Kegiatan AIPI

Konferensi Umum AASSCREC dan Kongres AIPI VIII di Manado

AASSRECBertempat di Hotel Aryaduta, Manado, pada 17-19 Oktober 2011 diselenggarakan General Conference, The 19th Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC), dengan tema: "Evolving Transnationalism: Challenges and Opportunities (Social Science Perspectives)". Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama AASSCREC, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini menghadirkan narasumber dari kalangan peneliti di Asia Pacifik, termasuk dari Indonesia, salah satunya adalah Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, peneliti senior Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti membawakan makalah dengan judul: “Indonesia, Australia, and Other Countries' Relations in Coping with Transnational Crime: Challenges and Opportunities”. Dalam makalahnya, Ikrar menggambarkan dan menganalisa kerjasama antara Indonesia, Australia dan negara-negara lain dalam menghadapi kejahatan transnasional. Antara Indonesia dan Australia telah memulai kerjasama imigrasi sejak awal 2000-an, ketika banyak kapal dan kapal penuh orang tidak berdokumen lintas perairan Indonesia untuk pergi ke Australia. Kedua negara menyelenggarakan konferensi tentang penyelundupan manusia dan kebijakan imigrasi di Bali. Setelah ledakan bom Bali, Oktober 2002, kedua negara bekerja sama dalam penyelidikan forensik diikuti dengan pendirian Jakarta Pusat Kerjasama Penegakan Hukum (JCLEC) di Semarang pada tahun 2004.

 

Setelah seminar, masih di tempat yang sama, diselenggarakan Kongres Asosiasi Ilmu Politik Indonesia VIII pada 18-19 Oktober 2011. Acara tersebut di buka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) AIPI yang sekaligus Gubernur Sulawesi Utara, Dr. SH. Sarundajang. Dalam sambutannya Sarundajang mengatakan bahwa kongres kali ini terbilang unik karena dilaksanakan saat LIPI dan AIPI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang menggelar Konferensi AASSREC di mana sebagian besar peserta AASSREC juga adalah Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang AIPI. Selain itu, biasanya kongres AIPI dibarengi dengan pelaksanaan seminar nasional, namun untuk tahun ini seminar nasional tidak diadakan berbarengan dengan kongres. Rencananya seminar nasional AIPI akan diselenggarakan di Bandung dalam waktu dekat.

 

kongres aipiDr. SH. Sarundajang (Ketua Umum PP AIPI)Kongres AIPI VIII di hadiri oleh 16 Pengurus Cabang (PC), dari 24 Pengurus Cabang AIPI se-Indonesia. PC yang hadir, antara lain: Bengkulu, Surabaya, Medan, Bali, Yogyakarta, Kupang, Ambon, Banjarmasin, Jakarta, Palu, Jombang, Semarang, Jember, Manado, Padang, dan Makassar. Agenda kongres meliputi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum masa bakti 2008-2011, pandangan umum pengurus cabang atas LPJ ketua umum, melakukan perubahan AD/ART dan memilih Ketua Umum baru untuk masa bakti berikutnya.

 

Dalam LPJnya, Ketua Umum menyampaikan kegiatan/program yang sudah dilakukan selama periode 2008-2011. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa seminar, diskusi, dan peluncuran buku, seperti Seminar “Masalah Kepemimpinan, Demokratisasi dan Kebangsaan di Indonesia” di Makassar, Sulawesi Selatan, 11-12 November 2008; Seminar “Mengelola Potensi Kelautan, Demi Masa Depan: Menyongsong World Ocean Conference” di Manado, 12-13 Maret 2009; Peluncuran dan diskusi buku “Kecenderungan Koalisi Pilpres 2009 dan Masa Depan Sistem Presidensial” di Jakarta, 29 April 2009, kerjasama PP AIPI dan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI; Peluncuran dan diskusi buku “Membangun Indonesia: Negara-Kebangsaan dan Masyarakat Hukum-Adat” di Jakarta, 2 November 2009, karya Dr. Saafroedin Bahar, mantan pengurus PP AIPI periode sebelumnya, kerjasama PP AIPI dan P2P LIPI; dan Diskusi Publik Terbatas ”Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Skandal Century” di Jakarta, Juli 2010.

 

Untuk penerbitan, PP AIPI, khususnya Komisi Publikasi telah berhasil menerbitkan kembali Jurnal Ilmu Politik No. 21 dengan tema Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah. Selain itu, kumpulan makalah seminar nasional di Makassar telah diterbitkan dengan judul Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi, dan kumpulan makalah seminar nasional di Banjarmasin yang diterbitkan dengan judul Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal. Kedua buku tersebut terbit tahun 2009 atas kerjasama AIPI dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta.

 

Secara umum, PC AIPI yang hadir menerima LPJ tersebut dan berharap ke depan AIPI semakin memperbanyak kegiatan, misalnya berupa penelitian yang mengatasnamakan AIPI, publikasi, pelatihan, survei, dan lain sebagainya sehingga AIPI lebih dikenal oleh masyarakat mengingat tantangan yang ada dengan semakin banyaknya organisasi profesi sejenis yang lebih dikenal oleh masyarakat. Sementara itu, karena hanya ada calon tunggal, maka Dr. SH Sarundajang akhirnya secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum AIPI periode 2011-2014. Masa jabatan ketua umum yang biasanya hanya tiga tahun, berdasarkan hasil amandemen terhadap AD/ART AIPI, ditambah satu tahun menjadi 4 tahun mengingat masa jabatan sebelumnya yang terlalu singkat, hanya 3 tahun.

 

Setelah terpilih kembali menjadi ketua umum, Dr. SH Sarundajang memberikan pidato sambutan dan menyampaikan 7 program realistis untuk masa kepemimpinannya yang kedua, antara lain: Pembinaan Organisasi: keanggotaan (kartu anggota), iuran, sumber dana; Peningkatan Penerbitan: jurnal ilmiah, buletin, website/jurnal online; Pendekatan dengan Pemerintah Daerah: PP AIPI akan berupaya menjembatani hubungan antara PC AIPI dengan Pemerintah setempat; PP AIPI merekomendasikan agar PC AIPI tetap berkedudukan di kampus sehingga cabang didominasi dari para pakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan; Survei publik/politik yang memerlukan ilmu khusus dengan pendekatan matematik; Memberikan Penghargaan bagi penemuan teori-teori terbaru dan implementatif dalam Ilmu Politik; Melaksanakan Seminar Lokal/Nasional/Internasional. Pidato ini sekaligus menandai berakhirnya Kongres AIPI VIII. (Ditulis oleh: Prayogo)

Roundtable Discussion ”Kepemimpinan Jakarta Paska Pilkada 2012”

pilkada dkiSumber foto: (JIBI/SOLOPOS/Antara)Pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012, bertempat di Gedung Widya Graha LIPI, Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Jakarta, bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta menyelenggarakan acara Roundtable Discussion dengan tema ”Kepemimpinan Jakarta Paska Pilkada 2012”  dilihat dari perspektif ekonomi, politik perkotaan, dan insprastuktur.


Kegiatan ini menghadirkan para panelis antara lain Prof. Dr. Suyono Dikun seorang ahli insfrastruktur, Andrinof Chaniago, M.Si sebagai ahli politik dan isu perkotaan, serta ekonom, Dr. Aviliani.  Acara ini dimoderatori oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris , pakar politik nasional dan pemilu sekaligus sebagai  Sekjen PP AIPI.  Dari calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diundang, tampak hadir  dua cawagub. Pertama, dari jalur independen, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA yang berpasangan dengan Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hendardji Soepandji, SH. Sementara pembicara kedua yang merupakan cawagub DKI 1 adalah Prof. DR. Didik Junaedi Rachbini yang berpasangan dengan DR. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA.


Acara dimulai pukul 13.30 WIB dan dibuka oleh Dr. Mohammad Noer, selaku ketua Pengurus Cabang AIPI Jakarta.


Kesempatan pertama diberikan kepada cawagub yang di usung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam paparannya ia mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta harus juga bisa memimpin DKI di jalan, karena sepertiga dari kemacetan adalah disebabkan oleh perilaku pengemudi kendaraan bermotor.  Memang, untuk mengatur jutaan orang tidaklah mudah, sehingga diharapkan polisi dapat dilatih agar lebih profesional dalam mengatasi simpul-simpul kemacetan. Pelatihan itu  diharapkan dapat menghasilkan polisi yang mempunyai visi dengan kemampuan International Standard Organisation (ISO) seperti di negara maju. “Ke depan, tidak boleh ada lagi rel kereta ketemu atau bersimpangan jalan dengan jalan umum, untuk itu harus dibuat 300 underpass dan fly over untuk mengurai kemacetan Jakarta,” kata Didik.

 

Masih menurut Didik, jumlah kendaraan bermotor naik karena transportasi massal buruk, sehingga mesti ada jalan keluar agar  orang-orang dapat berpindah menggunakan sarana transportasi massal ketimbang memakai kendaraan pribadi.“Kami akan mencegat kawasan-kawasan pinggiran (sub urban) dengan pintu masuk untuk transportasi massal, agar masyarakat bisa menuju pusat kota hanya dengan transportasi massal yang memadai artinya, bersih, aman dan nyaman,” ungkapnya.

 

Pemaparan berikutnya diberikan oleh cawagub yang juga mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Ia menyampaikan betapa beratnya perjuangan calon independen untuk menjadi kontestan dalam Pilkada DKI sebab harus mendapatkan dukungan berupa KTP yang mencapai 730.000 lembar. Meskipun, lanjut Komandan Nasional Menwa ini, hanya 470.000 lembar yang dinyatakan sah oleh KPU setelah diverifikasi. “Bukan hanya fotokopi KTP, tapi kami juga harus memiliki tanda tangan "basah" dari semua pendukung kami,” imbuh Riza. Perjuangan itu belum selesai karena dukungan harus diverifikasi dua kali, secara administratif dan faktual. Selain itu, dengan yakin Riza mengatakan bahwa "pendukung kami kebanyakan dari daerah BERKUMIS alias Berantakan, Kumuh dan Miskin". Riza juga menambahkan bahwa visi pasangannya adalah “Membangun Jakarta megapolitan yang laik huni, aman-adil-asri melalui peremajaan kota dan partisipasi masyarakat”.


Acara ini dihadiri tidak kurang dari 150 orang, yang antara lain datang dari kalangan mahasiswa, peneliti, dan anggota AIPI. Acara berakhir pada pukul 17.00 WIB. (Ditulis oleh: Prayogo)

Pelantikan Pengurus Pusat AIPI, Periode 2011-2015

pelantikanaipiDr. S.H Sarundajang melantik PP AIPI, Periode 2011-2015Sesuai dengan mandat dari hasil Kongres Asoasiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ke 8 yang dilaksanakan di Manado, tanggal 18-19 Oktober 2011, bahwa formatur/ketua umum terpilih Dr. SH Sarundajang dalam waktu tiga bulan harus menyusun kepengurusan AIPI Pusat dan beberapa kali rapat terbatas, maka pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012, bertempat di Gedung Widya Graha LIPI, dilakukanlah pelantikan dan rapat pleno perdana Pengurus Pusat AIPI (PP AIPI) periode 2011-2015.


Acara pelantikan dihadiri oleh Kepala LIPI, Prof. Dr. Lukman Hakim, Dr. Aswatini (Deputi IPSK LIPI), serta para mantan ketua umum PP AIPI periode sebelumnya, seperti Prof. Dr. Nazarudin Syamsuddin, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, dan mantan pengurus pusat AIPI. Acara dibuka oleh Dr. SH Sarundajang. Dalam sambutannya Sarundajang berharap agar AIPI lebih terlibat dan turut aktif memikirkan serta mencari solusi berbagai persoalan krusial yang menimpa bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Selain itu, ketua umum juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada LIPI, karena dari AIPI berdiri, tahun 1985 sampai dengan hari ini, sekretariat PP AIPI masih bisa ”menumpang” di gedung LIPI. Serta tidak bisa dipungkiri, bahwa AIPI sudah seperti anak kandung dari P2P LIPI.

 

Susunan kepengurusan PP AIPI diisi oleh nama-nama seperti Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Prof. Dr. Maswadi Rauf, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Nurul Arifin, S.IP., M.Si, Dr. J. Kristiadi, dan nama-nama yang lain. Selain itu, untuk kepengurusan kali ini, ada beberapa nama pengurus cabang yang masuk ke PP AIPI, antara lain: Prof. Dr. Subhilhar, MA (Ketua PC AIPI Medan), Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si (Ketua PC AIPI Bali), dan beberapa nama dari AIPI cabang Manado, antara lain: Drs. Roy M. Tumiwa, M. Pd, Vanda Beatrix Jocom, S.Sos., M.Si, , Dr. Noudy Reinold Pierre Tendean, Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si, Budi Setiyono, Mpol Admin., P.hD (pengurus AIPI cabang Semarang). Beberapa nama di atas akan menjabat sebagai Pengurus Pusat AIPI masa bhakti 2011-2015.

 

Pada hari yang sama AIPI juga mengadakan rapat pleno perdana. Beberapa hasil keputusan rapat antara lain adalah mengenai penataan organisasi yang meliputi perubahan AD/ART, penataan keanggotaan, penerbitan kartu anggota, dan revitalisasi organisasi pengurus cabang. Selain itu, sebagai bentuk kontribusi nyata AIPI, peserta rapat mengusulkan kontinuitas publikasi seperti Jurnal, buku, dan terbitan yang lain harus terus dilakukan. AIPI bahkan diharap dapat segera beralih ke e-journal, sebagai solusi permasalahan distribusi yang selama ini menjadi kendala tersebarnya jurnal AIPI. Demikian juga untuk menyebarluaskan gagasan dari keluarga AIPI dicanangkan pembuatan website resmi, karena selama ini AIPI baru mempunyai blog.

 

Dalam rapat, komisi kerjasama diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di pusat dan daerah/pemda, selain meningkatkan kerjasama dengan  kalangan ilmuwan dari bidang keilmuan lain, seperti ilmuan ekonomi, hukum, psikologi, dan lain sebagainya. Karena memang saat ini banyak organisasi atau asosiasi-asosiasi sejenis AIPI. Komisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat akan mulai merancang AIPI Award. Penghargaan itu akan dimulai dengan pemberian penghargaan untuk tesis/skripsi terbaik, tulisan artikel politik oleh wartawan (media cetak dan online) terbaik.

 

Agenda terakhir yang mendesak adalah dilakukannya seminar nasional. Berdasarkan tradisi AIPI, setiap melakukan kongres dibarengi dengan seminar nasional. Oleh karena itu, dalam waktu dekat seminar nasional akan dilaksanakan di Bandung, dengan tentative tema “Reformasi Birokrasi Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Seminar nasional ini juga akan membuka pemakalah undangan (call for paper). (Ditulis oleh: Prayogo)

Call for Papers Jurnal Ilmu Politik AIPI, No. 22 Tahun 2012

call4papersCall for Papers

JURNAL ILMU POLITIK NO. 22 TAHUN 2012 – AIPI

TEMA: MEMBACA POLITIK 2013

 

Agenda politik pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2014 akan segera dimulai dan dirasakan masyarakat. Seperti biasanya, setahun sebelum pemilu merupakan tahun politik yang penuh dinamika. Pada masa ini, berbagai aktivitas politik terjadi. Partai-partai harus mulai melakukan seleksi kandidat calon legislatif dan presiden serta konsolidasi organisasi untuk verifikasi keikutsertaan di pemilu. Di sisi penyelenggara pemilu, proses pendaftaran calon pemilih dan persiapan pemilu tentu akan menjadi kerja besar.

 

Dinamika politik tahun 2013 sepertinya akan lebih meningkat karena salah satunya dipengaruhi fakta bahwa incumbent Presiden SBY tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi pemilihan presiden. Kontestasi pilpres dan pileg menjadi lebih terbuka dan imbang. Di sisi lain, masyarakat pemilih juga semakin rasional dan sophisticated sebagai akibat dari proses pembelajaran demokrasi di tingkat lokal dalam berbagai pemilihan kepala daerah langsung. Karena itu, prediksi dan proyeksi politik menjadi semakin sulit dilakukan karena banyaknya faktor yang eksogenus maupun temporer dari sistem yang akan mempengaruhi proses politik nantinya.

 

Karena itu, menjadi penting dan relevan bagi ilmuwan dan peneliti politik untuk dapat menganalisa berbagai kecenderungan, perubahan mendasar secara kultural maupun struktural, serta implikasi dari regulatory regime di bidang politik saat ini yang akan mempengaruhi dinamika politik di tahun 2014 pada umumnya dan di tahun 2013 pada khususnya. Selain itu, penting juga analisa tentang tradisi-tradisi baru berpolitik yang dapat memperkokoh fundamental demokrasi di Indonesia. Untuk itu, Redaksi Jurnal Ilmu Politik AIPI menerima artikel-artikel akademik yang relevan dengan tema ”Membaca Politik 2013” untuk diterbitkan di Jurnal Ilmu Politik No. 22 Tahun 2012. Redaksi sangat mengharapkan juga naskah-naskah yang terkait kemajuan keilmuan politik empirik di Indonesia dalam memahami perilaku pemilih maupun psikografi dan psikoanalisa para elit dan pemimpin alternatif.

 

Batas Waktu Pengiriman Naskah Artikel: 31 Oktober 2012.

Panjang naskah : 5000 – 6000 kata (sertakan abstract dalam bahasa Inggris sebanyak kurang lebih 50 kata).

 

Format penulisan referensi: mengikuti APA atau Chicago citation style.

Naskah dikirim ke Redaksi Jurnal Ilmu Politik AIPI: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

SHS: Indonesia Krisis Kepemimpinan

Dr. SH. Sarundajang, Ketua Umum AIPIDr. SH. Sarundajang, Ketum AIPIJAKARTA- ‘’Indonesia sekarang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Saya berharap AIPI bisa menjadi pemancing untuk mendapatkan profil pemimpin yang tepat,’’ ujar Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr SH Sarundajang disambut tepuk tangan meriah seluruh undangan, saat memberikan sambutan pada halal bihalal pengurus AIPI se-Indonesia.

 

Acara yang digelar, Kamis (6/9) kemarin di Tien Chao Restaurant Gotel Gran Melia Jakarta ini, berlangsung khidmat  dan sarat dengan suasana kekeluargaan. Sejumlah pengurus AIPI Pusat Nampak hadir. Di antaranya Prof Pratikno, Prof Ryas Rasyid, Prof Syamsyudin Haris, Prof Zainuddin Djafar, Dr Adriana Elisabeth, Prof Burhan Magenda, Nurul Arifin, Dr Noudy Tendean, dan Vanda Jocom MSi.

Menurut Sarundajang, sampai saat ini belum terlihat sosok paripurna yang bisa meyakinkan masyarakat untuk semakin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Padahal pemilihan Presiden yang akan melibatkan masyarakat secara keseluruhan, tidak akan lama lagi kembali digelar.

 

Berangkat dari realitas tersebut, menurut Sarundajang adalah penting jika saat ini para pengurus AIPI terus memikirkan bagaimana menciptakan pemimpin di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

 

Selanjutnya, Sarundajang juga secara lancar menjelaskan arti dan pemahaman halal bihalal itu sendiri.  Sebagaimana arti dari Halal bi Halal yang merupakan suatu bentuk ungkapan khusus pada waktu dan tempat tertentu sebagai pengganti dari kata Silatur-Rahmi, istilah halal bi halal yang berasal dari bahasa Arab yang berarti halal dengan yang halal atau sama-sama saling menghalalkan atau saling maaf memaafkan dosa dan kekeliruan masing-masing. Maka pelaksanaan halal bihalal AIPI Pusat ini diharapkan juga akan menjadi ajang untuk saling introspeksi dan koreksi para pengurus demi kemajuan AIPI itu sendiri.

 

Sarundajang kemudian memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pengurus yang telah berhasil melaksanakan seminar nasional beberapa pekan lalu di Bandung. Seminar yang terbilang sukses tersebut telah mampu membahas dan menciptakan beberapa buah pemikiran bersama antara pengurus AIPI, peserta seminar, dan beberapa Menteri yang hadir dan menjadi nara sumber. (*)

 

Sumber: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=115479

 

 

Pecah Kongsi dan Regulasi Pilkada

pecah kongsiSumber foto: Poskota.co.idJumat (30/12), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Sulawesi Tengah menutup akhir tahun 2011 dengan menggelar diskusi bertajuk “Pecah Kongsi dan Regulasi Pilkada”. Tema ini dibahas karena fenomena politik Indonesia dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah marak terjadi pecah kongsi. Padahal, sepasang kandidat yang telah terpilih, secara harfiahnya telah mengikat “kontrak politik” bagi masyarakat yang telah memilihnya setidaknya untuk lima tahun ke depan.

 

“Inilah kondisi politik di Indonesia, bahkan yang paling menarik perhatian adalah mundurnya Wagub DKI Jakarta, Prijanto” kupas Slamet Riadi, Ketua AIPI Sulteng. Ia menambahkan bahwa pecah kongsi bisa saja diakibatkan karena pembagian kerja yang tidak “sesuai” dengan konsep awal ketika mereka ingin maju ke arena pilkada. “Hanya saja ini menciderai komitmen masyarakat yang telah memilihnya” ungkap Slamet.

 

Selama ini memang ada keinginan ketika awal periode pertama sepasang Kepala Daerah dan Wakilnya terpilih, maka harmonisasi terbangun dengan baik. Namun, biasanya hanya mampu bertahan sekitar tiga tahu, kemudian masing-masing sibuk untuk menjadi orang-orang nomor satu. “Awalnya mereka harmonis, namun ketika akan berakhir masa maka umumnya mengarah ke pecah kongsi” ungkap Andi Maddukelleng, Dekan FISIP Universitas Tadulako. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jangankan pilkada, pilpres pun mengalami hal yang sama. Dulu SBY dan JK, sekarang SBY dan Boediono. “Mungkin ada ketakutan dari “mereka” bahwa pencitraan personalitas didominasi oleh salah satu pihak.

 

Untuk itu, pilkada ke depan harus menata regulasi yang jelas yang tertuang dalam UU Politik yang mumpuni. “Nah, jika pasangan tersebut bukan dari Partai Politik atau Independen maka mekanisme politiknya akan semakin amburadul” tambah Achmad Herman, Sekretaris AIPI Sulteng. Ia menambahkan bahwa hal ini akan menyulitkan karena siapa kandidat yang berhak diusulkan untuk mendampingi kandidat yang lainnya. “Hal inilah yang kurang mendapat perhatian serius dalam regulasi kita” jelasnya. Herman juga menilai bahwa pecah kongsi tidak selamanya karena kurang harmonisnya hubungan kedua pasangan. Melainkan juga karena salah satu pasangannya berkompetisi lagi pada arena pemilihan kepala daerah yang lebih tinggi. Misalnya, di Sulawesi Tengah, Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola yang maju di Pemilihan Gubernur dan menang. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada Pilkada Banten, Rano Karno yang masih menjabat Wabup Tangerang harus “pecah kongsi” dan berkompetisi di Pilgub menjadi Wakil sampai akhirnya menang.

 

Diskusi yang dilaksanakan di Pendopo Kampoeng Nelayan ini dihadiri oleh beberapa anggota AIPI Sulteng dan wartawan media cetak. Diskusi ini juga banyak mengulas fenomena politik pecah kongsi seperti merumuskan pengganti yang mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatannya, calon independen (Dicki Chandra) dan pilkada yang tidak satu paket dengan wakilnya. Dari hasil diskusi ditarik kesimpulan bahwa perlu regulasi yang tegas untuk mengatur Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia agar tidak berujung konflik antar pasangan hingga level grass root. (Acher)