Kegiatan AIPI

SHS: Indonesia Krisis Kepemimpinan

Dr. SH. Sarundajang, Ketua Umum AIPIDr. SH. Sarundajang, Ketum AIPIJAKARTA- ‘’Indonesia sekarang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Saya berharap AIPI bisa menjadi pemancing untuk mendapatkan profil pemimpin yang tepat,’’ ujar Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr SH Sarundajang disambut tepuk tangan meriah seluruh undangan, saat memberikan sambutan pada halal bihalal pengurus AIPI se-Indonesia.

 

Acara yang digelar, Kamis (6/9) kemarin di Tien Chao Restaurant Gotel Gran Melia Jakarta ini, berlangsung khidmat  dan sarat dengan suasana kekeluargaan. Sejumlah pengurus AIPI Pusat Nampak hadir. Di antaranya Prof Pratikno, Prof Ryas Rasyid, Prof Syamsyudin Haris, Prof Zainuddin Djafar, Dr Adriana Elisabeth, Prof Burhan Magenda, Nurul Arifin, Dr Noudy Tendean, dan Vanda Jocom MSi.

Menurut Sarundajang, sampai saat ini belum terlihat sosok paripurna yang bisa meyakinkan masyarakat untuk semakin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Padahal pemilihan Presiden yang akan melibatkan masyarakat secara keseluruhan, tidak akan lama lagi kembali digelar.

 

Berangkat dari realitas tersebut, menurut Sarundajang adalah penting jika saat ini para pengurus AIPI terus memikirkan bagaimana menciptakan pemimpin di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

 

Selanjutnya, Sarundajang juga secara lancar menjelaskan arti dan pemahaman halal bihalal itu sendiri.  Sebagaimana arti dari Halal bi Halal yang merupakan suatu bentuk ungkapan khusus pada waktu dan tempat tertentu sebagai pengganti dari kata Silatur-Rahmi, istilah halal bi halal yang berasal dari bahasa Arab yang berarti halal dengan yang halal atau sama-sama saling menghalalkan atau saling maaf memaafkan dosa dan kekeliruan masing-masing. Maka pelaksanaan halal bihalal AIPI Pusat ini diharapkan juga akan menjadi ajang untuk saling introspeksi dan koreksi para pengurus demi kemajuan AIPI itu sendiri.

 

Sarundajang kemudian memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pengurus yang telah berhasil melaksanakan seminar nasional beberapa pekan lalu di Bandung. Seminar yang terbilang sukses tersebut telah mampu membahas dan menciptakan beberapa buah pemikiran bersama antara pengurus AIPI, peserta seminar, dan beberapa Menteri yang hadir dan menjadi nara sumber. (*)

 

Sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=115479

 

 

Pecah Kongsi dan Regulasi Pilkada

pecah kongsiSumber foto: Poskota.co.idJumat (30/12), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Sulawesi Tengah menutup akhir tahun 2011 dengan menggelar diskusi bertajuk “Pecah Kongsi dan Regulasi Pilkada”. Tema ini dibahas karena fenomena politik Indonesia dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah marak terjadi pecah kongsi. Padahal, sepasang kandidat yang telah terpilih, secara harfiahnya telah mengikat “kontrak politik” bagi masyarakat yang telah memilihnya setidaknya untuk lima tahun ke depan.

 

“Inilah kondisi politik di Indonesia, bahkan yang paling menarik perhatian adalah mundurnya Wagub DKI Jakarta, Prijanto” kupas Slamet Riadi, Ketua AIPI Sulteng. Ia menambahkan bahwa pecah kongsi bisa saja diakibatkan karena pembagian kerja yang tidak “sesuai” dengan konsep awal ketika mereka ingin maju ke arena pilkada. “Hanya saja ini menciderai komitmen masyarakat yang telah memilihnya” ungkap Slamet.

 

Selama ini memang ada keinginan ketika awal periode pertama sepasang Kepala Daerah dan Wakilnya terpilih, maka harmonisasi terbangun dengan baik. Namun, biasanya hanya mampu bertahan sekitar tiga tahu, kemudian masing-masing sibuk untuk menjadi orang-orang nomor satu. “Awalnya mereka harmonis, namun ketika akan berakhir masa maka umumnya mengarah ke pecah kongsi” ungkap Andi Maddukelleng, Dekan FISIP Universitas Tadulako. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jangankan pilkada, pilpres pun mengalami hal yang sama. Dulu SBY dan JK, sekarang SBY dan Boediono. “Mungkin ada ketakutan dari “mereka” bahwa pencitraan personalitas didominasi oleh salah satu pihak.

 

Untuk itu, pilkada ke depan harus menata regulasi yang jelas yang tertuang dalam UU Politik yang mumpuni. “Nah, jika pasangan tersebut bukan dari Partai Politik atau Independen maka mekanisme politiknya akan semakin amburadul” tambah Achmad Herman, Sekretaris AIPI Sulteng. Ia menambahkan bahwa hal ini akan menyulitkan karena siapa kandidat yang berhak diusulkan untuk mendampingi kandidat yang lainnya. “Hal inilah yang kurang mendapat perhatian serius dalam regulasi kita” jelasnya. Herman juga menilai bahwa pecah kongsi tidak selamanya karena kurang harmonisnya hubungan kedua pasangan. Melainkan juga karena salah satu pasangannya berkompetisi lagi pada arena pemilihan kepala daerah yang lebih tinggi. Misalnya, di Sulawesi Tengah, Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola yang maju di Pemilihan Gubernur dan menang. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada Pilkada Banten, Rano Karno yang masih menjabat Wabup Tangerang harus “pecah kongsi” dan berkompetisi di Pilgub menjadi Wakil sampai akhirnya menang.

 

Diskusi yang dilaksanakan di Pendopo Kampoeng Nelayan ini dihadiri oleh beberapa anggota AIPI Sulteng dan wartawan media cetak. Diskusi ini juga banyak mengulas fenomena politik pecah kongsi seperti merumuskan pengganti yang mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatannya, calon independen (Dicki Chandra) dan pilkada yang tidak satu paket dengan wakilnya. Dari hasil diskusi ditarik kesimpulan bahwa perlu regulasi yang tegas untuk mengatur Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia agar tidak berujung konflik antar pasangan hingga level grass root. (Acher)

Expert Roundtable Discussion “The Future of ASEAN: In the Post Indonesia Chairmanship”

bogor acaraExpert Roundtable Discussion, P2P LIPI, KAS dan AIPIIndonesia had finished its ASEAN’s Chairmanship in 2011, however it has the obligation to keep ASEAN on the right growing momentum because as the implementation of ASEAN Community is approaching in 2015, Indonesia with the rest of ASEAN members have to assure that ASEAN will be a people-centered regional organization, to bring more benefits to the society. ASEAN also has the obligtion to play more actively in the global community of nations.

 

Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Centre for Political Studies-Indonesian Institute of Sciences (LIPI), and Indonesian Political Science Association (AIPI) were discussing that issue in their collaborating event in a form of Expert Roundtable Discussion titled “The Future of ASEAN: In the Post Indonesia Chairmanship” held in Novotel Bogor, June 28-29 2012. There were the main three objectives discussed: drawing a comprehensive evaluation of Indonesian’s Chairmanship of ASEAN, discussing the progress of ASEAN in its three main pillars and to anticipate any obstacle and difficulty to achieve the formation of the ASEAN Community in 2015 and proposing policy recommendations for the planners and decisions-makers in Indonesia regarding the post chairmanship of Indonesia in ASEAN.

 

Giving opening remarks were Head of Centre for Political Studies-LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris; Konrad Adenauer Stiftung Representative for Indonesia and Timor Leste, Dr. Jan Woischnik; and Vice Chairman of AIPI, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti. It was followed by keynote speech from Director General ASEAN, Amb. I Gusti Agung Wesaka Puja.

 

The roundtable discussion conducted in three sessions of plenary discussion. Session I is about ASEAN Political Security Community. The trigger speaker of this session is Dr. Edy Prasetyono (Vice-Dean, Faculty of Social and Political Science, University of Indonesia), Amb. Nadjib Riphat Koesuma (Deputy Foreign Policy, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs) as commentator, and the facilitator is Dr. Jan Woischnik (KAS). Session II is about ASEAN Economic Community with Thomas Darmawan (Indonesian Chamber of Commerce and Industry/KADIN) as trigger speaker. The commentator of this session is Dr. Zamroni (Senior Researcher of Center for Economic Research-LIPI) and the facilitator is Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (AIPI). Session III is about ASEAN Socio-Cultural Community. The trigger speaker of this session is Poengky Indarti, MA (Executive Director of The Indonesian Human Rights Monitor/IMPARSIAL). Dr. Dinna Wisnu (University of Paramadina) is the commentator of this last session and Dr. Riefqi Muna (Head of Research and Development Central Board Muhammadiyah) as facilitator.

 

With its comprehensive agenda, the participants for the discussion, came from various background, dean from university (Alexius Djemadu-Pelita Harapan University), expert from government institutions (Abdul Rivai Rais-Ministry of Defence), fellow researchers (Alexandra Retno Wulan/CSIS and Kusnanto Anggoro), and researchers from LIPI. The discussion itself held with remarkable result as all the participants actively adding their thoughts and ideas on three-part discussion based on each pillars of ASEAN, Political Security, Economy, and Socio-Culture.

 

The output of the discussion had undergone an intense group discussion resulting on a Comprehensive Result drafted by Dr. Adriana Elisabeth, Ratna Shofi Inayati, MBA, M. Dr. Riefqi Muna, Tri Nuke Pudjiastuti, MA, Dr. CPF Luhulima, Agus Syarip Hidayat, MA, and Dr. Jan Woischnik. The two main points of the Comprehensive Result are the solutions to resolve problems within the three pillars of ASEAN and several recommendations on how ASEAN can build a strong regional architecture with deep values rooted on each members and wide partnership with its global neighbours.

 

By: Khanisa and Lidya Christin Sinaga

AIPI gelar seminar nasional XXIV reformasi birokrasi di Bandung

seminar bandungBANDUNG (bisnis-jabar): Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI) menggelar Seminar Nasional XXIV di Gedung Merdeka, Bandung pada 23-25 Mei 2012. Seminar tersebut akan mengangkat tema “Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi di Indonesia”.

 

Seminar ini yang dibuka hari ini akan dihadiri pengurus cabang AIPI se-Indonesia, akademisi, pengamat politik, hingga partai politik.

 

AIPI menetapkan 10 topik utama yang akan dibahas para pembicara terkemuka, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan [UKP4], Ryaas Rasyid dari Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

 

“Hari ini pembukaan seminar secara internal dulu oleh AIPI. Seminar dan pembicaranya baru akan dilangsungkan besok,” kata Aisah Putri Budiarti, panitia seminar pada bisnis-jabar.

 

Seminar ini salah satunya bertujuan memetakan problematika reformasi birokrasi di Indonesia. (ajz)

 

Sumber: http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/aipi-gelar-seminar-nasional-xxiv-reformasi-birokrasi-di-bandung

 

Diskusi Publik Terbatas “Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Skandal Century”

Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI), pada tanggal 7 Juli 2010 mengadakan diskusi terbatas dengan tema “Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Skandal Century”. Acara yang bertempat di Ruang Seminar P2P LIPI, Lt. 11 menghadirkan dua pembicara, yakni Dr. Hendri Saparini (Direktur ECONIT), Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si (Peneliti P2P LIPI). Dan yang bertindak sebagai moderator adalah Dr. Alfitra Salamm, APU (Ketua Harian PP AIPI).

 

Acara ini dihadiri oleh pengurus serta anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI) serta undangan dari lembaga-lembaga lain. Acara diskusi ini merupakan acara diskusi bulanan yang diselenggarakan AIPI bekerjasama dengan P2P LIPI.

 

Pembicara pertama, Dr. Hendri Saparini menilai  bahwa perekonomian Indonesia akan terpasung bila kasus Bank Century belum terselesaikan, terlebih pemerintah dan penegak hukum belum menindaklanjuti rekomendasi DPR atas kasus tersebut. Selain itu, kasus Century menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap Bank Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama di bidang ekonomi. Berlarut-larutnya masalah ini juga akan mengganggu hubungan antara DPR dengan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah (presiden) diminta mengambil keputusan tegas, dan jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian.

 

Peneliti dari P2P LIPI, Moch Nurhasim mengatakan, kasus Bank Century berdampak terhadap politik di Indonesia. Kasus Century tidak murni merupakan isu ekonomi, tetapi kental dengan nuansa politik. Moch. Nurhasim melihat, dengan adanya kasus Century ini, masyarakat terpecah dalam empat kelompok, yakni kelompok masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah, kelompok yang percaya dan ragu-ragu, sehingga mereka yang mencari keuntungan.  Ada pula kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan situasi politik dan sistem pemerintahan serta kelompok koalisi atau partai koalisi.

 

Salah satu peserta diskusi menekankan bahwa agar AIPI dan P2P sebagai lembaga yang berbasiskan akademisi dapat memberikan rekomendasi atau policy paper, terhadap kasus Century. Lebih jauh, mungkin AIPI dan P2P juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi atau kontribusi strategis lainnya untuk kemajuan politik Indonesia. (Prayogo)

Peluncuran Buku dan Bedah Buku “Membangun Indonesia: Negara-Kebangsaan dan Masyarakat-Hukum Adat”

launching buku saafDari kiri: Prof. Dr. Maswadi Rauf, Dr. Saafroedin Bahar, Dr. Adriana Elisabeth, Pontjo Sutowo, dan Dr. Daniel Sparringa.Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada tanggal 2 November 2009 mengadakan peluncuran buku dan bedah buku Dr. Saafroedin Bahar yang berjudul “Membangun Indonesia: Negara-Kebangsaan dan Masyarakat-Hukum Adat”. Bertempat di Auditorium LIPI, acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris, MSi selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI. Selanjutnya, dihadirkan empat pembicara untuk mengulas buku setebal kurang lebih 1000 halaman ini, yaitu Dr. Daniel Sparringa, Pontjo Sutowo, Prof. Dr. Maswadi Rauf, dan Dr. Saafroedin Bahar sendiri, dengan moderator Dr. Adriana Elisabeth. 

 

Dalam pengantarnya, Dr. Saafroedin yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Setnas MHA) mengatakan bahwa ketertarikannya pada masalah masyarakat-hukum adat dan masalah kebangsaan dan kenegaraan mengalir begitu saja dalam perjalanan hidup dan karirnya. Makalah-makalah yang ia himpun dalam buku ini merupakan kompilasi dan sistematisasi rekam jejaknya dalam menggumuli masalah yang ia sebut mengandung unsur cognitive dissonance, istilah dalam psikologi sosial yang menunjukkan inkonsistensi dan inkoherensi antara apa yang dipikir, diucapkan, dan dilakukan. Baginya, kemampuan dan ketidakmampuan kita dalam merumuskan penyelesaian terhadap berbagai cognitive dissonance nasional akan berpengaruh banyak pada kualitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di masa mendatang.

 

Dalam bukunya, Dr. Saafroedin menggarisbawahi pandangannya untuk mendukung diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Hak Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Persukuan di Negara-negara Merdeka, serta diundangkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat-Hukum Adat yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan 2004-2009. Terkait sistem pemerintahan presidensial, Ia cenderung pada sistem pemerintahan semi-presidensial yang dianut oleh Republik Perancis, yang selain memungkinkan adanya stabilitas pemerintahan, juga lebih responsif terhadap dinamika aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia yang majemuk. Untuk itu, ia sangat mendorong terbentuknya Sekretariat Negara yang lebih kuat. (Lidya Christin Sinaga)