lain, merebaknya sikap intoleransi dan praktek politisasi agama, merupakan hal yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. “Bahkan keinginan untuk mengganti sistem kenegaraan menguat di masyarakat. Hal ini merupakan ancaman karena sikap dan praktek seperti itu dapat dianggap menyerang langsung konstitusi. Dalam konteks inilah saya secara pribadi mendukung keluarnya Perppu Ormas,” kata Peneliti Senior LIPI tersebut.


Terkait soal kondisi masyarakat, Sosiolog Neng Dara Affiah menyatakan adanya polarisasi khususnya di internal umat islam saat ini. Indikasi dari polarisasi tersebut dapat dilihat dari diperebutkannya ormas keagamaan oleh kekuatan-kekuatan politik. Selain itu, terdapat pula pergeseran makna dan sosok ulama. Tokoh-tokoh yang semula dianggap sebagai ulama panutan bagi umat islam seperti Quraish Shihab, Gus Mus, dan beberapa nama lainnya, justru tidak mendapat tempat yang cukup di publik, digantikan oleh tokoh-tokoh ulama yang mulai menonjol kepentingan praktisnya. “Meski pun begitu, geliat kelompok muslim yang pro terhadap kebhinekaan juga mulai menguat, termasuk di kalangan perempuan”.


diskusi20-2Dok: Yudha/Populi CenterBagi anggota DPR RI Arief Wibowo, kegaduhan yang saat ini dirasakan telah dimulai sejak awal kepemimpinan Jokowi-JK. Menurutnya situasi demikian dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa menyikapi hasil pemilu 2014 secara lapang dada. Terkait evaluasi terhadap pemerintah, anggota Fraksi PDIP mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya yaitu kesenjangan antara masyarakat yang miskin dan kaya, indeks rasio gini yang mengkhawatirkan, banyaknya konflik agraria yang masih belum terselesaikan, serta potensi macetnya reformasi birokrasi imbas diterapkannya mekanisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu ia juga menyatakan bahwa dinamika politik di tahun 2018 akan diawali dengan pembahasan Perppu Ormas dan UU MD3. “Dua hal ini akan menentukan solid atau tidaknya koalisi pendukung pemerintah,” tegasnya.


Dalam hal momentum pilkada serentak 2018, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan beberapa hal tantangan yang dihadapi. Pertama ialah syarat kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat sebagai pemilih. Berdasarkan data yang didapatkan KPU, di tahun 2017 terdapat sekitar tujuh juta orang yang belum melakukan rekam sidik jari, karena blangko yang terbatas dan lain hal. Dengan demikian ancaman adanya penduduk yang tidak memiliki hak pilih cukup besar pada pilkada mendatang. “Ini tantangan yang sifatnya non-elektoral. Padahal kalau kita coba urai masalah ini, persoalan kepemilikan KTP elektronik merupakan wilayahnya Kemendagri. Bagi kami, seseorang dapat sah menjadi pemilih apabila ia mampu membuktikan identitas sebagai penduduk setempat, baik dengan KTP mau pun surat keterangan. Dalam pilkada serentak 2017, persoalan ini banyak muncul di berbagai tempat,” terangnya. Tantangan yang kedua ialah sempitnya masa persiapan, terutama jika berbicara persiapan pemilu 2019. Berdasarkan UU, disebutkan bahwa tahapan persiapan ialah 20 bulan sebelum pemilu dimulai. Ini lebih pendek bila dibandingkan persiapan pemilu tahun 2014 yaitu 24 bulan.


Sementara dibidang politik Internasional, Peneliti Senior LIPI Adriana Elisabeth mencatat beberapa hal yang perlu diapresiasi. Diantaranya ialah sikap ASEAN terhadap masalah Laut Cina Selatan yang diinisiasi oleh Indonesia, dalam rangka menjaga stabilitas kawasan diantara anggota didalamnya, serta menghidupkan kembali pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) yang sempat terhenti beberapa periode. Kedua hal yang diinisiasi Pemerintah Indonesia tersebut direspon secara positif dikalangan internasional, dan menunjukkan kuatnya visi kemaritiman RI. Kemudian yang tidak kalah penting ialah komitmen dukungan Pemerintah RI terhadap Palestina. Menurutnya, pemerintah perlu lebih mengkampanyekan bahwa persoalan di Palestina ialah isu kemanusiaan yang bersifat universal. Ada pun hal yang masih menjadi tantangan di tahun 2018 ialah persoalan kedaulatan hubungannya dengan gerakan separatis yang didukung oleh beberapa negara pasifik selatan, jaringan narkoba lintas negara, perdagangan manusia dan senjata, serta ancaman terorisme yang didukung oleh organisasi trans nasional.


Acara kemudian ditutup dengan pembagian kenang-kenangan dan foto bersama serta ramah tamah antara narasumber, undangan, serta jajaran pengurus AIPI dan Populi Center. (DR) ***

diskusi20-3Dok: Yudha/Populi Center

Punya Elektabilitas Tinggi, Politik SARA Diprediksi Masih Akan Hantui Jokowi

 

4INFONAWACITA.COM – Politik SARA diprediksi masih akan menghantui Pilpres 2019 nanti. Padahal saat ini, elektabilitas Presiden Joko Widodo berada di angka tertinggi. Hal itu terlihat dari masih masifnya aksi politik identitas hingga saat ini.

Peneliti lembaga riset Populi Center, Nona Evita menjelaskannya dalam diskusi pada Rabu (20/12). Diskusi itu bertajuk “Evaluasi Pemerintah Tahun 2017 dan Political Outlook 2018”.

Nona menuturkan, jika berdasarkan hasil riset Populi Center beberapa waktu lalu, grafik menunjukkan tingginya kepuasaan masyarakat. Khususnya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di tahun 2017 ini.

 

Seperti diketahui, kata Nona, tahun 2017 sendiri arah kebijakan Presiden Jokowi memang pemerataan. Dimana sebelumnya pada 2015 merupakan peletakan fondasi pembangunan. Lalu percepatan pembangunan di 2016.

Maka tidak heran jika pemerataan yang memiliki 4 aspek yang dua di antaranya ialah pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sudah mulai dirasakan masyarakat. Hal ini pun dibuktikan dari data yang dimiliki Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyebut adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 0,22 persen dari Maret 2016 hingga Maret 2017.

Data KSP ini juga, kata Nona, berbanding lurus dengan hasil riset Populi Center. Dimana menyebut hampir 70 persen masyarakat merasa perekonomiannya lebih baik dibanding tahun 2016.

“Dari angka data kami, hampir 70 persen masyarakat merasa kondisi perekonomian lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” papar Nona.

Berkaca dari Pilkada DKI Jakarta

Meski demikian, kata Nona, Indonesia harus berkaca dari Pilgub DKI Jakarta. Menurut Nona, pada satu sisi, kepuasan masyarakat sangat tinggi atas kerja dan kinerja dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tapi kemudian, nyatanya, ketika dimainkan politik identitas, angka tinggi itu justru berbanding terbalik dengan tingkat keterpilihan dari mantan Gubernur DKI Jakarta.

“Nah ini juga yang harus diantisipasi. Nantinya tren politik ini akan terus dimainkan hingga Pilkada 2018. Bahkan Pilpres 2019 karena hingga saat ini masih ada aksi-aksi yang memunculkan simbol ke-kita-an,” kata Nona dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu. (DS/zh)

Sumber: https://infonawacita.com/punya-elektabilitas-tinggi-politik-sara-diprediksi-masih-akan-hantui-jokowi/

 

Seminar Nasional AIPI Cabang Jakarta

aipi jkt(Dok. AIPI Jkt)Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta berkerjasama dgn MPR RI dan FISIP UNIV MUHAMMADIYAH telah menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar dan Seminar Nasional dengan tema: "Transformasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara berdasarkan Empat konsensus Kebangsaan", dengan Pembicara: Ahmad Subadri (Anggota DPD Privinsi Banten), Dr. Sri Yunanto (staf ahli Menko Polhukam), dan Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy (FISIP UMJ / AIPI Jakarta) pada tanggal 22 November 2017 Jam 09.00 sampai dengan 12.30 WIB, dengan mengambil Tempat di Aula Fisipol UMJ, Cirendeu Ciputat.


Dalam sambutannya Ketua AIPI Cabang Jakarta, Dr. Mohammad Noer, menegaskan bahwa AIPI sebagai bagian dari mensyaratkat merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi terutama pada generasi muda tentang pentingnya memahami dan menghayati kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Konsesus Kebangsaan. Acara tersebut diikuti oleh lebih kurang 150 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabotabek. (mn)

 

Kandouw Dipercaya Pimpinan AIPI Cabang Manado

manado1Swaramanadonews.com, Manado- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE membuka pelaksanaan Seminar Nasional Undang-undang Pemilu Tahun 2017 dan dinamika Politik Sosial yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Jumat (15/09/2017).

Dimana sebelumnya telah dilakukan Pelantikan Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ( AIPI )  Cabang Manado yang dipercayakan kepada Drs Steven Kandouw yang juga adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

 “Atas nama pemerintah Sulawesi Utara kami memberikan apresiasi dengan dipilihnya Wakili Gubernur Drs Steven Kandouw sebagai ketua AIPI cabang Manado” ujar Dondokambey dalam sambutannya.

 “Keputusan apapun yang dilalukan di negara kita bahkan didunia ini itu merupakan keputusan politik, saya pernah membaca ada sebuah tulisan daru seorang penyair dari jerman yang mengatakan bahwa orang yang buta politik itu adalah orang bodoh” tutur Dondokambey pada saat itu.

Ketua AIPI RI Dr. Alfitra Salamm dalam sambutannya juga mengajak segenap pengurus AIPI cabang Manado yang baru terbentuk disamping harus bermitra dengan pemerintah daerah dapat juga melakukan inovasi-inovasi politik yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya Ketua AIPI Cabang Manado Steven Kandouw menyampaikan bahwa harapannya kedepan AIPI dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aspek politik yang ada di Sulawesi Utara.

“Bapak Gubernur ada yang mengatakan politik itu adalah panglima sekalipun dia tidak berpangkat ataupun mempunyai pasukan, harapan saya kedepan AIPI Manado betul-betul memberikan kontribusi yang positiv terhadap segala aspek politik yang ada di Sulawesi Utara, muda-mudahan dalam kepemimpinan kami kedepan mari kita berkontribusi positiv supaya akan kita hasilkan aura-aura positiv bagi masyarakat”

Ini adalah sebagian susunan pengurus AIPI cabang Manado, yang dilantik : Ketua Drs Steven Kandouw, Wakil Ketua, Dr Ferry Daud Liando, Sekretaris Ardiles Mewoh, Bendahara Clay Dondokambey. (Elvis)

Sumber: http://swaramanadonews.com/?p=59087

 

Kandouw Nakodai AIPI Manado

pembukaanSulut -Teropongsulut, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw, Jumat besok (15/09/2017) akan dilantik sebagai ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado.

“Nanti yang akan melantik adalah ketua AIPI Pusat, Dr H Alfitra Salamm. Drs Steven Kandouw selaku ketua AIPI Manado, Wakil Ketua, Dr Ferry Daud Liando, Sekretaris Ardiles Mewoh, Bendahara Clay Dondokambey dan pengurus lainnya. AIPI Manado ini meliputi Provinsi Sulut.

Setelah pelantikan, AIPI Manado akan menggelar seminar nasional yang mengambil tema Undang-undang Pemilu 2017 dan Perspektif Politik Lokal.

“Dalam seminar nasional ini akan tampil sejumlah pembicara ternama antara lain, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua AIPI Pusat, Dr H Alfitra Salamm dan pakar ilmu politik SH Sarundajang,”ujar Dr Ferry Daud Liando yang akan tampil sebagai moderator, kegiatan ini lanjut Liando akan dilaksanakan di Hotel Peninsula.

“Apakah UU pemilu 2017 ini akan memudahkan prosedur pemilu, pelaksanaan yang efektif dan efisien, adil dan melahirkan pemimpin berkualitas nanti akan dikupas dalam seminar. Peserta yang akan hadir dalam seminar ini antara lain akademisi, penyelenggara Pemilu, Pegiat Pemilu, partai politik dan komunitas Pers. Rencanannya seminar ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey,”Pungkas Liando. (SL/Tim)

 

Sumber: http://www.teropongsulut.com/2017/09/14/kandouw-nakodai-aipi-manado/

 

Pengurus AIPI Manado 2017-2022 Dipimpin Kandouw

manado3MANADO—Pengurusan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado periode 2017-2022 akan dilantik hari ini oleh Ketua AIPI Pusat Dr H Alfitra Salamm di Hotel Peninsula Manado. Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, yang diketahui alumnus Fisip Universitas Indonesia (UI) ditunjuk menakodai AIPI Manado.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Salamm dijelaskan, pergantian kepengurusan AIPI Manado terjadi karena periode sebelumnya sudah berakhir. “Usai pelantikan akan dilanjutkan dengan seminar nasional,” beber Salamm.

Diketahui, AIPI adalah organisasi profesi yang ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi politik Indonesia. Khusus AIPI Manado, organisasi ini sangat sering menggelar kegiatan. AIPI juga melakukan pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran politik rakyat akan haknya sebagai warga negara.

AIPI memberikan sumbangan pemikiran tentang tatanan kehidupan politik yang demokratis dan memenuhi karakter good governance kepala para pengambil kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ditambahkan Dr Ferry Liando, seminar nasional hari ini akan tampil sebagai pembicara Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua AIPI Pusat Dr H Alfitra Salamm, dan pakar ilmu politik SH Sarundajang.(gel)

Sumber: http://manadopostonline.com/m/berita/26490/Dipimpin-Kandouw-Ini-Susunan-Pengurus-AIPI-Manado-2017-2022